Apakah Izin BPOM Harus Daftar Merek Dulu? Ini Penjelasannya

Apakah Izin BPOM Harus Daftar Merek Dulu Ini Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Bagi para pengusaha di industri pengolahan makanan di Indonesia, seringkali ada kebingungan terkait aturan dan persyaratan yang rumit ketika hendak memasarkan produk mereka. 

Salah satu tahap yang harus dilewati adalah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Namun, muncul pertanyaan apakah perlu mendaftarkan merek dagang terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebelum mengajukan izin edar ke BPOM. 

Artikel ini akan mengulas peraturan terkait serta strategi cerdas yang bisa digunakan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, izin edar produk makanan olahan memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Ini mencakup informasi tentang produsen, importir/distributor, produsen asal luar negeri, desain label, NPWP, NIB (jika melalui jalur OSS), Izin Usaha (IUI/IUMK/SKDU), hasil audit sarana produksi, dan persyaratan khusus untuk produk minuman beralkohol.

Namun, penting untuk dicatat bahwa peraturan BPOM tidak mengharuskan mendaftarkan merek dagang di DJKI sebelum mengajukan izin edar. Ini berarti secara hukum, Anda dapat mengajukan izin BPOM tanpa harus mendaftarkan merek dagang terlebih dahulu.

Meskipun begitu, ada sejumlah manfaat yang bisa Anda peroleh dengan mendaftarkan merek dagang Anda sebelum mengurus izin BPOM.

Pertimbangan ini dapat sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Berikut beberapa manfaatnya:

Keamanan Merek: Mendaftarkan merek dagang Anda terlebih dahulu memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan merek Anda dalam desain label.

Pencegahan Penolakan: Mendaftarkan merek dagang Anda sebelumnya juga membantu menghindari penolakan izin edar yang mungkin terjadi karena nama dagang Anda tidak sesuai dengan peraturan BPOM.

Mempermudah Proses: Dengan merek yang sudah terdaftar, BPOM tidak perlu memeriksa merek tersebut lagi, yang dapat mempercepat proses izin edar, menghemat waktu dan biaya Anda.

Apa Saja Syarat Izin Edar BPOM Kosmetik?

Jika Anda adalah pelaku usaha di industri kosmetik, Anda perlu memahami persyaratan notifikasi produk kosmetik kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga  Update Terbaru Panduan Lengkap Cara Membuat Peta Polygon untuk OSS RBA

Mengutip dari Koinworks, BPOM telah mengatur ketentuan dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. 

Di sini, kami akan merangkum syarat-syarat utama yang perlu Anda perhatikan.

Persyaratan Umum

Untuk produk kosmetik dalam negeri, Anda perlu memenuhi hal berikut:

  1. NIB (Nomor Induk Berusaha): Pastikan Anda memiliki NIB yang valid untuk bisnis Anda.
  2. Fotokopi Identitas Pimpinan Perusahaan: Lampirkan fotokopi identitas pimpinan perusahaan.
  3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Sertakan NPWP perusahaan Anda.
  4. Sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik): Sertifikat CPKB dengan sisa masa berlaku minimal 3 bulan sebelum berakhir harus disertakan.

Sementara itu, untuk produk kosmetik impor, syaratnya adalah sebagai berikut:

  1. SIUP/API/IT (Surat Izin Usaha Perdagangan/Angka Pengenal Impor/Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar): Pastikan Anda memasukkan dokumen-dokumen ini untuk membuktikan legalitas usaha impor.
  2. Rekomendasi Hasil Audit Sarana Produksi (PSB) dari Balai POM: Anda perlu mendapatkan rekomendasi dari Balai POM setempat sebagai bukti kualitas produksi.

Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum, Anda juga harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi:

  1. Informasi Produk: Lampirkan informasi lengkap tentang produk, termasuk nama, komposisi, indikasi penggunaan, cara pemakaian, persyaratan penyimpanan, peringatan, tanggal kadaluwarsa, nomor bets, nomor seri, dan logo halal (jika ada).
  2. Desain Kemasan: Desain kemasan produk harus diperhitungkan dengan cermat, karena ini mencerminkan identitas produk Anda.
  3. Sertifikat Analisis: Sertifikat analisis produk jadi dan bahan baku juga harus disertakan dalam notifikasi.
  4. Hasil Uji Stabilitas: Lampirkan hasil uji stabilitas produk kosmetik.

Berapa Masa Berlaku Izin Edar BPOM?

Izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki masa berlaku selama 5 tahun. 

Setelah periode ini berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan izin edar. 

Perpanjangan ini sebaiknya diajukan paling lambat 6 bulan sebelum izin edar habis.

Biaya perpanjangan izin edar BPOM adalah Rp 200.000 untuk produk dalam negeri dan Rp 500.000 untuk produk impor. 

Proses evaluasi perpanjangan izin biasanya memerlukan waktu sekitar 30 hari kerja.

Perpanjangan izin edar adalah langkah penting untuk menjaga kelangsungan produk Anda di pasar dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

Baca juga  Pengecekan Merek dan Tips Lolos Jadi Hak Kekayaan Intelektual

Dengan perpanjangan ini, Anda dapat terus berkontribusi pada industri dengan aman dan sesuai peraturan menurut ModalRakyat.

Bagaimana Peraturan Izin Edar Pangan Olahan?

Di Indonesia, izin edar pangan olahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk dijual dalam kemasan eceran harus memiliki izin edar menurut DailySocial..

Namun, pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga dikecualikan dari kewajiban ini.

Izin edar pangan olahan dapat diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS atau oleh Badan POM, tergantung pada kategori pangan dan risiko yang terkait.

Pangan olahan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan risiko kesehatannya:

Pangan olahan risiko tinggi: Pangan olahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, seperti yang mengandung bahan berbahaya, melebihi batas bahan tambahan pangan, atau tidak memenuhi persyaratan gizi. Izin edarnya diterbitkan oleh Badan POM.

Pangan olahan risiko menengah: Pangan olahan yang memiliki risiko kesehatan sedang, seperti yang mengandung bahan tambahan pangan yang diizinkan atau memenuhi persyaratan gizi. Izin edar diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS jika diproduksi oleh industri skala kecil, atau oleh Badan POM jika diproduksi oleh industri skala menengah atau besar.

Pangan olahan risiko rendah: Pangan olahan yang tidak berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, seperti yang tidak mengandung bahan tambahan pangan. Izin edarnya diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS.

Anda dapat mengajukan izin edar pangan olahan secara online melalui Sistem Informasi Registrasi Pangan Olahan (SIRIPO) yang dikelola oleh Badan POM.

Biaya, Syarat, dan Cara Urus Izin BPOM Makanan

Dilansir dari BPLawyers, Biaya pengurusan izin edar makanan di BPOM tergantung pada tingkat risiko pangan, dengan biaya mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000. Biaya jasa pengurusan izin dapat bervariasi.

Syarat-syarat pengurusan izin meliputi NPWP, izin usaha, hasil audit sarana produksi, rancangan label pangan, dan persyaratan khusus berdasarkan risiko pangan.

Baca juga  Daftar KBLI yang Cocok untuk PT Perorangan

Proses pengurusan izin melibatkan registrasi online, pembayaran biaya, pengumpulan dokumen, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan sarana produksi, penilaian, dan penerbitan izin. Waktu pengurusan izin biasanya sekitar 30 hari kerja.

Biaya BPOM untuk izin edar makanan bervariasi berdasarkan risiko pangan. Syarat-syarat meliputi NPWP, izin usaha, audit sarana produksi, rancangan label pangan, dan persyaratan tambahan berdasarkan risiko pangan. 

Proses pengurusan izin melibatkan registrasi online, pembayaran biaya, pengumpulan dokumen, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan sarana produksi, penilaian, dan penerbitan izin, dengan waktu sekitar 30 hari kerja.

Rangkuman Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 mengatur tata cara pendaftaran pangan olahan di Indonesia. 

Tujuannya adalah memastikan pangan olahan yang beredar aman, berkualitas, dan bergizi. 

Pangan olahan adalah pangan yang telah mengalami perubahan, seperti pengawetan, untuk memperpanjang masa simpan atau meningkatkan nilai gizi.

Pendaftaran dilakukan oleh pemegang izin edar dengan mengajukan permohonan kepada BPOM. 

Pangan olahan harus aman, berkualitas, tidak melanggar nilai-nilai budaya, dan tidak mengandung bahan terlarang. Proses pendaftaran melibatkan tahap administratif dan teknis menurut FortuneIDN.

Izin edar pangan olahan diberikan oleh BPOM jika memenuhi persyaratan. Izin berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. 

Perubahan terhadap izin edar harus dilaporkan. Produk yang tidak memenuhi standar harus ditarik dari peredaran sesuai prosedur BPOM.

Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021, termasuk ketentuan baru tentang pangan olahan berbasis kearifan lokal, bahan tambahan pangan baru, dan pangan olahan dari industri rumah tangga, untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendaftarkan pangan olahan di Indonesia.

Butuh bantuan?

Konsultasi Gratis Bersama Kami

klik disini

FAQ:

Apakah izin BPOM harus daftar merek dulu?

Tidak. Pendaftaran izin BPOM dan pendaftaran merek adalah dua hal yang berbeda.

Apa perbedaan antara izin BPOM dan pendaftaran merek?

Izin BPOM adalah persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengedarkan produk pangan, obat, atau kosmetik. Sementara itu, pendaftaran merek adalah proses mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tertentu.

Apakah pemohon izin BPOM dapat mendaftarkan merek produknya secara bersamaan?

Ya, pemohon izin BPOM dapat mendaftarkan merek produknya secara bersamaan. Hal ini dapat dilakukan untuk melindungi hak eksklusif atas merek produk tersebut.

Bagikan:

Artikel Lainnya

Izin Usaha Konstruksi Apa Saja Berikut Daftar Lengkapnya

Izin Usaha Konstruksi Apa Saja? Berikut Daftar Lengkapnya

Memiliki izin usaha yang lengkap dan sah bukan sekadar formalitas belaka, melainkan suatu keharusan. Izin usaha konstruksi merupakan bukti konkret komitmen sebuah perusahaan terhadap legalitas, profesionalisme, dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Selain itu, berbagai izin ini menjadi jaminan bagi para pemangku kepentingan—mulai dari klien, mitra bisnis, hingga pemerintah. Mereka bisa menilai bahwa perusahaan konstruksi tersebut memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menjalankan proyek-proyek dengan standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas berbagai jenis izin usaha konstruksi yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan konstruksi yang beroperasi di Indonesia. Apa Itu Usaha Konstruksi? Usaha konstruksi adalah kegiatan yang berhubungan dengan membangun, memperbaiki, merawat, atau membongkar bangunan dan infrastruktur. Ini meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti membangun gedung, jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Dalam usaha ini, banyak pihak terlibat, seperti kontraktor, subkontraktor, dan pekerja ahli di berbagai bidang. Tugas-Tugas dalam Usaha Konstruksi Tugas dan pekerjaan dalam usaha konstruksi sangat beragam dan melibatkan banyak aspek teknis serta manajerial. Berikut beberapa tugas utama dalam usaha konstruksi: – Merencanakan proyek: Membuat rencana kerja, anggaran, dan jadwal. – Mendesain: Membuat desain bangunan sesuai kebutuhan klien dan aturan yang berlaku. – Membangun: Melaksanakan pembangunan sesuai desain yang sudah disetujui. – Mengawasi kualitas: Memastikan semua pekerjaan sesuai standar untuk menjamin kualitas dan keamanan. – Merawat: Melakukan perawatan rutin dan perbaikan pada bangunan yang sudah jadi Bagaimana Bisnis Konstruksi Menghasilkan Uang? Bisnis konstruksi memiliki skema profit yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk skala proyek, kompleksitas pekerjaan, dan efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa sumber profit utama dalam bisnis konstruksi: Baca juga  Update Terbaru Panduan Lengkap Cara Membuat Peta Polygon untuk OSS RBA– Keuntungan dari proyek: Selisih antara biaya pengerjaan dan harga yang dibayar klien. – Efisiensi kerja: Mengelola biaya dengan efisien bisa meningkatkan keuntungan. – Banyaknya proyek: Semakin banyak proyek, semakin besar potensi untung. – Penggunaan teknologi: Memakai teknologi terbaru bisa menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Izin-Izin yang Diperlukan untuk Usaha Konstruksi Untuk menjalankan usaha konstruksi di Indonesia, terdapat beberapa izin dan sertifikat yang harus dimiliki oleh perusahaan konstruksi, antara lain: 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi SBU adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaanmu mampu dan kompeten untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). 2. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi SKK adalah sertifikat untuk para pekerja konstruksi yang sudah lulus uji kompetensi. Ini memastikan bahwa pekerja yang terlibat dalam proyek punya keahlian yang diperlukan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 3. Registrasi Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) Kalau kamu punya perusahaan konstruksi asing dan ingin buka kantor di Indonesia, kamu perlu registrasi BUJKA. Ini memastikan perusahaanmu terdaftar dan diakui pemerintah Indonesia. BUJKA dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kenapa Bisnis Konstruksi Menjanjikan? Industri konstruksi di Indonesia terus menawarkan prospek yang cerah bagi para pelaku usaha. Ini didorong oleh berbagai faktor yang menciptakan permintaan berkelanjutan dan peluang pertumbuhan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengapa sektor ini tetap menjanjikan: 1. Permintaan yang Konsisten dan Berkelanjutan – Pertumbuhan Populasi: Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan perumahan, fasilitas publik, dan infrastruktur terus bertambah. – Urbanisasi Pesat: Perpindahan masyarakat ke daerah perkotaan menciptakan permintaan akan pengembangan properti komersial dan residensial di kota-kota besar. Baca juga  Cara ganti data NPWP setelah pindah alamat– Program Infrastruktur Pemerintah: Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional membuka peluang besar bagi perusahaan konstruksi. – Renovasi dan Pembaruan: Bangunan dan infrastruktur yang ada memerlukan pembaruan dan renovasi secara berkala, menciptakan aliran proyek yang stabil. 2. Nilai Proyek yang Besar – Skala Ekonomi: Proyek-proyek besar seperti pembangunan bandara, pelabuhan, atau kawasan industri menawarkan nilai kontrak yang sangat besar. – Margin Profit yang Menarik: Meskipun memerlukan investasi awal yang besar, proyek-proyek skala besar sering kali menawarkan margin profit yang menarik. Kesimpulan Memiliki izin usaha yang lengkap dan sah sangat penting bagi perusahaan konstruksi di Indonesia, sebagai bukti komitmen terhadap legalitas dan profesionalisme. Jenis-jenis izin yang diperlukan mencakup Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan registrasi untuk kantor perwakilan perusahaan asing. Industri konstruksi di Indonesia menawarkan prospek yang cerah karena permintaan yang berkelanjutan dan nilai proyek yang besar. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap regulasi dan pemenuhan izin usaha konstruksi adalah kunci untuk menjalankan bisnis konstruksi yang sukses dan menguntungkan.

Manajemen Online Reputation

Menjaga Reputasi Bisnis di Era Digital: Pentingnya Manajemen Online Reputation

Di era digital saat ini, reputasi bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk atau layanan yang Anda tawarkan tetapi juga oleh bagaimana bisnis Anda dipersepsikan secara online. Manajemen online reputation menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Artikel ini akan membahas pentingnya menjaga reputasi bisnis di era digital dan strategi efektif untuk mengelola reputasi online Anda. Mengapa Manajemen Online Reputation Penting? Reputasi bisnis Anda di dunia digital dapat mempengaruhi banyak aspek, termasuk: Strategi Efektif untuk Mengelola Reputasi Online 1. Monitor Reputasi Online Anda Secara Berkala Gunakan alat pemantauan online seperti Google Alerts, Hootsuite, atau Brandwatch untuk melacak apa yang dikatakan tentang bisnis Anda di internet. Pemantauan yang rutin memungkinkan Anda untuk segera menanggapi ulasan negatif atau berita miring sebelum menjadi masalah besar. 2. Kelola Ulasan Pelanggan dengan Bijak Ulasan pelanggan di platform seperti Google My Business, Yelp, atau TripAdvisor sangat mempengaruhi reputasi online Anda. Beberapa langkah yang dapat diambil: 3. Kelola Media Sosial dengan Efektif Media sosial adalah saluran komunikasi langsung dengan pelanggan. Untuk mengelola reputasi online di media sosial: 4. Optimalkan SEO untuk Reputasi Online Optimasi mesin pencari (SEO) tidak hanya membantu meningkatkan visibilitas online tetapi juga dapat membantu mengendalikan narasi tentang bisnis Anda. Beberapa langkah yang bisa diambil: 5. Bangun Hubungan dengan Media Membangun hubungan baik dengan media dapat membantu menyebarkan berita positif tentang bisnis Anda. Pertimbangkan untuk: 6. Siapkan Rencana Krisis Terkadang, reputasi bisnis dapat terancam oleh krisis yang tidak terduga. Penting untuk memiliki rencana krisis yang siap diterapkan: Manajemen online reputation adalah bagian penting dari strategi bisnis di era digital. Dengan memantau reputasi online secara berkala, mengelola ulasan pelanggan, mengoptimalkan media sosial dan SEO, membangun hubungan dengan media, dan mempersiapkan rencana krisis, Anda dapat melindungi dan meningkatkan citra bisnis Anda. Reputasi yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan tetapi juga membuka peluang pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Baca juga  Perhatikan Ini Saat Pendaftaran Merek!Menjaga reputasi bisnis di era digital memerlukan upaya yang konsisten dan strategi yang tepat. Dengan fokus pada manajemen online reputation, Anda dapat memastikan bahwa bisnis Anda tetap dipandang positif dan profesional oleh pelanggan dan mitra bisnis. Jangan ragu untuk berinvestasi dalam alat dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola reputasi online Anda dengan efektif.

5 Beda Modal PT dan CV, Pengusaha Wajib Tahu

5 Beda Modal PT dan CV, Pengusaha Wajib Tahu

Bagi para pengusaha, pemilihan bentuk badan usaha adalah keputusan penting yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesuksesan bisnis mereka. Di Indonesia, dua bentuk badan usaha yang paling sering dipilih yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV). Kedua bentuk ini memiliki perbedaan mendasar yang harus dipahami dengan baik, terutama terkait dengan modal. Dengan memahami perbedaan ini, pengusaha dapat menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Perbedaan Legalitas PT dan CV bagi Bisnis PT dan CV merupakan dua entitas bisnis yang diatur oleh hukum Indonesia. Keduanya punya perbedaan penting dalam hal legalitas dan regulasi yang berlaku. PT diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan CV diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam hal legalitas, PT dianggap lebih formal dan punya struktur yang lebih kompleks dibandingkan CV. PT punya kepribadian hukum tersendiri, yang artinya dapat melakukan perjanjian, memiliki aset, dan bertanggung jawab atas utang secara mandiri. Selain itu, pemilik PT punya keterbatasan tanggung jawab hanya sebesar saham yang dimiliki. Sementara CV tidak punya kepribadian hukum terpisah. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas, sehingga mereka bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban CV. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Beda Modal PT vs CV Perbedaan modal antara PT dan CV penting untuk diketahui oleh pengusaha saat memulai atau mengembangkan bisnis. Memahami karakteristik modal dari kedua jenis badan usaha ini membantu pengusaha memilih struktur bisnis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. PT dan CV memiliki kelebihan dan kekurangan terkait modal yang disetor, tanggung jawab pemodal, dan fleksibilitas pengelolaan modal. Baca juga  Cara ganti data NPWP setelah pindah alamatBerikut ini penjelasan singkat tentang perbedaan modal antara PT dan CV. Modal PT 1. Modal Minimum Modal minimum yang dibutuhkan untuk mendirikan PT adalah Rp 50 juta untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Rp 10 miliar untuk non-UMKM. Ketentuan ini memastikan bahwa PT punya basis keuangan yang kuat sejak awal pendiriannya. 2. Penyetoran Modal Minimum Dari modal dasar yang ditentukan, minimal 25% harus disetorkan saat pendirian PT. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memulai operasinya. 3. Pembagian Modal Modal PT dibagi dalam bentuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Gunanya agar para pemegang saham punya bagian dari perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. 4. Penyetoran Modal Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Fleksibilitas ini memberikan kemudahan bagi pendiri PT untuk menyetorkan modal dalam bentuk yang paling sesuai dengan kondisi mereka. 5. Regulasi Segala sesuatu terkait modal PT diatur dalam UU No 40 Tahun 2007, yang memberikan kerangka hukum yang jelas dan pasti bagi para pemegang saham dan direksi. Modal CV 1. Modal Minimum Tidak ada ketentuan modal minimum untuk mendirikan CV. Hal ini membuat CV lebih mudah didirikan oleh pengusaha dengan modal terbatas. 2. Penyetoran Modal Minimum CV juga tidak punya ketentuan mengenai penyetoran modal minimum, sehingga lebih fleksibel dalam hal modal yang harus disiapkan oleh para sekutu. 3. Pembagian Modal Modal dalam CV dibagi dalam bentuk penyertaan modal dari para sekutu, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif. Pembagian ini bersifat internal dan diatur berdasarkan perjanjian antara para sekutu. Baca juga  Daftar KBLI yang Cocok untuk PT Perorangan4. Penyetoran Modal Penyetoran modal umumnya dilakukan dalam bentuk uang. Namun, dalam beberapa kasus, modal juga dapat disetorkan dalam bentuk lain sesuai kesepakatan para sekutu. 5. Regulasi CV mengacu pada KUHD yang memberikan panduan umum tapi tidak sekompleks regulasi yang mengatur PT. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan CV. Manfaat Memahami Perbedaan Modal PT dan CV Memahami perbedaan modal antara PT dan CV sangat penting bagi pengusaha yang sedang mempertimbangkan bentuk badan usaha untuk bisnis mereka. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh: Pemilihan Struktur yang Tepat Dengan memahami perbedaan ini, pengusaha dapat memilih struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan modal dan tujuan jangka panjang bisnis mereka. Perencanaan Keuangan yang Lebih Baik Mengetahui persyaratan modal yang berbeda membantu dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik, termasuk dalam hal pengumpulan modal dan alokasi dana. Kepastian Hukum Memahami regulasi yang mengatur modal PT dan CV memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa atau masalah hukum di kemudian hari. Optimisasi Sumber Daya Dengan mengetahui opsi yang tersedia untuk penyetoran modal, pengusaha dapat mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi persyaratan modal awal.

Jumlah NIB dan PKKPR untuk Perusahaan dengan Banyak Lokasi

Memahami Jumlah NIB dan PKKPR untuk Perusahaan dengan Banyak Lokasi

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, banyak perusahaan yang berkembang pesat dan membuka cabang di berbagai lokasi. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah berapa banyak Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diperlukan jika satu perusahaan memiliki banyak lokasi. Artikel ini akan membahas kebutuhan NIB dan PKKPR bagi perusahaan dengan 50 lokasi berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia. Apa Itu NIB dan PKKPR? Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) adalah dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kebutuhan NIB untuk Perusahaan dengan Banyak Lokasi Menurut regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, setiap perusahaan hanya memerlukan satu NIB, tidak peduli berapa banyak lokasi atau cabang yang dimiliki. NIB ini berlaku secara nasional dan dapat digunakan untuk semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai lokasi. Kebutuhan PKKPR untuk Perusahaan dengan Banyak Lokasi Berbeda dengan NIB, kebutuhan PKKPR lebih kompleks. Setiap lokasi atau cabang yang dibuka oleh perusahaan memerlukan PKKPR tersendiri. Hal ini karena setiap lokasi memiliki karakteristik tata ruang yang berbeda dan perlu disesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Dengan demikian, jika perusahaan memiliki 50 lokasi, maka diperlukan 50 PKKPR. Proses Pengajuan NIB dan PKKPR Kesimpulan Perusahaan yang memiliki banyak lokasi tidak memerlukan banyak NIB, cukup satu NIB yang berlaku untuk semua lokasi. Namun, setiap lokasi membutuhkan PKKPR tersendiri. Pemahaman mengenai regulasi ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan kelancaran operasional perusahaan. Baca juga  Perkumpulan: Syarat dan Prosedur Pendirian

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields

PT GARDA ISWANTO GROUP
Jl. KH. Hasyim Ashari No.3 C, RT.2/RW.8,
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130
Phone : 0896-6888-9622

NAVIGASI

Copyright © 2024 Menjadi Pengaruh

Gratis Ebook!

Legal Menjadi Pengaruh sudah bantu 1500+ pengusaha di seluruh Indonesia. Gabung sekarang dan rasakan kemudahan mendirikan PT, CV, dan legalitas lainnya!