Apakah Badan Usaha Tidak Dapat Digunakan Ketika Belum Urus Izin Lanjutan (KBLI Belum Terverifikasi)?

Men in Office Discussing Documents

MenjadiPengaruh.com – Ketika badan usaha belum mengurus izin lanjutan, apakah menjadi tidak dapat digunakan?

Pertanyaan di atas seringkali menjadi hal umum yang dipertanyakan dalam bidang legalitas usaha.

Lalu apa jawaban yang tepat? 

Jawabannya adalah badan usaha masih dapat digunakan meskipun belum mengurus izin lanjutan atau KBLI belum terverifikasi. 

Hal ini karena NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh OSS sudah merupakan perizinan berusaha yang sah untuk memulai kegiatan usaha.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan badan usaha yang belum memiliki izin lanjutan. 

Pertama, badan usaha tersebut tidak dapat melakukan aktivitas usaha yang memerlukan izin lanjutan tersebut. 

Kedua, badan usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh pemerintah, jika melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, badan usaha yang belum memiliki izin lanjutan diberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk memenuhi kelengkapan izin tersebut. 

Masa tenggang ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan izin lanjutan yang diperlukan.

Usaha yang Memerlukan Izin Lanjutan

Dikutip dari CIMB Niaga, usaha yang memerlukan izin lanjutan adalah usaha yang memerlukan izin lanjutan adalah usaha yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat. 

Potensi dampak tersebut dapat berupa:

  1. Dampak terhadap lingkungan, misalnya usaha yang menggunakan dan menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3) atau usaha yang menggunakan air tanah secara berlebihan.
  2. Dampak terhadap keselamatan, misalnya usaha yang menggunakan alat berat, berpotensi kebakaran, atau berpotensi alami kecelakaan kerja.
  3. Dampak terhadap kesehatan masyarakat, misalnya usaha yang menghasilkan polusi udara, polusi air, atau polusi suara.

Kemudian, contoh usaha yang memerlukan izin lanjutan adalah

  1. Usaha perdagangan pestisida, usaha perdagangan pupuk kimia, dan usaha perdagangan obat-obatan.
  2. Usaha konstruksi bangunan, usaha konstruksi jalan, dan usaha konstruksi jembatan.
  3. Rumah sakit, klinik, dan apotek.
  4. Hotel, restoran, dan agen perjalanan.
  5. Usaha air minum dalam kemasan dan usaha cuci mobil.
  6. Usaha elektroplating, usaha penyamakan kulit, dan usaha pengolahan limbah.
Baca juga  Update! Cara Mengurus Izin Usaha Agen Gas Elpiji 3Kg Pertamina Secara Resmi 2024

Macam Perizinan Usaha

Ada beberapa macam perizinan usaha yang ada di Indonesia

Dirangkum dari Majoo.id, ada 13 bentuk izin usaha yang berlaku di Indonesia

Untuk memudahkan dalam memahami jenis izin usaha yang berlaku di Indonesia, berikut ini adalah beberapa jenisnya. yaitu:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB) berisikan identitas usaha yang diterbitkan oleh OSS.
  2. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) atau bukti domisili usaha yang diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan.
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berisikan identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak.
  4. Izin Usaha Dagang (UD) ditujukan untuk izin usaha untuk perseorangan.
  5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau bukti izin tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang wilayah.
  6. Surat Izin Prinsip atau izin untuk mendirikan usaha di suatu daerah.
  7. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) yang menjadi izin usaha industri yang diterbitkan oleh OSS.
  8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin usaha perdagangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
  9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau Izin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
  10. Surat Izin Gangguan (HO) berisikan Bukti bahwa usaha tidak mengganggu warga sekitar.
  11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan.
  12. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menjadi bukti bahwa bangunan layak digunakan sesuai dengan fungsinya.
  13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) digunakan untuk bukti daftar usaha pariwisata.

Surat Izin Usaha Lanjutan

Dilansir dari Sobatpajak, surat izin usaha lanjutan adalah surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memperpanjang izin usaha yang telah habis masa berlakunya. 

Izin ini biasanya diterbitkan untuk usaha yang telah berkembang dan mengalami perubahan. 

Penerbitan izin usaha lanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha tersebut masih memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat terus beroperasi secara legal.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha lanjutan ini biasanya sama dengan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha baru.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis surat izin usaha lanjutan yang diterbitkan oleh instansi berwenang. 

Baca juga  Perhatikan Ini Saat Pendaftaran Merek!

Jenis-jenis surat izin usaha lanjutan biasanya disesuaikan dengan jenis usahanya.

Dengan memiliki surat izin usaha, kamu bisa dapatkan manfaat seperti:

  1. Menjamin legalitas usaha
  2. Meningkatkan kepercayaan pelanggan
  3. Memudahkan proses perizinan usaha
  4. Meningkatkan peluang mendapatkan pinjaman dari bank

Izin Usaha Lanjutan

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ada beberapa surat izin usaha lanjutan yang berlaku di Indonesia.

Dikutip dari Kumparan, beberapa izin usaha yang berlaku di Indonesia adalah

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Lanjutan

SIUP Lanjutan adalah surat izin usaha perdagangan yang diterbitkan untuk memperpanjang izin usaha perdagangan yang telah habis masa berlakunya. 

  1. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Lanjutan

SIUI Lanjutan adalah surat izin usaha industri yang diterbitkan untuk memperpanjang izin usaha industri yang telah habis masa berlakunya.

  1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Lanjutan

SIUJK Lanjutan adalah surat izin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan untuk memperpanjang izin usaha jasa konstruksi yang telah habis masa berlakunya. 

  1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lanjutan

TDUP Lanjutan adalah tanda daftar usaha pariwisata yang diterbitkan untuk memperpanjang tanda daftar usaha pariwisata yang telah habis masa berlakunya.

  1. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Lanjutan

IUMK Lanjutan adalah perpanjangan izin usaha mikro dan kecil yang telah habis masa berlakunya dan diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk usaha mikro dan kecil.

  1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Lanjutan

IUPTL Lanjutan adalah perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang telah habis masa berlakunya serta diterbitkan oleh pemerintah untuk usaha penyediaan tenaga listrik.

  1. Izin Usaha Perkapalan (IUP) Lanjutan

IUP Lanjutan adalah perpanjangan izin usaha perkapalan yang telah habis masa berlakunya dan diterbitkan oleh pemerintah untuk usaha perkapalan.

  1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Lanjutan

IUP Lanjutan adalah perpanjangan izin usaha pertambangan yang telah habis masa berlakunya. IUP adalah izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah untuk usaha pertambangan. 

Izin yang Wajib untuk UMKM

Jika berbicara mengenai izin, mungkin kamu terbesit suatu pertanyaan.

Apa izin yang harus diurus UMKM sebelum mengurus izin lanjutan usaha?

Ada beberapa izin yang harus kamu dahulukan untuk membuat usahamu menjadi legal, yaitu:

  1. Izin Administrasi (Operasional)
Baca juga  Contoh KBLI Single Purpose Apa Saja? Simak Ketentuan Lengkapnya

Izin administrasi adalah izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara legal. 

UMKM setidaknya harus memiliki izin administrasi berikut:

  1. NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  2. NIB atau Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan oleh Online Single Submission (OSS).
  3. IUMK atau Izin Usaha Mikro Kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
  4. HKI Merek atau Hak Kekayaan Intelektual Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
  5. SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
  1. Izin Edar (Khusus Produk Konsumsi atau Dipakai Langsung)

Izin edar adalah izin yang diperlukan untuk mengedarkan produk di tempat umum. 

Izin edar yang harus dimiliki bagi UMKM produk olahan makanan antara lain:

  1. PIRT atau Perizinan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat.
  2. Halal MUI atau Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas persetujuan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

BPOM atau Izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Butuh bantuan?

Konsultasi Gratis Bersama Kami

klik disini

FAQ:

Apa itu NIB dan Sertifikat Standar?

NIB adalah Nomor Induk Berusaha, yang merupakan identitas tunggal bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Sertifikat Standar adalah pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS.

Apa yang dimaksud dengan izin lanjutan?

Izin lanjutan adalah izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Izin lanjutan dapat berupa izin lingkungan, izin usaha perdagangan, izin usaha tertentu, dan izin lainnya.

Apa saja jenis izin lanjutan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha?

Jenis izin lanjutan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Beberapa contoh izin lanjutan yang umum diperlukan antara lain:
– Izin lingkungan: izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
– Izin usaha perdagangan: izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha perdagangan.
– Izin usaha tertentu: izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha tertentu, seperti usaha pariwisata, usaha konstruksi, dan usaha lainnya.

Bagaimana cara mengurus izin lanjutan?

Permohonan izin lanjutan dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS. Persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan izin lanjutan dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis izin yang dimohonkan.

Bagikan:

Artikel Lainnya

Izin Usaha Konstruksi Apa Saja Berikut Daftar Lengkapnya

Izin Usaha Konstruksi Apa Saja? Berikut Daftar Lengkapnya

Memiliki izin usaha yang lengkap dan sah bukan sekadar formalitas belaka, melainkan suatu keharusan. Izin usaha konstruksi merupakan bukti konkret komitmen sebuah perusahaan terhadap legalitas, profesionalisme, dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Selain itu, berbagai izin ini menjadi jaminan bagi para pemangku kepentingan—mulai dari klien, mitra bisnis, hingga pemerintah. Mereka bisa menilai bahwa perusahaan konstruksi tersebut memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menjalankan proyek-proyek dengan standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas berbagai jenis izin usaha konstruksi yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan konstruksi yang beroperasi di Indonesia. Apa Itu Usaha Konstruksi? Usaha konstruksi adalah kegiatan yang berhubungan dengan membangun, memperbaiki, merawat, atau membongkar bangunan dan infrastruktur. Ini meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti membangun gedung, jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Dalam usaha ini, banyak pihak terlibat, seperti kontraktor, subkontraktor, dan pekerja ahli di berbagai bidang. Tugas-Tugas dalam Usaha Konstruksi Tugas dan pekerjaan dalam usaha konstruksi sangat beragam dan melibatkan banyak aspek teknis serta manajerial. Berikut beberapa tugas utama dalam usaha konstruksi: – Merencanakan proyek: Membuat rencana kerja, anggaran, dan jadwal. – Mendesain: Membuat desain bangunan sesuai kebutuhan klien dan aturan yang berlaku. – Membangun: Melaksanakan pembangunan sesuai desain yang sudah disetujui. – Mengawasi kualitas: Memastikan semua pekerjaan sesuai standar untuk menjamin kualitas dan keamanan. – Merawat: Melakukan perawatan rutin dan perbaikan pada bangunan yang sudah jadi Bagaimana Bisnis Konstruksi Menghasilkan Uang? Bisnis konstruksi memiliki skema profit yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk skala proyek, kompleksitas pekerjaan, dan efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa sumber profit utama dalam bisnis konstruksi: Baca juga  Apa itu SPPL? Berikut Penjelasan Lengkap dan Cara Membuatnya– Keuntungan dari proyek: Selisih antara biaya pengerjaan dan harga yang dibayar klien. – Efisiensi kerja: Mengelola biaya dengan efisien bisa meningkatkan keuntungan. – Banyaknya proyek: Semakin banyak proyek, semakin besar potensi untung. – Penggunaan teknologi: Memakai teknologi terbaru bisa menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Izin-Izin yang Diperlukan untuk Usaha Konstruksi Untuk menjalankan usaha konstruksi di Indonesia, terdapat beberapa izin dan sertifikat yang harus dimiliki oleh perusahaan konstruksi, antara lain: 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi SBU adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaanmu mampu dan kompeten untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 2. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi SKK adalah sertifikat untuk para pekerja konstruksi yang sudah lulus uji kompetensi. Ini memastikan bahwa pekerja yang terlibat dalam proyek punya keahlian yang diperlukan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 3. Registrasi Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) Kalau kamu punya perusahaan konstruksi asing dan ingin buka kantor di Indonesia, kamu perlu registrasi BUJKA. Ini memastikan perusahaanmu terdaftar dan diakui pemerintah Indonesia. BUJKA dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kenapa Bisnis Konstruksi Menjanjikan? Industri konstruksi di Indonesia terus menawarkan prospek yang cerah bagi para pelaku usaha. Ini didorong oleh berbagai faktor yang menciptakan permintaan berkelanjutan dan peluang pertumbuhan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengapa sektor ini tetap menjanjikan: 1. Permintaan yang Konsisten dan Berkelanjutan – Pertumbuhan Populasi: Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan perumahan, fasilitas publik, dan infrastruktur terus bertambah. – Urbanisasi Pesat: Perpindahan masyarakat ke daerah perkotaan menciptakan permintaan akan pengembangan properti komersial dan residensial di kota-kota besar. Baca juga  Apa Itu KKPR? Definisi, Contoh, dan Cara Pengurusannya di OSS– Program Infrastruktur Pemerintah: Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional membuka peluang besar bagi perusahaan konstruksi. – Renovasi dan Pembaruan: Bangunan dan infrastruktur yang ada memerlukan pembaruan dan renovasi secara berkala, menciptakan aliran proyek yang stabil. 2. Nilai Proyek yang Besar – Skala Ekonomi: Proyek-proyek besar seperti pembangunan bandara, pelabuhan, atau kawasan industri menawarkan nilai kontrak yang sangat besar. – Margin Profit yang Menarik: Meskipun memerlukan investasi awal yang besar, proyek-proyek skala besar sering kali menawarkan margin profit yang menarik. Kesimpulan Memiliki izin usaha yang lengkap dan sah sangat penting bagi perusahaan konstruksi di Indonesia, sebagai bukti komitmen terhadap legalitas dan profesionalisme. Jenis-jenis izin yang diperlukan mencakup Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan registrasi untuk kantor perwakilan perusahaan asing. Industri konstruksi di Indonesia menawarkan prospek yang cerah karena permintaan yang berkelanjutan dan nilai proyek yang besar. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap regulasi dan pemenuhan izin usaha konstruksi adalah kunci untuk menjalankan bisnis konstruksi yang sukses dan menguntungkan.

Manajemen Online Reputation

Menjaga Reputasi Bisnis di Era Digital: Pentingnya Manajemen Online Reputation

Di era digital saat ini, reputasi bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk atau layanan yang Anda tawarkan tetapi juga oleh bagaimana bisnis Anda dipersepsikan secara online. Manajemen online reputation menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Artikel ini akan membahas pentingnya menjaga reputasi bisnis di era digital dan strategi efektif untuk mengelola reputasi online Anda. Mengapa Manajemen Online Reputation Penting? Reputasi bisnis Anda di dunia digital dapat mempengaruhi banyak aspek, termasuk: Strategi Efektif untuk Mengelola Reputasi Online 1. Monitor Reputasi Online Anda Secara Berkala Gunakan alat pemantauan online seperti Google Alerts, Hootsuite, atau Brandwatch untuk melacak apa yang dikatakan tentang bisnis Anda di internet. Pemantauan yang rutin memungkinkan Anda untuk segera menanggapi ulasan negatif atau berita miring sebelum menjadi masalah besar. 2. Kelola Ulasan Pelanggan dengan Bijak Ulasan pelanggan di platform seperti Google My Business, Yelp, atau TripAdvisor sangat mempengaruhi reputasi online Anda. Beberapa langkah yang dapat diambil: 3. Kelola Media Sosial dengan Efektif Media sosial adalah saluran komunikasi langsung dengan pelanggan. Untuk mengelola reputasi online di media sosial: 4. Optimalkan SEO untuk Reputasi Online Optimasi mesin pencari (SEO) tidak hanya membantu meningkatkan visibilitas online tetapi juga dapat membantu mengendalikan narasi tentang bisnis Anda. Beberapa langkah yang bisa diambil: 5. Bangun Hubungan dengan Media Membangun hubungan baik dengan media dapat membantu menyebarkan berita positif tentang bisnis Anda. Pertimbangkan untuk: 6. Siapkan Rencana Krisis Terkadang, reputasi bisnis dapat terancam oleh krisis yang tidak terduga. Penting untuk memiliki rencana krisis yang siap diterapkan: Manajemen online reputation adalah bagian penting dari strategi bisnis di era digital. Dengan memantau reputasi online secara berkala, mengelola ulasan pelanggan, mengoptimalkan media sosial dan SEO, membangun hubungan dengan media, dan mempersiapkan rencana krisis, Anda dapat melindungi dan meningkatkan citra bisnis Anda. Reputasi yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan tetapi juga membuka peluang pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Baca juga  Ketahui syarat Pendirian YayasanMenjaga reputasi bisnis di era digital memerlukan upaya yang konsisten dan strategi yang tepat. Dengan fokus pada manajemen online reputation, Anda dapat memastikan bahwa bisnis Anda tetap dipandang positif dan profesional oleh pelanggan dan mitra bisnis. Jangan ragu untuk berinvestasi dalam alat dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola reputasi online Anda dengan efektif.

5 Beda Modal PT dan CV, Pengusaha Wajib Tahu

5 Beda Modal PT dan CV, Pengusaha Wajib Tahu

Bagi para pengusaha, pemilihan bentuk badan usaha adalah keputusan penting yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesuksesan bisnis mereka. Di Indonesia, dua bentuk badan usaha yang paling sering dipilih yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV). Kedua bentuk ini memiliki perbedaan mendasar yang harus dipahami dengan baik, terutama terkait dengan modal. Dengan memahami perbedaan ini, pengusaha dapat menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Perbedaan Legalitas PT dan CV bagi Bisnis PT dan CV merupakan dua entitas bisnis yang diatur oleh hukum Indonesia. Keduanya punya perbedaan penting dalam hal legalitas dan regulasi yang berlaku. PT diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan CV diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam hal legalitas, PT dianggap lebih formal dan punya struktur yang lebih kompleks dibandingkan CV. PT punya kepribadian hukum tersendiri, yang artinya dapat melakukan perjanjian, memiliki aset, dan bertanggung jawab atas utang secara mandiri. Selain itu, pemilik PT punya keterbatasan tanggung jawab hanya sebesar saham yang dimiliki. Sementara CV tidak punya kepribadian hukum terpisah. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas, sehingga mereka bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban CV. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Beda Modal PT vs CV Perbedaan modal antara PT dan CV penting untuk diketahui oleh pengusaha saat memulai atau mengembangkan bisnis. Memahami karakteristik modal dari kedua jenis badan usaha ini membantu pengusaha memilih struktur bisnis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. PT dan CV memiliki kelebihan dan kekurangan terkait modal yang disetor, tanggung jawab pemodal, dan fleksibilitas pengelolaan modal. Baca juga  Perhatikan Ini Saat Pendaftaran Merek!Berikut ini penjelasan singkat tentang perbedaan modal antara PT dan CV. Modal PT 1. Modal Minimum Modal minimum yang dibutuhkan untuk mendirikan PT adalah Rp 50 juta untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Rp 10 miliar untuk non-UMKM. Ketentuan ini memastikan bahwa PT punya basis keuangan yang kuat sejak awal pendiriannya. 2. Penyetoran Modal Minimum Dari modal dasar yang ditentukan, minimal 25% harus disetorkan saat pendirian PT. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memulai operasinya. 3. Pembagian Modal Modal PT dibagi dalam bentuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Gunanya agar para pemegang saham punya bagian dari perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. 4. Penyetoran Modal Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Fleksibilitas ini memberikan kemudahan bagi pendiri PT untuk menyetorkan modal dalam bentuk yang paling sesuai dengan kondisi mereka. 5. Regulasi Segala sesuatu terkait modal PT diatur dalam UU No 40 Tahun 2007, yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan pasti bagi para pemegang saham dan direksi. Modal CV 1. Modal Minimum Tidak ada ketentuan modal minimum untuk mendirikan CV. Hal ini membuat CV lebih mudah didirikan oleh pengusaha dengan modal terbatas. 2. Penyetoran Modal Minimum CV juga tidak punya ketentuan mengenai penyetoran modal minimum, sehingga lebih fleksibel dalam hal modal yang harus disiapkan oleh para sekutu. 3. Pembagian Modal Modal dalam CV dibagi dalam bentuk penyertaan modal dari para sekutu, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif. Pembagian ini bersifat internal dan diatur berdasarkan perjanjian antara para sekutu. Baca juga  Ketahui syarat Pendirian Yayasan4. Penyetoran Modal Penyetoran modal umumnya dilakukan dalam bentuk uang. Namun, dalam beberapa kasus, modal juga dapat disetorkan dalam bentuk lain sesuai kesepakatan para sekutu. 5. Regulasi CV mengacu pada KUHD yang memberikan panduan umum tapi tidak sekompleks regulasi yang mengatur PT. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan CV. Manfaat Memahami Perbedaan Modal PT dan CV Memahami perbedaan modal antara PT dan CV sangat penting bagi pengusaha yang sedang mempertimbangkan bentuk badan usaha untuk bisnis mereka. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh: Pemilihan Struktur yang Tepat Dengan memahami perbedaan ini, pengusaha dapat memilih struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan modal dan tujuan jangka panjang bisnis mereka. Perencanaan Keuangan yang Lebih Baik Mengetahui persyaratan modal yang berbeda membantu dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik, termasuk dalam hal pengumpulan modal dan alokasi dana. Kepastian Hukum Memahami regulasi yang mengatur modal PT dan CV memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa atau masalah hukum di kemudian hari. Optimisasi Sumber Daya Dengan mengetahui opsi yang tersedia untuk penyetoran modal, pengusaha dapat mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi persyaratan modal awal.

Jumlah NIB dan PKKPR untuk Perusahaan dengan Banyak Lokasi

Memahami Jumlah NIB dan PKKPR untuk Perusahaan dengan Banyak Lokasi

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, banyak perusahaan yang berkembang pesat dan membuka cabang di berbagai lokasi. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah berapa banyak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diperlukan jika satu perusahaan memiliki banyak lokasi. Artikel ini akan membahas kebutuhan NIB dan PKKPR bagi perusahaan dengan 50 lokasi berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia. Apa Itu NIB dan PKKPR? Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kebutuhan NIB untuk Perusahaan dengan Banyak Lokasi Menurut regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, setiap perusahaan hanya memerlukan satu NIB, tidak peduli berapa banyak lokasi atau cabang yang dimiliki. NIB ini berlaku secara nasional dan dapat digunakan untuk semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai lokasi. Kebutuhan PKKPR untuk Perusahaan dengan Banyak Lokasi Berbeda dengan NIB, kebutuhan PKKPR lebih kompleks. Setiap lokasi atau cabang yang dibuka oleh perusahaan memerlukan PKKPR tersendiri. Hal ini karena setiap lokasi memiliki karakteristik tata ruang yang berbeda dan perlu disesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Dengan demikian, jika perusahaan memiliki 50 lokasi, maka diperlukan 50 PKKPR. Proses Pengajuan NIB dan PKKPR Kesimpulan Perusahaan yang memiliki banyak lokasi tidak memerlukan banyak NIB, cukup satu NIB yang berlaku untuk semua lokasi. Namun, setiap lokasi membutuhkan PKKPR tersendiri. Pemahaman mengenai regulasi ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan kelancaran operasional perusahaan. Baca juga  Cara Ekspor untuk PT Perorangan: Syarat dan Proses

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields

PT GARDA ISWANTO GROUP
Jl. KH. Hasyim Ashari No.3 C, RT.2/RW.8,
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130
Phone : 0896-6888-9622

NAVIGASI

Copyright © 2024 Menjadi Pengaruh

Gratis Ebook!

Legal Menjadi Pengaruh sudah bantu 1500+ pengusaha di seluruh Indonesia. Gabung sekarang dan rasakan kemudahan mendirikan PT, CV, dan legalitas lainnya!