• August 26, 2026

Category: Business Now

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

    Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 27 Januari 2026, Nyaris Rp 3 Juta per Gram

    Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 27 Januari 2026, Nyaris Rp 3 Juta per Gram

    January 27, 2026

    Menjadi Pengaruh – Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) pada Selasa, 27 Januari 2026 masih bertahan di level tinggi dan mendekati Rp 3 juta per gram.  Meski demikian, harga emas hari ini tercatat turun tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui situs Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram hari ini berada di angka Rp 2.916.000, turun Rp 1.000 dari harga kemarin yang berada di level Rp 2.917.000 per gram. Harga Emas Antam Berbagai Ukuran Hari Ini Penurunan tipis juga terjadi pada hampir seluruh ukuran emas batangan. Berikut rincian lengkap harga emas Antam hari ini: Harga emas 1.000 gram mengalami koreksi signifikan dibandingkan harga sebelumnya. Harga Emas Masih di Level Tinggi Meski mengalami koreksi tipis, harga emas Antam secara keseluruhan masih berada di level tertinggi sepanjang sejarah.  Sepanjang Januari 2026, emas bergerak di kisaran harga tinggi seiring meningkatnya minat investor terhadap aset lindung nilai (safe haven). Kondisi harga emas yang masih berada di level tinggi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor global. Mulai dari meningkatnya ketidakpastian geopolitik internasional yang mendorong investor mencari aset aman, pergerakan suku bunga global yang mempengaruhi arus investasi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga meningkatnya permintaan emas fisik baik dari investor ritel maupun institusi. Harga emas yang hampir menyentuh Rp 3 juta per gram menunjukkan bahwa emas tetap menjadi instrumen investasi favorit, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Harga Emas Tinggi, Ini yang Perlu Diperhatikan Investor Bagi masyarakat dan investor, pergerakan harga emas hari ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi koreksi kecil, tren harga emas dalam jangka menengah hingga panjang masih cenderung kuat.  Oleh karena itu, investor disarankan untuk terus memantau pergerakan harga emas secara berkala serta menyesuaikan strategi beli maupun jual sesuai dengan tujuan investasi masing-masing.  Emas tetap layak dipertimbangkan sebagai aset lindung nilai jangka panjang, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.  Perlu diperhatikan, harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar dan kebijakan harga resmi yang ditetapkan oleh PT Aneka Tambang melalui situs Logam Mulia.

    SELENGKAPNYA
    Resmi! BGN Angkat 32.000 PPPK Program MBG Mulai 1 Februari 2026

    Resmi! BGN Angkat 32.000 PPPK Program MBG Mulai 1 Februari 2026

    January 22, 2026

    Menjadi Pengaruh — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sebanyak 32.000 pegawai yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026.  Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat struktur layanan gizi nasional di seluruh Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pengangkatan besar-besaran ini merupakan bagian dari tahap kedua rekrutmen PPPK yang kini sudah memasuki proses administratif sebelum resmi diberlakukan pada Februari tahun depan. “Diperkirakan mereka mulai resmi menjadi PPPK per 1 Februari 2026,” Kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan menjelaskan bahwa dari total 32.000 formasi yang disiapkan, mayoritas dialokasikan untuk jabatan strategis Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).  Rinciannya adalah: – 31.250 formasi khusus untuk Kepala SPPG yang direkrut melalui jalur program Sarjana Penggerak Pemerintah Indonesia (SPPI). – 750 formasi umum, terdiri atas 375 akuntan dan 375 tenaga gizi. Proses seleksi pada tahap kedua ini mencakup pendaftaran dan tes berbasis komputer, diikuti dengan pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan Nomor Induk PPPK oleh peserta yang lolos seleksi. Sebelumnya, BGN telah menyelesaikan tahap pertama rekrutmen PPPK dengan jumlah 2.080 pegawai yang telah resmi menjadi ASN sejak 1 Juli 2025. Pengangkatan tahap kedua ini dianggap sebagai langkah lanjutan dalam upaya membangun tim ASN yang kompeten di bidang pelayanan gizi. Rencana Pembukaan PPPK Tahap 3 dan 4 Selain pengangkatan 32.000 pekerja MBG, BGN telah mengumumkan rencana untuk membuka seleksi PPPK tahap ketiga dan keempat dengan formasi yang sama besar pada setiap tahap. “Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap 3 dan 4,” ujar Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. Alasan pengangkatan massal PPPK adalah menjadi indikator prioritas pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama melalui peningkatan kelembagaan dan stabilitas tenaga kerja di program MBG. Dengan status ASN PPPK, para pekerja MBG diharapkan memiliki kepastian status kepegawaian dan insentif yang lebih jelas. Sehingga dapat bekerja lebih fokus dalam mendukung program nasional yang menyasar peningkatan gizi keluarga dan anak Indonesia di berbagai daerah.

    SELENGKAPNYA
    RI Akan Bentuk BUMN Tekstil Baru, Danantara Siapkan Rp 101 Triliun

    RI Akan Bentuk BUMN Tekstil Baru, Danantara Siapkan Rp 101 Triliun

    January 15, 2026

    Pemerintah memastikan Indonesia akan memiliki BUMN baru yang secara khusus mengurusi sektor tekstil.  Pengumuman ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Hotel Mulia, Jakarta Selatan pada Rabu (14/1/2026). Rencana ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor pada Minggu (11/1/2026). Airlangga menjelaskan: “Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali. Sehingga pendanaan USD 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara.” Airlangga juga menegaskan bahwa entitas yang dimaksud adalah BUMN baru, bukan reaktivasi perusahaan lama: “Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil, tidak menghidupkan kembali.” Pendanaan untuk perusahaan tersebut disiapkan oleh Danantara sebesar USD 6 miliar atau setara Rp 101,2 triliun (kurs Rp 16.869). Dalam rapat tersebut turut dibahas risiko sektor tekstil terhadap potensi tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Menurut Airlangga: “Yang di garis terdepan dalam trade tarif itu adalah yang resiko tertinggi itu di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, garment, dan elektronik.” Untuk itu, Presiden meminta pemerintah menyiapkan strategi defensif, termasuk mencari pasar-pasar baru agar tidak hanya bergantung pada pasar yang rentan kena tarif.  Salah satunya melalui kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa melalui EU-CEPA yang diperkirakan efektif pada 2027. Pemerintah menargetkan ekspor tekstil meningkat signifikan.  Menurut Airlangga, roadmap ekspor sudah disusun dengan target peningkatan dari USD 4 miliar menjadi USD 40 miliar dalam 10 tahun.  Strategi ini menandai ambisi industrialisasi sektor tekstil sebagai bagian dari agenda besar hilirisasi. Upaya Perbaikan Rantai Pasok Tekstil Nasional Pemerintah juga menyoroti kelemahan struktur value chain tekstil Indonesia. Airlangga menyampaikan: “Nah kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah yaitu tekstil dalam produksi benang, dalam produksi kain, dyeing, printing, dan finishing. Nah ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali.” Penguatan rantai pasok menjadi kunci agar produksi tekstil tidak lagi bergantung pada material impor serta mampu memenuhi kebutuhan pasar global secara kompetitif. Gimana Dampaknya ke Sektor Ekonomi dengan Dana Se-Fantastis Itu? Pendanaan Rp 101 triliun untuk BUMN baru menjadikan kebijakan ini salah satu proyek industrialisasi terbesar di sektor tekstil dalam 20 tahun terakhir.  Dampaknya berpotensi masuk ke beberapa lapis ekonomi: 1. Dampak ke Industri Padat Karya Sektor tekstil merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dalam manufaktur. Dana sebesar ini berpotensi: – menghidupkan kembali pabrik yang tutup – mencegah PHK massal – meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor Efek ini krusial karena TPT termasuk sektor dengan jumlah UMKM terbanyak di rantai pasoknya. 2. Stimulus Hilirisasi Industri Jika dana difokuskan ke produksi benang, kain, dyeing, printing hingga finishing seperti yang disebut Airlangga, maka Indonesia beralih dari sekedar import-based finishing menjadi full integrated supply chain.  Ini meningkatkan nilai tambah domestik, daya tawar ekspor, dan substitusi impor. 3. Dampak ke Ekspor & Neraca Perdagangan Target peningkatan 10x lipat ekspor dalam 10 tahun berarti ada tambahan potensi devisa besar, kontribusi terhadap surplus neraca perdagangan, dan peningkatan daya saing global. Jika terealisasi, tekstil dapat kembali menjadi sektor inti ekspor non-komoditas Indonesia. 4. Multiplier Effect Makro Pendanaan Rp 101 triliun ke sektor riil akan menciptakan multiplier effect terhadap logistik, energi, pengemasan, retail,, perdagangan internasional, dan UMKM konveksi. Ekonom memperhitungkan multiplier sektor manufaktur antara 1,7–2,3 artinya setiap Rp 1 investasi bisa menghasilkan hingga Rp 2,3 output ekonomi. 5. Dampak ke Konsumsi & Daya Serap Pasar Industri tekstil juga mempengaruhi konsumsi rumah tangga melalui sandang, fashion, produk OEM brand, dan e-commerce garment. Jika industri pulih, harga dan ketersediaan barang tekstil akan lebih stabil.

    SELENGKAPNYA
    Trump Akan Jual 50 Juta Barel Minyak Venezuela, Ini Efeknya ke Pasar Global

    Trump Akan Jual 50 Juta Barel Minyak Venezuela, Ini Efeknya ke Pasar Global

    January 7, 2026

    Menjadi Pengaruh — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa otoritas sementara Venezuela akan menyerahkan antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak mentah berstatus sanksi kepada Amerika Serikat, dan hasil dari penjualan minyak tersebut akan dikuasai langsung oleh dirinya sebagai Presiden AS.  Dalam pernyataannya lewat platform media sosial, Trump mengatakan bahwa minyak “akan dijual sesuai harga pasar, dan uang itu akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Venezuela dan Amerika Serikat.”  Minyak yang akan diserahkan itu merupakan bagian dari stok minyak Venezuela yang sebelumnya terblokade akibat sanksi AS sejak Desember lalu dan tidak dapat diekspor ke luar negeri.  Kini, minyak tersebut akan diambil dari kapal dan fasilitas penyimpanan, lalu dibawa langsung ke pelabuhan di Amerika Serikat untuk kemudian dijual.  Langkah ini dilakukan di tengah tekanan besar yang dilancarkan Washington terhadap Venezuela. Termasuk blokade ekspor minyak dan penegasan kekuatan geopolitik setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS baru-baru ini.  Kesepakatan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengalihkan ekspor minyak yang selama ini ditujukan ke China sebagai pembeli utama minyak Venezuela selama bertahun-tahun menuju Amerika Serikat. Perjanjian ini dinilai sebagai langkah strategis Trump untuk menunjukkan kemenangan diplomatik dan ekonomi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, meskipun negara seperti China. Meskipun belum memberikan reaksi resmi terbaru, China tetap menjadi pihak yang paling terdampak dari pengalihan pasokan ini karena sebelumnya menjadi pembeli utama minyak Venezuela. Efek ke Pasar Global Pengumuman Trump langsung berpengaruh pada pasar minyak dunia.  Harga minyak mentah, termasuk benchmark West Texas Intermediate (WTI) dan Brent, turun signifikan setelah berita itu muncul. Artinya ada kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan peningkatan pasokan minyak global yang sudah melimpah.  Menurut laporan pasar, WTI turun sekitar 1,37% ke level sekitar $56,35 per barel, sementara Brent melemah lebih dari 1% ke sekitar $60,09 per barel. Karena investor mulai menimbang realisasi pasokan Venezuela di pasar bebas dibanding permintaan yang tidak tumbuh cepat. Dari analisis Morgan Stanley (perusahaan keuangan berbasis di New York), rencana pelepasan minyak Venezuela ini berkontribusi pada kekhawatiran pasar tentang surplus pasokan global di 2026. Di mana produksi minyak dari negara-negara lain dan pertumbuhan pasokan OPEC+ serta non-OPEC lebih tinggi dibanding pertumbuhan permintaan energi dunia. Meski demikian, beberapa respon pasar menunjukkan efek berbeda: Saham perusahaan energi AS, seperti Chevron, sempat menguat karena potensi keterlibatan dan lonjakan prospek bisnis di Venezuela. Sementara itu, di tengah kondisi geopolitik yang memanas akibat campur tangan militer dan perubahan rezim di Venezuela, pasar global kini tetap waspada terhadap risiko hubungan internasional dan potensi perubahan aliran minyak dunia. Terutama dampaknya terhadap China, India, dan pasar Asia lainnya.

    SELENGKAPNYA
    Ekspor Alas Kaki RI ke AS Anjlok Imbas Tarif Trump

    Ekspor Alas Kaki RI ke AS Anjlok Imbas Tarif Trump

    January 6, 2026

    Menjadi Pengaruh — Industri alas kaki nasional tengah menghadapi tekanan serius setelah ekspor ke Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan tajam akibat pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 19% atau yang dikenal sebagai Tarif Trump.  Kondisi ini dinilai berpotensi menekan produktivitas dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkapkan bahwa ekspor alas kaki Indonesia ke AS turun signifikan sejak tarif tersebut diberlakukan.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki ke AS anjlok hingga 23,14% pada periode Agustus–September 2025. Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menyampaikan bahwa dampak tarif impor tersebut sangat dirasakan oleh pelaku industri. “Dampak tarif masuk ke AS menyebabkan penurunan pesanan tentu ini akan memberikan dampak produktivitas dengan kejadian lay-off [PHK] yang harus dihindari sangat berat pelaku industri alas kaki, walau ini sudah terjadi di sektor lain seperti tekstil,” kata Billie dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (4/1/2026). Tarif Trump Tekan Daya Saing Industri Alas Kaki Nasional Menurut Aprisindo, tarif impor 19% membuat produk alas kaki Indonesia kalah bersaing dibanding negara pesaing seperti Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan China.  Oleh karena itu, asosiasi menilai pemerintah perlu segera melakukan negosiasi agar tarif resiprokal tersebut dapat diturunkan. Billie menegaskan bahwa tarif 0% di sektor alas kaki akan memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan industri nasional. “Tujuan Aprisindo mendukung tarif resiprokal AS lebih rendah dari negara pesaing adalah untuk menyelamatkan produktivitas serapan tenaga untuk dapat stabil agar industri ini tetap sunrise,” sambungnya. Saat ini, industri alas kaki Indonesia tercatat menyerap sekitar 960.000 tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang utama sektor manufaktur nasional. Beban Biaya Produksi Masih Tinggi Selain tekanan dari tarif ekspor, Aprisindo juga menyoroti tingginya biaya produksi di dalam negeri. Beban tersebut meliputi harga listrik dan gas, bahan baku impor, sertifikasi mesin, PPN jasa subkontrak, hingga perizinan usaha. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang gerak pelaku industri alas kaki di tengah melemahnya permintaan ekspor.  Oleh karena itu, dukungan kebijakan pemerintah dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga daya saing industri di pasar global. Ratifikasi IEU–CEPA dan Kenaikan Upah Tambah Tekanan Aprisindo juga mencatat bahwa proses ratifikasi perjanjian IEU–CEPA yang baru diperkirakan rampung pada kuartal I/2027 turut menambah urgensi perlunya negosiasi tarif yang lebih kompetitif.  Di sisi lain, kenaikan pengupahan domestik dan berbagai biaya di luar produksi turut menjadi tantangan tambahan bagi industri. “Belum lagi berbagai biaya di luar produksi yang membebani pelaku industri, sebagaimana relasi Tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang diharapkan memiliki mutualisme proteksi yang berkelanjutan,” pungkas Billie. Penurunan ekspor alas kaki Indonesia ke AS hingga 23,14% akibat Tarif Trump 19% menjadi sinyal serius bagi keberlangsungan industri padat karya.  Tanpa kebijakan proteksi dan negosiasi tarif yang lebih kompetitif, risiko penurunan produktivitas hingga PHK dinilai semakin sulit dihindari.  Peran aktif pemerintah dalam menjaga daya saing industri alas kaki nasional menjadi kunci untuk mempertahankan serapan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi sektor manufaktur.

    SELENGKAPNYA
    Harga Minyakita Naik, Bulog Kasih Solusi: Pakai QRIS

    Harga Minyakita Naik, Bulog Kasih Solusi: Pakai QRIS

    December 31, 2025

    Menjadi Pengaruh – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, angkat bicara terkait temuan penjualan Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700/liter. Temuan itu muncul usai sidak di beberapa pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati, Jakarta dan Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.  Terakhir, Minyakita ditemukan dijual Rp 16.000 per liter di Pasar Rawamangun, Jakarta, pada pekan sebelumnya. Pedagang beralasan harga lebih tinggi karena sulit memberi uang kembalian.  Menanggapi hal ini, Rizal mendorong pedagang menggunakan pembayaran digital QRIS, agar transaksi tetap lancar. Rizal menambahkan: “Kita mendorong ke teman-teman pedagang pengecer gunakan QRIS, itu lebih efektif dan lebih efisien (untuk transaksi jual beli).” Selain itu, pedagang bisa memberikan bonus pengganti kembalian berupa kecap atau saos sachet senilai nominal kecil, agar keseimbangan transaksi tetap terjaga. “Jadi, contohnya kalau memang terpaksa tidak ada kembaliannya, itu bisa dikasih bonusnya itu, kecap (sachet) yang harganya Rp 300. Saos (sachet) yang harganya Rp 300, itu boleh,” ucap Rizal. Rizal juga menegaskan bahwa penjualan Minyakita secara bundling tidak diperbolehkan. Konsumen tidak boleh diwajibkan membeli produk lain sebagai syarat pembelian Minyakita. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menambahkan bahwa kenaikan harga yang melebihi HET sedang dalam proses evaluasi: “Ini kami evaluasi dulu, di lapangan masalahnya apa. Kalau misalnya harganya masih tinggi penyebabnya apa,” katanya di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, yang diundangkan 12 Desember 2025, mengatur distribusi Minyakita agar minimal 35% dikelola BUMN sektor pangan seperti Bulog dan ID Food.  Aturan ini berlaku 14 hari setelah diundangkan, dan diharapkan menekan harga minyak goreng rakyat sesuai HET. Apa Pakai QRIS Cukup Efektif Menekan Kenaikan Harga Minyakita? Penggunaan QRIS sebagai solusi transaksi yang didorong oleh Bulog pada dasarnya bukan untuk menaikkan atau menurunkan harga secara langsung, ya! Melainkan untuk mengatasi persoalan teknis di lapangan, khususnya keterbatasan uang kembalian yang kerap dijadikan alasan pedagang menjual Minyakita di atas HET. Dengan pembayaran digital, nominal transaksi bisa disesuaikan secara presisi tanpa pembulatan.  Hal ini berpotensi menghilangkan praktik menaikkan harga hanya karena alasan kembalian, sehingga harga jual Minyakita dapat tetap berada di angka HET Rp 15.700 per liter. Namun demikian, efektivitas QRIS dalam menekan kenaikan harga sangat bergantung pada tingkat adopsi pedagang dan kesiapan infrastruktur digital di pasar tradisional.  Tidak semua pedagang memiliki perangkat, jaringan, atau literasi digital yang memadai. Di wilayah tertentu, transaksi tunai masih menjadi pilihan utama, sehingga solusi QRIS belum tentu bisa diterapkan secara merata. Selain itu, persoalan harga Minyakita tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pembayaran.  Faktor distribusi, pasokan barang, biaya logistik, hingga potensi pelanggaran di tingkat distributor juga turut menentukan harga di tingkat pengecer.  Karena itu, QRIS lebih tepat dipandang sebagai solusi pendukung, bukan satu-satunya instrumen pengendalian harga. Artinya, penggunaan QRIS dapat membantu menciptakan transaksi yang lebih tertib dan transparan, tetapi tetap perlu dibarengi dengan pengawasan distribusi, penegakan aturan HET, serta evaluasi kebijakan.

    SELENGKAPNYA
    Baju Impor Bekas Dilarang, Menteri UMKM Tegaskan Thrifting Lokal Tetap Aman

    Baju Impor Bekas Dilarang, Menteri UMKM: Thrifting Lokal Aman

    December 30, 2025

    Menjadi Pengaruh — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa baju impor bekas tidak diperbolehkan beredar di pasar lokal. Sementara aktivitas thrifting yang menggunakan baju bekas lokal tetap aman dan tidak dilarang.  Penegasan ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di tengah polemik larangan thrifting yang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang. Maman menekankan bahwa isu utama yang menjadi perhatian pemerintah bukanlah thrifting secara umum, melainkan peredaran baju impor bekas yang masuk dan diperdagangkan secara ilegal.  Menurutnya, konsep thrifting memiliki banyak model dan tidak semuanya bertentangan dengan aturan. “Ini bukan thrifting, tetapi baju impor bekas. Itu dulu ya. Karena thrifting itu macam-macam modelnya tuh. Kalau thrifting yang baju-baju bekas lokal kan nggak apa-apa. Tapi yang jadi isu kan baju impor bekas. Itu yang nggak boleh,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025). Ia menjelaskan, sebagian besar pedagang di pasar telah menyatakan kesediaannya untuk mengganti baju impor bekas dengan produk lokal.  Namun, hingga saat ini pemerintah masih membahas mekanisme kerja sama yang paling tepat antara pedagang dan produsen pakaian lokal agar peralihan tersebut tidak memberatkan pelaku usaha kecil. “Secara prinsip sebetulnya sebagian besar sudah oke, tinggal mekanisme bentuk kerja sama antara produsen dan pedagang. Tinggal itu aja nih yang lagi dicari,” ujarnya. Salah satu skema yang tengah dipertimbangkan adalah sistem titip jual, di mana pedagang dapat menjual produk terlebih dahulu tanpa harus membayar di muka.  Selain itu, pemerintah juga masih membahas persoalan teknis lain seperti ketersediaan ruang di pasar agar implementasi substitusi berjalan lancar. Maman menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.300 merek yang berpotensi menggantikan baju impor bekas di pasar lokal.  Pemilihan merek akan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang agar sesuai dengan karakter dan kebutuhan konsumen masing-masing. Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan bahwa pemerintah tengah mencari formula agar pedagang thrifting impor tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi yang berlaku.  Menurutnya, peralihan ke produk lokal tidak akan dilakukan secara mendadak. “Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” kata Temmy seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025). Selain mengandalkan produk lokal, pemerintah juga membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi yang beroperasi di Indonesia untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal. Langkah ini dilakukan untuk menyeimbangkan ketersediaan barang di pasar sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pedagang. Temmy menambahkan bahwa pembenahan ekosistem perdagangan pakaian tidak hanya menjadi tanggung jawab pedagang. Tetapi juga membutuhkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap produk lokal. “Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” tuturnya. Pemerintah berharap, dengan pendekatan bertahap dan dukungan berbagai skema kerja sama, larangan baju impor bekas dapat diimplementasikan tanpa mengganggu roda ekonomi pedagang pasar sekaligus mendorong penguatan industri dan merek lokal di dalam negeri. Dampak Larangan Baju Impor Bekas terhadap UMKM Larangan peredaran baju impor bekas dinilai membawa dampak signifikan bagi pelaku UMKM, khususnya produsen dan merek pakaian lokal.  Dengan berkurangnya barang impor bekas di pasar, produk lokal memiliki peluang lebih besar untuk mengisi ruang distribusi yang sebelumnya dikuasai pakaian bekas dari luar negeri. Bagi UMKM di sektor fesyen dan garmen, kebijakan ini membuka akses pasar yang lebih luas, terutama di pasar tradisional yang selama ini menjadi pusat perdagangan thrifting.  Selain itu, skema kerja sama seperti sistem titip jual berpotensi membantu UMKM memperluas jaringan pemasaran tanpa terbebani biaya distribusi yang tinggi. Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, konsistensi pasokan, serta penyesuaian harga agar tetap kompetitif di mata konsumen. Pemerintah berharap, melalui proses transisi yang bertahap dan terukur, larangan baju impor bekas dapat menjadi momentum penguatan UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan industri fesyen lokal secara berkelanjutan.

    SELENGKAPNYA
    RANS Nusantara Hebat Raffi Ahmad–Kaesang Kini Jadi Lapangan Padel

    RANS Nusantara Hebat Raffi Ahmad–Kaesang Kini Jadi Lapangan Padel

    December 24, 2025

    Kawasan bekas pusat kuliner RANS Nusantara Hebat di Jalan Raya BSD Pusat, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kini tidak lagi berfungsi sebagai sentra UMKM.  Setelah hanya beroperasi kurang dari satu tahun, bangunan tersebut dibongkar dan saat ini tengah dikembangkan menjadi lapangan padel dan area kafe. Di lokasi memperlihatkan pagar seng menutup seluruh area proyek. Spanduk berwarna hijau terpampang di beberapa sisi, memuat keterangan standar lapangan olahraga internasional, seperti “FIP standard court” dan “ITF standard court”, serta ilustrasi olahraga padel dan tenis. Awal Operasional dan Target Pengembangan UMKM RANS Nusantara Hebat mulai beroperasi pada 30 Maret 2024 dengan konsep pusat kuliner yang menaungi 122 tenant UMKM.  Proyek ini diperkenalkan sebagai ruang usaha berbasis lifestyle yang diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM meningkatkan kelas usahanya. Dalam acara peresmian, Raffi Ahmad menekankan pentingnya penyediaan ruang yang layak bagi pelaku usaha kecil. “Di sini niat kita harus membuat UMKM kita mendapatkan tempat terbaik dan naik kelas,” ujar Raffi Ahmad, Sabtu (30/3/2024). Ia juga menyoroti peran aktivitas non kuliner sebagai daya tarik kawasan. “Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bukan hanya sekadar makan, tapi lifestyle juga.” Penghentian Operasional Kurang dari Setahun Aktivitas di pusat kuliner tersebut akhirnya berhenti pada 28 Februari 2025.  Informasi penghentian operasional disampaikan secara resmi melalui akun Instagram @ransnusantarahebat. “Rans Nusantara Hebat akan berhenti beroperasi sementara mulai 28 Februari 2025.” Pihak pengelola juga mengimbau pelanggan untuk menukarkan voucher makan yang masih dimiliki sebelum masa berlakunya habis. Menjelang penutupan, kondisi RANS Nusantara Hebat dilaporkan semakin sepi.  Saat dikunjungi pada 26 Februari 2025, hanya sebagian kecil tenant yang masih beroperasi. Salah satu pemilik tenant, menyampaikan bahwa jumlah pengunjung RANS Nusantara Hebat sempat meningkat pada awal operasional, namun secara bertahap mengalami penurunan.  Meski demikian, ia menilai biaya sewa tenant masih tergolong terjangkau, dengan kisaran sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Pembongkaran Bangunan dan Perubahan Kepemilikan Setelah lama tidak digunakan, pembongkaran bangunan RANS Nusantara Hebat mulai dilakukan pada awal September 2025.  Warga sekitar menyebut kawasan tersebut telah lama kosong dari aktivitas perdagangan dan tidak lagi dimanfaatkan oleh para penyewa.  Seluruh area kemudian ditutup menggunakan pagar seng dan dibersihkan sebelum memasuki tahap pembangunan lanjutan.  Dalam perkembangan terbaru, struktur bangunan baru mulai terlihat di lokasi, menandakan perubahan fungsi kawasan.  Berdasarkan keterangan di lapangan, area tersebut tengah dikembangkan menjadi fasilitas olahraga berupa lapangan padel yang dilengkapi dengan area kafe.  Selain itu, kepemilikan lahan juga telah berpindah tangan dan tidak lagi berada di bawah pengelolaan RANS Nusantara Hebat. Mengapa Pusat UMKM Sulit Bertahan? Perubahan fungsi bekas RANS Nusantara Hebat menunjukkan bahwa pengelolaan pusat UMKM membutuhkan perencanaan jangka panjang yang matang dan berkelanjutan.  Keberhasilan sebuah pusat UMKM tidak hanya ditentukan oleh konsep yang menarik atau keterlibatan figur publik dengan daya tarik besar. Tetapi juga oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi aktivitas usaha sehari-hari.  Lokasi yang strategis, kemudahan akses pengunjung, serta kesesuaian dengan pola mobilitas masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga tingkat kunjungan.  Selain itu, strategi pemasaran yang konsisten dan adaptif diperlukan untuk memastikan arus pengunjung tetap terjaga. Terutama setelah fase awal pembukaan yang umumnya didorong oleh promosi dan rasa penasaran publik.  Tanpa dukungan ekosistem yang kuat dan kesinambungan trafik pengunjung, pusat UMKM berisiko mengalami penurunan aktivitas, meskipun memiliki konsep dan dukungan branding yang kuat di tahap awal.

    SELENGKAPNYA
    Prabowo Dorong Sawit di Papua, Perhatian Lingkungan Jadi Sorotan

    Prabowo Dorong Sawit di Papua, Lingkungan Jadi Sorotan

    December 18, 2025

    Menjadi Pengaruh – Presiden Prabowo Subianto mendorong Papua untuk mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, salah satunya melalui pengembangan kelapa sawit sebagai bahan baku BBM.  Kebijakan ini menuai respons dari sejumlah lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan DPR RI, yang pada prinsipnya mendukung. Namun juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis serta tata ruang hutan Papua. DPD RI Dukung Sawit untuk Energi, Ingatkan Keseimbangan Ekologis Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua swasembada energi dengan memanfaatkan kelapa sawit sebagai penghasil BBM.  Sultan menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut, namun mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhatikan keseimbangan ekologis. Menurut Sultan, secara natural sawit merupakan sumber daya ekonomi yang inklusif dan efektif dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Ia berharap kebijakan ini mampu mendorong terwujudnya swasembada energi di Papua. “Kami menghormati upaya Presiden menjadikan sawit sebagai instrumen untuk mencapai visi swasembada energi dan pangan. Dengan sawit dan tebu Indonesia memimpin agenda pengembangan energi baru terbarukan di era perubahan iklim,” ujar Sultan dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025). Sultan juga menyebut bahwa kelapa sawit berpotensi menjadi soft power Indonesia dalam agenda diplomasi dagang internasional.  Ia berharap Indonesia semakin dikenal sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. “Dulu Indonesia pernah dikenal sebagai negara pengekspor minyak bumi, tapi saat ini kita telah bertransformasi menjadi negara pengekspor minyak sawit (CPO) terbesar dunia. Sehingga sawit menjadi salah satu produk unggulan dan andalan Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya. Meski demikian, Sultan mengingatkan agar perluasan perkebunan sawit dan tebu tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.  Ia menegaskan agar konversi lahan tidak menggeser ruang hidup masyarakat adat maupun mengancam satwa endemik Papua. “Ekstensifikasi perkebunan sawit sebaiknya dikembangkan oleh BUMN dan BUMD atau bahkan BUMdes dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain itu, penting juga agar melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam industri perkebunan kelapa sawit,” katanya. DPR Minta Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Diperkuat Senada dengan DPD RI, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman juga menekankan bahwa kebijakan penanaman sawit di Papua harus disertai dengan perencanaan yang matang serta analisis dampak lingkungan yang komprehensif. “Kami berharap arahan dari Bapak Presiden tersebut dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak lingkungan yang baik sehingga tata ruang terjaga, di mana hutan alam sebagai wilayah serapan air tetap terjaga dan terlindungi,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (17/12/2025). Legislator dari PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa hutan memang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan dan pembangunan, namun harus dipastikan tidak menimbulkan risiko bencana di kemudian hari. “Hutan harus bisa kita manfaatkan untuk kehidupan, tetapi juga harus dipastikan tidak menjadi sumber malapetaka,” ungkapnya. Alex juga menegaskan bahwa tidak seluruh wilayah hutan Papua dapat dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Menurutnya, fungsi utama hutan sebagai daerah serapan air harus tetap dijaga. Arahan Prabowo: Energi Lokal untuk Kemandirian Papua Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar Papua dapat mencapai swasembada energi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dikelola oleh masyarakat setempat.  Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar daerah dapat dikurangi, sekaligus menekan harga energi di Papua agar lebih terjangkau. “Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air,” kata Prabowo saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2025). Prabowo menambahkan bahwa perkembangan teknologi energi terbarukan saat ini semakin mendukung pemerataan akses energi hingga ke wilayah terpencil. “Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah terpencil, juga tenaga hidro sekarang ada hidro-hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain dan juga nanti,” lanjutnya. Selain tenaga surya dan air, Prabowo juga berharap Papua dapat ditanami kelapa sawit serta tanaman energi lainnya seperti tebu dan singkong untuk menghasilkan BBM dan etanol.  Ia menargetkan seluruh daerah di Indonesia dapat mencapai swasembada energi dan pangan dalam lima tahun ke depan. “Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun Semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya. Prabowo menyebut jika target tersebut tercapai, Indonesia berpotensi menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah karena tidak lagi bergantung pada impor BBM dari luar negeri. Tantangan dan Fokus Kebijakan ke Depan Rencana menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi berbasis sumber daya lokal dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian daerah.  Namun, dukungan dari DPR dan DPD RI menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, tata ruang yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat adat dan lokal agar pembangunan energi di Papua tidak menimbulkan persoalan sosial maupun ekologis di masa depan. Kehati-hatian ini penting jika berkaca pada berbagai kejadian ekologis di wilayah lain, khususnya di Sumatera.  Pembukaan lahan skala besar untuk kepentingan ekonomi di masa lalu kerap dikaitkan dengan munculnya banjir, degradasi hutan, hingga hilangnya fungsi kawasan serapan air.  Kondisi tersebut menjadi pelajaran bahwa pembangunan berbasis sumber daya alam tanpa perencanaan lingkungan yang ketat berpotensi menimbulkan bencana dan kerugian jangka panjang. Dalam konteks Papua, pendekatan kebijakan dinilai perlu lebih selektif dan berbasis tata ruang.  Dengan demikian, target swasembada energi nasional dapat dicapai tanpa mengulang kesalahan pembangunan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerah lain.

    SELENGKAPNYA
    Bahlil: Izin Tambang Koperasi Mulai Dibagikan Desember

    Bahlil: Izin Tambang Koperasi Mulai Dibagikan Desember

    December 10, 2025

    Menjadi Pengaruh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa izin pengelolaan tambang untuk UMKM, koperasi, dan BUMD mulai dibagikan pada Desember ini.  Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari amanat UUD 1945 Pasal 33 untuk memastikan sumber daya alam dikelola demi kesejahteraan rakyat. Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi persetujuan penuh atas kebijakan ini dan menilai langkah tersebut penting untuk memperluas manfaat tambang ke masyarakat daerah. Dalam acara BIG Conference di Raffles Hotel, Jakarta, Bahlil menjelaskan perlunya koperasi naik kelas dan tidak lagi dipersepsikan hanya sebagai pengelola usaha kecil. “UMKM, Koperasi, BUMD, sudah bisa mengelola minyak. Bulan ini izin-izin kita kasih. Jadi Pak Maman (Menteri UMKM) mainkan barang itu. Jangan koperasi urus kerupuk, urus kios, urus LPG. Nggak bisa. Koperasi di Eropa, Koperasi di Korea, Koperasi di Jepang itu mereka diberikan akses yang besar oleh negara,” ujarnya. Bahlil juga menyoroti ketimpangan kepemilikan tambang di berbagai daerah.  Menurutnya, pemilik tambang seringkali bukan berasal dari daerah tersebut, melainkan perusahaan yang berpusat di Jakarta. “Berapa orang Papua yang punya tambang di Republik ini? Orang NTB berapa yang punya tambang emas di NTB? Maman orang Kalimantan, berapa orang Kalimantan yang punya tambang batu bara? Berapa yang punya tambang bauxit? Orang Sulawesi, orang Maluku yang punya tambang nikel, berapa yang punya itu? Yang punya itu hampir semua kantornya ada di Jakarta. Saya katakan keadilan seperti apa macam begini?” jelasnya. Untuk mengatasi ketimpangan itu, pemerintah memberikan akses prioritas kepada UMKM, koperasi daerah, dan BUMD agar dapat mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri.  Namun, Bahlil menegaskan bahwa semua proses tetap mengikuti regulasi yang berlaku. “Yang tadinya UMKM daerah, koperasi daerah, tidak mendapat ruang prioritas, dengan perubahan Undang-undang dan PP-nya sudah, Permen-nya sudah, Undang-undangnya sudah. Jadi sekarang pengusaha daerah bisa menjadi tuan di negerinya sendiri dengan mendapatkan IUP-IUP prioritas sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. Analisis Ekonomi atas Akses Tambang bagi Pelaku Lokal Kebijakan yang membuka akses pengelolaan tambang bagi UMKM, koperasi, dan BUMD membawa dampak ekonomi yang besar bagi daerah.  Dari satu sisi, peluang untuk memperkuat ekonomi lokal semakin terbuka lebar.  Namun di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi agar manfaat kebijakan tidak berubah menjadi masalah baru.  Dampak Positif Ekonomi 1. Peningkatan Pendapatan DaerahPengelolaan tambang oleh pelaku lokal memungkinkan perputaran ekonomi tetap berada di daerah.  Pendapatan ini bisa masuk ke PAD, belanja lokal, serta menciptakan peluang ekonomi lanjutan. 2. Pemerataan EkonomiKebijakan ini berpotensi mengurangi dominasi perusahaan besar dari luar daerah.  Keuntungan tambang dapat kembali dinikmati masyarakat setempat sehingga memperbaiki struktur pemerataan ekonomi. 3. Penciptaan Lapangan Kerja LokalTambang membutuhkan banyak tenaga kerja, dan jika pelaku lokal yang memegang izin, maka kesempatan kerja bagi warga sekitar meningkat lebih signifikan. 4. Koperasi Naik KelasAkses ke sektor bernilai tinggi seperti pertambangan memungkinkan koperasi berkembang dari usaha mikro menuju industri yang jauh lebih strategis dan memberikan nilai tambah tinggi. Tantangan dan Dampak Negatif yang Berpotensi Muncul 1. Keterbatasan Modal & Kapasitas TeknisBanyak UMKM dan koperasi masih memiliki keterbatasan SDM, teknologi, dan modal. Ketidaksiapan ini bisa memicu kegagalan operasional. 2. Risiko Kendali oleh Pemodal BayanganAda potensi koperasi atau UMKM hanya menjadi “bendera”, sementara kendali sesungguhnya berada di pihak swasta besar yang tidak tampak secara formal. 3. Pengawasan Lingkungan yang LemahPengelolaan tambang menuntut standar lingkungan yang ketat. Kurangnya pengalaman bisa meningkatkan risiko kerusakan ekologis. 4. Konflik Kepentingan di DaerahIzin tambang memiliki nilai ekonomi besar. Tanpa tata kelola yang transparan, persaingan antarkelompok lokal dapat memicu konflik. 5. Ketergantungan pada KomoditasJika daerah terlalu mengandalkan tambang, ekonomi menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global dan risiko commodity trap.

    SELENGKAPNYA