Menjadi Pengaruh – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengklaim MBG yang berjalan sejak Januari 2025 telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru.
Capaian ini melalui pembangunan 5.800 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi.
Program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi gratis, tetapi juga melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, sehingga disebut mampu menggerakkan ekonomi desa.
“MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak serta UMKM. Program ini mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Jumat (15/8/2025).
Dampak Ekonomi dan Ketahanan Pangan pada Program MBG
Selain aspek gizi dan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diklaim memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional.
Dengan beroperasinya 5.800 dapur MBG di 38 provinsi, permintaan bahan pangan pokok melonjak signifikan.
Kebutuhan ini mendorong aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, sehingga para petani, nelayan, dan peternak mendapatkan pasar yang lebih terjamin.
Presiden Prabowo menegaskan, program ini melibatkan sekitar 1 juta pelaku usaha pangan di desa-desa, mulai dari koperasi hingga UMKM, sehingga roda ekonomi di tingkat lokal ikut bergerak.
Pemerintah juga mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Salah satunya dengan membuka 2 juta hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, serta melakukan intensifikasi pertanian.
Proses distribusi pupuk pun dipangkas birokrasinya, sehingga penyaluran pupuk langsung dari pabrik ke petani dapat dilakukan lebih cepat.
Hasilnya, Indonesia mencatat surplus beras sebesar 4 juta ton pada pertengahan 2025, angka tertinggi dalam sejarah.
Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung ke pasar internasional.
Pemerintah menilai capaian ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan, sekaligus bukti bahwa MBG tidak hanya berdampak pada gizi masyarakat tetapi juga memperkuat posisi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa jika jumlah dapur MBG ditingkatkan dari 5.800 menjadi 30 ribu unit, maka program ini dapat menyerap hingga 6 juta tenaga kerja baru.
Perhitungannya, setiap dapur MBG rata-rata membutuhkan 50 pekerja untuk mengelola proses produksi dan distribusi makanan.
Jika dikalikan empat dengan melibatkan sektor hulu (supplier, koperasi, hingga petani), maka total potensi tenaga kerja baru bisa mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia.
Peran UMKM dalam Rantai Pasok Program MBG
Salah satu aspek penting dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagaimana ia mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
Dari sisi pasokan, MBG membutuhkan beragam produk: Mulai dari beras, sayur mayur, daging, telur, ikan, hingga bahan tambahan pangan.
Kondisi ini membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk menjadi pemasok utama kebutuhan dapur MBG di berbagai provinsi.
Menurut laporan pemerintah, setidaknya 1 juta pelaku usaha lokal ikut terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari petani kecil, nelayan tradisional, peternak rakyat, koperasi desa, hingga produsen makanan olahan UMKM.
Partisipasi ini bukan hanya membantu memperluas pasar UMKM, tetapi juga meningkatkan pendapatan rumah tangga di desa-desa.
Dari sisi ekonomi, keterlibatan UMKM memperkuat efek berganda (multiplier effect).
Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah untuk kebutuhan MBG mengalir ke rantai pasok lokal, menciptakan perputaran ekonomi yang lebih sehat di tingkat akar rumput.
Bagi UMKM, ini adalah kesempatan untuk naik kelas karena mereka terdorong memenuhi standar kualitas, volume produksi, dan keamanan pangan.
Namun, ada tantangan besar yang menyertai peluang ini. Tidak semua UMKM siap memenuhi skala kebutuhan MBG yang masif.
Keterbatasan modal, logistik, dan sertifikasi produk menjadi hambatan yang perlu diatasi.
Tantangan Program MBG dalam Rantai Ekonomi
Meski pemerintah menyampaikan capaian optimistis, sejumlah pengamat menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan serius dalam eksekusi maupun dampak ekonominya.
1. Realisasi Anggaran yang Rendah
Hingga Juni 2025, Kementerian Keuangan melaporkan serapan anggaran MBG baru mencapai Rp4,4 triliun atau sekitar 2,6% dari total pagu Rp171 triliun.
Rendahnya penyerapan anggaran menimbulkan pertanyaan terkait kapasitas birokrasi dalam mengelola program sebesar ini.
2. Pelaksanaan Daerah Masih Lemah
Di beberapa daerah, implementasi MBG berjalan lambat.
Misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), realisasi program baru sekitar 9%, dengan hanya 50 dari 585 dapur SPPG yang aktif.
Hal ini menunjukkan kesenjangan eksekusi antarwilayah dan belum meratanya distribusi layanan.
3. Kualitas Lapangan Kerja
Klaim terciptanya 290 ribu lapangan kerja juga menuai kritik.
Sebagian besar pekerjaan yang terbuka bersifat sementara di dapur umum, sehingga keberlanjutan jangka panjangnya masih diragukan apabila anggaran negara tidak mampu menopang MBG secara konsisten.
4. Risiko Efisiensi dan Pemborosan
Beberapa laporan lapangan menyebutkan makanan MBG sering tidak sesuai selera anak-anak sehingga banyak yang terbuang.
Hal ini menimbulkan potensi pemborosan anggaran dan mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan gizi anak.
5. Beban APBN
Dengan kebutuhan dana ratusan triliun rupiah per tahun, MBG dikhawatirkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jika tidak dikelola dengan efisien, program ini bisa mengorbankan alokasi anggaran untuk sektor lain seperti kesehatan umum atau infrastruktur.
6. Isu Kesehatan dan Keamanan Pangan
Selain itu, terdapat laporan kasus keracunan makanan di beberapa lokasi dapur MBG.
Musibah ini menimbulkan kritik terkait lemahnya pengawasan kualitas dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan skala besar.
Dengan tantangan-tantangan tersebut, jelas bahwa MBG memiliki potensi besar.
Tapi, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada perbaikan tata kelola, efisiensi anggaran, serta pengawasan kualitas di lapangan.
Pemerintah berargumen bahwa program ini butuh waktu adaptasi.
BGN menyatakan kritik publik penting untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan dan memastikan kualitas layanan.
Kesimpulan
Program MBG membawa dampak nyata, baik dalam peningkatan gizi anak, penciptaan lapangan kerja, maupun penggerak ekonomi desa.
Namun, tantangan besar juga membayangi, mulai dari rendahnya serapan anggaran, risiko efisiensi, hingga keberlanjutan lapangan kerja yang tercipta.
Ke depan, keberhasilan MBG akan ditentukan bukan hanya oleh seberapa banyak lapangan kerja yang dibuka.
Tetapi juga kualitas implementasi, transparansi anggaran, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang.
