Membangun usaha dari awal memang membutuhkan komitmen dan kerja keras yang besar.
Namun, seringkali masalah legalitas menjadi batu sandungan bagi para pengusaha kecil dan mikro.
Di sinilah Perseroan Terbatas (PT) Perorangan hadir sebagai solusi yang inovatif.
PT Perorangan menawarkan proses pendirian yang mudah dan biaya yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
Bentuk badan usaha ini juga memberikan legalitas yang jelas serta memisahkan tanggung jawab pribadi dari aset usaha.
Dengan demikian, PT Perorangan membantu mempermudah jalur para pengusaha kecil dan mikro untuk memiliki badan usaha yang legal dengan biaya yang tidak terlalu tinggi.
Definisi PT Perorangan
Perseroan Perorangan (PT Perorangan) sendiri merupakan badan usaha baru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PT Perorangan bisa jadi solusi bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kepastian hukum dan memisahkan tanggung jawab pribadi dengan aset usaha.
Dikutip dari laman Iblam, karakteristik khusus dari PT Perorangan antara lain:
- Didirikan oleh satu orang
- Modal minimal Rp0
- Proses pendirian mudah dan online
- Memiliki NPWP badan usaha
- Tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetorkan
Keuntungan dan Kerugian PT Perorangan
Bisnis yang mendirikan PT Perorangan akan punya beberapa manfaat yang dirasakan seperti:
1. Proses pendirian lebih mudah
Proses pendirian PT Perorangan dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission).
2. Biaya pendiriannya lebih terjangkau
Biaya pendirian PT Perorangan jauh lebih murah dibandingkan PT Reguler atau Biasa.
3. Sudah dapat kepastian hukum
PT Perorangan memiliki badan hukum resmi sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis.
4. Adanya pemisahan tanggung jawab
Tanggung jawab pemilik PT Perorangan terbatas pada modal yang disetorkan, sehingga aset pribadi terlindungi.
5. Akses ke pendanaan
PT Perorangan lebih mudah mendapatkan akses ke pendanaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
Di samping manfaat dan kelebihannya, PT Perorangan juga punya beberapa kekurangan seperti:
1. Sumber Dayanya Terbatas
PT Perorangan hanya dapat memiliki satu pemilik, yang mungkin menghambat pengembangan usaha
2. Pengembangan Bisnis Bisa Terhambat
PT Perorangan dapat memiliki karyawan, tetapi tidak memiliki komisaris atau pemegang saham yang dapat membantu dalam pengembangan usaha
3. Pengambilan Keputusan Lebih Terbatas
Pemilik perusahaan hanya dapat membuat keputusan perusahaan sendiri, tanpa perlu konsultasi atau persetujuan dari pemegang saham lain.
Proses Pendirian PT Perorangan
Buat kamu yang tertarik mendirikan PT Perorangan, bisa cek dulu apa saja persyaratannya dan seperti apa proses pendaftarannya.
Persyaratan Pendirian PT Perorangan
Untuk mendirikan PT Perorangan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
PT Perorangan adalah suatu badan hukum perorangan yang hanya dapat didirikan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus direktur, dan tidak perlu adanya komisaris
Pendirian
- WNI
- Usia minimal 17 tahun.
- Memiliki KTP elektronik.
- Berdomisili di Indonesia.
- Tidak pernah dihukum penjara.
- Tidak pailit.
Usaha
- Usaha mikro dan kecil (sesuai Permenkop UKM No. 2 Tahun 2021).
- Tidak termasuk bidang usaha yang dilarang (misalnya perjudian, narkoba).
- Memiliki nama usaha yang belum terdaftar.
Modal
- Tidak ada persyaratan minimum modal.
- Modal berasal dari pendiri.
Proses Pendaftaran PT Perorangan
Untuk proses pendaftaran PT Perorangan, kamu bisa mengurusnya secara online dengan KLIK LINK DI SINI.
Berkas dokumen dan fasilitas yang bisa kamu dapatkan meliputi:
- SK Kemenkumham
- Pernyataan Pendirian Kemenkumham
- NPWP
- SKT Pajak
- Akun OSS
- NIB (SIUP, TDP, SKU)
- Sertifikat Standar (untuk KBLI tertentu)
- Pernyataan UMK terkait Tata Ruang
- SPPL
- Stempel Perusahaan
- Dokumen Fisik
- *(Bonus) Pembukaan Rekening
- (Bonus) Aplikasi Keuangan Perusahaan
- Email Resmi Perusahaan
- Company Profile (.com)
- Logo Perusahaan
- Desain Map Profesional
- Desain Template Dokumen Perusahaan
- (Bonus) Template Laporan Keuangan
Manajemen PT Perorangan
PT Perorangan memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendapatkan manfaat badan hukum PT tanpa perlu repot dengan struktur organisasi yang kompleks.
Dilansir dari laman Kadin, struktur organisasi dan tanggung jawab pemilik PT Perorangan lebih sederhana dibandingkan dengan PT Reguler.
Struktur Organisasi PT Perorangan
1. Direksi
Di dalam struktur organisasi PT kecil, peran seorang direktur sangat penting, terutama dalam menjadwalkan kegiatan perusahaan dan menentukan arahnya.
Dalam perusahaan semacam ini, tidak ada jabatan Komisaris, sehingga semua kegiatan berada di bawah pengawasan dewan direksi, mirip dengan struktur perusahaan startup.
2. Direktur Utama
Direktur utama memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek seperti administrasi dan keuangan.
Contoh struktur organisasi PT KAI bisa memberikan gambaran lebih jelas.
3. Direktur
Seorang direktur dalam perusahaan dagang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan saham dengan berdasarkan aturan yang disepakati pemilik saham.
Contoh struktur organisasi PT Pertamina bisa menjadi referensi.
4. Direktur Keuangan
Direktur keuangan bertanggung jawab terhadap aspek keuangan perusahaan, termasuk penyusunan anggaran dan evaluasi keuangan.
Contoh struktur organisasi PT Inka dapat memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab direktur keuangan.
5. Direktur Personalia
Direktur personalia memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan terkait karyawan perusahaan.
Struktur organisasi PT Garuda Indonesia dapat memberikan gambaran tentang tanggung jawab posisi ini.
6. Manajer
Manajer bertanggung jawab dalam mengatur karyawan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing.
Contoh struktur organisasi PT Nestle bisa memberikan gambaran tentang tugas manajer.
7. Divisi Regional
Divisi regional bertanggung jawab dalam pengelolaan aset perusahaan dan mencapai target kerja.
Struktur organisasi PT Kilang Pertamina Internasional dapat memberikan gambaran tentang tugas dan tanggung jawab posisi ini.
Tanggung Jawab Pemilik PT Perorangan
PT Perorangan adalah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja dan tanggung jawab pemiliknya terbatas.
Jadi, pemilik PT Perorangan bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan, tetapi tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi jumlah saham yang dimilikinya.
Namun, pembatasan tanggung jawab ini tidak bersifat mutlak, karena ada beberapa pengecualian yang dapat membatalkannya.
Karyawan yang bekerja di PT Perorangan juga memiliki tanggung jawab dalam berbagai bidang yang mendukung kegiatan bisnisnya.
Sebagai contoh, karyawan dapat bertanggung jawab di bidang pemasaran, produksi, keuangan, atau administrasi.
Jadi, meskipun pemilik PT Perorangan memiliki tanggung jawab terbatas, pembatasan itu tidak mutlak dan karyawannya juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan operasional bisnis sehari-hari.
Perpajakan PT Perorangan
Akses dan kewajiban perpajakan untuk bisnis yang punya PT Perorangan juga lebih mudah.
Berikut merupakan beberapa pajak yang biasanya dibayarkan
Pajak yang Harus Dibayar PT Perorangan
1. PPh Final
Pemilik PT Perorangan dapat memilih untuk dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet tahunan.
PPh Final bersifat final, artinya pajak yang dibayarkan di tahun tersebut sudah dianggap lunas dan tidak perlu dihitung lagi di akhir tahun.
2. PPh Pasal 17
Sebagai alternatif, pemilik PT Perorangan juga dapat memilih untuk dikenakan PPh Pasal 17.
PPh Pasal 17 dihitung berdasarkan penghasilan neto (penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan) dengan tarif progresif mulai dari 5% hingga 30%.
3. Pajak Lainnya
Selain PPh, PT Perorangan juga berpotensi untuk dikenakan pajak lainnya, seperti:
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bea Masuk
- Pajak daerah
Cara Mengelola Pajak PT Perorangan
Agar pengurusan pajak PT Perorangan lebih mudah, kamu juga bisa mengikuti beberapa tips tambahan berikut:
1. Pahami Jenis Pajak yang Wajib Dibayar
Langkah awal yang paling utama adalah memahami beragam jenis pajak yang harus ditanggung oleh PT Perorangan.
Ini bisa meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan mungkin juga pajak daerah, tergantung pada lokasi dan jenis bisnis yang dijalankan.
Agar lebih memahami hal ini, bisa dianjurkan untuk menyelami aturan yang berlaku atau mendapatkan saran dari ahli pajak yang terpercaya.
2. Pilihlah Jenis PPh yang Sesuai
Pilihan antara PPh Final dan PPh Pasal 17 adalah pertimbangan penting bagi pemilik PT Perorangan.
Menentukan mana yang lebih cocok bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk struktur keuangan dan kebutuhan spesifik bisnis.
Menggali lebih dalam tentang kedua opsi ini dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat.
3. Lakukan Pencatatan Keuangan dengan Teliti
Tak bisa diabaikan betapa pentingnya mencatat setiap aspek keuangan dengan cermat.
Dengan memiliki pencatatan yang rapi dan terperinci, penghitungan pajak bisa dilakukan dengan lebih akurat.
Pastikan untuk mencatat semua pemasukan, pengeluaran, serta transaksi keuangan lainnya secara teratur.
4. Segera Laporkan SPT Pajak
Jangan biarkan waktu berlalu tanpa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Masa dan Tahunan dengan tepat waktu.
Melaporkan secara tepat waktu akan menghindarkan dari potensi masalah hukum dan denda.
Layanan pelaporan online seperti DJP Online bisa menjadi solusi praktis dalam proses pelaporan ini.
5. Bayar Pajak Sesuai Jadwal
Menyusun jadwal pembayaran pajak dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu adalah suatu keharusan.
Hal ini tidak hanya membantu dalam menjaga keteraturan keuangan bisnis, tetapi juga mencegah dari kemungkinan denda atau sanksi yang diberlakukan atas keterlambatan pembayaran.
Ada beragam opsi pembayaran, mulai dari melalui bank persepsi hingga layanan pembayaran online yang dapat memudahkan prosesnya.
Persyaratan dan Prosedur Penutupan PT Perorangan
Penutupan PT perorangan adalah proses penting yang harus diikuti dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelum memulai proses penutupan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menutup PT perorangan:
- Semua hutang dan kewajiban perusahaan harus diselesaikan sepenuhnya.
- Seluruh aset perusahaan harus dilikuidasi atau dialihkan ke pihak lain.
- Dokumen-dokumen penting perusahaan, seperti akta pendirian, izin usaha, dan dokumen lainnya, harus disiapkan untuk penyerahan kepada pihak yang berwenang.
- Menyampaikan pemberitahuan penutupan kepada pihak terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Pajak dan sebagainya.
Alasan Penutupan PT Perorangan
Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebab penutupan PT perorangan, di antaranya:
- Kehilangan minat dalam menjalankan usaha.
- Kegagalan dalam menjalankan usaha yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar.
- Ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan hukum atau administrasi yang diperlukan.
- Keputusan pemilik untuk beralih ke jenis usaha atau struktur perusahaan yang berbeda.
Prosedur Penutupan PT Perorangan
Setelah memenuhi persyaratan dan menentukan alasan penutupan, langkah-langkah berikut harus diikuti:
- Menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penutupan, termasuk surat pemberitahuan penutupan kepada pihak yang berwenang.
- Melakukan pembubaran hukum PT perorangan di Kemenkumham atau lembaga yang berwenang.
- Menyelesaikan semua kewajiban perpajakan dan administratif.
- Mengumumkan penutupan PT perorangan secara resmi kepada publik melalui media atau pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
FAQ:
PT Perorangan adalah badan usaha baru yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bentuk badan usaha ini merupakan gabungan antara Perseroan Terbatas (PT) dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). PT Perorangan menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengusaha perorangan untuk mendapatkan manfaat badan hukum seperti PT.
Beberapa keuntungan mendirikan PT Perorangan antara lain:
Memiliki badan hukum: PT Perorangan memberikan tanggung jawab terbatas bagi pemiliknya. Aset pribadi dan aset bisnis terpisah, sehingga risiko kerugian pribadi lebih kecil.
Mempermudah akses pendanaan: Dengan badan hukum, PT Perorangan lebih mudah mendapatkan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
Meningkatkan kredibilitas bisnis: Memiliki badan hukum PT meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme bisnis di mata konsumen dan mitra bisnis.
Proses pendirian PT Perorangan relatif mudah dan dapat dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) di website Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berikut langkah-langkahnya:
Siapkan dokumen persyaratan.
Buat akun OSS dan lengkapi data.
Ajukan permohonan pendirian PT Perorangan melalui OSS.
Tunggu proses verifikasi dan persetujuan.
Unduh sertifikat elektronik PT Perorangan.
