Category: Business Now

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

Halal Indo 2025: Tawarkan Ilmu, Experience, dan Kesempatan Baru Pengusaha

Halal Indo 2025: Tawarkan Ilmu, Experience, dan Kesempatan Baru Pengusaha

Halal Indo 2025 kembali digelar dengan antusiasme tinggi dari masyarakat.  Ribuan pengunjung memadati hall utama sejak pagi untuk mengikuti rangkaian acara yang mencakup talkshow, fashion show, hingga pameran produk halal dari berbagai sektor.  Tidak hanya menjadi ajang hiburan, acara ini juga dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat belajar, mencari inspirasi, dan menjalin relasi bisnis baru Antusiasme dan Suasana Halal Indo 2025 Banyak pengunjung datang dengan rasa penasaran terhadap acara ini.  Begitu memasuki venue, mereka langsung disambut keramaian di area registrasi dan ramainya pengunjung yang memenuhi hall utama.  Berbagai booth exhibitor menampilkan produk halal dari beragam kategori, mulai dari fashion, makanan, hingga kebutuhan sehari-hari.  Selain berbelanja, pengunjung juga bisa mencicipi kuliner di area food court, sampai memanfaatkan kesempatan untuk berjejaring dengan komunitas dan pelaku usaha lain. Salah satu pengunjung, Hamdi, menggambarkan pengalamannya, “Kesannya agak kaget sih, di luar ekspektasi. Dari luar aja sudah ramai, banyak orang berlalu lalang dan scan registrasi.” Rangkaian Acara Halal Indo 2025 Halal Indo 2025 menghadirkan rangkaian program yang padat dan bervariasi sepanjang acara.  Di panggung utama, talkshow inspiratif menghadirkan narasumber dari berbagai bidang yang membahas tren gaya hidup halal dan peluang usaha. Di sisi lain, area workshop selalu ramai oleh peserta yang ingin mencoba pengalaman baru, mulai dari kelas meracik parfum hingga kreasi produk halal lainnya. Selain itu, penampilan bintang tamu menjadi salah satu sorotan yang menarik perhatian banyak pengunjung.  Tidak kalah meriah, booth exhibitor yang tersebar di seluruh hall menampilkan produk beragam, mulai dari fashion muslim, kuliner halal, hingga brand lokal yang menawarkan promo khusus selama pameran. Variasi acara ini membuat Halal Indo berbeda dari event lain. “Menurutku semua cukup berkesan, apalagi banyak banget rangkaian acara yang disediakan. Mulai dari talkshow, workshop, sampai booth exhibitor, semua ada di Halal Expo,” ujar Hamdi. Fasilitas Ramah Muslim dan Momen Unik Selain rangkaian acara yang beragam, Halal Indo 2025 juga memperhatikan hal-hal praktis yang membuat pengunjung merasa lebih nyaman.  Salah satu contohnya adalah penyediaan mushola di dekat area food court.  Penempatan ini memudahkan pengunjung untuk beribadah tanpa perlu berjalan jauh atau keluar dari hall utama, terutama di tengah padatnya jadwal acara.  Menjadi penting karena sebagian besar pengunjung menghabiskan waktu berjam-jam di lokasi, mulai dari mengikuti talkshow, mencoba workshop, hingga berkeliling booth pameran.  Dengan adanya mushola yang mudah dijangkau, pengunjung tidak perlu khawatir meninggalkan aktivitas utama hanya untuk mencari tempat ibadah. Bagi banyak peserta, keberadaan fasilitas ramah muslim seperti ini menunjukkan perhatian panitia terhadap kebutuhan dasar pengunjung.  Meski terlihat sederhana, detail kecil ini memberikan pengalaman yang lebih nyaman, menambah nilai positif acara, dan membedakan Halal Indo dari pameran sejenis.  Pada akhirnya, hal-hal kecil inilah yang membuat pengunjung merasa betah dan ingin kembali di tahun berikutnya. Lebih dari Sekadar Pameran Halal Indo 2025 tidak hanya menghadirkan kemeriahan belanja produk halal atau hiburan di panggung utama.  Bagi sebagian besar pengunjung, acara ini menjadi ruang untuk mendapatkan pengetahuan baru, menambah jejaring, sekaligus merasakan suasana komunitas yang terbuka dan inklusif.  Banyak peserta yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan pelaku usaha di booth, mencari inspirasi dari talkshow, hingga menjajaki peluang kerjasama bisnis. Suasana interaksi juga terlihat di setiap sudut pameran, mulai dari percakapan singkat antar pengunjung saat mencoba produk, hingga pertemuan serius antara pengusaha dengan calon partner bisnis.  Puncak hiburan seperti fashion show dan penampilan bintang tamu menambah semarak, membuat pengalaman terasa lebih lengkap.  Perpaduan edukasi, inspirasi, dan hiburan inilah yang akhirnya membedakan Halal Indo dari sekadar pameran biasa, menjadikannya ajang yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Kesimpulan Dengan cerita-cerita pengunjung yang penuh kesan, Halal Indo 2025 menegaskan dirinya sebagai ajang berkumpulnya komunitas halal lifestyle di Indonesia.  Lebih dari sekadar event, event ini menjadi ruang berbagi inspirasi, membuka peluang kolaborasi, dan tentu saja meninggalkan memori manis bagi siapa saja yang hadir.

SELENGKAPNYA
Vivo & Shell Batal Beli BBM Impor Pertamina? Begini Kronologinya

Vivo & Shell Batal Beli BBM Impor Pertamina? Begini Kronologinya

Menjadi Pengaruh — Sejumlah perusahaan bahan bakar swasta seperti Vivo dan BP-AKR (operator SPBU BP) dikabarkan membatalkan rencana pembelian base fuel impor dari Pertamina.  Pembatalan ini dipicu oleh persoalan spesifikasi bahan bakar serta hambatan regulasi. Meski begitu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama manajemen Pertamina memastikan bahwa proses negosiasi masih berlangsung secara business to business (B2B).  Pemerintah juga menegaskan stok BBM nasional saat ini dalam kondisi aman. Alasan Pembatalan & Spesifikasi Teknis Pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, 1 Oktober 2025, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menjelaskan bahwa Vivo dan BP-AKR sebelumnya sudah sepakat membeli base fuel dari kargo impor Pertamina. Namun akhirnya membatalkan transaksi karena masalah spesifikasi. Alasan utama pembatalan adalah adanya kandungan etanol sebesar 3,5% dalam bahan bakar impor tersebut.  Menurut Achmad, kandungan itu sebenarnya masih diperbolehkan secara regulasi hingga 20%. “Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, dimana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3.5%.” Ujar Achmad Muchtasyar, Wakil Dirut Pertamina Patra Niaga. Selain soal etanol, BP-AKR menolak pembelian karena Pertamina tidak menyertakan certificate of origin (COO) yang menjadi syarat penting dalam perdagangan internasional.  COO diperlukan untuk menjamin asal-usul barang dan memastikan tidak ada masalah terkait standar mutu maupun sanksi perdagangan. Respons Pemerintah & Strategi Pasokan Sebagai langkah antisipasi, pemerintah memperbolehkan importir swasta untuk tetap mengimpor BBM melalui Pertamina guna menjaga ketersediaan bahan bakar nasional.  Untuk meredam kelangkaan, Pertamina kemudian menawarkan pengiriman sebesar 16.000 kiloliter atau sekitar 100.640 barel kepada SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR. Dalam sidang DPR, manajemen Pertamina juga mengungkap bahwa dari total kargo impor 100.000 barel, semula Vivo telah sepakat mengambil 40.000 barel. Namun kesepakatan itu batal karena ketidakcocokan teknis terkait kandungan etano tadil. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa SPBU swasta tetap dapat melakukan pembelian melalui skema business-to-business (B2B) dengan Pertamina.  Ia juga memastikan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman untuk kebutuhan dalam negeri setidaknya selama tiga minggu ke depan.  Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan kuota impor BBM untuk swasta sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini guna memberikan kelonggaran pasokan di tengah meningkatnya permintaan Dampak pada SPBU Swasta & Operasional Kelangkaan BBM yang dialami SPBU swasta kini berdampak nyata pada layanan konsumen. Di Tangerang Selatan, SPBU Shell dilaporkan sudah tidak menjual BBM selama tiga minggu terakhir. “Belum ada kepastian pak datangnya mobil isi BBM. Kami masih menunggu,” kata seorang petugas SPBU dikutip dari beritabanten. Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Shell Bintaro, di mana ketiadaan stok BBM membuat pegawai SPBU beralih sementara dengan berjualan kopi dan matcha demi menutup kebutuhan harian.  Situasi ini menggambarkan betapa serius dampak keterbatasan pasokan BBM terhadap operasional SPBU swasta.  Tidak hanya menurunkan layanan kepada pelanggan, tetapi juga memaksa pekerja mencari alternatif penghasilan di luar tugas utamanya. Kasus pembatalan pembelian oleh Vivo dan BP-AKR menjadi ilustrasi nyata bahwa di sektor energi, spesifikasi teknis dan kepatuhan regulasi (seperti kandungan etanol dan sertifikat asal) memainkan peran kritis.  Meski pemerintah membuka peluang kolaborasi impor melalui Pertamina dan menambah kuota impor bagi swasta, tidak serta-merta memudahkan proses di lapangan.  Kunci keberhasilan kolaborasi ini bergantung pada keseimbangan antara kepastian teknis, regulasi, dan praktek bisnis yang transparan.

SELENGKAPNYA
Pemkot Bandar Lampung Bagikan 100 Gerobak Motor Listrik untuk UMKM

Pemkot Bandar Lampung Bagikan 100 Gerobak Motor Listrik untuk UMKM

Menjadi Pengaruh – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  Pada Kamis (25/9), Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, secara simbolis menyerahkan 100 gerobak motor listrik kepada para pelaku usaha kecil yang tersebar di 20 kecamatan. Program ini bukan sekadar dukungan ekonomi, tetapi juga upaya menghadirkan inovasi ramah lingkungan di sektor usaha.  “Alhamdulillah, hari ini kita bagikan 100 gerobak motor listrik untuk teman-teman UMKM. Semoga bisa menjadi sarana usaha yang lebih modern, efisien, dan tentunya ramah lingkungan,” ujar Eva Dwiana dalam sambutannya. Eva, yang akrab disapa “Bunda Eva”, menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah.  Karena itu, Pemkot terus berkomitmen menghadirkan program stimulus, mulai dari bantuan modal, pelatihan, hingga penyediaan sarana usaha yang layak.  Ia juga mengingatkan agar bantuan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha.  “Bantuan ini harus digunakan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Kita ingin UMKM di Bandar Lampung bisa maju, mandiri, berdaya saing, dan tentu saja jika UMKM berkembang, maka akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Inovasi Ramah Lingkungan untuk Usaha Kecil Gerobak motor listrik yang diberikan tidak hanya mempermudah mobilitas pedagang, tetapi juga menjadi simbol transformasi usaha kecil menuju cara berjualan yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.  Dengan beralih ke energi listrik, pelaku UMKM dapat menekan biaya operasional harian. Seperti bahan bakar, sekaligus berkontribusi pada upaya mengurangi emisi karbon di perkotaan.  Inovasi ini diharapkan menjadi titik awal perubahan gaya usaha mikro di Bandar Lampung agar lebih adaptif terhadap tren bisnis berkelanjutan. Stimulus Modal untuk UMKM Selain penyerahan gerobak motor listrik, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp1 juta untuk setiap penerima manfaat.  Dana ini disalurkan sebagai tambahan dukungan agar UMKM tidak hanya memiliki sarana berdagang, tetapi juga modal kerja yang nyata untuk mengembangkan usaha mereka. Modal tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya: – Menambah stok barang dagangan, seperti bahan baku makanan, minuman, atau produk jualan lainnya. – Memperluas variasi produk, sehingga pedagang bisa menawarkan menu atau barang baru yang lebih menarik bagi konsumen. – Memperkuat arus kas harian, dengan memastikan pelaku usaha memiliki cadangan modal untuk biaya operasional rutin seperti bahan tambahan, kemasan, hingga ongkos distribusi. Dengan adanya stimulus ini, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa memperbesar peluang usahanya.  Bagi pelaku kecil yang biasanya kesulitan mengakses pinjaman bank, bantuan langsung seperti ini menjadi suntikan penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dorongan Kemandirian dan Daya Saing Program ini menegaskan komitmen Pemkot Bandar Lampung agar UMKM tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga mampu naik kelas.  Adanya sarana usaha modern berupa gerobak motor listrik, ditambah stimulus modal dan program pendampingan pemerintah, pelaku UMKM didorong untuk lebih mandiri dalam mengelola usahanya. Dukungan ini diharapkan membuka peluang UMKM untuk memperluas pasar, menjangkau konsumen yang lebih beragam, serta meningkatkan daya saing baik di tingkat lokal maupun regional.  Lebih jauh, penguatan UMKM juga berarti menciptakan lapangan kerja baru, mempercepat perputaran ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan dukungan nyata tersebut, UMKM Bandar Lampung diharapkan tumbuh lebih berdaya, berkelanjutan, dan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di masa depan.

SELENGKAPNYA
Halal Indo 2025 Sukses Himpun Komitmen Investasi Sampai Rp7,2 Triliun

Halal Indo 2025 Sukses Himpun Komitmen Investasi Sampai Rp7,2 Triliun

Menjadi Pengaruh – Halal Indo 2025 yang berlangsung pada 25–28 September 2025 di ICE BSD, Tangerang resmi berakhir dengan capaian gemilang dengan komitmen investasi sampai Rp7,2 Triliun. Ajang ini tidak hanya menjadi pameran industri halal terbesar di Indonesia, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekosistem halal global. Diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo bersama Kementerian Perindustrian, Halal Indo 2025 menghadirkan lebih dari 300 exhibitor dari berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, fesyen, kosmetik, hingga travel.  Partisipasi internasional juga meningkat signifikan, dengan 11 negara ikut serta, termasuk Malaysia, Thailand, Tiongkok, Turki, Amerika Serikat, hingga Selandia Baru. Halal Indo 2025 juga mencatatkan lebih dari 25.000 pengunjung, jauh melampaui target awal 15.000 orang.  Tak hanya dari dalam negeri, pengunjung juga datang dari Tiongkok, Finlandia, Amerika Serikat, Jepang, Turki, hingga Yordania.  Dari sisi ekonomi, Halal Indo 2025 mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp7,7 miliar. Program Utama Halal Indo 2025 Kesuksesan Halal Indo 2025 tidak terlepas dari rangkaian program strategis dan inspiratif yang digelar sepanjang acara.  Dimulai dengan Opening Ceremony yang dihadiri pejabat tinggi dan para stakeholder utama. Acara ini kemudian berlanjut dengan Halal Connect Forum yang mempertemukan pelaku industri, regulator, investor, hingga akademisi dalam diskusi produktif.  Selain itu, Industrial Festival dan sesi Business Matching menjadi wadah penting untuk membuka peluang kolaborasi baru di sektor halal.  Ajang ini juga menghadirkan Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku industri halal berprestasi.  Tidak ketinggalan, Modest Fashion Show by #MARKAMARIE memperlihatkan tren fesyen halal global yang memikat perhatian pengunjung. Sementara penampilan musik dari musisi ternama seperti HIVI dan Lalahuta menambah semarak suasana pameran. Rangkaian Acara Harian Selama penyelenggaraan, Halal Indo 2025 menghadirkan agenda padat yang dirancang untuk memperkuat ekosistem industri halal. Setiap harinya, program tersusun dari forum diskusi, kuliah umum, festival industri, hingga pertunjukan hiburan yang melibatkan tokoh penting pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas halal.  Berikut adalah rangkaian acara utama pada hari pertama dan kedua: Day 1 – Kamis, 25 September 2025 11:00 – 12:00 | Halal Connect Forum – Halalin Dong: Your Next Level LifestyleSpeaker: Ust. Hilman Fauzi • Moderator: Safira Kusumaningsih 14:00 – 15:00 | Opening Ceremony & Indonesia Halal Industry Award (IHYA)Hadir: Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita 15:00 – 16:30 | Industrial Festival – Kuliah Umum 1: Are You Fit For The Future? Generasi Muda Landasan Keberlanjutan Industri HalalSpeaker: Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita 16:30 – 17:30 | Guest Star Performance: HIVI! 18:30 – 20:00 | Halal Indo Modest Fashion Show by #MARKAMARIE Day 2 – Jumat, 26 September 2025 10:15 – 11:30 | Industrial Festival – Membangun Ekosistem Halal Nasional Berorientasi Pasar GlobalSpeaker: Ms. Emmy Suryandari (Kemenperin) 13:00 – 14:00 | Industrial Festival – Community Engagement Talkshow 1: Di Balik Halal: Cerita Logistik & SDM yang Menguatkan KepercayaanSpeakers: Influencer & Entrepreneur Esha Mahendra; Ibu Reni Yanita (Dirjen IKMA); Arie Wicaksono (Direktur APP) 15:00 – 16:00 | Halal Connect Forum: Mau Ekspor Tanpa Tersesat? Ini GPS-nya!Speakers: Raymond (COO & Co-Founder Export Expert Indonesia) • Fikry Ajiqeffy (CEO & Founder Riset Pasar Ekspor) 16:00 – 17:15 | Halal Connect Forum: Halal Tourism Unveiled: A New Era of TravelSpeakers: Rizal Agustin (Direktur Utama Serumpun Travel), Rio Bella Marchal (Direktur Marketing Hanania Group), Hania Qudri (CEO & Founder Dewi Asean Hanania Travel) 18:00 – 19:00 | Guest Star Performance: Avolia Day 3 – Sabtu, 27 September 2025 10:30 – 11:45 | Halal ConnectTowards One Standard: Advancing Halal Certification and Regulatory FrameworksSpeakers: Mamat Slamet Burhanudin (Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal) 12:45 – 13:45 | Halal Connect Forum with BRI 13:45 – 14:45 | Industrial Festival – Community EngagementSeberapa Halal Kamu?: Gaya Hidup dan ProdukSpeakers: Bang Anca (Influencer & Entrepreneur), Kris Sasono Ngudi Wibowo (Kepala PHA) 16:00 – 17:00 | Halal Connect ForumCore to Couture: Ensuring Halal Standards in Fashion ProductionSpeakers: Indar Wardani & Rista Monita (Influencer & Entrepreneur), Fariza Irawady (Tenaga Ahli BPJPH RI Bidang Komunikasi) 16:00 – 17:00 | Halal Indo Talkshow with #MARKAMARIE 18:00 – 19:00 | Guest Star PerformancePerformer: Home Band by Music Vibe Day 4 – Minggu, 28 September 2025 10:30 – 11:30 | Halal ConnectHalalpreneurs: Building Success in the Halal Food IndustrySpeakers: Irvan Farhad & Inara Rusli (Influencer & Entrepreneur), Ibu Sri Nasifah 11:30 – 12:30 | Halal ConnectMembatik by LKP Jayanti, UMKM Binaan Badan Pengelola Dana Perkebunan 13:00 – 14:15 | Halal ConnectValues in Action: Empowering a Halal Lifestyle Through Smart Giving and Ethical InvestingSpeakers: Ust. Devin Halim Wijaya (Influencer & Entrepreneur), Prof. Nadtratutzzaman Hosain (Kepala BAZNAS) 14:15 – 15:30 | Halal ConnectFrom Modesty to Modernity: Embracing Halal Lifestyle in Fashion & BeautySpeakers: Intan Kusuma Fauzia, Dhini Aminarti (Influencer & Entrepreneur), Findi Novia Lusiniastari (Halal Beauty Decorative Marketing Group Head of ParagonCorp) 15:30 – 16:30 | Halal Connect Forum with BSI 16:30 – 16:45 | Closing CeremonySpeaker: Sekretaris Jenderal Kemenperin 17:00 – 18:00 | Guest Star PerformancePerformer: Lalahuta Kehadiran Tokoh Penting Berbagai tokoh hadir dalam acara ini, di antaranya pejabat Kementerian Perindustrian, BPJPH, Baznas, hingga perwakilan brand besar seperti Paragon, BRI, dan BSI. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI, Eko S.A. Cahyanto, menyampaikan apresiasinya: “Saya senang sekali, bangga sekali dengan Halal Indo 2025 yang jauh lebih baik, meriah, dan lebih sukses dari Halal Indo 2024. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara ini. Capaian ini akan menjadi penyemangat untuk terus mendorong industri halal Indonesia.” Sementara itu, Project Manager Halal Indo 2025, Ismi Puspita, menegaskan: “Halal Indo 2025 menjadi momentum penting untuk pertumbuhan industri halal tanah air. Kami percaya capaian ini membuktikan bahwa Indonesia siap menjadi pemain utama industri halal dunia.” Kehadiran dan pernyataan kedua tokoh tersebut semakin menegaskan bahwa Halal Indo bukan sekadar ajang pameran. Melainkan platform strategis yang mempertemukan pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem halal yang berdaya saing global. Dukungan Multi-Stakeholder untuk Halal Indo 2025 Penyelenggaraan Halal Indo 2025 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang menjadi tulang punggung kesuksesan acara.  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ID Survey, serta Baznas hadir memberikan legitimasi sekaligus penguatan ekosistem halal nasional.  Di sisi finansial, bank-bank besar nasional seperti BRI, BSI, BNI, dan Mandiri menjadi mitra utama yang memfasilitasi

SELENGKAPNYA
Strategi Quick Wins Purbaya untuk Kejar Target Setoran Negara 2025

Strategi Quick Wins Purbaya untuk Kejar Target Setoran Negara 2025

Menjadi Pengaruh – Pemerintah menargetkan penerimaan negara di tahun 2025 bisa naik dari tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa langkah cepat perlu dilakukan agar target tersebut tercapai dengan quick wins. “Untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, dikutip Jumat (26/9/2025). Untuk itu, Purbaya menyiapkan serangkaian program quick wins yang diharapkan mampu memberi hasil nyata dalam waktu dekat. Lima Program Quick Wins Purbaya untuk Kenaikan Penerimaan Pajak Untuk mencapai target penerimaan, Purbaya merumuskan lima program quick wins yang berfokus pada hasil nyata dalam jangka pendek: 1. Stimulus Ekonomi (Paket 8+4+5) Langkah pertama yang dicanangkan Purbaya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui paket stimulus yang dikenal dengan formula 8+4+5.  Inti dari kebijakan ini adalah memperbesar aktivitas ekonomi nasional, sehingga penerimaan negara bertambah secara alami tanpa harus menaikkan tarif pajak yang sudah ada. Dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menambah beban masyarakat atau dunia usaha dengan kenaikan tarif.  Sebaliknya, fokus diarahkan pada peningkatan volume transaksi dan kegiatan usaha.  Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi, maka basis pajak otomatis menjadi lebih luas. 2. Penagihan Tunggakan Pajak Besar  Purbaya menyebut ada sekitar 200 wajib pajak besar yang hingga kini masih memiliki utang pajak dengan nilai fantastis, yakni Rp50–60 triliun. Dengan status yang sudah inkrah, tunggakan tersebut seharusnya tidak lagi bisa diperdebatkan secara hukum.  Artinya, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penagihan langsung. 3. Penguatan Penegakan Hukum & Pertukaran Data  Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak bisa bekerja sendirian dalam mengejar penerimaan negara. Karena itu, pemerintah memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK, hingga lembaga keuangan strategis seperti PPATK. Dengan adanya pertukaran data antar lembaga, Kemenkeu akan lebih mudah mendeteksi aliran dana mencurigakan, termasuk upaya penyembunyian aset atau manipulasi laporan keuangan. 4. Perbaikan Core Tax System  Sistem inti pajak ini sebelumnya sempat mengalami berbagai kendala teknis yang berdampak pada kelancaran layanan perpajakan. Baik untuk wajib pajak maupun aparat pajak. Purbaya menekankan pentingnya percepatan perbaikan agar sistem kembali optimal dalam waktu singkat.  Ia bahkan menargetkan progres perbaikan bisa langsung terasa dalam 1 bulan ke depan. 5. Pemberantasan Rokok Ilegal Quick win terakhir difokuskan pada pemberantasan peredaran rokok ilegal yang selama ini menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan cukai.  Pemerintah menilai maraknya rokok tanpa pita cukai resmi, baik di pasar tradisional, marketplace, maupun jalur impor, telah merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Purbaya menegaskan langkah tegas akan diambil, mulai dari mengumpulkan penyedia marketplace agar segera melarang penjualan rokok ilegal, hingga menindak jalur impor yang kerap digunakan untuk memasukkan produk tanpa izin. “Siapa pun yang terlibat … akan kami sikat habis,” tegas Purbaya. Tantangan Implementasi Quick Wins Purbaya Meski lima program quick wins yang dicanangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terdengar menjanjikan, pelaksanaannya tidak bisa dianggap mudah.  Ada sejumlah tantangan krusial yang perlu dihadapi pemerintah agar program ini benar-benar menghasilkan dampak nyata terhadap penerimaan negara. 1. Koordinasi lintas lembagaPenegakan hukum di sektor perpajakan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.  Sinergi dengan Polri, Kejaksaan, KPK, hingga PPATK menjadi kunci.  Tanpa koordinasi yang solid, potensi data yang tidak terintegrasi atau perbedaan langkah antar lembaga bisa memperlambat implementasi. 2. Perlawanan pelaku ilegalPemberantasan rokok ilegal bukan perkara sederhana. Pelaku kerap menggunakan modus distribusi baru, termasuk memanfaatkan platform digital dan jalur impor yang sulit diawasi.  Jika tidak ada strategi pengawasan yang adaptif, kebocoran penerimaan negara dari cukai akan tetap sulit diberantas. 3. Ketahanan sistem digitalPerbaikan Core Tax System harus dipastikan tidak hanya bersifat tambal sulam. Sistem ini memegang peranan vital dalam administrasi perpajakan.  Jika perbaikan hanya jangka pendek, maka masalah teknis bisa muncul kembali dan berisiko mengganggu pelayanan, kepatuhan wajib pajak, hingga keakuratan pencatatan penerimaan negara. Secara keseluruhan, keberhasilan quick wins tidak hanya bergantung pada ide kebijakan. Tetapi juga pada eksekusi di lapangan, komitmen antar lembaga, serta ketahanan infrastruktur sistem yang mendukungnya. Dampak terhadap Ekonomi Apabila kelima program quick wins yang dicanangkan Menteri Keuangan Purbaya dapat dijalankan dengan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sisi penerimaan negara, ya! Tetapi juga pada keseluruhan perekonomian nasional. Efek domino yang mungkin terjadi antara lain: 1. Meningkatkan basis pajak lewat pertumbuhan ekonomiDengan stimulus ekonomi, aktivitas usaha, konsumsi, dan investasi akan tumbuh.  Peningkatan ini otomatis memperluas basis pajak sehingga penerimaan negara meningkat tanpa harus menaikkan tarif. 2. Menutup kebocoran penerimaan dari tunggakan pajak dan rokok ilegalPenagihan tunggakan Rp50–60 triliun serta pemberantasan rokok ilegal dapat langsung menambah kas negara.  Kedua langkah ini menutup celah penerimaan yang selama ini hilang akibat kelalaian atau pelanggaran hukum. 3. Mengurangi praktik penghindaran pajak lewat integrasi data dan penegakan hukumPertukaran data antar lembaga serta penegakan hukum yang konsisten akan menekan praktik penghindaran pajak.  Transparansi yang lebih baik juga memberi sinyal keadilan bagi wajib pajak yang patuh. 4. Menambah kepercayaan pasar dan investorImplementasi quick wins akan menunjukkan bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola fiskal.  Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi jangka menengah. Secara keseluruhan, program quick wins bukan hanya instrumen fiskal jangka pendek, melainkan juga pondasi untuk membangun iklim ekonomi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Kesimpulan Program quick wins Purbaya adalah langkah strategis untuk mempercepat penerimaan negara di 2025.  Dengan fokus pada stimulus ekonomi, penagihan pajak besar, sampai pemberantasan rokok ilegal, pemerintah berharap target setoran negara dapat tercapai tanpa membebani masyarakat dengan tarif baru. Namun, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh kecepatan eksekusi dan respon kondisi ekonomi global.

SELENGKAPNYA
Kedai NESCAFÉ Ada di Mana-Mana, UMKM Lokal Harus Gimana?

Kedai NESCAFÉ Ada di Mana-Mana, UMKM Lokal Harus Gimana?

Kedai NESCAFÉ kini hadir di berbagai sudut kota Indonesia. Dari Solo, Bandung, hingga Jember, brand kopi global ini makin mudah ditemui dengan konsep outlet yang rapi, harga ramah kantong, dan menu yang membumi. Langkah Nescafé turun ke jalan ini tentu jadi sorotan.  Di satu sisi, konsumen makin diuntungkan karena bisa menikmati kopi berkualitas dengan harga terjangkau.  Namun di sisi lain, muncul pertanyaan: dengan ekspansi besar-besaran ini, UMKM kopi lokal harus gimana? Apa Itu Kedai NESCAFÉ? Kedai ini merupakan hasil kolaborasi antara Nestlé Professional Indonesia dengan pelaku usaha lokal. Usaha ini untuk memperluas kehadiran Nescafé hingga ke kota-kota sekunder dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Brandingnya menghadirkan cita rasa Nescafé yang berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan.  Konsep kedai Nescafé dikelola langsung oleh operator yang dipilih dan bukan menggunakan waralaba (franchise) dengan tujuan untuk menjaga standar kualitas. Pertama kali diluncurkan di Solo, Jawa Tengah, dan bertumbuh secara signifikan seiring dengan penerimaan konsumen.  Lalu, ekspansi awal dilakukan di area Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, baru kemudian ke luar Jawa. Apa Saja Menu Kedai NESCAFÉ? Kedai NESCAFÉ tidak hanya sekedar menjual kopi, tetapi menghadirkan pengalaman ala café dengan harga yang lebih terjangkau.  Menu yang ditawarkan pun sudah sangat familiar bagi masyarakat, baik pecinta kopi maupun mereka yang lebih suka minuman non kopi. Untuk kategori kopi, ada dua varian utama yang paling diminati: 1. Nescafé Caffe Latte, kombinasi rasa kopi dan susu. 2. Nescafé Americano, kopi hitam dengan rasa yang lebih kuat. Sementara untuk kategori non kopi, Kedai NESCAFÉ menyajikan: 1. Nestea Lemon Tea, minuman teh dengan sentuhan lemon. 2. Nestlé Lemonade, minuman citrus. 3. Nestlé Blackcurrant, varian buah dengan rasa manis-asam. 4. Nestlé MILO, minuman coklat legendaris yang sudah akrab bagi semua kalangan. Menariknya, Kedai NESCAFÉ juga menghadirkan inovasi menu terbaru yang menggabungkan sentuhan lokal: ‘NESCAFÉ Es Kopi Klepon’.  Minuman ini memadukan kopi premium dengan cita rasa klepon, kue tradisional Indonesia yang identik dengan aroma pandan, gula merah cair, dan taburan kelapa.  Menu unik ini sementara hanya tersedia di beberapa gerai Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan mendapat sambutan positif dari konsumen yang penasaran dengan kombinasi rasa modern dan tradisional. Lokasi Kedai NESCAFÉ Saat ini Kedai Nescafé telah hadir di lebih dari 500 gerai di 80 kota. Beberapa di antaranya: Komitmen Nestlé Indonesia Dalam memperluas jangkauan Kedai NESCAFÉ, Nestlé Indonesia menekankan pentingnya konsistensi kualitas dan akses bagi masyarakat luas. Sufintri Rahayu, Direktur Corporate Affairs & Sustainability PT Nestlé Indonesia menegaskan komitmen perusahaan untuk menghadirkan kopi yang mudah diakses oleh semua kalangan: “Untuk itu, kami percaya bahwa setiap orang berhak menikmati produk-produk Nestlé, seperti kopi NESCAFÉ melalui pengalaman ngopi terbaik, dimanapun mereka berada. Harapan kami tentunya agar Kedai NESCAFÉ dapat menjadi bagian dari rutinitas harian dan momen kebersamaan masyarakat di berbagai penjuru Indonesia,” kata Sufintri di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Sementara itu, dari sisi operasional, Mochamad Machfud, Country Business Manager Nestlé Professional Indonesia, menekankan strategi pengelolaan kedai agar tetap sesuai standar global. “… dengan model bisnis non-kemitraan/non-franchise ini dirasa paling tepat untuk dapat menjaga komitmen Nestlé Professional dalam segi penerapan standar kualitas sesuai dengan nilai dan prinsip Nestlé Indonesia,” ujarnya. Dampak Kedai NESCAFÉ ke Kopi Lokal Masuknya Kedai NESCAFÉ ke pasar UMKM jelas memberi warna baru dalam industri kopi Indonesia.  Di satu sisi, kehadiran brand global ini bisa menjadi ancaman serius bagi pelaku kopi lokal.  Dengan modal besar, jaringan distribusi yang kuat, serta branding yang sudah mapan, Nescafé mampu menghadirkan kedai yang rapi, konsisten, dan punya daya tarik tinggi bagi konsumen.  Bagi UMKM kecil dengan modal terbatas, persaingan ini tentu terasa berat. Namun, di sisi lain, langkah Nescafé juga bisa menjadi pemicu persaingan yang lebih sehat.  Kehadiran brand global mendorong pelaku kopi lokal untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat branding, hingga mencari diferensiasi melalui cita rasa khas daerah atau pengalaman ngopi yang lebih personal. Kopi lokal sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh Nescafé, yaitu kedekatan dengan budaya, cerita di balik biji kopi, serta nuansa komunitas yang lebih intim. Jika mampu mengemas nilai-nilai ini, pelaku kopi lokal justru bisa memanfaatkan “efek Nescafé” untuk menarik perhatian konsumen yang penasaran dengan alternatif rasa dan pengalaman yang lebih autentik.

SELENGKAPNYA
Rp200 Triliun Masuk Bank Himbara: Bisa Menambah Lapangan Kerja?

Rp200 Triliun Masuk Bank Himbara: Bisa Menambah Lapangan Kerja?

Menjadi Pengaruh – Pemerintah memindahkan Rp200 triliun kas negara dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara melalui skema deposit on call agar dana wajib disalurkan sebagai kredit. Aturannya juga menetapkan tingkat imbal hasil yang mengacu sekitar 80,5% dari suku bunga kebijakan BI dan dapat ditarik sewaktu-waktu jika diperlukan.  Tujuan eksplisitnya: Mengalirkan likuiditas ke sektor riil sehingga investasi dan pembukaan lapangan kerja terdorong.  Mengacu dokumen kebijakan dan pernyataan resmi, penempatan dana diarahkan ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI.  Distribusi indikatif yang diberitakan: Mandiri, BNI, BRI masing-masing ~Rp55T, BTN ~Rp25T, dan BSI ~Rp10T. Seluruhnya wajib dipakai untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif dan dilaporkan secara berkala.  Kenapa Digadang-gadang Bisa Menciptakan Pekerjaan? Ketika biaya dana (cost of fund) perbankan menurun, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah.  Dampaknya, kredit modal kerja maupun investasi akan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha.  Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan ekspansi, seperti menambah kapasitas produksi, membuka cabang baru, membeli mesin, hingga memperluas lini produksi.  Semua langkah tersebut secara langsung membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga tercipta lapangan kerja baru.  Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, per Februari 2025 penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 10,30% secara tahunan (YoY) dengan nilai mencapai Rp7.825 triliun. Di mana kredit investasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan sekitar 14,62%. Pertumbuhan ini selaras dengan pernyataan OJK bahwa penempatan dana ke sektor keuangan dapat menekan suku bunga kredit sekaligus menstimulasi pembiayaan ke sektor-sektor prioritas pemerintah, seperti UMKM, industri pengolahan, pertanian, hingga perumahan.  Artinya, penurunan biaya dana tidak hanya berdampak pada efisiensi perbankan, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas melalui peningkatan aktivitas ekonomi riil. Realita Terkini, Permintaan Kredit Masih Lesu Data OJK mencatat, pertumbuhan kredit pada Juli 2025 hanya mencapai 7,03% year-on-year, melambat dibanding bulan sebelumnya.  Angka ini menjadi indikasi bahwa permintaan pinjaman dari dunia usaha belum pulih kuat.  Beberapa ekonom dan otoritas juga menegaskan bahwa tambahan likuiditas di perbankan bukan berarti otomatis kredit akan melonjak, terutama jika daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku usaha untuk ekspansi masih rendah.  Intinya, ketersediaan dana hanyalah satu sisi, sementara sisi lain yang lebih krusial adalah adanya peminjam yang siap mengembangkan usaha. Apa Syarat Agar Kebijakan Ini Benar-Benar Menambah Lapangan Kerja? Agar penyaluran kredit benar-benar berdampak pada penciptaan lapangan kerja, distribusi dana harus diarahkan ke sektor-sektor produktif.  Porsi besar idealnya masuk ke UMKM dan sektor padat karya seperti manufaktur ringan, ritel modern, dan agri-processing, dengan syarat tambahan rekrutmen tenaga kerja sebagai salah satu indikator kinerja utama (KPI) kredit.  Selain itu, dana penempatan bank tidak dialihkan ke instrumen aman seperti SBN atau SRBI, melainkan harus diarahkan ke proyek riil yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.  Kebijakan ini akan efektif bila dibarengi dengan reformasi di luar sektor keuangan. Misalnya percepatan perizinan, penyederhanaan syarat agunan bagi UMKM, hingga insentif pajak untuk investasi peralatan produksi.  Tanpa langkah-langkah pendukung tersebut, permintaan kredit bisa tetap bersifat “wait-and-see”.  Di sisi tata kelola, transparansi juga penting. Bank penerima dana wajib menyampaikan laporan bulanan terkait sektor penyaluran, jumlah debitur baru, serta estimasi tenaga kerja yang terserap. Risiko yang Perlu Diantisipasi Meski potensinya besar, ada resiko yang harus diantisipasi.  Pertama, risiko miss direksi kredit ke proyek yang tidak produktif, yang akhirnya minim kontribusi pada penciptaan kerja.  Karena itu, OJK bersama Kementerian Keuangan menegaskan akan memperketat pengawasan agar penempatan dana benar-benar mendorong kredit produktif sekaligus menurunkan suku bunga.  Kedua, bila terjadi kondisi likuiditas berlebih tanpa permintaan, maka dana justru akan menganggur dan efek serapan tenaga kerja menjadi kecil.  Inilah alasan mengapa sebagian ekonom menilai bahwa injeksi dana ke perbankan bukanlah solusi otomatis untuk menciptakan lapangan kerja. Kecuali disertai peningkatan permintaan agregat di sisi dunia usaha maupun konsumen.

SELENGKAPNYA
Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara: Apa Tujuannya?

Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara: Apa Tujuannya?

Menjadi Pengaruh — Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah besar dengan memindahkan dana negara senilai Rp 200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia ke lima bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).  Kebijakan ini disebut sebagai salah satu strategi fiskal paling berani sejak awal 2025. Karena bertujuan langsung menggerakkan likuiditas perbankan sekaligus memberi dorongan nyata pada sektor riil. Selama ini, dana pemerintah dalam jumlah masif tersebut hanya tersimpan pasif di BI tanpa memberikan efek langsung ke perekonomian.  Dengan penempatan dana di perbankan umum, diharapkan aliran kredit bisa lebih deras. Sehingga bank punya ruang lebih luas untuk membiayai dunia usaha, termasuk UMKM dan sektor produktif lainnya. Adapun bank yang dipilih untuk menerima kucuran dana jumbo ini adalah lima bank milik negara yang tergabung dalam Himbara, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), plus satu bank syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI). Penempatan dana akan dilakukan dengan mekanisme on call dan tenor enam bulan, sehingga pemerintah masih bisa menjaga fleksibilitas dalam mengelola kas negara. Asal Dana & Besarannya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sumber utama dana jumbo ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pemerintah.  Selama ini, kedua pos anggaran tersebut mengendap di Bank Indonesia dengan nilai yang sangat besar, mencapai kisaran Rp 425 triliun hingga Rp 440 triliun. Menurut Purbaya, penempatan dana di BI memang aman, tetapi tidak memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.  Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan sebagian dana, yakni sekitar Rp 200 triliun, ke bank umum.  Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perputaran likuiditas, meningkatkan penyaluran kredit, dan pada akhirnya mendorong aktivitas sektor riil. Kebijakan memindahkan sebagian dana ini juga dilakukan secara bertahap. Pemerintah memilih tidak langsung mengalihkan seluruh dana yang mengendap, melainkan hanya separuhnya, agar efektivitas kebijakan bisa dievaluasi terlebih dahulu sebelum diambil langkah lanjutan. Bank Penerima Dana & Alokasinya Lima bank milik negara yang tergabung dalam Himbara dipilih pemerintah sebagai penerima penempatan dana jumbo Rp 200 triliun tersebut.  Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Bank Mandiri – sekitar Rp 55 triliun  2. BRI – sekitar Rp 55 triliun  3. BNI – sekitar Rp 55 triliun  4. BTN – sekitar Rp 25 triliun 5. BSI – sekitar Rp 10 triliun “Jadi saya pastikan dana yang Rp200 triliun dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini,” ujar Menteri Keuangan di laman Kementerian Keuangan.  Ia optimistis tambahan likuiditas tersebut bisa menjadi pemicu bergeraknya sektor ekonomi riil.  Purbaya menegaskan bahwa dana yang dialihkan bukanlah dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum digunakan dan hanya tersimpan di Bank Indonesia.  Dengan dipindahkan ke bank-bank komersial, dana tersebut bisa dimanfaatkan langsung untuk memperluas penyaluran kredit. Dengan adanya suntikan dana ini, kelima bank pelat merah diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama penyaluran kredit, khususnya bagi UMKM dan proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan jangka menengah hingga panjang. Mekanisme Penempatan Aliran Dana di Bank Dana Rp 200 triliun tersebut akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah di lima bank, dengan mekanisme on call dan tenor enam bulan.  Artinya, pemerintah tetap memiliki fleksibilitas untuk menarik kembali dana tersebut sewaktu-waktu jika diperlukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, skema ini dipilih agar penempatan dana tetap aman, namun pada saat yang sama bank bisa menggunakannya untuk memperluas pembiayaan. Selain itu, desain kebijakan tersebut juga memungkinkan evaluasi berkala.  Jika hasilnya efektif dalam meningkatkan penyaluran kredit dan memperbaiki likuiditas, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menambah alokasi dana di periode berikutnya. Apa Alasan Adanya Kebijakan Mengalirkan Dana ke Bank? Kebijakan pemindahan dana pemerintah ini lahir dari beberapa pertimbangan strategis. Pertama, selama bertahun-tahun dana negara yang mengendap di Bank Indonesia dinilai tidak produktif karena tidak bisa diakses langsung oleh perbankan.  Dengan memindahkannya ke bank komersial, dana tersebut diharapkan dapat benar-benar mengalir ke perekonomian. Kedua, langkah ini juga ditujukan untuk meningkatkan aliran kredit, sehingga bank terdorong mencari imbal hasil lebih optimal.  Dampaknya, penyaluran pinjaman ke sektor usaha dapat diperluas dan mendukung pembiayaan produktif, termasuk bagi UMKM. Ketiga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi fiskal pro-pertumbuhan.  Dengan memperkuat likuiditas bank tadi, pemerintah berharap kebijakan fiskal mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi likuiditas yang sempat ketat beberapa waktu terakhir. Potensi Dampak & Tantangan Penempatan dana Rp 200 triliun di lima bank tersebut diprediksi membawa sejumlah dampak positif.  Misalnya, likuiditas perbankan akan meningkat signifikan, sehingga ruang untuk menyalurkan kredit pun semakin besar.  Jika berjalan efektif, aliran dana ini dapat mempercepat pergerakan sektor riil, mulai dari pembiayaan UMKM, investasi, hingga proyek strategis nasional. Meski begitu, sejumlah tantangan tetap membayangi.  Ekonom menilai bahwa likuiditas yang melimpah tidak otomatis membuat kredit mengalir deras, sebab faktor permintaan kredit juga harus kuat.  Selain itu, transparansi dan pengawasan ketat dibutuhkan agar dana ini benar-benar disalurkan ke sektor produktif, bukan hanya tersimpan kembali di instrumen jangka pendek. Pemerintah sendiri memilih langkah hati-hati dengan hanya mengalirkan Rp 200 triliun dari total Rp 425–440 triliun dana mengendap di BI.  Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan ini akan menjadi pilot project yang hasilnya akan dievaluasi.

SELENGKAPNYA
Isu PHK Massal Gudang Garam, Ternyata Pensiun Dini?

Isu PHK Massal Gudang Garam, Ternyata Pensiun Dini?

Menjadi Pengaruh – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk (GGRM) viral di media sosial.  Sebuah video yang memperlihatkan momen perpisahan karyawan di pabrik Tuban membuat publik geger dan menimbulkan spekulasi ribuan pekerja terkena dampak efisiensi. Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai jika benar terjadi PHK, maka ini mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat, tingginya cukai rokok, hingga kurangnya inovasi produk. “Ribuan buruh rokok PT Gudang Garam ter-PHK, dan puluhan ribu buruh lain juga berpotensi terdampak,” ujar Said Iqbal. Laba Gudang Garam Anjlok 87% Mengutip laporan keuangan yang dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih Gudang Garam sepanjang semester I 2025 turun drastis 87,3% menjadi Rp117,1 miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan masih mencatat laba Rp925,5 miliar. Penurunan laba tersebut terjadi akibat turunnya pendapatan 11,4% menjadi Rp44,3 triliun dari Rp50 triliun pada Juni 2024.  Beban usaha juga masih tinggi di angka Rp3,4 triliun, ditambah rugi kurs Rp1,7 miliar. Kondisi ini berdampak pada harga saham GGRM yang kian tertekan.  Per 8 September 2025, saham turun 3,24% ke Rp8.950 per lembar, merosot lebih dari 90% dari harga tertingginya Rp100.975 per saham pada 2019. Tanggapan Pemerintah dan Klarifikasi Gudang Garam Terkait PHK Klarifikasi muncul dari berbagai pihak setelah video viral karyawan Gudang Garam memicu isu PHK massal.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah pemutusan hubungan kerja besar-besaran, melainkan program pensiun dini yang ditawarkan manajemen perusahaan kepada sebagian karyawan. “Yang mengajukan pensiun dini ada sekitar 200 karyawan, dan proses ini sudah berjalan cukup lama,” jelas Khofifah (9/9/2025). Pernyataan itu diperkuat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, yang memastikan bahwa momen perpisahan karyawan yang viral merupakan bagian dari program pensiun dini.  Menurut Disnakertrans, pabrik di Tuban masih beroperasi normal dengan jumlah tenaga kerja stabil di kisaran 800–850 karyawan. Selain itu, PT Merdeka Nusantara selaku mitra produksi Gudang Garam Tuban membantah kabar PHK ini terjadi di perusahaan mereka. “Sampai dengan saat ini, di pabrik Tuban tidak ada PHK atau sejenisnya,” Kata Adib Musyafa (6/9/2025) Operasional pabrik tetap berjalan sesuai rencana, sementara program pensiun dini bersifat sukarela dan sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Federasi Buruh Ungkap 308 Karyawan Terdampak Di sisi lain, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) mengkonfirmasi adanya kebijakan efisiensi yang membuat 308 karyawan terdampak. Kebijakan efisiensi ini mencakup dua skema, yaitu tawaran pensiun dini yang diberikan kepada pekerja berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Lalu ada penghentian kontrak sebagian pekerja PKWT. “Penurunan produksi SKM (sigaret kretek mesin) mengakibatkan adanya kebijakan efisiensi,” kata Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto (Liputan6, 9/9/2025). Meski begitu, Sudarto menegaskan bahwa ratusan karyawan yang terkena dampak bukan merupakan anggota dari FSP RTMM-SPSI.  Ia memastikan pemerintah akan memonitor kondisi pekerja agar tidak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa isu ini muncul seiring langkah perusahaan melakukan modernisasi.  Dampak Efisiensi bagi Ekosistem Industri Rokok Isu PHK maupun pensiun dini di Gudang Garam tak hanya berdampak pada karyawan perusahaan, tetapi juga berpotensi memukul ekosistem industri rokok secara lebih luas. Pekerja di sektor logistik, supir angkutan, pedagang kecil, pemasok bahan baku, hingga pemilik kontrakan diperkirakan turut merasakan penurunan pendapatan. Selain itu, tekanan akibat kenaikan cukai rokok dan maraknya rokok ilegal membuat daya saing perusahaan semakin berat.  Jika kondisi ini berlanjut tanpa solusi dari pemerintah, bisa saja terjadi efek domino berupa berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor hulu hingga hilir industri tembakau.

SELENGKAPNYA
Janji Sri Mulyani: Tidak Ada Kenaikan Pajak di 2026

Janji Sri Mulyani: Tidak Ada Kenaikan Pajak di 2026

Menjadi Pengaruh – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada tahun 2026, meskipun target penerimaan negara meningkat drastis.  Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI secara virtual pada tanggal 2 September 2025. Dalam RAPBN 2026, pemerintah merancang pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% dari sebelumnya.  Dari jumlah itu, penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp2.357,7 triliun, tumbuh sekitar 13,5% dibanding periode sebelumnya. Strategi Sri Mulyani: Perbaikan, Bukan Penambahan Pajak Sri Mulyani menjelaskan, fokus pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan, bukan memperluas jenis pajak atau menaikkan tarif. Meskipun target ini cukup ambisius, tarif pajak tidak akan berubah. “Seringkali dipersepsikan bahwa pendapatan naik berarti pajak naik. Padahal tarifnya tetap sama.” Ucap Sri Mulyani pada rapat daring hari Selasa (2/9). Penegakan dan kepatuhan terhadap pajak akan diperketat, sistem administrasi perpajakan seperti Coretax akan disempurnakan. Selain itu, kolaborasi data dan pengawasan intelijen perpajakan akan diperkuat untuk memudahkan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan. Pemerintah berkomitmen menjaga solidaritas fiskal dengan melindungi kelompok rentan. Berpihak Pada UMKM dan Kelompok Rentan Pemerintah menyatakan tetap mendukung usaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah: UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta bebas PPh, sementara omzet Rp500 juta–Rp4,8 miliar dikenakan pajak final 0,5%. Selain itu, layanan pendidikan dan kesehatan tetap bebas VAT (PPN). Individu dengan penghasilan di bawah Rp60 juta/tahun juga bebas PPh. Langkah ini mencerminkan prinsip gotong royong: Menjaga penerimaan negara sambil melindungi yang lemah. Sri Mulyani memastikan anggaran 2026 tetap bebas dari pajak baru maupun kenaikan tarif, meski target penerimaan naik.  Strategi peningkatan penerimaan diarahkan melalui reformasi internal sistem perpajakan, penegakan kepatuhan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, pemerintah berupaya membangun anggaran yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa menambah beban fiskal baru kepada masyarakat. Selain itu, Sri Mulyani memaparkan secara rinci postur RAPBN 2026.  Ia menegaskan bahwa rancangan anggaran tersebut disusun agar tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan fokus utama mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.  Defisit APBN diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari PDB. Defisit yang terukur ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan. Dengan janji tidak ada kenaikan pajak di 2026, Sri Mulyani ingin memastikan APBN tetap sehat, mendukung program presiden baru, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi Perpajakan Jadi Kunci Salah satu langkah konkret pemerintah untuk mengejar target penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak adalah melalui digitalisasi sistem perpajakan. Coretax, sistem administrasi perpajakan terpadu yang tengah disempurnakan, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, sekaligus memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan sistem yang lebih modern, proses pelaporan pajak akan lebih cepat, risiko kebocoran penerimaan bisa ditekan, dan pengawasan berbasis data akan semakin akurat. Sri Mulyani menekankan bahwa digitalisasi ini juga bagian dari reformasi struktural yang memastikan perpajakan Indonesia lebih adil serta mendukung iklim usaha yang sehat.

SELENGKAPNYA