• August 26, 2026

Category: Business Now

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

    Halal Indo 2025 Sukses Himpun Komitmen Investasi Sampai Rp7,2 Triliun

    Halal Indo 2025 Sukses Himpun Komitmen Investasi Sampai Rp7,2 Triliun

    September 30, 2025

    Menjadi Pengaruh – Halal Indo 2025 yang berlangsung pada 25–28 September 2025 di ICE BSD, Tangerang resmi berakhir dengan capaian gemilang dengan komitmen investasi sampai Rp7,2 Triliun. Ajang ini tidak hanya menjadi pameran industri halal terbesar di Indonesia, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam ekosistem halal global. Diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo bersama Kementerian Perindustrian, Halal Indo 2025 menghadirkan lebih dari 300 exhibitor dari berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, fesyen, kosmetik, hingga travel.  Partisipasi internasional juga meningkat signifikan, dengan 11 negara ikut serta, termasuk Malaysia, Thailand, Tiongkok, Turki, Amerika Serikat, hingga Selandia Baru. Halal Indo 2025 juga mencatatkan lebih dari 25.000 pengunjung, jauh melampaui target awal 15.000 orang.  Tak hanya dari dalam negeri, pengunjung juga datang dari Tiongkok, Finlandia, Amerika Serikat, Jepang, Turki, hingga Yordania.  Dari sisi ekonomi, Halal Indo 2025 mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp7,7 miliar. Program Utama Halal Indo 2025 Kesuksesan Halal Indo 2025 tidak terlepas dari rangkaian program strategis dan inspiratif yang digelar sepanjang acara.  Dimulai dengan Opening Ceremony yang dihadiri pejabat tinggi dan para stakeholder utama. Acara ini kemudian berlanjut dengan Halal Connect Forum yang mempertemukan pelaku industri, regulator, investor, hingga akademisi dalam diskusi produktif.  Selain itu, Industrial Festival dan sesi Business Matching menjadi wadah penting untuk membuka peluang kolaborasi baru di sektor halal.  Ajang ini juga menghadirkan Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku industri halal berprestasi.  Tidak ketinggalan, Modest Fashion Show by #MARKAMARIE memperlihatkan tren fesyen halal global yang memikat perhatian pengunjung. Sementara penampilan musik dari musisi ternama seperti HIVI dan Lalahuta menambah semarak suasana pameran. Rangkaian Acara Harian Selama penyelenggaraan, Halal Indo 2025 menghadirkan agenda padat yang dirancang untuk memperkuat ekosistem industri halal. Setiap harinya, program tersusun dari forum diskusi, kuliah umum, festival industri, hingga pertunjukan hiburan yang melibatkan tokoh penting pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas halal.  Berikut adalah rangkaian acara utama pada hari pertama dan kedua: Day 1 – Kamis, 25 September 2025 11:00 – 12:00 | Halal Connect Forum – Halalin Dong: Your Next Level LifestyleSpeaker: Ust. Hilman Fauzi • Moderator: Safira Kusumaningsih 14:00 – 15:00 | Opening Ceremony & Indonesia Halal Industry Award (IHYA)Hadir: Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita 15:00 – 16:30 | Industrial Festival – Kuliah Umum 1: Are You Fit For The Future? Generasi Muda Landasan Keberlanjutan Industri HalalSpeaker: Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita 16:30 – 17:30 | Guest Star Performance: HIVI! 18:30 – 20:00 | Halal Indo Modest Fashion Show by #MARKAMARIE Day 2 – Jumat, 26 September 2025 10:15 – 11:30 | Industrial Festival – Membangun Ekosistem Halal Nasional Berorientasi Pasar GlobalSpeaker: Ms. Emmy Suryandari (Kemenperin) 13:00 – 14:00 | Industrial Festival – Community Engagement Talkshow 1: Di Balik Halal: Cerita Logistik & SDM yang Menguatkan KepercayaanSpeakers: Influencer & Entrepreneur Esha Mahendra; Ibu Reni Yanita (Dirjen IKMA); Arie Wicaksono (Direktur APP) 15:00 – 16:00 | Halal Connect Forum: Mau Ekspor Tanpa Tersesat? Ini GPS-nya!Speakers: Raymond (COO & Co-Founder Export Expert Indonesia) • Fikry Ajiqeffy (CEO & Founder Riset Pasar Ekspor) 16:00 – 17:15 | Halal Connect Forum: Halal Tourism Unveiled: A New Era of TravelSpeakers: Rizal Agustin (Direktur Utama Serumpun Travel), Rio Bella Marchal (Direktur Marketing Hanania Group), Hania Qudri (CEO & Founder Dewi Asean Hanania Travel) 18:00 – 19:00 | Guest Star Performance: Avolia Day 3 – Sabtu, 27 September 2025 10:30 – 11:45 | Halal ConnectTowards One Standard: Advancing Halal Certification and Regulatory FrameworksSpeakers: Mamat Slamet Burhanudin (Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal) 12:45 – 13:45 | Halal Connect Forum with BRI 13:45 – 14:45 | Industrial Festival – Community EngagementSeberapa Halal Kamu?: Gaya Hidup dan ProdukSpeakers: Bang Anca (Influencer & Entrepreneur), Kris Sasono Ngudi Wibowo (Kepala PHA) 16:00 – 17:00 | Halal Connect ForumCore to Couture: Ensuring Halal Standards in Fashion ProductionSpeakers: Indar Wardani & Rista Monita (Influencer & Entrepreneur), Fariza Irawady (Tenaga Ahli BPJPH RI Bidang Komunikasi) 16:00 – 17:00 | Halal Indo Talkshow with #MARKAMARIE 18:00 – 19:00 | Guest Star PerformancePerformer: Home Band by Music Vibe Day 4 – Minggu, 28 September 2025 10:30 – 11:30 | Halal ConnectHalalpreneurs: Building Success in the Halal Food IndustrySpeakers: Irvan Farhad & Inara Rusli (Influencer & Entrepreneur), Ibu Sri Nasifah 11:30 – 12:30 | Halal ConnectMembatik by LKP Jayanti, UMKM Binaan Badan Pengelola Dana Perkebunan 13:00 – 14:15 | Halal ConnectValues in Action: Empowering a Halal Lifestyle Through Smart Giving and Ethical InvestingSpeakers: Ust. Devin Halim Wijaya (Influencer & Entrepreneur), Prof. Nadtratutzzaman Hosain (Kepala BAZNAS) 14:15 – 15:30 | Halal ConnectFrom Modesty to Modernity: Embracing Halal Lifestyle in Fashion & BeautySpeakers: Intan Kusuma Fauzia, Dhini Aminarti (Influencer & Entrepreneur), Findi Novia Lusiniastari (Halal Beauty Decorative Marketing Group Head of ParagonCorp) 15:30 – 16:30 | Halal Connect Forum with BSI 16:30 – 16:45 | Closing CeremonySpeaker: Sekretaris Jenderal Kemenperin 17:00 – 18:00 | Guest Star PerformancePerformer: Lalahuta Kehadiran Tokoh Penting Berbagai tokoh hadir dalam acara ini, di antaranya pejabat Kementerian Perindustrian, BPJPH, Baznas, hingga perwakilan brand besar seperti Paragon, BRI, dan BSI. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI, Eko S.A. Cahyanto, menyampaikan apresiasinya: “Saya senang sekali, bangga sekali dengan Halal Indo 2025 yang jauh lebih baik, meriah, dan lebih sukses dari Halal Indo 2024. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara ini. Capaian ini akan menjadi penyemangat untuk terus mendorong industri halal Indonesia.” Sementara itu, Project Manager Halal Indo 2025, Ismi Puspita, menegaskan: “Halal Indo 2025 menjadi momentum penting untuk pertumbuhan industri halal tanah air. Kami percaya capaian ini membuktikan bahwa Indonesia siap menjadi pemain utama industri halal dunia.” Kehadiran dan pernyataan kedua tokoh tersebut semakin menegaskan bahwa Halal Indo bukan sekadar ajang pameran. Melainkan platform strategis yang mempertemukan pemerintah, industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem halal yang berdaya saing global. Dukungan Multi-Stakeholder untuk Halal Indo 2025 Penyelenggaraan Halal Indo 2025 tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang menjadi tulang punggung kesuksesan acara.  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ID Survey, serta Baznas hadir memberikan legitimasi sekaligus penguatan ekosistem halal nasional.  Di sisi finansial, bank-bank besar nasional seperti BRI, BSI, BNI, dan Mandiri menjadi mitra utama yang memfasilitasi

    SELENGKAPNYA
    Strategi Quick Wins Purbaya untuk Kejar Target Setoran Negara 2025

    Strategi Quick Wins Purbaya untuk Kejar Target Setoran Negara 2025

    September 26, 2025

    Menjadi Pengaruh – Pemerintah menargetkan penerimaan negara di tahun 2025 bisa naik dari tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa langkah cepat perlu dilakukan agar target tersebut tercapai dengan quick wins. “Untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, dikutip Jumat (26/9/2025). Untuk itu, Purbaya menyiapkan serangkaian program quick wins yang diharapkan mampu memberi hasil nyata dalam waktu dekat. Lima Program Quick Wins Purbaya untuk Kenaikan Penerimaan Pajak Untuk mencapai target penerimaan, Purbaya merumuskan lima program quick wins yang berfokus pada hasil nyata dalam jangka pendek: 1. Stimulus Ekonomi (Paket 8+4+5) Langkah pertama yang dicanangkan Purbaya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui paket stimulus yang dikenal dengan formula 8+4+5.  Inti dari kebijakan ini adalah memperbesar aktivitas ekonomi nasional, sehingga penerimaan negara bertambah secara alami tanpa harus menaikkan tarif pajak yang sudah ada. Dalam penjelasannya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menambah beban masyarakat atau dunia usaha dengan kenaikan tarif.  Sebaliknya, fokus diarahkan pada peningkatan volume transaksi dan kegiatan usaha.  Dengan semakin banyaknya aktivitas ekonomi, maka basis pajak otomatis menjadi lebih luas. 2. Penagihan Tunggakan Pajak Besar  Purbaya menyebut ada sekitar 200 wajib pajak besar yang hingga kini masih memiliki utang pajak dengan nilai fantastis, yakni Rp50–60 triliun. Dengan status yang sudah inkrah, tunggakan tersebut seharusnya tidak lagi bisa diperdebatkan secara hukum.  Artinya, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penagihan langsung. 3. Penguatan Penegakan Hukum & Pertukaran Data  Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak bisa bekerja sendirian dalam mengejar penerimaan negara. Karena itu, pemerintah memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK, hingga lembaga keuangan strategis seperti PPATK. Dengan adanya pertukaran data antar lembaga, Kemenkeu akan lebih mudah mendeteksi aliran dana mencurigakan, termasuk upaya penyembunyian aset atau manipulasi laporan keuangan. 4. Perbaikan Core Tax System  Sistem inti pajak ini sebelumnya sempat mengalami berbagai kendala teknis yang berdampak pada kelancaran layanan perpajakan. Baik untuk wajib pajak maupun aparat pajak. Purbaya menekankan pentingnya percepatan perbaikan agar sistem kembali optimal dalam waktu singkat.  Ia bahkan menargetkan progres perbaikan bisa langsung terasa dalam 1 bulan ke depan. 5. Pemberantasan Rokok Ilegal Quick win terakhir difokuskan pada pemberantasan peredaran rokok ilegal yang selama ini menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan cukai.  Pemerintah menilai maraknya rokok tanpa pita cukai resmi, baik di pasar tradisional, marketplace, maupun jalur impor, telah merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Purbaya menegaskan langkah tegas akan diambil, mulai dari mengumpulkan penyedia marketplace agar segera melarang penjualan rokok ilegal, hingga menindak jalur impor yang kerap digunakan untuk memasukkan produk tanpa izin. “Siapa pun yang terlibat … akan kami sikat habis,” tegas Purbaya. Tantangan Implementasi Quick Wins Purbaya Meski lima program quick wins yang dicanangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terdengar menjanjikan, pelaksanaannya tidak bisa dianggap mudah.  Ada sejumlah tantangan krusial yang perlu dihadapi pemerintah agar program ini benar-benar menghasilkan dampak nyata terhadap penerimaan negara. 1. Koordinasi lintas lembagaPenegakan hukum di sektor perpajakan tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.  Sinergi dengan Polri, Kejaksaan, KPK, hingga PPATK menjadi kunci.  Tanpa koordinasi yang solid, potensi data yang tidak terintegrasi atau perbedaan langkah antar lembaga bisa memperlambat implementasi. 2. Perlawanan pelaku ilegalPemberantasan rokok ilegal bukan perkara sederhana. Pelaku kerap menggunakan modus distribusi baru, termasuk memanfaatkan platform digital dan jalur impor yang sulit diawasi.  Jika tidak ada strategi pengawasan yang adaptif, kebocoran penerimaan negara dari cukai akan tetap sulit diberantas. 3. Ketahanan sistem digitalPerbaikan Core Tax System harus dipastikan tidak hanya bersifat tambal sulam. Sistem ini memegang peranan vital dalam administrasi perpajakan.  Jika perbaikan hanya jangka pendek, maka masalah teknis bisa muncul kembali dan berisiko mengganggu pelayanan, kepatuhan wajib pajak, hingga keakuratan pencatatan penerimaan negara. Secara keseluruhan, keberhasilan quick wins tidak hanya bergantung pada ide kebijakan. Tetapi juga pada eksekusi di lapangan, komitmen antar lembaga, serta ketahanan infrastruktur sistem yang mendukungnya. Dampak terhadap Ekonomi Apabila kelima program quick wins yang dicanangkan Menteri Keuangan Purbaya dapat dijalankan dengan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sisi penerimaan negara, ya! Tetapi juga pada keseluruhan perekonomian nasional. Efek domino yang mungkin terjadi antara lain: 1. Meningkatkan basis pajak lewat pertumbuhan ekonomiDengan stimulus ekonomi, aktivitas usaha, konsumsi, dan investasi akan tumbuh.  Peningkatan ini otomatis memperluas basis pajak sehingga penerimaan negara meningkat tanpa harus menaikkan tarif. 2. Menutup kebocoran penerimaan dari tunggakan pajak dan rokok ilegalPenagihan tunggakan Rp50–60 triliun serta pemberantasan rokok ilegal dapat langsung menambah kas negara.  Kedua langkah ini menutup celah penerimaan yang selama ini hilang akibat kelalaian atau pelanggaran hukum. 3. Mengurangi praktik penghindaran pajak lewat integrasi data dan penegakan hukumPertukaran data antar lembaga serta penegakan hukum yang konsisten akan menekan praktik penghindaran pajak.  Transparansi yang lebih baik juga memberi sinyal keadilan bagi wajib pajak yang patuh. 4. Menambah kepercayaan pasar dan investorImplementasi quick wins akan menunjukkan bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola fiskal.  Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi jangka menengah. Secara keseluruhan, program quick wins bukan hanya instrumen fiskal jangka pendek, melainkan juga pondasi untuk membangun iklim ekonomi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Kesimpulan Program quick wins Purbaya adalah langkah strategis untuk mempercepat penerimaan negara di 2025.  Dengan fokus pada stimulus ekonomi, penagihan pajak besar, sampai pemberantasan rokok ilegal, pemerintah berharap target setoran negara dapat tercapai tanpa membebani masyarakat dengan tarif baru. Namun, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh kecepatan eksekusi dan respon kondisi ekonomi global.

    SELENGKAPNYA
    Kedai NESCAFÉ Ada di Mana-Mana, UMKM Lokal Harus Gimana?

    Kedai NESCAFÉ Ada di Mana-Mana, UMKM Lokal Harus Gimana?

    September 24, 2025

    Kedai NESCAFÉ kini hadir di berbagai sudut kota Indonesia. Dari Solo, Bandung, hingga Jember, brand kopi global ini makin mudah ditemui dengan konsep outlet yang rapi, harga ramah kantong, dan menu yang membumi. Langkah Nescafé turun ke jalan ini tentu jadi sorotan.  Di satu sisi, konsumen makin diuntungkan karena bisa menikmati kopi berkualitas dengan harga terjangkau.  Namun di sisi lain, muncul pertanyaan: dengan ekspansi besar-besaran ini, UMKM kopi lokal harus gimana? Apa Itu Kedai NESCAFÉ? Kedai ini merupakan hasil kolaborasi antara Nestlé Professional Indonesia dengan pelaku usaha lokal. Usaha ini untuk memperluas kehadiran Nescafé hingga ke kota-kota sekunder dan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Brandingnya menghadirkan cita rasa Nescafé yang berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan.  Konsep kedai Nescafé dikelola langsung oleh operator yang dipilih dan bukan menggunakan waralaba (franchise) dengan tujuan untuk menjaga standar kualitas. Pertama kali diluncurkan di Solo, Jawa Tengah, dan bertumbuh secara signifikan seiring dengan penerimaan konsumen.  Lalu, ekspansi awal dilakukan di area Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, baru kemudian ke luar Jawa. Apa Saja Menu Kedai NESCAFÉ? Kedai NESCAFÉ tidak hanya sekedar menjual kopi, tetapi menghadirkan pengalaman ala café dengan harga yang lebih terjangkau.  Menu yang ditawarkan pun sudah sangat familiar bagi masyarakat, baik pecinta kopi maupun mereka yang lebih suka minuman non kopi. Untuk kategori kopi, ada dua varian utama yang paling diminati: 1. Nescafé Caffe Latte, kombinasi rasa kopi dan susu. 2. Nescafé Americano, kopi hitam dengan rasa yang lebih kuat. Sementara untuk kategori non kopi, Kedai NESCAFÉ menyajikan: 1. Nestea Lemon Tea, minuman teh dengan sentuhan lemon. 2. Nestlé Lemonade, minuman citrus. 3. Nestlé Blackcurrant, varian buah dengan rasa manis-asam. 4. Nestlé MILO, minuman coklat legendaris yang sudah akrab bagi semua kalangan. Menariknya, Kedai NESCAFÉ juga menghadirkan inovasi menu terbaru yang menggabungkan sentuhan lokal: ‘NESCAFÉ Es Kopi Klepon’.  Minuman ini memadukan kopi premium dengan cita rasa klepon, kue tradisional Indonesia yang identik dengan aroma pandan, gula merah cair, dan taburan kelapa.  Menu unik ini sementara hanya tersedia di beberapa gerai Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan mendapat sambutan positif dari konsumen yang penasaran dengan kombinasi rasa modern dan tradisional. Lokasi Kedai NESCAFÉ Saat ini Kedai Nescafé telah hadir di lebih dari 500 gerai di 80 kota. Beberapa di antaranya: Komitmen Nestlé Indonesia Dalam memperluas jangkauan Kedai NESCAFÉ, Nestlé Indonesia menekankan pentingnya konsistensi kualitas dan akses bagi masyarakat luas. Sufintri Rahayu, Direktur Corporate Affairs & Sustainability PT Nestlé Indonesia menegaskan komitmen perusahaan untuk menghadirkan kopi yang mudah diakses oleh semua kalangan: “Untuk itu, kami percaya bahwa setiap orang berhak menikmati produk-produk Nestlé, seperti kopi NESCAFÉ melalui pengalaman ngopi terbaik, dimanapun mereka berada. Harapan kami tentunya agar Kedai NESCAFÉ dapat menjadi bagian dari rutinitas harian dan momen kebersamaan masyarakat di berbagai penjuru Indonesia,” kata Sufintri di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Sementara itu, dari sisi operasional, Mochamad Machfud, Country Business Manager Nestlé Professional Indonesia, menekankan strategi pengelolaan kedai agar tetap sesuai standar global. “… dengan model bisnis non-kemitraan/non-franchise ini dirasa paling tepat untuk dapat menjaga komitmen Nestlé Professional dalam segi penerapan standar kualitas sesuai dengan nilai dan prinsip Nestlé Indonesia,” ujarnya. Dampak Kedai NESCAFÉ ke Kopi Lokal Masuknya Kedai NESCAFÉ ke pasar UMKM jelas memberi warna baru dalam industri kopi Indonesia.  Di satu sisi, kehadiran brand global ini bisa menjadi ancaman serius bagi pelaku kopi lokal.  Dengan modal besar, jaringan distribusi yang kuat, serta branding yang sudah mapan, Nescafé mampu menghadirkan kedai yang rapi, konsisten, dan punya daya tarik tinggi bagi konsumen.  Bagi UMKM kecil dengan modal terbatas, persaingan ini tentu terasa berat. Namun, di sisi lain, langkah Nescafé juga bisa menjadi pemicu persaingan yang lebih sehat.  Kehadiran brand global mendorong pelaku kopi lokal untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat branding, hingga mencari diferensiasi melalui cita rasa khas daerah atau pengalaman ngopi yang lebih personal. Kopi lokal sebenarnya memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh Nescafé, yaitu kedekatan dengan budaya, cerita di balik biji kopi, serta nuansa komunitas yang lebih intim. Jika mampu mengemas nilai-nilai ini, pelaku kopi lokal justru bisa memanfaatkan “efek Nescafé” untuk menarik perhatian konsumen yang penasaran dengan alternatif rasa dan pengalaman yang lebih autentik.

    SELENGKAPNYA
    Rp200 Triliun Masuk Bank Himbara: Bisa Menambah Lapangan Kerja?

    Rp200 Triliun Masuk Bank Himbara: Bisa Menambah Lapangan Kerja?

    September 17, 2025

    Menjadi Pengaruh – Pemerintah memindahkan Rp200 triliun kas negara dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara melalui skema deposit on call agar dana wajib disalurkan sebagai kredit. Aturannya juga menetapkan tingkat imbal hasil yang mengacu sekitar 80,5% dari suku bunga kebijakan BI dan dapat ditarik sewaktu-waktu jika diperlukan.  Tujuan eksplisitnya: Mengalirkan likuiditas ke sektor riil sehingga investasi dan pembukaan lapangan kerja terdorong.  Mengacu dokumen kebijakan dan pernyataan resmi, penempatan dana diarahkan ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI.  Distribusi indikatif yang diberitakan: Mandiri, BNI, BRI masing-masing ~Rp55T, BTN ~Rp25T, dan BSI ~Rp10T. Seluruhnya wajib dipakai untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif dan dilaporkan secara berkala.  Kenapa Digadang-gadang Bisa Menciptakan Pekerjaan? Ketika biaya dana (cost of fund) perbankan menurun, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih rendah.  Dampaknya, kredit modal kerja maupun investasi akan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha.  Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan ekspansi, seperti menambah kapasitas produksi, membuka cabang baru, membeli mesin, hingga memperluas lini produksi.  Semua langkah tersebut secara langsung membutuhkan tambahan tenaga kerja sehingga tercipta lapangan kerja baru.  Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, per Februari 2025 penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 10,30% secara tahunan (YoY) dengan nilai mencapai Rp7.825 triliun. Di mana kredit investasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan sekitar 14,62%. Pertumbuhan ini selaras dengan pernyataan OJK bahwa penempatan dana ke sektor keuangan dapat menekan suku bunga kredit sekaligus menstimulasi pembiayaan ke sektor-sektor prioritas pemerintah, seperti UMKM, industri pengolahan, pertanian, hingga perumahan.  Artinya, penurunan biaya dana tidak hanya berdampak pada efisiensi perbankan, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas melalui peningkatan aktivitas ekonomi riil. Realita Terkini, Permintaan Kredit Masih Lesu Data OJK mencatat, pertumbuhan kredit pada Juli 2025 hanya mencapai 7,03% year-on-year, melambat dibanding bulan sebelumnya.  Angka ini menjadi indikasi bahwa permintaan pinjaman dari dunia usaha belum pulih kuat.  Beberapa ekonom dan otoritas juga menegaskan bahwa tambahan likuiditas di perbankan bukan berarti otomatis kredit akan melonjak, terutama jika daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku usaha untuk ekspansi masih rendah.  Intinya, ketersediaan dana hanyalah satu sisi, sementara sisi lain yang lebih krusial adalah adanya peminjam yang siap mengembangkan usaha. Apa Syarat Agar Kebijakan Ini Benar-Benar Menambah Lapangan Kerja? Agar penyaluran kredit benar-benar berdampak pada penciptaan lapangan kerja, distribusi dana harus diarahkan ke sektor-sektor produktif.  Porsi besar idealnya masuk ke UMKM dan sektor padat karya seperti manufaktur ringan, ritel modern, dan agri-processing, dengan syarat tambahan rekrutmen tenaga kerja sebagai salah satu indikator kinerja utama (KPI) kredit.  Selain itu, dana penempatan bank tidak dialihkan ke instrumen aman seperti SBN atau SRBI, melainkan harus diarahkan ke proyek riil yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.  Kebijakan ini akan efektif bila dibarengi dengan reformasi di luar sektor keuangan. Misalnya percepatan perizinan, penyederhanaan syarat agunan bagi UMKM, hingga insentif pajak untuk investasi peralatan produksi.  Tanpa langkah-langkah pendukung tersebut, permintaan kredit bisa tetap bersifat “wait-and-see”.  Di sisi tata kelola, transparansi juga penting. Bank penerima dana wajib menyampaikan laporan bulanan terkait sektor penyaluran, jumlah debitur baru, serta estimasi tenaga kerja yang terserap. Risiko yang Perlu Diantisipasi Meski potensinya besar, ada resiko yang harus diantisipasi.  Pertama, risiko miss direksi kredit ke proyek yang tidak produktif, yang akhirnya minim kontribusi pada penciptaan kerja.  Karena itu, OJK bersama Kementerian Keuangan menegaskan akan memperketat pengawasan agar penempatan dana benar-benar mendorong kredit produktif sekaligus menurunkan suku bunga.  Kedua, bila terjadi kondisi likuiditas berlebih tanpa permintaan, maka dana justru akan menganggur dan efek serapan tenaga kerja menjadi kecil.  Inilah alasan mengapa sebagian ekonom menilai bahwa injeksi dana ke perbankan bukanlah solusi otomatis untuk menciptakan lapangan kerja. Kecuali disertai peningkatan permintaan agregat di sisi dunia usaha maupun konsumen.

    SELENGKAPNYA
    Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara: Apa Tujuannya?

    Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara: Apa Tujuannya?

    September 13, 2025

    Menjadi Pengaruh — Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah besar dengan memindahkan dana negara senilai Rp 200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia ke lima bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).  Kebijakan ini disebut sebagai salah satu strategi fiskal paling berani sejak awal 2025. Karena bertujuan langsung menggerakkan likuiditas perbankan sekaligus memberi dorongan nyata pada sektor riil. Selama ini, dana pemerintah dalam jumlah masif tersebut hanya tersimpan pasif di BI tanpa memberikan efek langsung ke perekonomian.  Dengan penempatan dana di perbankan umum, diharapkan aliran kredit bisa lebih deras. Sehingga bank punya ruang lebih luas untuk membiayai dunia usaha, termasuk UMKM dan sektor produktif lainnya. Adapun bank yang dipilih untuk menerima kucuran dana jumbo ini adalah lima bank milik negara yang tergabung dalam Himbara, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), plus satu bank syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI). Penempatan dana akan dilakukan dengan mekanisme on call dan tenor enam bulan, sehingga pemerintah masih bisa menjaga fleksibilitas dalam mengelola kas negara. Asal Dana & Besarannya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa sumber utama dana jumbo ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pemerintah.  Selama ini, kedua pos anggaran tersebut mengendap di Bank Indonesia dengan nilai yang sangat besar, mencapai kisaran Rp 425 triliun hingga Rp 440 triliun. Menurut Purbaya, penempatan dana di BI memang aman, tetapi tidak memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.  Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan sebagian dana, yakni sekitar Rp 200 triliun, ke bank umum.  Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perputaran likuiditas, meningkatkan penyaluran kredit, dan pada akhirnya mendorong aktivitas sektor riil. Kebijakan memindahkan sebagian dana ini juga dilakukan secara bertahap. Pemerintah memilih tidak langsung mengalihkan seluruh dana yang mengendap, melainkan hanya separuhnya, agar efektivitas kebijakan bisa dievaluasi terlebih dahulu sebelum diambil langkah lanjutan. Bank Penerima Dana & Alokasinya Lima bank milik negara yang tergabung dalam Himbara dipilih pemerintah sebagai penerima penempatan dana jumbo Rp 200 triliun tersebut.  Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Bank Mandiri – sekitar Rp 55 triliun  2. BRI – sekitar Rp 55 triliun  3. BNI – sekitar Rp 55 triliun  4. BTN – sekitar Rp 25 triliun 5. BSI – sekitar Rp 10 triliun “Jadi saya pastikan dana yang Rp200 triliun dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini,” ujar Menteri Keuangan di laman Kementerian Keuangan.  Ia optimistis tambahan likuiditas tersebut bisa menjadi pemicu bergeraknya sektor ekonomi riil.  Purbaya menegaskan bahwa dana yang dialihkan bukanlah dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum digunakan dan hanya tersimpan di Bank Indonesia.  Dengan dipindahkan ke bank-bank komersial, dana tersebut bisa dimanfaatkan langsung untuk memperluas penyaluran kredit. Dengan adanya suntikan dana ini, kelima bank pelat merah diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama penyaluran kredit, khususnya bagi UMKM dan proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan jangka menengah hingga panjang. Mekanisme Penempatan Aliran Dana di Bank Dana Rp 200 triliun tersebut akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah di lima bank, dengan mekanisme on call dan tenor enam bulan.  Artinya, pemerintah tetap memiliki fleksibilitas untuk menarik kembali dana tersebut sewaktu-waktu jika diperlukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, skema ini dipilih agar penempatan dana tetap aman, namun pada saat yang sama bank bisa menggunakannya untuk memperluas pembiayaan. Selain itu, desain kebijakan tersebut juga memungkinkan evaluasi berkala.  Jika hasilnya efektif dalam meningkatkan penyaluran kredit dan memperbaiki likuiditas, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menambah alokasi dana di periode berikutnya. Apa Alasan Adanya Kebijakan Mengalirkan Dana ke Bank? Kebijakan pemindahan dana pemerintah ini lahir dari beberapa pertimbangan strategis. Pertama, selama bertahun-tahun dana negara yang mengendap di Bank Indonesia dinilai tidak produktif karena tidak bisa diakses langsung oleh perbankan.  Dengan memindahkannya ke bank komersial, dana tersebut diharapkan dapat benar-benar mengalir ke perekonomian. Kedua, langkah ini juga ditujukan untuk meningkatkan aliran kredit, sehingga bank terdorong mencari imbal hasil lebih optimal.  Dampaknya, penyaluran pinjaman ke sektor usaha dapat diperluas dan mendukung pembiayaan produktif, termasuk bagi UMKM. Ketiga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi fiskal pro-pertumbuhan.  Dengan memperkuat likuiditas bank tadi, pemerintah berharap kebijakan fiskal mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi likuiditas yang sempat ketat beberapa waktu terakhir. Potensi Dampak & Tantangan Penempatan dana Rp 200 triliun di lima bank tersebut diprediksi membawa sejumlah dampak positif.  Misalnya, likuiditas perbankan akan meningkat signifikan, sehingga ruang untuk menyalurkan kredit pun semakin besar.  Jika berjalan efektif, aliran dana ini dapat mempercepat pergerakan sektor riil, mulai dari pembiayaan UMKM, investasi, hingga proyek strategis nasional. Meski begitu, sejumlah tantangan tetap membayangi.  Ekonom menilai bahwa likuiditas yang melimpah tidak otomatis membuat kredit mengalir deras, sebab faktor permintaan kredit juga harus kuat.  Selain itu, transparansi dan pengawasan ketat dibutuhkan agar dana ini benar-benar disalurkan ke sektor produktif, bukan hanya tersimpan kembali di instrumen jangka pendek. Pemerintah sendiri memilih langkah hati-hati dengan hanya mengalirkan Rp 200 triliun dari total Rp 425–440 triliun dana mengendap di BI.  Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan ini akan menjadi pilot project yang hasilnya akan dievaluasi.

    SELENGKAPNYA
    Isu PHK Massal Gudang Garam, Ternyata Pensiun Dini?

    Isu PHK Massal Gudang Garam, Ternyata Pensiun Dini?

    September 9, 2025

    Menjadi Pengaruh – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk (GGRM) viral di media sosial.  Sebuah video yang memperlihatkan momen perpisahan karyawan di pabrik Tuban membuat publik geger dan menimbulkan spekulasi ribuan pekerja terkena dampak efisiensi. Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai jika benar terjadi PHK, maka ini mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat, tingginya cukai rokok, hingga kurangnya inovasi produk. “Ribuan buruh rokok PT Gudang Garam ter-PHK, dan puluhan ribu buruh lain juga berpotensi terdampak,” ujar Said Iqbal. Laba Gudang Garam Anjlok 87% Mengutip laporan keuangan yang dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih Gudang Garam sepanjang semester I 2025 turun drastis 87,3% menjadi Rp117,1 miliar. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, perusahaan masih mencatat laba Rp925,5 miliar. Penurunan laba tersebut terjadi akibat turunnya pendapatan 11,4% menjadi Rp44,3 triliun dari Rp50 triliun pada Juni 2024.  Beban usaha juga masih tinggi di angka Rp3,4 triliun, ditambah rugi kurs Rp1,7 miliar. Kondisi ini berdampak pada harga saham GGRM yang kian tertekan.  Per 8 September 2025, saham turun 3,24% ke Rp8.950 per lembar, merosot lebih dari 90% dari harga tertingginya Rp100.975 per saham pada 2019. Tanggapan Pemerintah dan Klarifikasi Gudang Garam Terkait PHK Klarifikasi muncul dari berbagai pihak setelah video viral karyawan Gudang Garam memicu isu PHK massal.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa yang terjadi bukanlah pemutusan hubungan kerja besar-besaran, melainkan program pensiun dini yang ditawarkan manajemen perusahaan kepada sebagian karyawan. “Yang mengajukan pensiun dini ada sekitar 200 karyawan, dan proses ini sudah berjalan cukup lama,” jelas Khofifah (9/9/2025). Pernyataan itu diperkuat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur, yang memastikan bahwa momen perpisahan karyawan yang viral merupakan bagian dari program pensiun dini.  Menurut Disnakertrans, pabrik di Tuban masih beroperasi normal dengan jumlah tenaga kerja stabil di kisaran 800–850 karyawan. Selain itu, PT Merdeka Nusantara selaku mitra produksi Gudang Garam Tuban membantah kabar PHK ini terjadi di perusahaan mereka. “Sampai dengan saat ini, di pabrik Tuban tidak ada PHK atau sejenisnya,” Kata Adib Musyafa (6/9/2025) Operasional pabrik tetap berjalan sesuai rencana, sementara program pensiun dini bersifat sukarela dan sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Federasi Buruh Ungkap 308 Karyawan Terdampak Di sisi lain, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) mengkonfirmasi adanya kebijakan efisiensi yang membuat 308 karyawan terdampak. Kebijakan efisiensi ini mencakup dua skema, yaitu tawaran pensiun dini yang diberikan kepada pekerja berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Lalu ada penghentian kontrak sebagian pekerja PKWT. “Penurunan produksi SKM (sigaret kretek mesin) mengakibatkan adanya kebijakan efisiensi,” kata Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto (Liputan6, 9/9/2025). Meski begitu, Sudarto menegaskan bahwa ratusan karyawan yang terkena dampak bukan merupakan anggota dari FSP RTMM-SPSI.  Ia memastikan pemerintah akan memonitor kondisi pekerja agar tidak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa isu ini muncul seiring langkah perusahaan melakukan modernisasi.  Dampak Efisiensi bagi Ekosistem Industri Rokok Isu PHK maupun pensiun dini di Gudang Garam tak hanya berdampak pada karyawan perusahaan, tetapi juga berpotensi memukul ekosistem industri rokok secara lebih luas. Pekerja di sektor logistik, supir angkutan, pedagang kecil, pemasok bahan baku, hingga pemilik kontrakan diperkirakan turut merasakan penurunan pendapatan. Selain itu, tekanan akibat kenaikan cukai rokok dan maraknya rokok ilegal membuat daya saing perusahaan semakin berat.  Jika kondisi ini berlanjut tanpa solusi dari pemerintah, bisa saja terjadi efek domino berupa berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor hulu hingga hilir industri tembakau.

    SELENGKAPNYA
    Janji Sri Mulyani: Tidak Ada Kenaikan Pajak di 2026

    Janji Sri Mulyani: Tidak Ada Kenaikan Pajak di 2026

    September 5, 2025

    Menjadi Pengaruh – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada tahun 2026, meskipun target penerimaan negara meningkat drastis.  Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI secara virtual pada tanggal 2 September 2025. Dalam RAPBN 2026, pemerintah merancang pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% dari sebelumnya.  Dari jumlah itu, penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp2.357,7 triliun, tumbuh sekitar 13,5% dibanding periode sebelumnya. Strategi Sri Mulyani: Perbaikan, Bukan Penambahan Pajak Sri Mulyani menjelaskan, fokus pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan, bukan memperluas jenis pajak atau menaikkan tarif. Meskipun target ini cukup ambisius, tarif pajak tidak akan berubah. “Seringkali dipersepsikan bahwa pendapatan naik berarti pajak naik. Padahal tarifnya tetap sama.” Ucap Sri Mulyani pada rapat daring hari Selasa (2/9). Penegakan dan kepatuhan terhadap pajak akan diperketat, sistem administrasi perpajakan seperti Coretax akan disempurnakan. Selain itu, kolaborasi data dan pengawasan intelijen perpajakan akan diperkuat untuk memudahkan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan. Pemerintah berkomitmen menjaga solidaritas fiskal dengan melindungi kelompok rentan. Berpihak Pada UMKM dan Kelompok Rentan Pemerintah menyatakan tetap mendukung usaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah: UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta bebas PPh, sementara omzet Rp500 juta–Rp4,8 miliar dikenakan pajak final 0,5%. Selain itu, layanan pendidikan dan kesehatan tetap bebas VAT (PPN). Individu dengan penghasilan di bawah Rp60 juta/tahun juga bebas PPh. Langkah ini mencerminkan prinsip gotong royong: Menjaga penerimaan negara sambil melindungi yang lemah. Sri Mulyani memastikan anggaran 2026 tetap bebas dari pajak baru maupun kenaikan tarif, meski target penerimaan naik.  Strategi peningkatan penerimaan diarahkan melalui reformasi internal sistem perpajakan, penegakan kepatuhan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, pemerintah berupaya membangun anggaran yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa menambah beban fiskal baru kepada masyarakat. Selain itu, Sri Mulyani memaparkan secara rinci postur RAPBN 2026.  Ia menegaskan bahwa rancangan anggaran tersebut disusun agar tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan fokus utama mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.  Defisit APBN diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari PDB. Defisit yang terukur ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan. Dengan janji tidak ada kenaikan pajak di 2026, Sri Mulyani ingin memastikan APBN tetap sehat, mendukung program presiden baru, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi Perpajakan Jadi Kunci Salah satu langkah konkret pemerintah untuk mengejar target penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak adalah melalui digitalisasi sistem perpajakan. Coretax, sistem administrasi perpajakan terpadu yang tengah disempurnakan, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, sekaligus memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan sistem yang lebih modern, proses pelaporan pajak akan lebih cepat, risiko kebocoran penerimaan bisa ditekan, dan pengawasan berbasis data akan semakin akurat. Sri Mulyani menekankan bahwa digitalisasi ini juga bagian dari reformasi struktural yang memastikan perpajakan Indonesia lebih adil serta mendukung iklim usaha yang sehat.

    SELENGKAPNYA
    5 Negara Keluarkan Travel Alert ke Indonesia Imbas Demo: Gimana Nasib Ekonomi?

    5 Negara Keluarkan Travel Alert ke Indonesia Imbas Demo: Gimana Nasib Ekonomi?

    September 3, 2025

    Menjadi Pengaruh – Gelombang demo DPR yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025 kini menjadi perhatian dunia internasional.  Aksi protes yang awalnya digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, telah meluas ke kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Makassar, hingga Denpasar Bali. Dalam beberapa kasus, demonstrasi berujung bentrokan dengan aparat, kerusuhan, dan kerusakan fasilitas publik.  Situasi inilah yang mendorong sejumlah negara asing mengeluarkan peringatan perjalanan (travel alert) untuk warganya yang berada atau berencana bepergian ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, hingga kini lima negara telah mengeluarkan peringatan resmi, yakni: Australia, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman. Rincian Travel Alert Indonesia dari 5 Negara Lima negara besar dunia resmi merilis travel alert ke Indonesia, berikut rincian lengkap peringatannya. 1. Australia Pemerintah Australia melalui portal Smart Traveller memperbarui travel advice untuk Indonesia pada 1 September 2025, menetapkan status “Exercise a high degree of caution” untuk seluruh wilayah Indonesia.  Penetapan ini didasari oleh: Penjelasan tingkat risk level Level 2 menekankan bahwa meski bukan larangan bepergian, kaum wisatawan dan warga Australia dianjurkan untuk menjaga keamanan diri sendiri terhadap situasi dan terus pantau media. “Pay close attention to your personal security and the current health situation. Monitor the media…” 2. Singapura Kedubes Singapura di Jakarta, melalui pengumuman resmi tanggal 30 Agustus 2025, secara tegas memperingatkan warganya untuk: 3. Amerika Serikat Melalui situs resmi U.S. Embassy Jakarta, dikeluarkan Demonstration Alert per 1 September 2025 yang menandakan demonstrasi sedang berlangsung dan berpotensi berubah menjadi kekerasan.  Rincian anjuran bagi warga AS: 4. Kanada Travel advisory dari Kanada menyebutkan bahwa Ketegangan politik dan sosial yang intens telah memicu keputusan untuk menunda layanan konsuler tatap muka di Jakarta mulai 2 September 2025.  Meskipun layanan tersebut dihentikan sementara, komunikasi dan bantuan konsuler tetap tersedia secara non‑fisik. 5. Jerman Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Jerman, unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 telah meluas ke kota-kota seperti Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Bandung, dengan potensi bentrokan yang masih tinggi.  Imbauan bagi warga Jerman meliputi: Ringkasan dalam Tabel Negara Inti Peringatan Australia Level 2 – Tingkatkan kewaspadaan; protest violence, risiko terorisme, transportasi laut diperingatkan. Singapura Hindari kerumunan dan demo; pantau media, daftar via e-service Kemenlu Singapura. AS Demonstration alert; hindari lokasi sibuk, daftar STEP, hubungi keluarga secara rutin. Kanada Layanan konsuler tatap muka dihentikan mulai 2 Sept 2025; situasi dinamis dan kurang aman. Jerman Hindari pusat kota, kantor polisi, demo; daftar kesiapsiagaan; Papua juga diwaspadai. Dampak Travel Warning bagi Pariwisata Indonesia Travel warning dari lima negara asing langsung memberi tekanan pada sektor pariwisata Indonesia.  Beberapa dampak yang diprediksi antara lain: Bagaimana dengan Ekonomi Indonesia Setelah Terbit Travel Alert dari Negara Asing? Selain sektor pariwisata, ekonomi nasional juga berpotensi terguncang jika kondisi ini berlarut-larut. Apakah Aman ke Indonesia Saat Ini? Pertanyaan “Apakah aman ke Indonesia sekarang?” menjadi salah satu yang paling sering muncul di mesin pencari. Jawabannya: situasi masih dinamis. Bagi warga asing maupun wisatawan domestik, langkah paling aman adalah: Kesimpulan Travel alert yang dikeluarkan oleh Australia, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman menjadi tanda bahwa dunia tengah mengawasi kondisi Indonesia. Jika demo DPR terus meluas dan menimbulkan kekerasan, dampaknya bisa signifikan terhadap pariwisata, ekonomi, dan bahkan citra Indonesia. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengatasi masalah menjaga stabilitas keamanan agar kondisi tidak semakin memburuk. Sehingga Indonesia bisa tetap menjadi destinasi aman bagi wisatawan serta investor.

    SELENGKAPNYA
    Food Tray MBG Diduga Mengandung Babi, Pemerintah Siap Putus Importir

    Food Tray MBG Diduga Mengandung Babi, Pemerintah Siap Putus Importir

    August 30, 2025

    Menjadi Pengaruh — Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa pemerintah akan memutus kontrak pasokan food tray impor untuk MBG jika terbukti mengandung unsur babi.  Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers di JCC Senayan.  Pemeriksaan saat ini masih berlangsung, salah satunya dilakukan oleh BPOM  Kronologi Dugaan Food Tray MBG Mengandung Babi Awal mula isu ini mencuat setelah laporan investigasi dari Indonesia Business Post mengungkap praktik mencemaskan di roh China.  Di kawasan Chaoshan, Guangdong, ditemukan 30–40 pabrik yang memproduksi food tray untuk pasar global, termasuk program MBG.  Laporan menyebut adanya indikasi penggunaan minyak babi (lard oil) sebagai pelumas industri dalam fabrication tray stainless steel tipe 201 dan 304, serta dugaan pemalsuan label “Made in Indonesia” dan logo SNI. Dari kebutuhan nasional mencapai 82 juta unit food tray, sekitar 14 juta unit telah masuk pasar. Mayoritas berasal dari impor dan berisiko tinggi digunakan oleh anak-anak. Tanggapan BPOM dan Metode Uji untuk Food Tray MBG Kepala BPOM, Prof. Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya sedang menindaklanjuti isu ini secara serius.  Pemeriksaan mencakup swab test untuk mendeteksi DNA babi, serta pengujian terhadap material tray, termasuk kandungan logam mangan dan ketahanan terhadap makanan asam. BPOM juga berkomunikasi dengan industri terkait dan badan pemerintah lainnya dalam proses ini. Menurut Taruna, isu ini masuk perhatian nasional setelah mendapat video viral di TikTok yang langsung diteruskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan disampaikan kepada Kepala BPOM oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Tindak Lanjut dari BGN (Badan Gizi Nasional) Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan adanya penyimpangan dalam pengadaan food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pengadaan langsung food tray untuk program tersebut.  Artinya, BGN selama ini hanya berperan pada penyusunan kebijakan dan pengawasan standar gizi, bukan pada proses teknis pengadaan perlengkapan. Sebagai langkah lanjutan, BGN kini melakukan pengecekan mendalam terhadap alur distribusi, mekanisme tender, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan food tray.  Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman mengenai peran BGN, sekaligus memastikan prosesnya sesuai dengan regulasi pemerintah. Selain itu, BGN juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.  Mereka berkomitmen bahwa seluruh program MBG, termasuk fasilitas pendukung seperti food tray, harus bebas dari praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.  Dengan begitu, program MBG bisa berjalan sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Standar SNI Food Tray dan Produksi Dalam Negeri Untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang digunakan dalam program MBG, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan standar baru yaitu SNI 9369:2025. Standar ini secara khusus mengatur food tray berbahan baja tahan karat, yang dinilai lebih higienis, tahan lama, dan sesuai untuk kebutuhan massal. SNI ini dikeluarkan melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025 tertanggal 18 Juni 2025.  Ada beberapa poin penting dari diberlakukannya standar ini: Dengan standar tersebut, pemerintah berharap food tray tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan industri manufaktur lokal.  Industri baja tahan karat nasional berpotensi berkembang lebih pesat jika kebutuhan besar MBG dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri yang sesuai standar. Sikap Pemerintah dan Produsen Lokal Dari sisi kebijakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa impor food tray tetap dibuka karena kebutuhan nasional dalam program MBG sangat besar.  Kapasitas produsen dalam negeri saat ini belum cukup untuk memenuhi seluruh permintaan, sehingga impor menjadi salah satu solusi jangka pendek agar program MBG tidak terhambat. Namun, Mendag juga memastikan bahwa produksi lokal tetap akan diprioritaskan, selama memenuhi dua syarat utama: 1. Sesuai standar SNI 9369:2025, 2. Mampu menyediakan jumlah sesuai kebutuhan nasional. Di sisi lain, asosiasi produsen lokal, termasuk Apmaki (Asosiasi Peralatan Makan Anak dan Keluarga Indonesia), menyatakan keberatan dengan kebijakan pelonggaran impor tersebut.  Mereka menilai bahwa pasar akan dikuasai oleh produk impor murah, padahal para produsen lokal sudah melakukan investasi besar sekitar Rp 300 miliar untuk membangun kapasitas produksi. Menurut mereka, jika impor tidak dikendalikan, investasi tersebut akan sia-sia, dan industri lokal bisa mengalami kemunduran.  Bahkan, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan pada impor justru melemahkan daya saing nasional dalam jangka panjang. Dengan kondisi ini, pemerintah dihadapkan pada dilema: Di satu sisi harus memenuhi kebutuhan cepat untuk MBG, namun di sisi lain harus melindungi kelangsungan produsen lokal yang sudah berinvestasi besar.

    SELENGKAPNYA
    SAPA UMKM: Aplikasi untuk 57 Juta Pengusaha Mikro Indonesia

    SAPA UMKM: Aplikasi untuk 57 Juta Pengusaha Mikro Indonesia

    August 26, 2025

    Menjadi Pengaruh – Transformasi digital untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus dipercepat oleh pemerintah. Kementerian UMKM menyiapkan peluncuran SAPA UMKM (Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM).  Aplikasi ini dirancang menjadi super sistem terintegrasi yang akan menghubungkan sekitar 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa kehadiran SAPA UMKM merupakan bentuk arahan Presiden agar pemerintah hadir dalam setiap proses tumbuh-kembang pelaku usaha. “Insya Allah dalam waktu dekat, kemungkinan paling lambat sekitar dua bulan ke depan Kementerian UMKM akan melakukan launching sistem terintegrasi yang kita sebut namanya SAPA UMKM.” Kata Maman di Gedung Smesco, Jakarta Barat, Jumat (22/8/2025). Target peluncuran diproyeksikan sekitar Oktober 2025, dan akan menjadi tonggak penting digitalisasi UMKM nasional. Apa Fungsi Utama SAPA UMKM? Aplikasi SAPA UMKM bukan sekadar platform digital, melainkan pusat layanan terpadu yang menyatukan kebutuhan legalitas, pembiayaan, hingga pemasaran produk UMKM. 1. Verifikasi dan Legalitas Usaha SAPA UMKM bekerja sebagai pusat verifikasi data. Begitu UMKM mendaftar, sistem akan mendeteksi apakah usaha tersebut sudah memiliki dokumen wajib, seperti: Jika ditemukan kekurangan, sistem akan mengirim notifikasi otomatis dan mendorong proses integrasi ke lembaga terkait, seperti BPJPH untuk sertifikasi halal. Sistem akan memetakan, memverifikasi dan akan mendorong misalnya ada usaha mikro yang belum bersertifikasi halal.  Nanti sistem akan mendorong UMKM tersebut karena terintegrasi dengan BPJPH. 2. Akses Pembiayaan yang Lebih Luas Salah satu masalah utama UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal. SAPA UMKM hadir sebagai jembatan dengan: Dengan integrasi ini, pelaku UMKM dapat mengakses pendanaan sesuai kebutuhan dan skala usahanya. “Yang akan kita launching nanti adalah SAPA UMKM versi pertama. Tentunya nanti akan di-upgrade sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.” ungkap Maman. Selain legalitas dan pembiayaan, SAPA UMKM juga dirancang terkoneksi dengan PaDi UMKM milik Kementerian BUMN.  Fitur ini memungkinkan produk UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas melalui marketplace khusus. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, baik di pasar domestik maupun internasional. Teknologi Pendukung SAPA UMKM  SAPA UMKM memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk mengolah data jutaan UMKM secara otomatis.  Dengan begitu, sistem mampu memberikan rekomendasi personal sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Selain itu, aplikasi ini akan menjadi pusat data tunggal UMKM nasional, yang memuat: Maman menegaskan, bahwa cara konvensional tidak lagi mungkin untuk mengurus 57 juta UMKM. “Satu-satunya cara memberikan layanan one-on-one kepada 57 juta UMKM adalah lewat digitalisasi. SAPA UMKM akan jadi teman tumbuh kembang para pengusaha kecil, karena semua terintegrasi dengan institusi terkait.” ungkapnya. Dukungan Presiden dan Harapan Pemerintah pada Aplikasi SAPA UMKM Arahan Presiden sangat jelas: Pemerintah tidak boleh lagi sekadar hadir secara simbolis, tetapi harus benar-benar mendampingi UMKM secara nyata dalam setiap tahapan pertumbuhan usahanya.  Kehadiran negara di sektor ini bukan hanya melalui kebijakan makro, melainkan lewat sistem digital yang dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha di seluruh penjuru Indonesia. Melalui peluncuran aplikasi SAPA UMKM, pemerintah menargetkan terciptanya layanan yang menyeluruh. Mulai dari proses legalitas usaha, perlindungan hukum, hingga akses pembiayaan.  Dengan satu pintu layanan, UMKM tidak perlu lagi berhadapan dengan birokrasi berlapis. Semua kebutuhan dasar usaha, seperti pengurusan NIB, sertifikasi halal, izin BPOM, atau perlindungan HaKI, dapat dipantau dan diurus secara lebih sederhana. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan hal ini sejalan dengan amanat Presiden.  “Instruksi presiden jelas, kementerian UMKM harus membangun integrasi data tunggal di seluruh Indonesia. Mohon doanya semoga ini segera terealisasi.” ujar Maman. Pernyataan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya integrasi data tunggal UMKM. Dengan adanya satu basis data nasional, pemerintah bisa memetakan kebutuhan pelaku usaha secara tepat. Data yang valid ini juga akan menjadi acuan bagi bank, lembaga keuangan, maupun investor dalam menyalurkan pembiayaan dengan risiko lebih terukur. Jika berjalan sesuai rencana, SAPA UMKM tidak hanya akan menjadi aplikasi layanan, tetapi juga fondasi ekosistem digital UMKM Indonesia.  Kesimpulan Peluncuran SAPA UMKM pada tahun 2025 akan menjadi game changer bagi dunia usaha kecil di Indonesia.  Dengan integrasi legalitas, pembiayaan, dan pasar digital, aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi UMKM, menyederhanakan birokrasi perizinan, sampai meningkatkan daya saing di pasar global Bagi pelaku UMKM, kesempatan ini perlu dijawab dengan kesiapan beradaptasi, melengkapi dokumen usaha, dan proaktif memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia.

    SELENGKAPNYA