Pemerintah memastikan Indonesia akan memiliki BUMN baru yang secara khusus mengurusi sektor tekstil.
Pengumuman ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Hotel Mulia, Jakarta Selatan pada Rabu (14/1/2026).
Rencana ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor pada Minggu (11/1/2026). Airlangga menjelaskan:
“Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali. Sehingga pendanaan USD 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara.”
Airlangga juga menegaskan bahwa entitas yang dimaksud adalah BUMN baru, bukan reaktivasi perusahaan lama:
“Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil, tidak menghidupkan kembali.”
Pendanaan untuk perusahaan tersebut disiapkan oleh Danantara sebesar USD 6 miliar atau setara Rp 101,2 triliun (kurs Rp 16.869).
Dalam rapat tersebut turut dibahas risiko sektor tekstil terhadap potensi tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Menurut Airlangga:
“Yang di garis terdepan dalam trade tarif itu adalah yang resiko tertinggi itu di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, garment, dan elektronik.”
Untuk itu, Presiden meminta pemerintah menyiapkan strategi defensif, termasuk mencari pasar-pasar baru agar tidak hanya bergantung pada pasar yang rentan kena tarif.
Salah satunya melalui kerja sama perdagangan dengan Uni Eropa melalui EU-CEPA yang diperkirakan efektif pada 2027.
Pemerintah menargetkan ekspor tekstil meningkat signifikan.
Menurut Airlangga, roadmap ekspor sudah disusun dengan target peningkatan dari USD 4 miliar menjadi USD 40 miliar dalam 10 tahun.
Strategi ini menandai ambisi industrialisasi sektor tekstil sebagai bagian dari agenda besar hilirisasi.
Upaya Perbaikan Rantai Pasok Tekstil Nasional
Pemerintah juga menyoroti kelemahan struktur value chain tekstil Indonesia. Airlangga menyampaikan:
“Nah kita ketahui memang kelemahan kita berada pada value chain yang di tengah yaitu tekstil dalam produksi benang, dalam produksi kain, dyeing, printing, dan finishing. Nah ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali.”
Penguatan rantai pasok menjadi kunci agar produksi tekstil tidak lagi bergantung pada material impor serta mampu memenuhi kebutuhan pasar global secara kompetitif.
Gimana Dampaknya ke Sektor Ekonomi dengan Dana Se-Fantastis Itu?
Pendanaan Rp 101 triliun untuk BUMN baru menjadikan kebijakan ini salah satu proyek industrialisasi terbesar di sektor tekstil dalam 20 tahun terakhir.
Dampaknya berpotensi masuk ke beberapa lapis ekonomi:
1. Dampak ke Industri Padat Karya
Sektor tekstil merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dalam manufaktur. Dana sebesar ini berpotensi:
– menghidupkan kembali pabrik yang tutup
– mencegah PHK massal
– meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor
Efek ini krusial karena TPT termasuk sektor dengan jumlah UMKM terbanyak di rantai pasoknya.
2. Stimulus Hilirisasi Industri
Jika dana difokuskan ke produksi benang, kain, dyeing, printing hingga finishing seperti yang disebut Airlangga, maka Indonesia beralih dari sekedar import-based finishing menjadi full integrated supply chain.
Ini meningkatkan nilai tambah domestik, daya tawar ekspor, dan substitusi impor.
3. Dampak ke Ekspor & Neraca Perdagangan
Target peningkatan 10x lipat ekspor dalam 10 tahun berarti ada tambahan potensi devisa besar, kontribusi terhadap surplus neraca perdagangan, dan peningkatan daya saing global.
Jika terealisasi, tekstil dapat kembali menjadi sektor inti ekspor non-komoditas Indonesia.
4. Multiplier Effect Makro
Pendanaan Rp 101 triliun ke sektor riil akan menciptakan multiplier effect terhadap logistik, energi, pengemasan, retail,, perdagangan internasional, dan UMKM konveksi.
Ekonom memperhitungkan multiplier sektor manufaktur antara 1,7–2,3 artinya setiap Rp 1 investasi bisa menghasilkan hingga Rp 2,3 output ekonomi.
5. Dampak ke Konsumsi & Daya Serap Pasar
Industri tekstil juga mempengaruhi konsumsi rumah tangga melalui sandang, fashion, produk OEM brand, dan e-commerce garment.
Jika industri pulih, harga dan ketersediaan barang tekstil akan lebih stabil.
