• January 9, 2026

JOIN KOMUNITAS

  • January 9, 2026

JOIN KOMUNITAS

Category: Business Now

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

    Rp200 Triliun Masuk Bank Himbara: Bisa Menambah Lapangan Kerja?

    Rp200 Triliun Masuk Bank Himbara: Bisa Menambah Lapangan Kerja?

    September 17, 2025

    Menjadi Pengaruh – Pemerintah memindahkan Rp200 triliun kas negara dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara melalui skema deposit on call agar dana wajib disalurkan sebagai kredit. Aturannya juga menetapkan tingkat imbal hasil yang mengacu sekitar 80,5% dari suku bunga kebijakan BI dan dapat ditarik sewaktu-waktu jika diperlukan.  Tujuan eksplisitnya: Mengalirkan likuiditas ke sektor riil sehingga investasi dan pembukaan lapangan kerja terdorong.  Mengacu dokumen kebijakan dan pernyataan resmi, penempatan dana diarahkan ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI.  Distribusi indikatif yang diberitakan: Mandiri, BNI, BRI masing-masing ~Rp55T, BTN ~Rp25T, dan BSI ~Rp10T. Seluruhnya wajib dipakai untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif dan dilaporkan secara berkala.  Kenapa Digadang-gadang Bisa Menciptakan Pekerjaan? Ketika biaya dana (cost of fund) perbankan menurun, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah.  Dampaknya, kredit modal kerja maupun investasi akan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha.  Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan ekspansi, seperti menambah kapasitas produksi, membuka cabang baru, membeli mesin, hingga memperluas lini produksi.  Semua langkah tersebut secara langsung membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga tercipta lapangan kerja baru.  Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, per Februari 2025 penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 10,30% secara tahunan (YoY) dengan nilai mencapai Rp7.825 triliun. Di mana kredit investasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan sekitar 14,62%. Pertumbuhan ini selaras dengan pernyataan OJK bahwa penempatan dana ke sektor keuangan dapat menekan suku bunga kredit sekaligus menstimulasi pembiayaan ke sektor-sektor prioritas pemerintah, seperti UMKM, industri pengolahan, pertanian, hingga perumahan.  Artinya, penurunan biaya dana tidak hanya berdampak pada efisiensi perbankan, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas melalui peningkatan aktivitas ekonomi riil. Realita Terkini, Permintaan Kredit Masih Lesu Data OJK mencatat, pertumbuhan kredit pada Juli 2025 hanya mencapai 7,03% year-on-year, melambat dibanding bulan sebelumnya.  Angka ini menjadi indikasi bahwa permintaan pinjaman dari dunia usaha belum pulih kuat.  Beberapa ekonom dan otoritas juga menegaskan bahwa tambahan likuiditas di perbankan bukan berarti otomatis kredit akan melonjak, terutama jika daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku usaha untuk ekspansi masih rendah.  Intinya, ketersediaan dana hanyalah satu sisi, sementara sisi lain yang lebih krusial adalah adanya peminjam yang siap mengembangkan usaha. Apa Syarat Agar Kebijakan Ini Benar-Benar Menambah Lapangan Kerja? Agar penyaluran kredit benar-benar berdampak pada penciptaan lapangan kerja, distribusi dana harus diarahkan ke sektor-sektor produktif.  Porsi besar idealnya masuk ke UMKM dan sektor padat karya seperti manufaktur ringan, ritel modern, dan agri-processing, dengan syarat tambahan rekrutmen tenaga kerja sebagai salah satu indikator kinerja utama (KPI) kredit.  Selain itu, dana penempatan bank tidak dialihkan ke instrumen aman seperti SBN atau SRBI, melainkan harus diarahkan ke proyek riil yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.  Kebijakan ini akan efektif bila dibarengi dengan reformasi di luar sektor keuangan. Misalnya percepatan perizinan, penyederhanaan syarat agunan bagi UMKM, hingga insentif pajak untuk investasi peralatan produksi.  Tanpa langkah-langkah pendukung tersebut, permintaan kredit bisa tetap bersifat “wait-and-see”.  Di sisi tata kelola, transparansi juga penting. Bank penerima dana wajib menyampaikan laporan bulanan terkait sektor penyaluran, jumlah debitur baru, serta estimasi tenaga kerja yang terserap. Risiko yang Perlu Diantisipasi Meski potensinya besar, ada resiko yang harus diantisipasi.  Pertama, risiko miss direksi kredit ke proyek yang tidak produktif, yang akhirnya minim kontribusi pada penciptaan kerja.  Karena itu, OJK bersama Kementerian Keuangan menegaskan akan memperketat pengawasan agar penempatan dana benar-benar mendorong kredit produktif sekaligus menurunkan suku bunga.  Kedua, bila terjadi kondisi likuiditas berlebih tanpa permintaan, maka dana justru akan menganggur dan efek serapan tenaga kerja menjadi kecil.  Inilah alasan mengapa sebagian ekonom menilai bahwa injeksi dana ke perbankan bukanlah solusi otomatis untuk menciptakan lapangan kerja. Kecuali disertai peningkatan permintaan agregat di sisi dunia usaha maupun konsumen.

    SELENGKAPNYA
    Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara: Apa Tujuannya?

    Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara: Apa Tujuannya?

    September 13, 2025

    Menjadi Pengaruh — Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah besar dengan memindahkan dana negara senilai Rp 200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia ke lima bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).  Kebijakan ini disebut sebagai salah satu strategi fiskal paling berani sejak awal 2025. Karena bertujuan langsung menggerakkan likuiditas perbankan sekaligus memberi dorongan nyata pada sektor riil. Selama ini, dana pemerintah dalam jumlah masif tersebut hanya tersimpan pasif di BI tanpa memberikan efek langsung ke perekonomian.  Dengan penempatan dana di perbankan umum, diharapkan aliran kredit bisa lebih deras. Sehingga bank punya ruang lebih luas untuk membiayai dunia usaha, termasuk UMKM dan sektor produktif lainnya. Adapun bank yang dipilih untuk menerima kucuran dana jumbo ini adalah lima bank milik negara yang tergabung dalam Himbara, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), plus satu bank syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI). Penempatan dana akan dilakukan dengan mekanisme on call dan tenor enam bulan, sehingga pemerintah masih bisa menjaga fleksibilitas dalam mengelola kas negara. Asal Dana & Besarannya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sumber utama dana jumbo ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pemerintah.  Selama ini, kedua pos anggaran tersebut mengendap di Bank Indonesia dengan nilai yang sangat besar, mencapai kisaran Rp 425 triliun hingga Rp 440 triliun. Menurut Purbaya, penempatan dana di BI memang aman, tetapi tidak memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.  Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan sebagian dana, yakni sekitar Rp 200 triliun, ke bank umum.  Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perputaran likuiditas, meningkatkan penyaluran kredit, dan pada akhirnya mendorong aktivitas sektor riil. Kebijakan memindahkan sebagian dana ini juga dilakukan secara bertahap. Pemerintah memilih tidak langsung mengalihkan seluruh dana yang mengendap, melainkan hanya separuhnya, agar efektivitas kebijakan bisa dievaluasi terlebih dahulu sebelum diambil langkah lanjutan. Bank Penerima Dana & Alokasinya Lima bank milik negara yang tergabung dalam Himbara dipilih pemerintah sebagai penerima penempatan dana jumbo Rp 200 triliun tersebut.  Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Bank Mandiri – sekitar Rp 55 triliun  2. BRI – sekitar Rp 55 triliun  3. BNI – sekitar Rp 55 triliun  4. BTN – sekitar Rp 25 triliun 5. BSI – sekitar Rp 10 triliun “Jadi saya pastikan dana yang Rp200 triliun dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini,” ujar Menteri Keuangan di laman Kementerian Keuangan.  Ia optimistis tambahan likuiditas tersebut bisa menjadi pemicu bergeraknya sektor ekonomi riil.  Purbaya menegaskan bahwa dana yang dialihkan bukanlah dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum digunakan dan hanya tersimpan di Bank Indonesia.  Dengan dipindahkan ke bank-bank komersial, dana tersebut bisa dimanfaatkan langsung untuk memperluas penyaluran kredit. Dengan adanya suntikan dana ini, kelima bank pelat merah diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama penyaluran kredit, khususnya bagi UMKM dan proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan jangka menengah hingga panjang. Mekanisme Penempatan Aliran Dana di Bank Dana Rp 200 triliun tersebut akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah di lima bank, dengan mekanisme on call dan tenor enam bulan.  Artinya, pemerintah tetap memiliki fleksibilitas untuk menarik kembali dana tersebut sewaktu-waktu jika diperlukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, skema ini dipilih agar penempatan dana tetap aman, namun pada saat yang sama bank bisa menggunakannya untuk memperluas pembiayaan. Selain itu, desain kebijakan tersebut juga memungkinkan evaluasi berkala.  Jika hasilnya efektif dalam meningkatkan penyaluran kredit dan memperbaiki likuiditas, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menambah alokasi dana di periode berikutnya. Apa Alasan Adanya Kebijakan Mengalirkan Dana ke Bank? Kebijakan pemindahan dana pemerintah ini lahir dari beberapa pertimbangan strategis. Pertama, selama bertahun-tahun dana negara yang mengendap di Bank Indonesia dinilai tidak produktif karena tidak bisa diakses langsung oleh perbankan.  Dengan memindahkannya ke bank komersial, dana tersebut diharapkan dapat benar-benar mengalir ke perekonomian. Kedua, langkah ini juga ditujukan untuk meningkatkan aliran kredit, sehingga bank terdorong mencari imbal hasil lebih optimal.  Dampaknya, penyaluran pinjaman ke sektor usaha dapat diperluas dan mendukung pembiayaan produktif, termasuk bagi UMKM. Ketiga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi fiskal pro-pertumbuhan.  Dengan memperkuat likuiditas bank tadi, pemerintah berharap kebijakan fiskal mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi likuiditas yang sempat ketat beberapa waktu terakhir. Potensi Dampak & Tantangan Penempatan dana Rp 200 triliun di lima bank tersebut diprediksi membawa sejumlah dampak positif.  Misalnya, likuiditas perbankan akan meningkat signifikan, sehingga ruang untuk menyalurkan kredit pun semakin besar.  Jika berjalan efektif, aliran dana ini dapat mempercepat pergerakan sektor riil, mulai dari pembiayaan UMKM, investasi, hingga proyek strategis nasional. Meski begitu, sejumlah tantangan tetap membayangi.  Ekonom menilai bahwa likuiditas yang melimpah tidak otomatis membuat kredit mengalir deras, sebab faktor permintaan kredit juga harus kuat.  Selain itu, transparansi dan pengawasan ketat dibutuhkan agar dana ini benar-benar disalurkan ke sektor produktif, bukan hanya tersimpan kembali di instrumen jangka pendek. Pemerintah sendiri memilih langkah hati-hati dengan hanya mengalirkan Rp 200 triliun dari total Rp 425–440 triliun dana mengendap di BI.  Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan ini akan menjadi pilot project yang hasilnya akan dievaluasi.

    SELENGKAPNYA
    Isu PHK Massal Gudang Garam, Ternyata Pensiun Dini?

    Isu PHK Massal Gudang Garam, Ternyata Pensiun Dini?

    September 9, 2025

    Menjadi Pengaruh – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk (GGRM) viral di media sosial.  Sebuah video yang memperlihatkan momen perpisahan karyawan di pabrik Tuban membuat publik geger dan menimbulkan spekulasi ribuan pekerja terkena dampak efisiensi. Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai jika benar terjadi PHK, maka ini mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat, tingginya cukai rokok, hingga kurangnya inovasi produk. “Ribuan buruh rokok PT Gudang Garam ter-PHK, dan puluhan ribu buruh lain juga berpotensi terdampak,” ujar Said Iqbal. Laba Gudang Garam Anjlok 87% Mengutip laporan keuangan yang dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih Gudang Garam sepanjang semester I 2025 turun drastis 87,3% menjadi Rp117,1 miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan masih mencatat laba Rp925,5 miliar. Penurunan laba tersebut terjadi akibat turunnya pendapatan 11,4% menjadi Rp44,3 triliun dari Rp50 triliun pada Juni 2024.  Beban usaha juga masih tinggi di angka Rp3,4 triliun, ditambah rugi kurs Rp1,7 miliar. Kondisi ini berdampak pada harga saham GGRM yang kian tertekan.  Per 8 September 2025, saham turun 3,24% ke Rp8.950 per lembar, merosot lebih dari 90% dari harga tertingginya Rp100.975 per saham pada 2019. Tanggapan Pemerintah dan Klarifikasi Gudang Garam Terkait PHK Klarifikasi muncul dari berbagai pihak setelah video viral karyawan Gudang Garam memicu isu PHK massal.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah pemutusan hubungan kerja besar-besaran, melainkan program pensiun dini yang ditawarkan manajemen perusahaan kepada sebagian karyawan. “Yang mengajukan pensiun dini ada sekitar 200 karyawan, dan proses ini sudah berjalan cukup lama,” jelas Khofifah (9/9/2025). Pernyataan itu diperkuat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, yang memastikan bahwa momen perpisahan karyawan yang viral merupakan bagian dari program pensiun dini.  Menurut Disnakertrans, pabrik di Tuban masih beroperasi normal dengan jumlah tenaga kerja stabil di kisaran 800–850 karyawan. Selain itu, PT Merdeka Nusantara selaku mitra produksi Gudang Garam Tuban membantah kabar PHK ini terjadi di perusahaan mereka. “Sampai dengan saat ini, di pabrik Tuban tidak ada PHK atau sejenisnya,” Kata Adib Musyafa (6/9/2025) Operasional pabrik tetap berjalan sesuai rencana, sementara program pensiun dini bersifat sukarela dan sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Federasi Buruh Ungkap 308 Karyawan Terdampak Di sisi lain, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) mengkonfirmasi adanya kebijakan efisiensi yang membuat 308 karyawan terdampak. Kebijakan efisiensi ini mencakup dua skema, yaitu tawaran pensiun dini yang diberikan kepada pekerja berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Lalu ada penghentian kontrak sebagian pekerja PKWT. “Penurunan produksi SKM (sigaret kretek mesin) mengakibatkan adanya kebijakan efisiensi,” kata Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto (Liputan6, 9/9/2025). Meski begitu, Sudarto menegaskan bahwa ratusan karyawan yang terkena dampak bukan merupakan anggota dari FSP RTMM-SPSI.  Ia memastikan pemerintah akan memonitor kondisi pekerja agar tidak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa isu ini muncul seiring langkah perusahaan melakukan modernisasi.  Dampak Efisiensi bagi Ekosistem Industri Rokok Isu PHK maupun pensiun dini di Gudang Garam tak hanya berdampak pada karyawan perusahaan, tetapi juga berpotensi memukul ekosistem industri rokok secara lebih luas. Pekerja di sektor logistik, supir angkutan, pedagang kecil, pemasok bahan baku, hingga pemilik kontrakan diperkirakan turut merasakan penurunan pendapatan. Selain itu, tekanan akibat kenaikan cukai rokok dan maraknya rokok ilegal membuat daya saing perusahaan semakin berat.  Jika kondisi ini berlanjut tanpa solusi dari pemerintah, bisa saja terjadi efek domino berupa berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor hulu hingga hilir industri tembakau.

    SELENGKAPNYA
    Janji Sri Mulyani: Tidak Ada Kenaikan Pajak di 2026

    Janji Sri Mulyani: Tidak Ada Kenaikan Pajak di 2026

    September 5, 2025

    Menjadi Pengaruh – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada tahun 2026, meskipun target penerimaan negara meningkat drastis.  Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI secara virtual pada tanggal 2 September 2025. Dalam RAPBN 2026, pemerintah merancang pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% dari sebelumnya.  Dari jumlah itu, penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp2.357,7 triliun, tumbuh sekitar 13,5% dibanding periode sebelumnya. Strategi Sri Mulyani: Perbaikan, Bukan Penambahan Pajak Sri Mulyani menjelaskan, fokus pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan, bukan memperluas jenis pajak atau menaikkan tarif. Meskipun target ini cukup ambisius, tarif pajak tidak akan berubah. “Seringkali dipersepsikan bahwa pendapatan naik berarti pajak naik. Padahal tarifnya tetap sama.” Ucap Sri Mulyani pada rapat daring hari Selasa (2/9). Penegakan dan kepatuhan terhadap pajak akan diperketat, sistem administrasi perpajakan seperti Coretax akan disempurnakan. Selain itu, kolaborasi data dan pengawasan intelijen perpajakan akan diperkuat untuk memudahkan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan. Pemerintah berkomitmen menjaga solidaritas fiskal dengan melindungi kelompok rentan. Berpihak Pada UMKM dan Kelompok Rentan Pemerintah menyatakan tetap mendukung usaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah: UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta bebas PPh, sementara omzet Rp500 juta–Rp4,8 miliar dikenakan pajak final 0,5%. Selain itu, layanan pendidikan dan kesehatan tetap bebas VAT (PPN). Individu dengan penghasilan di bawah Rp60 juta/tahun juga bebas PPh. Langkah ini mencerminkan prinsip gotong royong: Menjaga penerimaan negara sambil melindungi yang lemah. Sri Mulyani memastikan anggaran 2026 tetap bebas dari pajak baru maupun kenaikan tarif, meski target penerimaan naik.  Strategi peningkatan penerimaan diarahkan melalui reformasi internal sistem perpajakan, penegakan kepatuhan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, pemerintah berupaya membangun anggaran yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa menambah beban fiskal baru kepada masyarakat. Selain itu, Sri Mulyani memaparkan secara rinci postur RAPBN 2026.  Ia menegaskan bahwa rancangan anggaran tersebut disusun agar tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan fokus utama mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.  Defisit APBN diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari PDB. Defisit yang terukur ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan. Dengan janji tidak ada kenaikan pajak di 2026, Sri Mulyani ingin memastikan APBN tetap sehat, mendukung program presiden baru, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi Perpajakan Jadi Kunci Salah satu langkah konkret pemerintah untuk mengejar target penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak adalah melalui digitalisasi sistem perpajakan. Coretax, sistem administrasi perpajakan terpadu yang tengah disempurnakan, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, sekaligus memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan sistem yang lebih modern, proses pelaporan pajak akan lebih cepat, risiko kebocoran penerimaan bisa ditekan, dan pengawasan berbasis data akan semakin akurat. Sri Mulyani menekankan bahwa digitalisasi ini juga bagian dari reformasi struktural yang memastikan perpajakan Indonesia lebih adil serta mendukung iklim usaha yang sehat.

    SELENGKAPNYA
    5 Negara Keluarkan Travel Alert ke Indonesia Imbas Demo: Gimana Nasib Ekonomi?

    5 Negara Keluarkan Travel Alert ke Indonesia Imbas Demo: Gimana Nasib Ekonomi?

    September 3, 2025

    Menjadi Pengaruh – Gelombang demo DPR yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025 kini menjadi perhatian dunia internasional.  Aksi protes yang awalnya digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, telah meluas ke kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, hingga Denpasar Bali. Dalam beberapa kasus, demonstrasi berujung bentrokan dengan aparat, kerusuhan, dan kerusakan fasilitas publik.  Situasi inilah yang mendorong sejumlah negara asing mengeluarkan peringatan perjalanan (travel alert) untuk warganya yang berada atau berencana bepergian ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, hingga kini lima negara telah mengeluarkan peringatan resmi, yakni: Australia, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman. Rincian Travel Alert Indonesia dari 5 Negara Lima negara besar dunia resmi merilis travel alert ke Indonesia, berikut rincian lengkap peringatannya. 1. Australia Pemerintah Australia melalui portal Smart Traveller memperbarui travel advice untuk Indonesia pada 1 September 2025, menetapkan status “Exercise a high degree of caution” untuk seluruh wilayah Indonesia.  Penetapan ini didasari oleh: Penjelasan tingkat risk level Level 2 menekankan bahwa meski bukan larangan bepergian, kaum wisatawan dan warga Australia dianjurkan untuk menjaga keamanan diri sendiri terhadap situasi dan terus pantau media. “Pay close attention to your personal security and the current health situation. Monitor the media…” 2. Singapura Kedubes Singapura di Jakarta, melalui pengumuman resmi tanggal 30 Agustus 2025, secara tegas memperingatkan warganya untuk: 3. Amerika Serikat Melalui situs resmi U.S. Embassy Jakarta, dikeluarkan Demonstration Alert per 1 September 2025 yang menandakan demonstrasi sedang berlangsung dan berpotensi berubah menjadi kekerasan.  Rincian anjuran bagi warga AS: 4. Kanada Travel advisory dari Kanada menyebutkan bahwa Ketegangan politik dan sosial yang intens telah memicu keputusan untuk menunda layanan konsuler tatap muka di Jakarta mulai 2 September 2025.  Meskipun layanan tersebut dihentikan sementara, komunikasi dan bantuan konsuler tetap tersedia secara non‑fisik. 5. Jerman Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Jerman, unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 telah meluas ke kota-kota seperti Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Bandung, dengan potensi bentrokan yang masih tinggi.  Imbauan bagi warga Jerman meliputi: Ringkasan dalam Tabel Negara Inti Peringatan Australia Level 2 – Tingkatkan kewaspadaan; protest violence, risiko terorisme, transportasi laut diperingatkan. Singapura Hindari kerumunan dan demo; pantau media, daftar via e-service Kemenlu Singapura. AS Demonstration alert; hindari lokasi sibuk, daftar STEP, hubungi keluarga secara rutin. Kanada Layanan konsuler tatap muka dihentikan mulai 2 Sept 2025; situasi dinamis dan kurang aman. Jerman Hindari pusat kota, kantor polisi, demo; daftar kesiapsiagaan; Papua juga diwaspadai. Dampak Travel Warning bagi Pariwisata Indonesia Travel warning dari lima negara asing langsung memberi tekanan pada sektor pariwisata Indonesia.  Beberapa dampak yang diprediksi antara lain: Bagaimana dengan Ekonomi Indonesia Setelah Terbit Travel Alert dari Negara Asing? Selain sektor pariwisata, ekonomi nasional juga berpotensi terguncang jika kondisi ini berlarut-larut. Apakah Aman ke Indonesia Saat Ini? Pertanyaan “Apakah aman ke Indonesia sekarang?” menjadi salah satu yang paling sering muncul di mesin pencari. Jawabannya: situasi masih dinamis. Bagi warga asing maupun wisatawan domestik, langkah paling aman adalah: Kesimpulan Travel alert yang dikeluarkan oleh Australia, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman menjadi tanda bahwa dunia tengah mengawasi kondisi Indonesia. Jika demo DPR terus meluas dan menimbulkan kekerasan, dampaknya bisa signifikan terhadap pariwisata, ekonomi, dan bahkan citra Indonesia. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengatasi masalah menjaga stabilitas keamanan agar kondisi tidak semakin memburuk. Sehingga Indonesia bisa tetap menjadi destinasi aman bagi wisatawan serta investor.

    SELENGKAPNYA
    Food Tray MBG Diduga Mengandung Babi, Pemerintah Siap Putus Importir

    Food Tray MBG Diduga Mengandung Babi, Pemerintah Siap Putus Importir

    August 30, 2025

    Menjadi Pengaruh — Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa pemerintah akan memutus kontrak pasokan food tray impor untuk MBG jika terbukti mengandung unsur babi.  Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers di JCC Senayan.  Pemeriksaan saat ini masih berlangsung, salah satunya dilakukan oleh BPOM  Kronologi Dugaan Food Tray MBG Mengandung Babi Awal mula isu ini mencuat setelah laporan investigasi dari Indonesia Business Post mengungkap praktik mencemaskan di roh China.  Di kawasan Chaoshan, Guangdong, ditemukan 30–40 pabrik yang memproduksi food tray untuk pasar global, termasuk program MBG.  Laporan menyebut adanya indikasi penggunaan minyak babi (lard oil) sebagai pelumas industri dalam fabrication tray stainless steel tipe 201 dan 304, serta dugaan pemalsuan label “Made in Indonesia” dan logo SNI. Dari kebutuhan nasional mencapai 82 juta unit food tray, sekitar 14 juta unit telah masuk pasar. Mayoritas berasal dari impor dan berisiko tinggi digunakan oleh anak-anak. Tanggapan BPOM dan Metode Uji untuk Food Tray MBG Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya sedang menindaklanjuti isu ini secara serius.  Pemeriksaan mencakup swab test untuk mendeteksi DNA babi, serta pengujian terhadap material tray, termasuk kandungan logam mangan dan ketahanan terhadap makanan asam. BPOM juga berkomunikasi dengan industri terkait dan badan pemerintah lainnya dalam proses ini. Menurut Taruna, isu ini masuk perhatian nasional setelah mendapat video viral di TikTok yang langsung diteruskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan disampaikan kepada Kepala BPOM oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Tindak Lanjut dari BGN (Badan Gizi Nasional) Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pengadaan langsung food tray untuk program tersebut.  Artinya, BGN selama ini hanya berperan pada penyusunan kebijakan dan pengawasan standar gizi, bukan pada proses teknis pengadaan perlengkapan. Sebagai langkah lanjutan, BGN kini melakukan pengecekan mendalam terhadap alur distribusi, mekanisme tender, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan food tray.  Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman mengenai peran BGN, sekaligus memastikan prosesnya sesuai dengan regulasi pemerintah. Selain itu, BGN juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.  Mereka berkomitmen bahwa seluruh program MBG, termasuk fasilitas pendukung seperti food tray, harus bebas dari praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.  Dengan begitu, program MBG bisa berjalan sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Standar SNI Food Tray dan Produksi Dalam Negeri Untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang digunakan dalam program MBG, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan standar baru yaitu SNI 9369:2025. Standar ini secara khusus mengatur food tray berbahan baja tahan karat, yang dinilai lebih higienis, tahan lama, dan sesuai untuk kebutuhan massal. SNI ini dikeluarkan melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025 tertanggal 18 Juni 2025.  Ada beberapa poin penting dari diberlakukannya standar ini: Dengan standar tersebut, pemerintah berharap food tray tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan industri manufaktur lokal.  Industri baja tahan karat nasional berpotensi berkembang lebih pesat jika kebutuhan besar MBG dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri yang sesuai standar. Sikap Pemerintah dan Produsen Lokal Dari sisi kebijakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa impor food tray tetap dibuka karena kebutuhan nasional dalam program MBG sangat besar.  Kapasitas produsen dalam negeri saat ini belum cukup untuk memenuhi seluruh permintaan, sehingga impor menjadi salah satu solusi jangka pendek agar program MBG tidak terhambat. Namun, Mendag juga memastikan bahwa produksi lokal tetap akan diprioritaskan, selama memenuhi dua syarat utama: 1. Sesuai standar SNI 9369:2025, 2. Mampu menyediakan jumlah sesuai kebutuhan nasional. Di sisi lain, asosiasi produsen lokal, termasuk Apmaki (Asosiasi Peralatan Makan Anak dan Keluarga Indonesia), menyatakan keberatan dengan kebijakan pelonggaran impor tersebut.  Mereka menilai bahwa pasar akan dikuasai oleh produk impor murah, padahal para produsen lokal sudah melakukan investasi besar sekitar Rp 300 miliar untuk membangun kapasitas produksi. Menurut mereka, jika impor tidak dikendalikan, investasi tersebut akan sia-sia, dan industri lokal bisa mengalami kemunduran.  Bahkan, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan pada impor justru melemahkan daya saing nasional dalam jangka panjang. Dengan kondisi ini, pemerintah dihadapkan pada dilema: Di satu sisi harus memenuhi kebutuhan cepat untuk MBG, namun di sisi lain harus melindungi kelangsungan produsen lokal yang sudah berinvestasi besar.

    SELENGKAPNYA
    SAPA UMKM: Aplikasi untuk 57 Juta Pengusaha Mikro Indonesia

    SAPA UMKM: Aplikasi untuk 57 Juta Pengusaha Mikro Indonesia

    August 26, 2025

    Menjadi Pengaruh – Transformasi digital untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus dipercepat oleh pemerintah. Kementerian UMKM menyiapkan peluncuran SAPA UMKM (Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM).  Aplikasi ini dirancang menjadi super sistem terintegrasi yang akan menghubungkan sekitar 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa kehadiran SAPA UMKM merupakan bentuk arahan Presiden agar pemerintah hadir dalam setiap proses tumbuh-kembang pelaku usaha. “Insya Allah dalam waktu dekat, kemungkinan paling lambat sekitar dua bulan ke depan Kementerian UMKM akan melakukan launching sistem terintegrasi yang kita sebut namanya SAPA UMKM.” Kata Maman di Gedung Smesco, Jakarta Barat, Jumat (22/8/2025). Target peluncuran diproyeksikan sekitar Oktober 2025, dan akan menjadi tonggak penting digitalisasi UMKM nasional. Apa Fungsi Utama SAPA UMKM? Aplikasi SAPA UMKM bukan sekadar platform digital, melainkan pusat layanan terpadu yang menyatukan kebutuhan legalitas, pembiayaan, hingga pemasaran produk UMKM. 1. Verifikasi dan Legalitas Usaha SAPA UMKM bekerja sebagai pusat verifikasi data. Begitu UMKM mendaftar, sistem akan mendeteksi apakah usaha tersebut sudah memiliki dokumen wajib, seperti: Jika ditemukan kekurangan, sistem akan mengirim notifikasi otomatis dan mendorong proses integrasi ke lembaga terkait, seperti BPJPH untuk sertifikasi halal. Sistem akan memetakan, memverifikasi dan akan mendorong misalnya ada usaha mikro yang belum bersertifikasi halal.  Nanti sistem akan mendorong UMKM tersebut karena terintegrasi dengan BPJPH. 2. Akses Pembiayaan yang Lebih Luas Salah satu masalah utama UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal. SAPA UMKM hadir sebagai jembatan dengan: Dengan integrasi ini, pelaku UMKM dapat mengakses pendanaan sesuai kebutuhan dan skala usahanya. “Yang akan kita launching nanti adalah SAPA UMKM versi pertama. Tentunya nanti akan di-upgrade sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.” ungkap Maman. Selain legalitas dan pembiayaan, SAPA UMKM juga dirancang terkoneksi dengan PaDi UMKM milik Kementerian BUMN.  Fitur ini memungkinkan produk UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas melalui marketplace khusus. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional. Teknologi Pendukung SAPA UMKM  SAPA UMKM memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk mengolah data jutaan UMKM secara otomatis.  Dengan begitu, sistem mampu memberikan rekomendasi personal sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Selain itu, aplikasi ini akan menjadi pusat data tunggal UMKM nasional, yang memuat: Maman menegaskan, bahwa cara konvensional tidak lagi mungkin untuk mengurus 57 juta UMKM. “Satu-satunya cara memberikan layanan one-on-one kepada 57 juta UMKM adalah lewat digitalisasi. SAPA UMKM akan jadi teman tumbuh kembang para pengusaha kecil, karena semua terintegrasi dengan institusi terkait.” ungkapnya. Dukungan Presiden dan Harapan Pemerintah pada Aplikasi SAPA UMKM Arahan Presiden sangat jelas: Pemerintah tidak boleh lagi sekadar hadir secara simbolis, tetapi harus benar-benar mendampingi UMKM secara nyata dalam setiap tahapan pertumbuhan usahanya.  Kehadiran negara di sektor ini bukan hanya melalui kebijakan makro, melainkan lewat sistem digital yang dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di seluruh penjuru Indonesia. Melalui peluncuran aplikasi SAPA UMKM, pemerintah menargetkan terciptanya layanan yang menyeluruh. Mulai dari proses legalitas usaha, perlindungan hukum, hingga akses pembiayaan.  Dengan satu pintu layanan, UMKM tidak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi berlapis. Semua kebutuhan dasar usaha, seperti pengurusan NIB, sertifikasi halal, izin BPOM, atau perlindungan HaKI, dapat dipantau dan diurus secara lebih sederhana. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan hal ini sejalan dengan amanat Presiden.  “Instruksi presiden jelas, kementerian UMKM harus membangun integrasi data tunggal di seluruh Indonesia. Mohon doanya semoga ini segera terealisasi.” ujar Maman. Pernyataan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya integrasi data tunggal UMKM. Dengan adanya satu basis data nasional, pemerintah bisa memetakan kebutuhan pelaku usaha secara tepat. Data yang valid ini juga akan menjadi acuan bagi bank, lembaga keuangan, maupun investor dalam menyalurkan pembiayaan dengan risiko lebih terukur. Jika berjalan sesuai rencana, SAPA UMKM tidak hanya akan menjadi aplikasi layanan, tetapi juga fondasi ekosistem digital UMKM Indonesia.  Kesimpulan Peluncuran SAPA UMKM pada tahun 2025 akan menjadi game changer bagi dunia usaha kecil di Indonesia.  Dengan integrasi legalitas, pembiayaan, dan pasar digital, aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi UMKM, menyederhanakan birokrasi perizinan, sampai meningkatkan daya saing di pasar global Bagi pelaku UMKM, kesempatan ini perlu dijawab dengan kesiapan beradaptasi, melengkapi dokumen usaha, dan proaktif memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia.

    SELENGKAPNYA
    KAI Siapkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Ini Tanggal Resminya!

    KAI Siapkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Ini Tanggal Peluncurannya!

    August 23, 2025

    Menjadi Pengaruh – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali meluncurkan inovasi baru untuk memperluas layanan transportasi publik, yaitu Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) khusus untuk Petani dan Pedagang. Layanan ini dibuat khusus untuk memudahkan para petani dan pedagang dalam membawa hasil bumi maupun barang dagangan mereka menuju pasar tujuan dengan cara yang lebih aman, cepat, dan efisien. Gagasan kereta khusus petani-pedagang sendiri sudah mulai dibahas sejak Mei 2024. Lalu diwujudkan melalui proses modifikasi sarana kereta api di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng hingga akhirnya siap diluncurkan. Desain Gerbong Kereta Petani dan Pedagang Dalam upaya mendukung aktivitas distribusi hasil panen dan perdagangan lokal, PT KAI melakukan modifikasi khusus pada gerbong kelas ekonomi dan bisnis.  Modifikasi ini benar-benar dirancang agar sesuai dengan kebutuhan petani dan pedagang yang sering membawa barang dalam jumlah banyak.  “Konsep desainnya mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas. Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan kereta, sehingga ruang tengah lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta,” ungkap Anne, Vice President Public Relations KAI, Selasa (19/8/2025). Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain: 1. Tata Letak Kursi yang Lebih Fungsional Kursi penumpang dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan gerbong, bukan berhadapan seperti pada gerbong penumpang biasa.  Dengan desain ini, bagian tengah gerbong menjadi lebih luas sehingga bisa difungsikan untuk menaruh hasil panen seperti sayur-mayur, buah, beras, atau barang dagangan lainnya.  Alur pergerakan orang di dalam kereta pun lebih lancar, karena ruang tengah tidak terhalang oleh kursi. 2. Lebar Pintu Bordes Diperbesar Pintu di ujung gerbong (bordes) diperluas dari ukuran standar 800 mm menjadi 900 mm. Perubahan sederhana ini sangat berpengaruh saat proses bongkar muat barang.  Petani dan pedagang yang membawa karung beras, keranjang buah, atau barang dalam jumlah besar bisa lebih mudah mengangkatnya keluar-masuk tanpa khawatir tersangkut di pintu. 3. Kapasitas Penumpang Disesuaikan Demi memberikan ruang yang cukup untuk barang bawaan, jumlah kursi penumpang dikurangi dari 106 kursi menjadi 73 kursi.  Artinya, prioritas bukan hanya mengangkut manusia, tetapi juga memberi fleksibilitas agar hasil panen atau dagangan bisa ikut terangkut dengan aman.  Dengan konsep ini, penumpang tidak lagi harus berdesakan dengan barang bawaan mereka. 4. Interior yang Lebih Terbuka Sekat partisi di dalam gerbong dihilangkan, sehingga ruang terasa lebih lapang dan memudahkan akses antar bagian gerbong.  Meski begitu, fasilitas dasar tetap dipertahankan.  Satu toilet disediakan agar perjalanan tetap nyaman, dan rak bagasi tetap ada untuk barang-barang kecil seperti tas atau koper pribadi. Dengan serangkaian modifikasi tersebut, gerbong kereta ini tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga solusi logistik yang praktis untuk petani dan pedagang.  Mereka bisa menghemat biaya, mempercepat distribusi barang, dan tetap mendapatkan kenyamanan selama perjalanan. Tanggal Uji Coba Gerbong Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sebelum benar-benar melayani masyarakat, kereta khusus petani dan pedagang ini tidak langsung beroperasi begitu saja.  Ada tahapan penting berupa uji coba yang dilakukan untuk memastikan kereta sudah aman, nyaman, dan sesuai dengan fungsinya. 1. Uji Coba Statis (14–15 Agustus 2025) Tahap ini dilakukan di Balai Yasa Surabaya Gubeng, yaitu pusat perawatan dan perbaikan kereta milik KAI.  Fokusnya adalah mengecek berbagai aspek teknis ketika kereta dalam keadaan diam. Beberapa hal yang diperiksa meliputi: – Kekuatan konstruksi gerbong setelah dimodifikasi. – Fungsi pintu yang diperlebar untuk bongkar muat barang. – Kelistrikan dan sistem penerangan. – Interior, termasuk tata letak kursi, ventilasi, serta keberadaan toilet dan rak bagasi. Dengan uji statis ini, teknisi bisa memastikan bahwa seluruh modifikasi sesuai standar keselamatan sebelum kereta benar-benar dijalankan di jalur rel. 2. Uji Coba Dinamis (15 Agustus 2025) Setelah dinyatakan aman secara statis, tahap berikutnya adalah uji coba dinamis.  Pada tahap ini, kereta dijalankan langsung dengan rute Surabaya Gubeng–Lamongan (PP).  Tujuannya untuk melihat performa kereta di lapangan, termasuk: – Stabilitas dan kenyamanan saat melaju. – Fungsi sistem pengereman dan keamanan pintu saat perjalanan. – Kemudahan penumpang dalam naik turun sambil membawa hasil panen atau barang dagangan. – Hasil uji dinamis sangat krusial karena menjadi gambaran nyata bagaimana kereta akan digunakan nantinya oleh petani dan pedagang. 3. Tahap Pengujian Lanjutan Setelah melewati dua tahap awal, kereta ini masih harus melalui pengujian tambahan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Proses ini wajib dilakukan agar semua aspek keselamatan terpenuhi sesuai regulasi nasional, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan ini tanpa rasa khawatir. Dengan melalui proses uji coba yang bertahap dan menyeluruh ini, KAI memastikan bahwa gerbong khusus petani dan pedagang benar-benar layak jalan serta siap memberi manfaat nyata ketika nanti resmi diluncurkan. Manfaat Kereta Khusus Petani dan Pedagang Hadirnya kereta ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat nyata, antara lain: a. Memperkuat rantai pasok hasil pertanian dan perdagangan dengan transportasi massal yang efisien. Selama ini, distribusi hasil panen petani atau barang dagangan sering terkendala oleh keterbatasan sarana angkutan, terutama di jalur darat yang rawan macet.  Dengan adanya gerbong khusus ini, hasil pertanian bisa langsung dikirim dalam jumlah besar menggunakan kereta yang terjadwal.  Alurnya jadi lebih pasti, kualitas produk tetap terjaga karena perjalanan lebih cepat, dan rantai pasok dari produsen hingga konsumen jadi lebih lancar. b. Mengurangi biaya logistik karena angkutan barang dan penumpang bisa dilakukan bersamaan. Umumnya, petani atau pedagang harus menyewa truk untuk membawa barang sekaligus menempuh perjalanan sendiri. Itu artinya ada biaya ganda.  Dengan kereta ini, mereka bisa bepergian sambil membawa dagangannya dalam satu moda transportasi, sehingga lebih hemat biaya.  Selain itu, biaya operasional logistik skala besar juga bisa ditekan karena distribusi barang melalui jalur rel relatif lebih murah dibandingkan jalur darat. c. Meningkatkan peluang usaha petani dan pedagang berkat akses distribusi yang lebih cepat. Barang dagangan seperti sayur, buah, hingga hasil bumi lain sangat bergantung pada kecepatan distribusi.  Semakin cepat barang sampai ke pasar, semakin tinggi pula nilai jualnya karena kondisi tetap segar.  Dengan transportasi ini, pedagang bisa memperluas pasar mereka ke daerah lain yang sebelumnya sulit dijangkau. Hasilnya, peluang usaha semakin terbuka, margin keuntungan pun lebih besar. d. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui konektivitas antar wilayah yang lebih baik. Konektivitas antar wilayah adalah kunci pertumbuhan ekonomi.  Kereta khusus ini bisa menghubungkan sentra pertanian dengan pasar-pasar besar di kota, bahkan bisa menjadi jalur ekspor ke pelabuhan jika dikembangkan. 

    SELENGKAPNYA
    Let It Flow: Coffee Shop Pastry Jember Hasil Kolaborasi, Punya Karyawan Gen Z

    Let It Flow: Cafe Pastry Jember Hasil Kolaborasi, Punya Karyawan Gen Z

    August 21, 2025

    Di tengah maraknya coffee shop di berbagai kota, Let It Flow hadir sebagai salah satu brand kopi asal Jember yang berhasil menancapkan identitas uniknya.  Dibangun oleh Fariz Wardana bersama teman-temannya, Let It Flow tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbeda lewat kombinasi manual brew, es kopi susu, dan artisan pastry.  Artikel ini akan membahas gimana perjalanan Let It Flow dan strategi mereka dalam membangun kolaborasi bisnis, sekaligus cara manage karyawan Gen Z. Perjalanan Awal dari ‘Titik Balik’ ke ‘Let It Flow’ Cerita Let It Flow berawal pada tahun 2017 ketika Fariz Wardana bersama tiga rekannya mendirikan brand pertama bernama Titik Balik.  Usaha ini dimulai dari sebuah kedai sederhana di pinggiran Jember.  Saat itu, mereka membawa idealisme untuk mengenalkan manual brew di tengah budaya minum kopi yang lebih banyak didominasi tren kopi instan dan josua. Perjalanan awal tidak mudah. Keterbatasan tempat dan fasilitas membuat Titik Balik sulit berkembang dan kalah bersaing dengan kedai yang lebih besar serta populer di kawasan tersebut.  Meski begitu, pengalaman itu menjadi titik belajar penting.  Fariz tidak berhenti, ia aktif mengikuti berbagai event kopi, mulai dari pameran hingga kompetisi kecil, sekaligus memperluas relasi dengan komunitas di luar kota. Dari proses itu, Fariz menyadari perlunya langkah baru agar visinya bisa terus berjalan.  Ia kemudian memutuskan pindah lokasi dan merintis brand baru dengan semangat yang lebih terarah.  Dengan membawa visi “Make Manual Brew Great Again”, lahirlah Let It Flow sebagai kelanjutan perjalanan yang lebih matang. Sebuah usaha yang tidak hanya menjual kopi, tetapi juga berupaya memperkenalkan kembali manual brew pada masyarakat luas. Kenapa Membuka Coffee Shop Lagi dengan Let It Flow? Saat kopi semakin menjadi tren dengan banyaknya coffee shop di Jember, Fariz menyadari bahwa kompetisi tidak bisa dihindari.  Baginya, kehadiran kompetitor bukan ancaman, melainkan tantangan untuk terus mengasah konsistensi.  “Tujuan kita simpel, gimana produk yang kita maknai sebagai karya seni, itu bisa diterima oleh khalayak umum,” ujarnya pada Menjadi Pengaruh. Dari pemikiran itu lahirlah Let It Flow, sebuah usaha yang berangkat dari harapan Fariz sejak lama: Memiliki slow bar yang berfokus pada manual brew dan dipadukan dengan pilihan artisan cake.  Inspirasi ini ia dapatkan dari kota-kota besar yang sudah lebih dulu mengadopsi konsep slow bar, lalu mencoba membawanya ke Jember sebagai alternatif baru bagi penikmat kopi. Seiring berjalannya waktu, project kolaborasi antar brand juga mulai terjadi di Let It Flow. Unique Selling Point Let It Flow: Artisan Pastry x Es Kopi Susu Let It Flow menemukan keunikan melalui kolaborasi brand dengan menghadirkan artisan pastry yang dipadukan dengan es kopi susu.  Kombinasi ini kemudian menjadi USP (Unique Selling Point) mereka. Pemilihan es kopi susu bukan tanpa alasan.  Produk ini relatif mudah diterima pasar, dan bisa dikatakan sebagai “jantungnya coffee shop” karena mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas.  Dengan begitu, Let It Flow tetap bisa relevan dengan selera umum tanpa meninggalkan idealisme awal. Sementara itu, manual brew tetap dipertahankan sebagai segmen khusus.  Fariz melihatnya bukan sekadar minuman, tetapi bagian dari nilai seni yang ingin terus diperkenalkan.  Kehadiran manual brew menjadikan Let It Flow berbeda, karena tetap memberi ruang bagi penikmat kopi untuk merasakan pengalaman yang lebih mendalam. Kombinasi ini membuat Let It Flow punya ciri khas tersendiri di tengah ramainya persaingan coffee shop, sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi pelanggan. Mengelola Tim Gen Z di Industri Coffee Shop ala Let It Flow Mayoritas tim yang bekerja di Let It Flow berasal dari generasi Z. Bagi Fariz, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri.  Generasi muda dikenal penuh energi, kreatif, dan cepat beradaptasi dengan tren, tetapi di sisi lain juga membutuhkan pendekatan manajemen yang berbeda dari pola konvensional. Alih-alih menerapkan ketegasan berlebihan, Fariz memilih pendekatan emosional dalam mengelola SDM.  Ia lebih banyak membuka ruang dialog personal dengan setiap anggota tim.  Dengan cara ini, ia bisa memahami akar masalah yang dihadapi karyawan, kemudian bersama-sama mencari solusi.  Pendekatan tersebut membuat komunikasi terasa lebih setara dan mendorong keterlibatan tim dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tentu saja, tantangan tetap ada.  Tidak semua anggota tim langsung menerima metode ini, sebagian masih terbiasa dengan pola instruksi yang lebih tegas.  Namun seiring waktu, komunikasi personal terbukti menjadi cara paling efektif untuk menjaga harmonisasi tim di Let It Flow.  Hasilnya, lingkungan kerja terasa lebih nyaman, kolaboratif, dan mendorong setiap individu untuk berkembang sesuai perannya. Management Bisnis dengan Teman di Let It Flow Membangun bisnis bersama teman adalah pengalaman yang sudah dijalani Fariz sejak awal.  Menurutnya, ada sisi positif karena partner bisa berbagi ide, solusi, serta tanggung jawab. Kehadiran rekan bisnis juga membuat perjalanan tidak terasa sendirian.  Namun, di balik peluang itu, risiko tetap ada. Terutama jika tidak ada kejelasan peran maupun kesepakatan sejak awal. Untuk meminimalkan potensi konflik, Fariz menekankan pentingnya memiliki MoU (Memorandum of Understanding) yang jelas.  Dokumen ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi pegangan bersama terkait pembagian tugas, pembagian hasil, hingga visi-misi yang disepakati sejak awal.  Dengan begitu, setiap pihak memiliki dasar yang sama dalam melangkah. Hal yang juga tak kalah penting adalah manajemen keuangan.  Karena Let It Flow dimiliki lebih dari satu orang, pembagian divisi keuangan dilakukan secara profesional.  Tips Bisnis bareng Teman ala Let It Flow Meskipun bisnis bersama teman, tentu kita gak boleh lengah. Karena banyak orang terlibat akan menimbulkan resiko yang gak kalah besar. Fariz telah membocorkan tips agar sukses bisnis bareng teman. Apa aja? Minimal berupa MoU yang mencakup modal, porsi kepemilikan, dan pembagian peran. Pastikan semua partner memahami arah jangka panjang bisnis, bukan hanya tujuan jangka pendek. Komunikasi terbuka penting, tapi jangan mencampur masalah personal ke dalam keputusan bisnis. Gunakan sistem pencatatan, aplikasi akuntansi, atau punya divisi sendiri untuk atur keuangan agar setiap pihak bisa memantau arus kas. Sediakan waktu untuk meninjau ulang perjanjian, strategi, dan kondisi bisnis agar semua pihak tetap berada di jalur yang sama. Dengan cara ini, membangun bisnis bersama teman bisa menjadi peluang yang sehat, produktif, dan minim konflik, seperti yang diupayakan Let It Flow, ya! Visi Let It Flow: Lebih dari Sekadar Coffee Shop Bagi Fariz, Let It Flow tidak hanya hadir sebagai tempat untuk menikmati kopi.  Sejak awal, ia memiliki visi agar brand ini bisa menjadi ruang yang lebih luas: Tempat bertemunya ide, karya,

    SELENGKAPNYA
    Presiden Prabowo: Program MBG Berhasil Ciptakan 290 Ribu Lapangan Kerja

    Presiden Prabowo: Program MBG Berhasil Ciptakan 290 Ribu Lapangan Kerja

    August 20, 2025

    Menjadi Pengaruh – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengklaim MBG yang berjalan sejak Januari 2025 telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru. Capaian ini melalui pembangunan 5.800 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi gratis, tetapi juga melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, sehingga disebut mampu menggerakkan ekonomi desa. “MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak serta UMKM. Program ini mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Jumat (15/8/2025). Dampak Ekonomi dan Ketahanan Pangan pada Program MBG Selain aspek gizi dan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diklaim memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional.  Dengan beroperasinya 5.800 dapur MBG di 38 provinsi, permintaan bahan pangan pokok melonjak signifikan.  Kebutuhan ini mendorong aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, sehingga para petani, nelayan, dan peternak mendapatkan pasar yang lebih terjamin.  Presiden Prabowo menegaskan, program ini melibatkan sekitar 1 juta pelaku usaha pangan di desa-desa, mulai dari koperasi hingga UMKM, sehingga roda ekonomi di tingkat lokal ikut bergerak. Pemerintah juga mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.  Salah satunya dengan membuka 2 juta hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, serta melakukan intensifikasi pertanian.  Proses distribusi pupuk pun dipangkas birokrasinya, sehingga penyaluran pupuk langsung dari pabrik ke petani dapat dilakukan lebih cepat.  Hasilnya, Indonesia mencatat surplus beras sebesar 4 juta ton pada pertengahan 2025, angka tertinggi dalam sejarah.  Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung ke pasar internasional.  Pemerintah menilai capaian ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan, sekaligus bukti bahwa MBG tidak hanya berdampak pada gizi masyarakat tetapi juga memperkuat posisi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa jika jumlah dapur MBG ditingkatkan dari 5.800 menjadi 30 ribu unit, maka program ini dapat menyerap hingga 6 juta tenaga kerja baru.  Perhitungannya, setiap dapur MBG rata-rata membutuhkan 50 pekerja untuk mengelola proses produksi dan distribusi makanan.  Jika dikalikan empat dengan melibatkan sektor hulu (supplier, koperasi, hingga petani), maka total potensi tenaga kerja baru bisa mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia. Peran UMKM dalam Rantai Pasok Program MBG Salah satu aspek penting dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagaimana ia mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Dari sisi pasokan, MBG membutuhkan beragam produk: Mulai dari beras, sayur mayur, daging, telur, ikan, hingga bahan tambahan pangan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk menjadi pemasok utama kebutuhan dapur MBG di berbagai provinsi. Menurut laporan pemerintah, setidaknya 1 juta pelaku usaha lokal ikut terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari petani kecil, nelayan tradisional, peternak rakyat, koperasi desa, hingga produsen makanan olahan UMKM. Partisipasi ini bukan hanya membantu memperluas pasar UMKM, tetapi juga meningkatkan pendapatan rumah tangga di desa-desa. Dari sisi ekonomi, keterlibatan UMKM memperkuat efek berganda (multiplier effect). Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah untuk kebutuhan MBG mengalir ke rantai pasok lokal, menciptakan perputaran ekonomi yang lebih sehat di tingkat akar rumput. Bagi UMKM, ini adalah kesempatan untuk naik kelas karena mereka terdorong memenuhi standar kualitas, volume produksi, dan keamanan pangan. Namun, ada tantangan besar yang menyertai peluang ini. Tidak semua UMKM siap memenuhi skala kebutuhan MBG yang masif. Keterbatasan modal, logistik, dan sertifikasi produk menjadi hambatan yang perlu diatasi. Tantangan Program MBG dalam Rantai Ekonomi Meski pemerintah menyampaikan capaian optimistis, sejumlah pengamat menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan serius dalam eksekusi maupun dampak ekonominya. 1. Realisasi Anggaran yang Rendah Hingga Juni 2025, Kementerian Keuangan melaporkan serapan anggaran MBG baru mencapai Rp4,4 triliun atau sekitar 2,6% dari total pagu Rp171 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran menimbulkan pertanyaan terkait kapasitas birokrasi dalam mengelola program sebesar ini. 2. Pelaksanaan Daerah Masih Lemah Di beberapa daerah, implementasi MBG berjalan lambat.  Misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), realisasi program baru sekitar 9%, dengan hanya 50 dari 585 dapur SPPG yang aktif.  Hal ini menunjukkan kesenjangan eksekusi antarwilayah dan belum meratanya distribusi layanan. 3. Kualitas Lapangan Kerja Klaim terciptanya 290 ribu lapangan kerja juga menuai kritik.  Sebagian besar pekerjaan yang terbuka bersifat sementara di dapur umum, sehingga keberlanjutan jangka panjangnya masih diragukan apabila anggaran negara tidak mampu menopang MBG secara konsisten. 4. Risiko Efisiensi dan Pemborosan Beberapa laporan lapangan menyebutkan makanan MBG sering tidak sesuai selera anak-anak sehingga banyak yang terbuang.  Hal ini menimbulkan potensi pemborosan anggaran dan mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan gizi anak. 5. Beban APBN Dengan kebutuhan dana ratusan triliun rupiah per tahun, MBG dikhawatirkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Jika tidak dikelola dengan efisien, program ini bisa mengorbankan alokasi anggaran untuk sektor lain seperti kesehatan umum atau infrastruktur. 6. Isu Kesehatan dan Keamanan Pangan Selain itu, terdapat laporan kasus keracunan makanan di beberapa lokasi dapur MBG.  Musibah ini menimbulkan kritik terkait lemahnya pengawasan kualitas dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan skala besar. Dengan tantangan-tantangan tersebut, jelas bahwa MBG memiliki potensi besar. Tapi, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada perbaikan tata kelola, efisiensi anggaran, serta pengawasan kualitas di lapangan. Pemerintah berargumen bahwa program ini butuh waktu adaptasi.  BGN menyatakan kritik publik penting untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan dan memastikan kualitas layanan. Kesimpulan Program MBG membawa dampak nyata, baik dalam peningkatan gizi anak, penciptaan lapangan kerja, maupun penggerak ekonomi desa.  Namun, tantangan besar juga membayangi, mulai dari rendahnya serapan anggaran, risiko efisiensi, hingga keberlanjutan lapangan kerja yang tercipta. Ke depan, keberhasilan MBG akan ditentukan bukan hanya oleh seberapa banyak lapangan kerja yang dibuka. Tetapi juga kualitas implementasi, transparansi anggaran, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang.

    SELENGKAPNYA