SK Kemenkumham merupakan salah satu aspek utama yang harus kamu perhatikan kalau mendirikan legalitas usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Apa sih kegunaan SK Kemenkumham dalam legalitas PT? Mengapa dokumen ini begitu penting?
Dalam artikel ini, kita akan bahas lebih alam apa itu SK Kemenkumham dan pentingnya dalam pendirian PT.
Pengertian SK Kemenkumham
SK Kemenkumham adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti resmi bahwa sebuah badan usaha berbentuk PT telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.
Tanpa SK ini, sebuah PT belum memiliki legalitas penuh dan tidak dapat beroperasi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Badan usaha PT yang sudah punya SK Kemenkumham telah dinyatakan memenuhi syarat hukum untuk beroperasi.
Selain itu, SK Kemenkumham juga bisa berfungsi dan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya seperti pengajuan izin usaha lanjutan, pembukaan rekening perusahaan, serta menjalin kerjasama dengan mitra atau investor.
Dasar hukum yang mengikat SK Kemenkumham antara lain:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum PT
- Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan proses pendirian PT
Dasar hukum ini memastikan bahwa setiap perusahaan yang mendapatkan SK Kemenkumham telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikutip dari Legalist.
Fungsi dan Manfaat SK Kemenkumham bagi PT
Sudah disinggung sebelumnya, SK Kemenkumham punya beberapa fungsi lainnya bagi badan usaha PT.
Mari kita bahas lebih dalam fungsi dan manfaat itu di bawah ini:
1. Sebagai Bukti Sah Pendirian Perusahaan
SK Kemenkumham merupakan bukti otentik bahwa suatu PT telah resmi berdiri sebagai badan hukum. Ini menjadi landasan utama bagi perusahaan untuk dapat beroperasi secara resmi dan legal.
2. Legalitas dalam Melakukan Kegiatan Usaha
Tanpa SK Kemenkumham, suatu PT tidak memiliki kekuatan hukum yang sah untuk beroperasi. Dengan adanya SK ini, perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mempermudah Pengurusan Izin Usaha dan Perbankan
Perusahaan yang telah memiliki SK Kemenkumham lebih mudah dalam mengurus berbagai izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lanjutan lainnya. Sebab, dokumen ini sering diminta sebagai salah satu syaratnya dalam pendaftaran.
Selain itu, dokumen ini juga menjadi syarat utama dalam pembukaan rekening bank atas nama perusahaan, yang sangat penting untuk transaksi bisnis.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Investor
Investor dan mitra bisnis cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki legalitas lengkap. SK Kemenkumham menjadi salah satu indikator utama bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi dan memiliki status hukum yang jelas. Dengan demikian, peluang mendapatkan pendanaan atau kerja sama bisnis menjadi lebih besar.
Prosedur Penerbitan SK Kemenkumham untuk PT
Jika kamu ingin mulai mengajukan SK Kemenkumham, ada beberapa langkah yang harus dilakukan serta dokumen yang perlu disiapkan seperti:
A. Persyaratan Dokumen
1) Akta Pendirian PT dari Notaris
Akta pendirian ini harus dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan di Indonesia dan memuat informasi penting seperti nama perusahaan, bidang usaha, susunan pemegang saham, serta modal dasar.
2) NPWP Perusahaan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan harus dibuat sebagai identitas wajib pajak badan usaha dan menjadi syarat utama dalam pengajuan legalitas lainnya.
3) Data Pemegang Saham dan Direksi
Data lengkap pemegang saham dan direksi perusahaan harus disertakan saat prosess pengajuan. Data ini mencakup KTP, NPWP, serta komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan.
B. Tahapan Pengajuan SK Kemenkumham
Setelah kamu melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, berikut merupakan langkah-langkah untuk mengajukan SK Kemenkumham:
1. Pembuatan Akta Pendirian di Notaris
Langkah pertama adalah membuat akta pendirian PT melalui notaris. Notaris akan menyusun akta berdasarkan data yang diberikan oleh pemilik perusahaan dan memastikan bahwa akta tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Setelah akta pendirian dibuat, notaris akan mendaftarkan perusahaan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kemenkumham. Dalam tahap ini, data perusahaan akan dikirimkan secara online untuk diverifikasi.
3. Verifikasi dan Evaluasi oleh Kemenkumham
Setelah data masuk ke sistem SABH, Kemenkumham akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, pemohon akan diminta untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen.
4. Penerbitan SK Kemenkumham
Jika semua dokumen telah sesuai dan lolos verifikasi, Kemenkumham akan menerbitkan SK pendirian PT secara elektronik.
Biaya dan Waktu Penerbitan SK Kemenkumham
Proses penerbitan SK Kemenkumham punya biaya serta waktu yang berbeda-beda. Prosesnya tergantung dari beberapa faktor berikut:
- Jenis PT (PT perorangan atau PT biasa)
- Jasa notaris (Biaya jasa notaris bisa bervariasi tergantung lokasi dan reputasi notaris)
Umumnya, proses penerbitan SK Kemenkumham memakan waktu sekitar 1 hingga 7 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen serta antrean di sistem SABH.
Kalau semua dokumen telah lengkap dan tidak ada kendala dalam verifikasi, SK bisa terbit dalam waktu yang lebih singkat dikutip dari Ruangpedia.
Perbedaan SK Kemenkumham dengan Dokumen Legalitas Lain
Bagi orang awam, mungkin sering mendengar beberapa dokumen berikut.
– SK Kemenkumham
– Akta Pendirian PT
– NIB (Nomor Induk Berusaha)
– SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan)
Semua dokumen ini memang penting bagi sebuah PT. Namun, tiap dokumen tersebut punya fungsinya masing-masing. Berikut kami rangkumkan perbedaannya agar lebih mudah dipahami:
| Dokumen | Fungsi Utama | Penerbit | Kaitan dengan Legalitas | Kaitan dengan Operasional |
| Akta Pendirian PT | Dokumen yang dibuat notaris sebagai dasar pendirian PT | Notaris | Belum memiliki kekuatan hukum penuh tanpa SK Kemenkumham | Tidak langsung terkait dengan operasional, tetapi menjadi dasar pembuatan dokumen lainnya |
| SK Kemenkumham | Bukti pengesahan PT sebagai badan hukum | Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) | Wajib dimiliki agar PT sah sebagai badan hukum | Tidak secara langsung mengatur operasional perusahaan |
| NIB (Nomor Induk Berusaha) | Identitas usaha yang berfungsi sebagai izin dasar untuk beroperasi | OSS (Online Single Submission) | Tidak membuktikan bahwa perusahaan berbadan hukum, tetapi diperlukan agar bisa beroperasi | Wajib dimiliki untuk menjalankan usaha secara legal |
| SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) | Izin usaha khusus untuk perusahaan di bidang perdagangan | Dinas Perdagangan melalui OSS | Tidak membuktikan bahwa perusahaan berbadan hukum, tetapi diperlukan untuk usaha perdagangan | Wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan |
Konsekuensi Jika PT Tidak Memiliki SK Kemenkumham
Kalau gak punya SK Kemenkumham, sebuah PT bakal menghadapi berbagai konsekuensi serius yang bisa menghambat keberlangsungan bisnisnya. Berikut merupakan beberapa dampaknya:
1. Status PT Tidak Diakui Secara Hukum
Tanpa SK Kemenkumham, PT belum dianggap sebagai badan hukum resmi. Artinya, keberadaan PT tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki hak serta kewajiban sebagaimana PT resmi.
2. Kesulitan dalam Mengurus Izin Usaha
Sebagian besar izin usaha, seperti NIB dan SIUP, hanya bisa diperoleh jika PT telah memiliki SK Kemenkumham. Jika tidak memilikinya, perusahaan akan kesulitan mendapatkan izin yang diperlukan untuk menjalankan operasionalnya secara sah.
3. Potensi Sanksi Hukum atau Pembubaran Perusahaan
Tanpa legalitas yang sah, PT bisa dikenakan sanksi hukum, seperti denda atau pencabutan izin usaha. Bahkan, perusahaan yang tetap beroperasi tanpa SK Kemenkumham berisiko dibubarkan secara paksa oleh pemerintah.
Kesimpulan
SK Kemenkumham adalah dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap PT agar sah secara hukum dan bisa beroperasi dengan lancar.
Tanpa SK ini, perusahaan dianggap belum berbadan hukum dan bisa menghadapi berbagai kendala, mulai dari sulitnya mengurus izin usaha hingga risiko sanksi hukum.
Dengan memiliki SK Kemenkumham, PT bisa lebih dipercaya oleh investor, lebih mudah membuka rekening bisnis, dan menjalankan operasional dengan aman.
Proses pengurusannya memang memerlukan beberapa dokumen dan tahapan, tapi jika semua persyaratan lengkap, SK bisa diterbitkan dalam waktu singkat.
