Category: Legalitas

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

nib berbasis risiko resiko

Apa Itu NIB Berbasis Risiko dan Bedanya dengan NIB Biasa? Berikut Penjelasan Lengkapnya

1. Pengertian NIB Berbasis Risiko Bagi pelaku usaha, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan suatu keharusan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.  NIB ini berfungsi sebagai identitas tunggal bagi sebuah perusahaan atau badan usaha. Layaknya KTP sebagai identitas bagi individu/orang. Namun, seiring perkembangan zaman dan regulasi yang semakin ketat, pemerintah telah mengenalkan konsep NIB berbasis risiko.  NIB ini dibuat sebagai upaya untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul dari aktivitas usaha tertentu, terutama yang berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup.  Dengan betiu , penerapan NIB berbasis risiko diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. 1.1. Definisi NIB Berbasis Risiko Dikutip dari AdminKita, NIB Berbasis Risiko merupakan sistem izin usaha yang mempertimbangkan risiko kegiatan bisnis berdasarkan potensi bahaya, cedera, dan kerugian yang mungkin terjadi.  Sistem ini mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risikonya menjadi:  – Risiko Rendah (potensi bahaya, cedera, dan kerugian minimal) – Risiko Menengah (potensi bahaya, cedera, dan kerugian lebih besar) – Risiko Tinggi (potensi bahaya, cedera, dan kerugian besar). 1.2. Tujuan Pembentukan NIB Berbasis Risiko Pembentukan Sistem NIB Berbasis Risiko bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dengan membagi risiko, sehingga mempercepat proses perizinan. Sistem ini juga dirancang untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya dan kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis. Selain itu, juga untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha terhadap peraturan dengan sistem yang lebih transparan dan mudah dipahami. 2. Perbedaan NIB Berbasis Risiko dengan NIB Biasa Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan bedah bedanya NIB berbasis Risiko dengan yang biasa: 2.1. Konsep Dasar NIB Biasa NIB biasa merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melalui sistem OSS (Online Single Submission).  NIB ini berlaku sebagai bukti legalitas usaha dan digunakan untuk mengurus berbagai perizinan usaha lainnya. Beberapa kriteria dari NIB biasa antara lain: – Diterbitkan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko usaha. – Dipakai untuk semua jenis usaha, baik risiko rendah, menengah, maupun tinggi – Proses perizinan usaha mungkin lebih lama dan rumit, karena perlu mengurus izin usaha lainnya secara terpisah. Contohnya bisnis kontraktor yang membutuhkan izin tambahan seperti Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) 2.2. Konsep Dasar NIB Berbasis Risiko Sementara pengurusan NIB Berbasis Risiko disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Beberapa kriteria dari NIB Berbasis Risiko antara lain: – Diterbitkan berdasarkan tingkat risiko usaha, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. – Usaha dengan risiko rendah mendapatkan NIB yang berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). – Usaha dengan risiko menengah dan tinggi perlu mengurus izin usaha lainnya sesuai dengan klasifikasi risiko usahanya. – Proses perizinan usaha lebih mudah dan cepat, karena NIB sudah terintegrasi dengan berbagai perizinan lainnya. 2.3. Manfaat NIB Berbasis Risiko Berikut ini merupakan beberapa manfaat NIB Berbasis Risiko bagi bisnis dibandingkan NIB Biasa: Penilaian risiko yang lebih baik dengan NIB berbasis risiko membantu pemerintah untuk memahami risiko yang terkait dengan bisnis dengan lebih baik.  Dengan cara ini, mereka dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko seperti keamanan, keselamatan, dan lingkungan dengan lebih detail. Pemerintah dapat menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko dengan lebih tepat sasaran, sehingga dapat mencegah atau mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis. Perlindungan masyarakat dan lingkungan juga menjadi lebih baik dengan NIB berbasis risiko.  Dengan mengontrol risiko secara ketat, potensi bahaya atau dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan dapat diminimalisir. Adanya regulasi yang lebih ketat harus dipatuhi dengan sekesama, terutama dalam sektor-sektor seperti industri berat atau pertambangan  NIB berbasis risiko membantu pelaku bisnis untuk memahami dan mematuhi regulasi-regulasi tersebut dengan lebih baik. 3. Implementasi NIB Berbasis Risiko di Indonesia Tujuan Pemerintah Indonesia meluncurkan sistem NIB Berbasis Risiko yaitu sebagai terobosan untuk mempermudah proses perizinan berusaha.  Sistem ini berguna untuk mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risikonya. Dengan begitu, persyaratan dan proses perizinannya pun berbeda-beda.  Berikut ini beberapa implementasi atau penerapan dari NIB Berbasis Risiko untuk bisnis: 3.1. Langkah-langkah Implementasi NIB Berbasis Risiko Sebelumnya, pemerintah menetapkan klasifikasi risiko usaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  Mengutip dari laman resmi Menpan. klasifikasi ini dibagi menjadi 4 kategori, antara lain: – Risiko Rendah: Usaha yang punya dampak minimal terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat.  Contohnya: warung makan, toko kelontong, dan jasa jahit. – Risiko Menengah Rendah: Usaha yang punya dampak potensial terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat.  Contohnya: bengkel motor, salon kecantikan, dan usaha konveksi. – Risiko Menengah Tinggi: Usaha yang punya dampak signifikan terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat.  Contohnya: pabrik tekstil, rumah sakit, dan pom bensin. – Risiko Tinggi: Usaha yang punya dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat.  Contohnya: industri kimia, pertambangan, dan penerbangan. 3.2. Tantangan dalam Implementasi NIB Berbasis Risiko Meskipun sistem NIB Berbasis Risiko punya banyak manfaat,tapi ada beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti: 1. Sosialisasi dan Edukasi Masih banyak pelaku usaha yang belum tahu tentang sistem NIB Berbasis Risiko dan cara menggunakannya. Makanya, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha secara luas. 2. Integrasi Sistem Integrasi sistem OSS dengan sistem milik kementerian/lembaga terkait masih perlu dioptimalkan untuk memperlancar proses perizinan. 3. Kapasitas SDM Perlu adanya peningkatan kemampuan SDM di berbagai tingkatan, mulai dari pusat pemerintahan sampai di daerah. Tujuannya, untuk memastikan bahwa sistem NIB Berbasis Risiko dapat diterapkan dengan baik dan efisien. 4. Kesiapan Infrastruktur Dibutuhkan infrastruktur teknologi yang cukup baik, seperti internet dan komputer, untuk menjamin agar sistem NIB Berbasis Risiko dapat berjalan dengan lancar. 4. Studi Kasus NIB Berbasis Risiko 4.1. Contoh Perusahaan yang Menggunakan NIB Berbasis Risiko NIB berbasis risiko telah digunakan oleh banyak perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari pengolahan, produksi, dan jasa.  Contoh perusahaan yang menggunakan NIB berbasis risiko antara lain: 1. Perusahaan Pengolahan Makanan Perusahaan ini menggunakan NIB berbasis risiko untuk mendapatkan izin untuk memproduksi dan menjual makanan.  2. Perusahaan Produksi Tekstil Perusahaan tekstil lainnya menggunakan NIB berbasis risiko untuk mendapatkan izin untuk memproduksi dan menjual produk tekstil.  3. Perusahaan Jasa Pengangkutan Perusahaan jasa pengangkutan lainnya menggunakan NIB berbasis risiko untuk mendapatkan izin untuk melakukan jasa pengangkutan.  4.2. Keberhasilan Implementasi NIB Berbasis Risiko Beberapa keuntungan dari menerapkan NIB berbasis risiko seperti: Legalitas Terjamin: Memiliki NIB berbasis risiko memberikan pengakuan resmi dari pemerintah, yang

SELENGKAPNYA
perbedaan pkwt dan pkwtt

Penjelasan Lengkap Perbedaan PKWT dan PKWTT Update 2024

PKWTT adalah singkatan dari “Pekerja Waktu Tertentu”. Istilah ini umumnya digunakan di Indonesia dan merujuk kepada pekerja atau karyawan yang bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kontrak, bukan sebagai karyawan tetap atau penuh waktu. Lebih baik pkwt atau pkwtt? Pemilihan antara PKWT (Pekerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) tergantung pada kebutuhan dan keadaan spesifik perusahaan serta pekerjaan yang dilakukan. Berikut perbedaan kedua jenis kontrak tersebut: Sehingga, dalam memilih antara PKWT atau PKWTT, perusahaan harus mempertimbangkan sifat pekerjaan, kebutuhan waktu, dan kestabilan pekerjaan yang diinginkan. Jika pekerjaan bersifat proyek atau musiman, mungkin lebih tepat untuk menggunakan PKWT. Namun, jika pekerjaan bersifat berkelanjutan dan membutuhkan fleksibilitas waktu, PKWTT mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Contoh PKWT: Berikut adalah contoh perjanjian PKWT (Pekerja Waktu Tertentu): PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU No. : [Nomor Perjanjian] Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Perusahaan: Nama Perusahaan: [Nama Perusahaan] Alamat: [Alamat Perusahaan] NPWP: [Nomor NPWP Perusahaan] Selanjutnya disebut “Perusahaan” 2. Pekerja: Nama: [Nama Pekerja] Alamat: [Alamat Pekerja] Nomor KTP: [Nomor KTP Pekerja] Selanjutnya disebut “Pekerja” Pasal 1 Perjanjian ini merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengikat kedua belah pihak. Pasal 2 Perjanjian ini memiliki masa berlaku mulai tanggal [Tanggal Mulai] hingga tanggal [Tanggal Berakhir]. Pasal 3 Pekerja akan bekerja di bawah pengawasan dan arahan langsung dari Perusahaan. Pasal 4 Pekerja akan menerima gaji sebesar [Jumlah Gaji] per bulan selama masa berlaku perjanjian ini. Pasal 5 Pekerja tidak diperbolehkan bekerja di luar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan tanpa izin tertulis sebelumnya. Pasal 6 Pekerja wajib menjaga kerahasiaan informasi dan rahasia dagang Perusahaan selama masa berlaku perjanjian dan setelahnya. Pasal 7 Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Demikianlah perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. [Tempat], [Tanggal] Perusahaan [Nama dan Tanda Tangan Penanggung Jawab Perusahaan] Pekerja [Nama dan Tanda Tangan Pekerja] Perlu diingat bahwa detil dari perjanjian PKWT dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kebijakan perusahaan serta peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat perusahaan beroperasi. Selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan sumber daya manusia dalam menyusun perjanjian kerja. Berikut ini adalah contoh perjanjian kerja waktu tidak tertentu: PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU No. : [Nomor Perjanjian] Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Perusahaan: Nama Perusahaan: [Nama Perusahaan] Alamat: [Alamat Perusahaan] NPWP: [Nomor NPWP Perusahaan] Selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan” 2. Pekerja: Nama: [Nama Pekerja] Alamat: [Alamat Pekerja] Nomor KTP: [Nomor KTP Pekerja] Selanjutnya disebut sebagai “Pekerja” Pasal 1 Perjanjian ini merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengikat kedua belah pihak. Pasal 2 Pekerja akan bekerja di bawah pengawasan dan arahan langsung dari Perusahaan. Pasal 3 Gaji pekerja akan ditentukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Pasal 4 Perjanjian ini tidak memiliki batas waktu tertentu dan akan berakhir apabila salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selama [periode pemberitahuan, misalnya 30 hari] sebelumnya. Pasal 5 Pekerja akan menjalani masa percobaan selama [periode percobaan, misalnya 3 bulan], selama periode ini, kinerja pekerja akan dievaluasi oleh Perusahaan. Pasal 6 Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan atau tanpa alasan tertentu selama periode kerja. Pasal 7 Pekerja diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan bisnis dan kegiatan Perusahaan. Pasal 8 Kedua belah pihak dapat merenegotiasi ketentuan-ketentuan perjanjian ini sesuai dengan kebutuhan dan perubahan keadaan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Demikianlah perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. [Tempat], [Tanggal] Perusahaan [Nama dan Tanda Tangan Penanggung Jawab Perusahaan] Pekerja [Nama dan Tanda Tangan Pekerja] Perlu diingat bahwa contoh di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan, serta peraturan yang berlaku di wilayah hukum tempat perusahaan beroperasi. Selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan sumber daya manusia dalam menyusun perjanjian kerja. Hak-hak pekerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut: Perlu diingat bahwa hak-hak pekerja yang diatur dalam PKWT dapat bervariasi tergantung pada ketentuan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau wilayah tempat perusahaan beroperasi. Jadi, sangat penting bagi pekerja untuk memahami hak-hak mereka sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku. Apakah pkwt sama dengan kontrak? PKWT (Pekerja Waktu Tertentu) adalah salah satu jenis kontrak kerja di mana pekerja disewa untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja. Jadi, bisa dikatakan bahwa PKWT merupakan salah satu bentuk kontrak kerja. Dalam konteks ini, kontrak kerja merujuk pada kesepakatan formal antara pekerja dan perusahaan yang mengatur persyaratan, kewajiban, dan hak-hak keduanya selama periode kerja tertentu. Kontrak kerja bisa berupa PKWT atau bentuk lainnya, seperti PKWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) atau kontrak kerja untuk pekerja tetap. Jadi, sementara PKWT adalah bentuk spesifik dari kontrak kerja di mana pekerja disewa dalam jangka waktu tertentu, kontrak kerja secara umum mencakup segala jenis perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan, termasuk PKWT. Kompensasi PKWT “Pekerja Waktu Tertentu” (PKWT) adalah suatu jenis perjanjian kerja di mana seorang pekerja disewa oleh sebuah perusahaan atau majikan untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja. “Kompensasi” dalam konteks PKWT mengacu pada penggantian yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Kompensasi dalam PKWT bisa mencakup berbagai elemen, seperti: Perjanjian PKWT biasanya mencantumkan rincian tentang kompensasi yang akan diberikan kepada pekerja, termasuk besaran gaji, tunjangan, insentif, dan fasilitas lainnya yang mungkin diberikan oleh perusahaan kepada pekerja selama masa kerja yang telah ditentukan.

SELENGKAPNYA
direktur dan komisaris

Perbedaan Inti Direktur dan Komisaris dalam Perusahaan

Memahami Peran Penting Komisaris dan Direksi dalam Struktur Organisasi Komisaris dan direktur tinggi merupakan dua elemen penting dalam struktur organisasi perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas (PT). Memahami peran dan perbedaan keduanya sangatlah penting untuk memastikan kelancaran operasional dan tata kelola perusahaan yang baik. Struktur Organisasi Komisaris dan Direksi: Perbedaan Utama: Perbedaan Lainnya: Presiden Komisaris Adalah: Jabatan komisaris yang memiliki peran lebih luas dibandingkan komisaris utama, biasanya dijabat oleh pendiri atau pemegang saham utama. Kesimpulan: Memahami perbedaan dan peran komisaris dan direktur tinggi sangatlah penting untuk memastikan kelancaran operasional dan tata kelola perusahaan yang baik. Struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik akan membantu perusahaan mencapai tujuannya.

SELENGKAPNYA
Perbedaan Antara Perusahaan Dagang dan Jasa

Ingin Mulai Bisnis? Kenali Dulu Perbedaan Antara Perusahaan Dagang dan Jasa!

Menjadipengaruh.com – Memulai bisnis memang bukan hal yang gampang. Nah, untuk para calon pengusaha di sini, salah satu hal penting yang perlu dipikirkan matang-matang adalah jenis usaha yang akan dijalankan. Di Indonesia, ada dua jenis perusahaan yang cukup populer, yakni perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kamu harus bisa memahami perbedaan antara keduanya agar dapat memilih jenis usaha yang benar-benar sesuai dengan passion, keahlian, serta modal yang dimiliki. Jadi, melalui artikel ini, kita akan mencoba menjelaskan perbedaan antara perusahaan dagang dan jasa secara lebih santai tapi tetap sopan. Dengan begitu, kamu bisa memulai bisnis dengan lebih mantap dan terarah. Siap untuk membahasnya lebih lanjut? Definisi Bisnis Pada dasarnya, bisnis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan.  Keuntungan tersebut diperoleh melalui proses memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.  Kegiatan bisnis ini dapat dijalankan dalam berbagai skala, mulai dari usaha kecil menengah (UKM) hingga perusahaan besar multinasional.  Selain menghasilkan keuntungan, bisnis juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran Penting Bisnis dalam Perekonomian Bisnis punya peran yang cukup penting dalam ekonomi suatu negara dengan berkontribusi pada pendapatan pemerintah melalui pembayaran pajak.  Mereka juga berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan barang dan layanan yang meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, bisnis juga mendorong inovasi dan perkembangan teknologi dengan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja mereka. — Usaha Dagang (UD) Perlu Surat Izin? Berikut Penjelasan Lengkapnya Perusahaan Dagang Setelah memahami sedikit tentang definisi bisnis, kita akan lanjut ke pembahasan perusahaan dagang. Apa maksudnya? Definisi Perusahaan Dagang Perusahaan dagang merupakan entitas bisnis yang terutama terlibat dalam kegiatan jual-beli barang atau produk yang diproduksi oleh pihak lain.  Mereka memperoleh barang dari produsen atau distributor, kemudian menjualnya kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan profit. Karakteristik Perusahaan Dagang Beberapa ciri khusus dari perusahaan dagang antara lain: – Membeli produk dari pihak lain – Menjual produk tanpa mengubah bentuk – Keuntungan diperoleh dari selisih harga – Memiliki persediaan barang – Menggunakan akun-akun khusus dalam akuntansi Contoh Perusahaan Dagang Berikut beberapa contoh perusahaan dagang: – Toko kelontong: Menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, dan bahan bakar. – Supermarket: Menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dalam skala yang lebih besar daripada toko kelontong. – Hypermarket: Menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dan barang elektronik dalam skala yang besar. – Pedagang grosir: Menjual produk dalam jumlah besar kepada pengecer. – Distributor: Menjual produk dari produsen kepada pengecer. — Mengapa Perdagangan Besar Farmasi harus menggunakan PT Reguler? Perusahaan Jasa Perusahaan dalam bisnis gak cuma berdagang produk atau barang saja seperti perusahaan dagang. Ada juga yang namanya perusahaan jasa. Apa itu? Definisi Perusahaan Jasa Sesuai namanya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang fokus pada aktivitas menyediakan layanan atau jasa kepada konsumen.  Berbeda dengan perusahaan dagang yang menjual produk fisik, perusahaan jasa menawarkan produk tidak berwujud yang dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Karakteristik Perusahaan Jasa Ciri-ciri khusus dari perusahaan jasa meliputi: – Menyediakan layanan atau jasa – Konsumen terlibat langsung dalam jasanya – Jasa tidak bisa dilihat, diraba, atau disimpan – Kualitas jasa bisa tergantung dari penyedia dan konsumennya – Jasa tidak dapat disimpan dan akan hilang setelah digunakan. Contoh Perusahaan Jasa – Perusahaan transportasi: Menyediakan layanan transportasi orang dan barang, seperti taksi, ojek online, dan perusahaan penerbangan. – Perusahaan telekomunikasi: Menyediakan layanan komunikasi, seperti telepon, internet, dan televisi kabel. – Perusahaan keuangan: Menyediakan layanan keuangan, seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. – Perusahaan kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan dokter. – Perusahaan pendidikan: Menyediakan layanan pendidikan, seperti sekolah, universitas, dan lembaga kursus. — Ingin Memulai Bisnis? Berikut Macam-macam PT untuk Legalitas Usaha Anda Perbedaan Antara Perusahaan Dagang dan Jasa Untuk lebih lengkapnya dari berbagai sisi, berikut perbedaan mendasar dari perusahaan dagang dengan jasa dikutip dari laman Bamal: Aspek Legal Perusahaan dagang biasanya tunduk pada regulasi perdagangan barang, seperti izin impor dan ekspor serta peraturan perpajakan terkait barang. Sementara, perusahaan jasa diatur oleh regulasi yang berkaitan dengan jenis layanan yang mereka tawarkan, seperti lisensi profesional dan perlindungan konsumen sesuai sektor layanan yang mereka operasikan. Produk atau Layanan yang Ditawarkan Perusahaan dagang menjual barang fisik atau produk materi, seperti pakaian, elektronik, dan makanan. Kalau, perusahaan jasa menyediakan layanan tidak berwujud atau intangible, seperti konsultasi, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Metode Penjualan Perusahaan dagang umumnya menggunakan berbagai saluran penjualan seperti retailer, e-commerce, dan distributor. Untuk perusahaan jasa biasanya menjual layanan mereka secara langsung atau melalui model kontrak jangka panjang, langganan, atau perjanjian proyek. Pelanggan dan Target Pasar Konsumen dari perusahaan dagang adalah individu atau organisasi yang membeli barang untuk digunakan atau dijual kembali. Sementara pelanggan perusahaan jasa merupakan individu atau organisasi yang membutuhkan layanan, seperti konsultasi hukum, perawatan medis, atau layanan kebersihan. Keuntungan dan Kerugian Berbisnis di Bidang Dagang dan Jasa Tiap orang punya keputusannya sendiri, apakah mau berbisnis di bidang dagang atau jasa. Keduanya punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing saat dijalankan. Buat kamu yang bingung mau pilih bisnis dagang atau jasa nantinya, bisa lihat ulasan berikut dirangkum dari Kumparan: Keuntungan Berbisnis di Bidang Dagang Kerugian Berbisnis di Bidang Dagang Keuntungan Berbisnis di Bidang Jasa Kerugian Berbisnis di Bidang Jasa Penutup Rekomendasi untuk Memilih Jenis Bisnis yang Tepat Itulah tadi beberapa perbedaan definisi, kelebihan, dan kekurangan dari perusahaan dagang dan jasa. Sebelum pilih yang jenis perusahaan yang mana, coba sesuaikan dulu resiko-resiko apa saja yang bisa kamu terima. Ada orang yang mau menerima resiko dari bidang jasa sehingga mereka bisa mengantisipasinya saat menjalankan perusahaan jasa. Ada juga orang yang sanggup menerima resiko perusahaan dagang sehingga mereka bisa tahu apa saja perbaikan yang harus dilakukan. Langkah-Langkah untuk Memulai Bisnis Dunia bisnis itu penuh resiko. Kamu harus punya plan atau rencana yang jelas sebelum memulainya. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:

SELENGKAPNYA
Usaha Dagang (UD) Perlu Surat Izin

Usaha Dagang (UD) Perlu Surat Izin? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Menjadipengaruh.com – Punya legalitas usaha yang jelas merupakan langkah penting bagi para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan bisnis. Salah satu jenis legalitas yang sering dipilih selain PT dan CV, yaitu Usaha Dagang (UD). Namun, banyak pengusaha yang bingung apakah sebuah UD memerlukan surat izin atau tidak.  Dalam artikel ini, kita akan kupas semua kebutuhan surat izin untuk Usaha Dagang (UD) beserta penjelasan lengkapnya. Definisi Usaha Dagang (UD) Usaha Dagang (UD) sendiri sering diartikan sebagai jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan jual beli barang atau jasa.  Melansir dari myindibiz, UD dapat dikategorikan sebagai perusahaan perorangan. Artinya, pemilik usaha bertanggung jawab penuh atas semua aspek bisnisnya. Ciri-ciri lain seputar UD yaitu: – Pemilik tunggal: UD didirikan dan dimiliki oleh satu orang. – Tanggung jawab penuh: Pemilik bertanggung jawab penuh atas seluruh risiko dan utang usaha. – Modal: Berasal dari pemilik pribadi. – Nama usaha: Nama usaha bisa pakai nama pribadi pemilik atau nama lain yang telah didaftarkan. – Izin usaha: UD tidak wajib berbadan hukum, tapi tetap perlu punya izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perbedaan Usaha Dagang (UD) dengan Bentuk Usaha Lainnya Perbedaan utama UD dengan bentuk usaha lain terletak pada badan hukum dan tanggung jawab pemiliknya dikutip dari BFI.  UD tidak wajib berbadan hukum, sehingga proses pendiriannya cenderung lebih mudah dan murah. Namun, pemilik UD menanggung penuh risiko dan utang usaha. Sementara badan usaha yang juga populer seperti PT, wajib berbadan hukum serta ada pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan. Selain itu, kalau mendirikan PT akan dapat Akta Pendirian sehingga lebih terkesan kredibel. Namun, proses pendiriannya lebih rumit dan butuh modal yang lebih besar dibandingkan UD. Regulasi Surat Izin Usaha Dagang (UD) Meskipun bukan badan hukum, UD tetap butuh beberapa regulasi untuk mendirikan dan menjalankannya.  Berikut beberapa peraturan yang mengatur UD di Indonesia: Peraturan Pemerintah Terkait Surat Izin Usaha Dagang (UD) 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perdagangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 4. Peraturan daerah setempat Alasan Pentingnya Memiliki Surat Izin Usaha Dagang (UD) Alasan utama pentingnya punya surat izin UD adalah sebagai identitas resmi bagi usaha tersebut.  Surat izin UD berfungsi sebagai bukti legalitas keberadaan usaha di mata hukum dan pemerintah.  Adanya surat izin membuat UD memiliki status hukum yang sah dan diakui secara resmi oleh otoritas terkait.  Dengan begitu, pelaku usaha akan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Proses Pengajuan Surat Izin Usaha Dagang (UD) Setelah memahami definisi dari UD dan kenapa harus mengurus surat izinnya, selanjutnya kita akan bahas proses pengurusannya. Buat kamu yang ingin mendirikan UD dari nol sampai jadi, bisa ikut langkah-langkah berikut: Persyaratan Administrasi Berkas-berkas yang perlu disiapkan antara lain: 1. Foto KTP 2. Foto NPWP 3. Melengkapi data NIB Selain itu, kamu juga bisa mengisi data-data untuk keperluan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), meliputi: – Alamat Usaha – Luas lahan usaha – Jumlah pekerja – Estimasi Biaya operasional selama 3 bulan – Estimasi Omset/kapasitas selama 1 tahun Prosedur Pengajuan 1. Untuk mulai mendaftar, kamu bisa kunjungi legal.menjadipengaruh.com 2. Kemudian cari Layanan Usaha Dagang (UD). 3. Klik tombol “Selengkapnya” 4. Kamu akan diarahkan ke WhatsApp untuk konsultasi gratis bersama Customer Service Sanksi bagi Usaha Dagang (UD) Tanpa Surat Izin Ada beberapa dampak negatif bagi UD yang tidak memiliki surat izin, antara lain: Dampak Hukum – UD tidak punya legalitas hukum dan tidak diakui sebagai badan usaha resmi. – Pemilik UD dapat dikenakan sanksi denda – UD tidak bisa membuka rekening bank atas nama usaha. – UD tidak bisa mengajukan kredit atau pinjaman ke bank. – Posisi UD akan lemah jika terlibat dengan masalah hukum. Sanksi Administratif 1. Teguran tertulis 2. Denda administratif 3. Penghentian sementara kegiatan usaha 4. Pencabutan izin usaha Keuntungan Memiliki Surat Izin Usaha Dagang (UD) Masih ragu buat urus surat izin UD? Berikut beberapa manfaat yang akan kamu rasakan: Legitimasi Usaha – Bukti legalitas usaha: UD diakui sebagai badan usaha resmi oleh pemerintah, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. – Perlindungan hukum: Terhindar dari risiko penipuan dan penyalahgunaan oleh pihak lain. – Akses ke berbagai layanan: Bisa akses ke berbagai layanan keuangan dan perizinan usaha yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Peluang Kerjasama dengan Pihak Lain Selain itu, UD dengan surat izin yang lengkap bisa lebih mudah menjalin kerjasama dengan mitra bisnis atau investor untuk meningkatkan penjualannya. Kesimpulan Itulah tadi pengertian singkat surat izin UD dan cara pengurusannya secara lengkap. Masih bingung dan butuh konsultasi lebih lanjut? Bisa konsultasi gratis bersama para ahli dengan klik link DI SINI.

SELENGKAPNYA
pengertian imb

Semua Tentang IMB serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Pengertian IMB Siapa sih yang gak mau punya rumah impian? Semua orang pasti menginginkannya.  Namun, proses pembangunannya gak boleh luput dari aturan yang berlaku, ya!  Salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Di artikel ini, kita akan membahas seluk beluk dari IMB, mulai dari pengertian, manfaat, hingga langkah-langkah pengurusannya. Definisi IMB IMB merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai bukti legalitas sebuah bangunan.  Kalau gak punya IMB, bangunan yang didirikan dapat dianggap ilegal dan berpotensi mendapat sanksi bahkan penutupan dari pihak berwenang.  Oleh karena itu, kamu harus memahami tata cara pengurusannya kalau ingin membangun rumah atau bangunan lainnya. Manfaat IMB Sesuai penjelasan itu, jelas IMB berguna sebagai bukti legalitas sebuah bangunan. Biasanya, jenis bangunan yang membutuhkan IMB antara lain: 1. Bangunan Baru: Segala jenis bangunan baru, baik rumah tinggal, ruko, kantor, gudang, dan lain sebagainya 2. Renovasi Bangunan: Renovasi yang mengubah struktur bangunan, seperti penambahan lantai, perluasan ruangan, atau perubahan fasad 3. Perubahan Peruntukan Bangunan: Mengubah peruntukan bangunan, seperti dari rumah tinggal menjadi ruko 4. Pembangunan Bangunan di Kawasan Tertentu: Bangunan yang didirikan di kawasan terencana, kawasan lindung, atau kawasan cagar budaya memerlukan IMB dengan persyaratan khusus. Syarat Pengurusan IMB Setelah tahu definisi dan manfaat dari IMB, kita akan bahas beberapa syarat dan dokumen yang harus kamu siapkan untuk mengurusnya. Dokumen yang Diperlukan 1. Formulir Permohonan IMB: Bisa didapatkan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau diunduh online. 2. KTP dan KK: Fotokopi dan asli 3. Bukti Kepemilikan Tanah: Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Fotokopi dan asli. 4. SPPT PBB Terbaru: Fotokopi dan asli. 5. Gambar Rencana Bangunan: Disusun oleh arsitek atau ahli bangunan yang berpengalaman dan telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). 6. Surat pernyataan tidak sengketa tanah: Dibuat di atas materai dan ditandatangani oleh pemohon serta diketahui lurah/camat. 7. Surat persetujuan tetangga: Dibuat di atas materai dan ditandatangani oleh tetangga yang berbatasan langsung dengan bangunan. 8. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL): Diperoleh dari Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. 9. Rekomendasi Teknis Bangunan: Diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). 10. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan bangunan: Dibuat di atas materai dan ditandatangani oleh pemohon. 11. Dokumen lain yang mungkin diperlukan: Tergantung pada jenis dan lokasi bangunan, seperti AMDAL, izin lingkungan, dan lain sebagainya. Persyaratan Umum Ada beberapa persyaratan lain yang harus kamu penuhi untuk mendapatkan IMB dikutip dari JPI, antara lain: 1. Bangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan daerah setempat. 2. Bangunan tidak boleh melanggar garis sempadan bangunan (GSB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). 3. Bangunan harus memenuhi syarat teknis bangunan, seperti struktur, sanitasi, dan ventilasi. 4. Pemohon harus bebas dari tunggakan pajak dan retribusi daerah. Proses Mengurus IMB Setelah semua dokumen dan persyaratan kamu lengkapi, saatnya mulai mengurus IMB. Buat prosedur dan biayanya, bisa kamu simak berikut dirangkum dari laman Bappeda: Langkah-langkah Pengurusan IMB 1. Datanglah ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah kamu 2. Serahkan berkas persyaratan ke petugas 3.Setelah berkas  diverifikasi, kamu akan dapat Surat Pembayaran (SPT) IMB 4. Lakukan pembayaran biaya IMB di bank yang ditunjuk 5. Petugas dari DPMPTSP akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data yang kamu berikan sesuai dengan kondisi asli 6. Setelah verifikasi lapangan selesai, IMB kamu akan terbit Biaya yang Diperlukan Untuk biayanya bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi masing-masing pemohon, ya! Namun, secara umum kamu harus mengeluarkan biaya untuk keperluan berikut: Biaya Administratif Biaya IMB Berbeda-beda tergantung beberapa faktor seperti: Pelanggaran Terkait IMB Emang ngapain sih harus repot-repot urus IMB? Kenapa gak langsung aja, kalau mau bikin rumah atau gedung, ya tinggan bangun aja? Eits, gak bisa gitu, ya! IMB juga berfungsi untuk memastikan bangunan didirikan sesuai peruntukan lahan dan tata ruang kota serta meminimalisir potensi konflik dengan tetangga atau pihak lain. Ada beberapa sanksi yang akan menghampiri kalau kamu gak urus IMB dulu. Sanksi bagi yang Melanggar 1. Peringatan Tertulis: Pihak berwenang akan memberikan teguran tertulis kepada pelanggar. 2. Pembatasan Kegiatan Pembangunan: Segala aktivitas pembangunan dapat dihentikan sementara sampai pelanggaran diatasi. 3. Penghentian Pekerjaan: Pekerjaan pembangunan dapat dihentikan secara permanen. 4. Pembongkaran Bangunan: Kalau masih belum urus IMB, maka pemerintah akan bongkar bangunannya. 5. Denda: Pelanggar dapat dikenakan denda yang jumlahnya bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran. Cara Penyelesaian Pelanggaran – Mengurus IMB – Membayar Denda – Menyesuaikan bangunan sesuai peraturan yang berlaku. – Pembongkaran bangunan

SELENGKAPNYA
perusahaan umum

Perusahaan Umum: Pengertian, Contoh, serta Kelebihan dan Kekurangannya

Pengertian Perusahaan Umum Perusahaan Umum (Perum) merupakan salah satu bentuk badan usaha milik negara (BUMN) yang punya peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia.  Berbeda dengan jenis BUMN lainnya, Perum punya fokus utamanya sendiri, yaitu pada pelayanan publik. Biasanya, pelayanan tersebut dikhususkan untuk berbagai sektor strategis, seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi melansir dari laman Stekom.  Dalam artikel ini, kita akan kulik lebih dalam tentang Perum, mulai dari definisi, contoh, hingga kelebihan dan kekurangannya. — Perbedaan Direktur dan Komisaris dalam Perusahaan, Penjelasan Lengkap Definisi Perusahaan Umum Seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, Perusahaan Umum adalah salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (UMUM). Tujuan utamanya? Tentu untuk melayani kepentingan umum. Beda dengan perusahaan persero yang fokusnya adalah untung dan terus untung. Karakteristik Perusahaan Umum Dikutip dari VirtualOfficeku, perusahaan umum punya beberapa ciri utama seperti: – Modal: Dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. – Tujuan: Melayani kepentingan umum sembari mencari keuntungan sebagai sampingan. – Bentuk usaha: Beragam, mulai dari penyediaan barang dan jasa publik, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan infrastruktur. – Status badan hukum: Punya otonomi sendiri dan diakui sebagai badan hukum publik. – Pengaturan: Diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. – Pimpinan: Dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab kepada menteri terkait. — Mudah! ini 5 Cara Cek Perusahaan Terdaftar di Kemenkumham Contoh Perusahaan Umum Perusahaan Umum di Indonesia Berikut merupakan beberapa contoh Perusahaan Umum di Indonesia: — Berikut 5 Kelebihan dan Kekurangan Firma yang Perlu Anda Ketahui Perusahaan Umum di Luar Negeri Sedikit contoh perusahaan umum terkenal yang berasal dari luar negeri antara lain: Kelebihan Perusahaan Umum Setelah tahu pengertian dan beberapa contoh dari perusahaan umum, mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Paling utama, Perum punya otonomi yang cukup besar dalam mengelola usahanya. Dengan begitu, perusahaan ini bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat. — Persewaan Virtual Office: Apakah Perlu Legalitas Badan Usaha Atau Tidak? Penyediaan Layanan Publik Kemudian, perum bisa menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Utamanya, di sektor-sektor strategis yang paling dibutuhkan seperti energi (listrik, air, dsb), transportasi, dan telekomunikasi. Kekurangan Perusahaan Umum Namun, tentu saja perusahaan umum punya beberapa kekurangan, antara lain: Keterbatasan Sumber Daya Perum sering kali punya keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia, sehingga bisa menghambat pengembangan usaha serta operasional. Kurangnya Inovasi dan Efisiensi Perum tidak dituntut lebih untuk mencari keuntungan. Akibatnya, mungkin dapat kurang terpacu untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. — Biaya Pendirian CV serta Syarat dan Prosedur Terbaru 2024

SELENGKAPNYA
Kelebihan dan Kekurangan Firma

Berikut 5 Kelebihan dan Kekurangan Firma yang Perlu Anda Ketahui

Menjadipengaruh.com – Memilih bentuk usaha yang tepat merupakan keputusan yang sangat penting bagi para pelaku bisnis.  Salah satu opsi yang banyak dipilih untuk mendirikan legalitas usaha bagi bisnis yaitu firma.  Namun, sebelum memutuskan mendirikan firma, kamu harus memahami seluk beluk dari firma mulai dari kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.  Oleh karena itu, dalam artikel kita akan membahas secara detail 5 kelebihan dan kekurangan firma yang perlu kamu ketahui: 1. Apa itu Firma? Firma merupakan sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama.  Setiap anggota firma punya tanggung jawab penuh dan tidak terbatas terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga.  Firma didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal bersama untuk mencapai tujuan yang sama juga. 2. Usaha yang Menggunakan Firma Firma sendiri banyak digunakan dalam berbagai jenis usaha, seperti: – Jasa profesional: Contohnya firma konsultan hukum, akuntan, dan arsitek – Perdagangan: Firma perdagangan umumnya bergerak di bidang jual beli barang, seperti impor dan ekspor. – Industri: Firma industri biasanya terlibat dalam proses produksi dan manufaktur suatu produk. – Konstruksi: Firma konstruksi mengerjakan proyek pembangunan, seperti gedung, jalan raya, dan jembatan. Selain jenis usaha tersebut, firma juga biasanya digunakan dalam berbagai bidang lain seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata. — Tips Memilih Nama Firma yang Profesional sesuai dengan Aturan Kelebihan Firma Setelah memahami definisi dan penggunaan dari firma di dunia bisnis, mari kita lihat kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya dikutip dari kbli.info: 1. Legalitas yang Jelas Firma diakui secara hukum dan memiliki hak dan kewajiban yang sah. 2. Kepemilikan yang Terpisah Kekayaan pribadi dan perusahaan bisa dipisahkan, sehingga melindungi aset pribadi andai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Sumber Daya yang Lebih Besar Dengan banyaknya anggota, firma punya akses ke sumber daya yang lebih besar, seperti modal, keahlian, dan jaringan untuk mengembangkan bisnis. 4. Kemampuan Mendapatkan Modal Lebih Mudah Firma sering dianggap lebih kredibel dibanding usaha perorangan, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman atau modal dari pihak luar. 5. Kontinuitas Usaha yang Lebih Baik Dengan adanya beberapa pemilik, keberlanjutan usaha jadi lebih terjamin jika salah satu pemilik meninggalkan atau keluar dari firma. — Mengenal apa Itu Firma Kekurangan Firma Selain sederet kelebihan tersebut, rupanya firma juga punya kekurangan dilansir dari Grid, seperti: 1. Biaya Pendirian yang Tinggi Pendirian firma membutuhkan biaya yang cukup besar, seperti biaya pendaftaran, biaya operasional awal, dan biaya lainnya. 2. Proses Pengambilan Keputusan yang Lambat Firma punya beberapa pemilik, sehingga proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih lambat karena harus mempertimbangkan berbagai pendapat dan kepentingan. 3. Risiko Kepailitan yang Lebih Tinggi Jika firma bangkrut, semua anggota bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang firma. 4. Pemisahan Kepentingan yang Mungkin Terjadi Perbedaan pendapat dan kepentingan antar anggota bisa terjadi sehingga berpotensi mengganggu operasional bisnis. 5. Keterbatasan Kreativitas dan Inovasi Banyaknya pemilik juga terkadang bisa membatasi kreativitas dan inovasi karena harus mempertimbangkan pandangan yang berbeda-beda. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai definisi, kelebihan, dan kekurangan firma. Kira-kira, apakah firma cocok untuk bisnis kamu? — Cara Membuat NIB PT Perorangan Secara Mandiri Jika ingin konsultasi lebih lanjut untuk legalitas bisnis lainnya, bisa KLIK DI SINI! FAQ:

SELENGKAPNYA
macam-macam pt

Ingin Memulai Bisnis? Berikut Macam-macam PT untuk Legalitas Usaha Anda

Menjadipengaruh.com – Memulai sebuah bisnis bukanlah hal yang mudah, loh! Selain butuh modal, ide, dan rencana bisnis yang matang,  Anda juga harus memikirkan legalitas usahanya. Tanpa legalitas yang jelas, bisnis Anda rentan mengalami berbagai masalah di kemudian hari.  Salah satu pilihan legalitas usaha yang bisa Anda pakai yaitu perseroan terbatas (PT).  PT sekarang sudah jadi pilihan yang populer karena memberikan berbagai keuntungan dan perlindungan hukum bagi pemiliknya.  Namun, tahukah Anda kalau PT juga masih terbagi-bagi lagi dalam berbagai jenis? Setiap kategorinya juga punya karakteristik dan keunggulannya masing-masing, ya! Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai macam jenis PT beserta kelebihan dan kekurangannya. Dengan begitu, Anda dapat memilih jenis PT yang paling sesuai untuk bisnis masing-masing. 1. Mengapa Penting Memiliki PT untuk Legalitas Usaha Bisnis tanpa legalitas usaha yang jelas, rentan terkena masalah hukum dan sulit untuk berkembang.  PT dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik dan pengurusnya seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa, kebangkrutan, dan sebagainya. Selain itu, PT juga memberikan beberapa keuntungan seperti proses perizinan usaha yang lebih mudah, memiliki akses permodalan dari bank atau lembaga keuangan lain, serta terlihat lebih kredibel dan profesional di mata calon investor/mitra. 2. Tujuan dari Pembentukan PT Pembentukan PT pada umumnya dilakukan dengan 2 tujuan utama.  Pertama, untuk ekspansi skala usaha dan mencapai profit yang lebih besar.  Sebagai badan hukum, PT memungkinkan akses modal yang lebih besar sehingga bisnis bisa berkembang pesat.  Kedua, memberikan perlindungan aset pribadi pemilik dari resiko bisnis. Dengan PT, Anda dapat memisahkan harta kekayaan pribadi dengan perusahaan. Jadi, seandainya perusahaan Anda mengalami kerugian, maka harta pribadi akan tetap aman. — Perbedaan PT Tertutup vs Terbuka: Pengertian, Jenis, dan Contohnya Macam-Macam PT untuk Legalitas Usaha Anda Seperti yang disebut sebelumnya, PT sendiri punya berbagai jenis sesuai tujuan dan keunggulannya masing-masing. Berikut di antaranya: PT (Perseroan Terbatas) Jenis PT ini merupakan badan usaha yang paling umum di Indonesia. PT memiliki beberapa ciri-ciri, seperti: PT Terbuka Perseroan Terbatas Terbuka atau PT Tbk adalah jenis PT yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek. Masyarakat bebas membeli dan memiliki saham serta ikut berkontribusi dalam pendanaan perusahaan tersebut. PT Tertutup Berbeda dengan PT Tbk, PT Tertutup tidak menjual sahamnya kepada publik.  Saham PT Tertutup hanya dimiliki oleh beberapa orang atau kelompok tertentu seperti para pendirinya yang dipimpin oleh direktur dan komisaris. PT Kosong Selanjutnya, ada PT Kosong. PT ini didirikan tanpa adanya kegiatan usaha atau aset.  Tujuannya yaitu untuk menjaga nama atau merek dagang tertentu atau menghindari biaya administrasi dan pajak. PT Domestik Sesuai namanya, PT Domestik adalah PT yang didirikan oleh orang Indonesia atau badan usaha Indonesia. PT PMA (Penanaman Modal Asing) Sementara, PT PMA adalah PT yang didirikan oleh investor asing atau badan usaha asing.  Pendirian PT PMA harus mendapatkan izin dulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). — 10 Jenis Layanan Law Firm yang Perlu Kamu Ketahui Modal Perseroan Terbatas Setelah mengetahui berbagai macam jenis PT, selanjutnya kita akan membahas dari mana saja modal dalam PT. Berikut daftarnya: 1. Modal Dasar Modal dasar adalah jumlah modal maksimum yang akan dikeluarkan oleh PT.  Jumlah ini dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT dan dapat diubah dengan cara yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. 2. Modal yang Ditempatkan Berikutnya yaitu modal ditempatkan. Maksudnya, jumlah modal yang telah diambil oleh para pemegang saham.  Jumlah ini harus sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Modal ditempatkan ini juga dapat diubah dengan cara yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. 3. Modal yang Disetorkan Terakhir, yaitu modal yang disetorkan. Ini adalah modal yang telah dibayarkan oleh para pemegang saham kepada PT.  Jumlah ini harus sekurang-kurangnya 10% dari modal ditempatkan. Kesimpulan 1. Pemilihan Jenis PT yang Tepat Untuk memilih jenis PT yang sesuai dengan bisnis, Anda harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kapasitas modal, skala usaha yang ingin dicapai, apakah mendatangkan investor atau tidak, serta perlakuan pajak dan perizinan usaha untuk setiap jenis PT.  Jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan anggaran biaya yang Anda punya karena setiap jenis PT memiliki syarat modal dasar yang berbeda. 2. Langkah-Langkah Penting Setelah Mendirikan PT Setelah PT terbentuk, ada beberapa langkah wajib yang harus Anda, ya! Antara lain melengkapi surat izin usaha, membuat akta notaris susunan pengurus, mendaftarkan NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT, membuka rekening korporasi, hingga laporan keuangan berkala.  Lengkapi juga  persyaratan dari instansi terkait agar PT bisa mulai berjalan secara sah.

SELENGKAPNYA
legalitas virtual office

Persewaan Virtual Office: Apakah Perlu Legalitas Badan Usaha Atau Tidak?

Menjadipengaruh.com – Seiring perkembangan teknologi dan gaya kerja yang semakin fleksibel, virtual office menjadi pilihan menarik bagi para pengusaha dan startup.  Layanan ini menawarkan solusi kantor profesional dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan kantor tradisional atau fisik. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah persewaan virtual office memerlukan legalitas badan usaha? Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kebutuhan legalitas untuk virtual office, tergantung pada beberapa faktor seperti jenis usaha, kebutuhan operasional, dan tujuan penggunaan virtual office. Definisi Virtual Office Virtual Office atau Kantor Virtual merupakan sebuah solusi perkantoran modern yang memungkinkan kamu untuk memiliki alamat bisnis profesional tanpa perlu menyewa ruang kantor fisik.  Dengan Virtual Office, kamu bisa kerja dari mana saja dengan fleksibilitas tinggi, tapi tetap memiliki alamat kantor yang kredibel dan profesional layaknya kantor fisik. Perkembangan Persewaan Virtual Office di Indonesia Berdasarkan informasi terkini dari Virtual Office di Indonesia, terlihat adanya pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, loh! Data dari Coworking Space Indonesia mencatat peningkatan jumlah penyedia Virtual Office dari 50 pada tahun 2015 menjadi lebih dari 200 pada tahun 2023.  Selain itu, riset dari Katadata mengungkapkan bahwa tingkat hunian Virtual Office mencapai 70% pada tahun 2023. Sementara survei yang dilakukan oleh Colliers International menunjukkan bahwa 60% perusahaan di Indonesia tengah mempertimbangkan memakai Virtual Office dalam waktu dekat.  Trend ini mencerminkan bahwa konsep Virtual Office makin digemari oleh kalangan bisnis di Indonesia. — Virtual Office Murah Jakarta Selatan Gedung Graha Mampang Legalitas Badan Usaha untuk Virtual Office Semakin banyaknya minat Virtual Office di kalangan pebisnis, muncul juga pertanyaan apakah harus punya legalitas badan usaha atau tidak. Biasanya, orang yang memiliki badan usaha seperti PT atau CV wajib melampirkan alamat kantor fisiknya dikutip dari LegalitasPerizinan. Lalu bagaimana dengan Virtual Office? Berikut penjelasannya: Perbedaan Antara Virtual Office dan Kantor Konvensional Berikut ini merupakan beberapa perbedaan antara virtual office dan kantor konvensional: Ruang Kerja  Biaya Fasilitas Keterampilan Karyawan Budaya Kerja — Keuntungan Virtual Office dan Tips Memilihnya Apakah Legalitas Badan Usaha Diperlukan untuk Virtual Office? Jawabannya adalah, YA! Sama halnya pendirian PT atau CV, Virtual Office juga memerlukan legalitas menurut SamudraOffice. Mengapa? 1. Surat Edaran BPTSP DKI Jakarta No. 6 Tahun 2016 Dalam aturan tersebut, Virtual Office legal dan sah secara hukum, namun baik penyedia maupun pengguna virtual office wajib memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). 2. Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta (Perda No. 1/2014), usaha tidak boleh didirikan di rumah tapi harus di zona usaha. Virtual Office dapat menjadi solusi untuk memenuhi persyaratan ini. 3. Izin Usaha Selain SKDU, perusahaan pengguna virtual office masih perlu punya izin usaha lain, seperti: Keuntungan Memiliki Legalitas Badan Usaha untuk Virtual Office Selain soal administratif, legalitas badan usaha untuk Virtual Office juga punya manfaat lain untuk bisnis kamu, yaitu: — 5 Bisnis yang Cocok Memakai Virtual Office dan Keuntungannya Alternatif Tanpa Legalitas Badan Usaha Penyewaan virtual office tanpa legalitas badan usaha umumnya bertujuan agar kamu bisa punya alamat bisnis fisik dan layanan administratif tanpa harus membentuk badan usaha secara resmi.  Beberapa penyedia layanan virtual office menawarkan berbagai paket mulai dari penggunaan alamat prestisius, penerimaan surat-menyurat, dan layanan telepon. Namun, penting untuk kamu ingat bahwa setiap daerah memiliki aturan dan regulasi yang berbeda terkait dengan penyewaan virtual office. Penyewaan Virtual Office Tanpa Legalitas Badan Usaha Kalau kamu masih ingin menyewa Virtual Office tanpa legalitas badan usaha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: Resiko dan Kendala Tanpa Legalitas Badan Usaha Tanpa adanya legalitas badan usaha, kamu harus siap-siap sama beragam resiko dan kendala yang ada. Nah, berikut beberapa di antaranya: Penutup Itulah tadi beberapa poin penting mengapa kamu harus punya legalitas badan usaha sebelum menyewa Virtual Office. Selain untuk mematuhi aturan dan administrasi yang ada, kamu bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Rekomendasi Mengenai Legalitas Badan Usaha untuk Persewaan Virtual Office Lalu, legalitas badan usaha apa yang tepat untuk menyewa Virtual Office? Berikut di antaranya: Perkiraan Biaya dan Prosedur Mendirikan Badan Usaha untuk Virtual Office Berapa sih biaya untuk sewa Virtual Office dan bagaimana prosedurnya?  Untuk biayanya berbeda-beda tergantung penyedia jasa, alamat lokasi, dan fasilitas yang kamu pilih. Di MenjadiPengaruh.com, daftar harganya sebagai berikut: – Paket SMALL Harga: Rp 2,7 Juta/Tahun Fasilitas: – Paket MEDIUM Harga: Rp 5,2 Juta/Tahun Fasilitas: Lokasi Kantor yang Bisa Kamu Miliki: – Jakarta Pusat Infiniti Office, Menara Cakrawala 12th Floor Unit 05A Jl. MH Thamrin Kav. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10340 – Jakarta Utara Infiniti Office, Arcade Business Center 6th Floor Unit 6-03 Jl. Pantai Indah Utara 2 PIK, Penjaringan, Jakarta Utara 14460 – Jakarta Timur Infiniti Office, MTH Square GF A4/A Jl. MT Haryono Kav. 10, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur 13330 – Jakarta Selatan Infiniti Office, Bellezza BSA 1st Floor Unit 106 Jl. Letjen Soepeno, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210 – Jakarta barat Infiniti Office, Permata Regency D/37 Jl. H. Kelik Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat 11630 KLIK DI SINI untuk konsultasi dulu secara gratis!

SELENGKAPNYA