• August 26, 2026

Category: Business Now

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

    KAI Siapkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Ini Tanggal Resminya!

    KAI Siapkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Ini Tanggal Peluncurannya!

    August 23, 2025

    Menjadi Pengaruh – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali meluncurkan inovasi baru untuk memperluas layanan transportasi publik, yaitu Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) khusus untuk Petani dan Pedagang. Layanan ini dibuat khusus untuk memudahkan para petani dan pedagang dalam membawa hasil bumi maupun barang dagangan mereka menuju pasar tujuan dengan cara yang lebih aman, cepat, dan efisien. Gagasan kereta khusus petani-pedagang sendiri sudah mulai dibahas sejak Mei 2024. Lalu diwujudkan melalui proses modifikasi sarana kereta api di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng hingga akhirnya siap diluncurkan. Desain Gerbong Kereta Petani dan Pedagang Dalam upaya mendukung aktivitas distribusi hasil panen dan perdagangan lokal, PT KAI melakukan modifikasi khusus pada gerbong kelas ekonomi dan bisnis.  Modifikasi ini benar-benar dirancang agar sesuai dengan kebutuhan petani dan pedagang yang sering membawa barang dalam jumlah banyak.  “Konsep desainnya mengedepankan kemudahan akses dan ruang angkut yang lebih luas. Tempat duduk dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan kereta, sehingga ruang tengah lapang untuk menempatkan hasil pertanian atau barang dagangan, sekaligus memudahkan pergerakan di dalam kereta,” ungkap Anne, Vice President Public Relations KAI, Selasa (19/8/2025). Beberapa penyesuaian yang dilakukan antara lain: 1. Tata Letak Kursi yang Lebih Fungsional Kursi penumpang dipasang sejajar di sisi kiri dan kanan gerbong, bukan berhadapan seperti pada gerbong penumpang biasa.  Dengan desain ini, bagian tengah gerbong menjadi lebih luas sehingga bisa difungsikan untuk menaruh hasil panen seperti sayur-mayur, buah, beras, atau barang dagangan lainnya.  Alur pergerakan orang di dalam kereta pun lebih lancar, karena ruang tengah tidak terhalang oleh kursi. 2. Lebar Pintu Bordes Diperbesar Pintu di ujung gerbong (bordes) diperluas dari ukuran standar 800 mm menjadi 900 mm. Perubahan sederhana ini sangat berpengaruh saat proses bongkar muat barang.  Petani dan pedagang yang membawa karung beras, keranjang buah, atau barang dalam jumlah besar bisa lebih mudah mengangkatnya keluar-masuk tanpa khawatir tersangkut di pintu. 3. Kapasitas Penumpang Disesuaikan Demi memberikan ruang yang cukup untuk barang bawaan, jumlah kursi penumpang dikurangi dari 106 kursi menjadi 73 kursi.  Artinya, prioritas bukan hanya mengangkut manusia, tetapi juga memberi fleksibilitas agar hasil panen atau dagangan bisa ikut terangkut dengan aman.  Dengan konsep ini, penumpang tidak lagi harus berdesakan dengan barang bawaan mereka. 4. Interior yang Lebih Terbuka Sekat partisi di dalam gerbong dihilangkan, sehingga ruang terasa lebih lapang dan memudahkan akses antar bagian gerbong.  Meski begitu, fasilitas dasar tetap dipertahankan.  Satu toilet disediakan agar perjalanan tetap nyaman, dan rak bagasi tetap ada untuk barang-barang kecil seperti tas atau koper pribadi. Dengan serangkaian modifikasi tersebut, gerbong kereta ini tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga solusi logistik yang praktis untuk petani dan pedagang.  Mereka bisa menghemat biaya, mempercepat distribusi barang, dan tetap mendapatkan kenyamanan selama perjalanan. Tanggal Uji Coba Gerbong Kereta Khusus Petani dan Pedagang Sebelum benar-benar melayani masyarakat, kereta khusus petani dan pedagang ini tidak langsung beroperasi begitu saja.  Ada tahapan penting berupa uji coba yang dilakukan untuk memastikan kereta sudah aman, nyaman, dan sesuai dengan fungsinya. 1. Uji Coba Statis (14–15 Agustus 2025) Tahap ini dilakukan di Balai Yasa Surabaya Gubeng, yaitu pusat perawatan dan perbaikan kereta milik KAI.  Fokusnya adalah mengecek berbagai aspek teknis ketika kereta dalam keadaan diam. Beberapa hal yang diperiksa meliputi: – Kekuatan konstruksi gerbong setelah dimodifikasi. – Fungsi pintu yang diperlebar untuk bongkar muat barang. – Kelistrikan dan sistem penerangan. – Interior, termasuk tata letak kursi, ventilasi, serta keberadaan toilet dan rak bagasi. Dengan uji statis ini, teknisi bisa memastikan bahwa seluruh modifikasi sesuai standar keselamatan sebelum kereta benar-benar dijalankan di jalur rel. 2. Uji Coba Dinamis (15 Agustus 2025) Setelah dinyatakan aman secara statis, tahap berikutnya adalah uji coba dinamis.  Pada tahap ini, kereta dijalankan langsung dengan rute Surabaya Gubeng–Lamongan (PP).  Tujuannya untuk melihat performa kereta di lapangan, termasuk: – Stabilitas dan kenyamanan saat melaju. – Fungsi sistem pengereman dan keamanan pintu saat perjalanan. – Kemudahan penumpang dalam naik turun sambil membawa hasil panen atau barang dagangan. – Hasil uji dinamis sangat krusial karena menjadi gambaran nyata bagaimana kereta akan digunakan nantinya oleh petani dan pedagang. 3. Tahap Pengujian Lanjutan Setelah melewati dua tahap awal, kereta ini masih harus melalui pengujian tambahan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Proses ini wajib dilakukan agar semua aspek keselamatan terpenuhi sesuai regulasi nasional, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan ini tanpa rasa khawatir. Dengan melalui proses uji coba yang bertahap dan menyeluruh ini, KAI memastikan bahwa gerbong khusus petani dan pedagang benar-benar layak jalan serta siap memberi manfaat nyata ketika nanti resmi diluncurkan. Manfaat Kereta Khusus Petani dan Pedagang Hadirnya kereta ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat nyata, antara lain: a. Memperkuat rantai pasok hasil pertanian dan perdagangan dengan transportasi massal yang efisien. Selama ini, distribusi hasil panen petani atau barang dagangan sering terkendala oleh keterbatasan sarana angkutan, terutama di jalur darat yang rawan macet.  Dengan adanya gerbong khusus ini, hasil pertanian bisa langsung dikirim dalam jumlah besar menggunakan kereta yang terjadwal.  Alurnya jadi lebih pasti, kualitas produk tetap terjaga karena perjalanan lebih cepat, dan rantai pasok dari produsen hingga konsumen jadi lebih lancar. b. Mengurangi biaya logistik karena angkutan barang dan penumpang bisa dilakukan bersamaan. Umumnya, petani atau pedagang harus menyewa truk untuk membawa barang sekaligus menempuh perjalanan sendiri. Itu artinya ada biaya ganda.  Dengan kereta ini, mereka bisa bepergian sambil membawa dagangannya dalam satu moda transportasi, sehingga lebih hemat biaya.  Selain itu, biaya operasional logistik skala besar juga bisa ditekan karena distribusi barang melalui jalur rel relatif lebih murah dibandingkan jalur darat. c. Meningkatkan peluang usaha petani dan pedagang berkat akses distribusi yang lebih cepat. Barang dagangan seperti sayur, buah, hingga hasil bumi lain sangat bergantung pada kecepatan distribusi.  Semakin cepat barang sampai ke pasar, semakin tinggi pula nilai jualnya karena kondisi tetap segar.  Dengan transportasi ini, pedagang bisa memperluas pasar mereka ke daerah lain yang sebelumnya sulit dijangkau. Hasilnya, peluang usaha semakin terbuka, margin keuntungan pun lebih besar. d. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui konektivitas antar wilayah yang lebih baik. Konektivitas antar wilayah adalah kunci pertumbuhan ekonomi.  Kereta khusus ini bisa menghubungkan sentra pertanian dengan pasar-pasar besar di kota, bahkan bisa menjadi jalur ekspor ke pelabuhan jika dikembangkan. 

    SELENGKAPNYA
    Let It Flow: Coffee Shop Pastry Jember Hasil Kolaborasi, Punya Karyawan Gen Z

    Let It Flow: Cafe Pastry Jember Hasil Kolaborasi, Punya Karyawan Gen Z

    August 21, 2025

    Di tengah maraknya coffee shop di berbagai kota, Let It Flow hadir sebagai salah satu brand kopi asal Jember yang berhasil menancapkan identitas uniknya.  Dibangun oleh Fariz Wardana bersama teman-temannya, Let It Flow tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbeda lewat kombinasi manual brew, es kopi susu, dan artisan pastry.  Artikel ini akan membahas gimana perjalanan Let It Flow dan strategi mereka dalam membangun kolaborasi bisnis, sekaligus cara manage karyawan Gen Z. Perjalanan Awal dari ‘Titik Balik’ ke ‘Let It Flow’ Cerita Let It Flow berawal pada tahun 2017 ketika Fariz Wardana bersama tiga rekannya mendirikan brand pertama bernama Titik Balik.  Usaha ini dimulai dari sebuah kedai sederhana di pinggiran Jember.  Saat itu, mereka membawa idealisme untuk mengenalkan manual brew di tengah budaya minum kopi yang lebih banyak didominasi tren kopi instan dan josua. Perjalanan awal tidak mudah. Keterbatasan tempat dan fasilitas membuat Titik Balik sulit berkembang dan kalah bersaing dengan kedai yang lebih besar serta populer di kawasan tersebut.  Meski begitu, pengalaman itu menjadi titik belajar penting.  Fariz tidak berhenti, ia aktif mengikuti berbagai event kopi, mulai dari pameran hingga kompetisi kecil, sekaligus memperluas relasi dengan komunitas di luar kota. Dari proses itu, Fariz menyadari perlunya langkah baru agar visinya bisa terus berjalan.  Ia kemudian memutuskan pindah lokasi dan merintis brand baru dengan semangat yang lebih terarah.  Dengan membawa visi “Make Manual Brew Great Again”, lahirlah Let It Flow sebagai kelanjutan perjalanan yang lebih matang. Sebuah usaha yang tidak hanya menjual kopi, tetapi juga berupaya memperkenalkan kembali manual brew pada masyarakat luas. Kenapa Membuka Coffee Shop Lagi dengan Let It Flow? Saat kopi semakin menjadi tren dengan banyaknya coffee shop di Jember, Fariz menyadari bahwa kompetisi tidak bisa dihindari.  Baginya, kehadiran kompetitor bukan ancaman, melainkan tantangan untuk terus mengasah konsistensi.  “Tujuan kita simpel, gimana produk yang kita maknai sebagai karya seni, itu bisa diterima oleh khalayak umum,” ujarnya pada Menjadi Pengaruh. Dari pemikiran itu lahirlah Let It Flow, sebuah usaha yang berangkat dari harapan Fariz sejak lama: Memiliki slow bar yang berfokus pada manual brew dan dipadukan dengan pilihan artisan cake.  Inspirasi ini ia dapatkan dari kota-kota besar yang sudah lebih dulu mengadopsi konsep slow bar, lalu mencoba membawanya ke Jember sebagai alternatif baru bagi penikmat kopi. Seiring berjalannya waktu, project kolaborasi antar brand juga mulai terjadi di Let It Flow. Unique Selling Point Let It Flow: Artisan Pastry x Es Kopi Susu Let It Flow menemukan keunikan melalui kolaborasi brand dengan menghadirkan artisan pastry yang dipadukan dengan es kopi susu.  Kombinasi ini kemudian menjadi USP (Unique Selling Point) mereka. Pemilihan es kopi susu bukan tanpa alasan.  Produk ini relatif mudah diterima pasar, dan bisa dikatakan sebagai “jantungnya coffee shop” karena mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas.  Dengan begitu, Let It Flow tetap bisa relevan dengan selera umum tanpa meninggalkan idealisme awal. Sementara itu, manual brew tetap dipertahankan sebagai segmen khusus.  Fariz melihatnya bukan sekadar minuman, tetapi bagian dari nilai seni yang ingin terus diperkenalkan.  Kehadiran manual brew menjadikan Let It Flow berbeda, karena tetap memberi ruang bagi penikmat kopi untuk merasakan pengalaman yang lebih mendalam. Kombinasi ini membuat Let It Flow punya ciri khas tersendiri di tengah ramainya persaingan coffee shop, sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi pelanggan. Mengelola Tim Gen Z di Industri Coffee Shop ala Let It Flow Mayoritas tim yang bekerja di Let It Flow berasal dari generasi Z. Bagi Fariz, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri.  Generasi muda dikenal penuh energi, kreatif, dan cepat beradaptasi dengan tren, tetapi di sisi lain juga membutuhkan pendekatan manajemen yang berbeda dari pola konvensional. Alih-alih menerapkan ketegasan berlebihan, Fariz memilih pendekatan emosional dalam mengelola SDM.  Ia lebih banyak membuka ruang dialog personal dengan setiap anggota tim.  Dengan cara ini, ia bisa memahami akar masalah yang dihadapi karyawan, kemudian bersama-sama mencari solusi.  Pendekatan tersebut membuat komunikasi terasa lebih setara dan mendorong keterlibatan tim dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tentu saja, tantangan tetap ada.  Tidak semua anggota tim langsung menerima metode ini, sebagian masih terbiasa dengan pola instruksi yang lebih tegas.  Namun seiring waktu, komunikasi personal terbukti menjadi cara paling efektif untuk menjaga harmonisasi tim di Let It Flow.  Hasilnya, lingkungan kerja terasa lebih nyaman, kolaboratif, dan mendorong setiap individu untuk berkembang sesuai perannya. Management Bisnis dengan Teman di Let It Flow Membangun bisnis bersama teman adalah pengalaman yang sudah dijalani Fariz sejak awal.  Menurutnya, ada sisi positif karena partner bisa berbagi ide, solusi, serta tanggung jawab. Kehadiran rekan bisnis juga membuat perjalanan tidak terasa sendirian.  Namun, di balik peluang itu, risiko tetap ada. Terutama jika tidak ada kejelasan peran maupun kesepakatan sejak awal. Untuk meminimalkan potensi konflik, Fariz menekankan pentingnya memiliki MoU (Memorandum of Understanding) yang jelas.  Dokumen ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi pegangan bersama terkait pembagian tugas, pembagian hasil, hingga visi-misi yang disepakati sejak awal.  Dengan begitu, setiap pihak memiliki dasar yang sama dalam melangkah. Hal yang juga tak kalah penting adalah manajemen keuangan.  Karena Let It Flow dimiliki lebih dari satu orang, pembagian divisi keuangan dilakukan secara profesional.  Tips Bisnis bareng Teman ala Let It Flow Meskipun bisnis bersama teman, tentu kita gak boleh lengah. Karena banyak orang terlibat akan menimbulkan resiko yang gak kalah besar. Fariz telah membocorkan tips agar sukses bisnis bareng teman. Apa aja? Minimal berupa MoU yang mencakup modal, porsi kepemilikan, dan pembagian peran. Pastikan semua partner memahami arah jangka panjang bisnis, bukan hanya tujuan jangka pendek. Komunikasi terbuka penting, tapi jangan mencampur masalah personal ke dalam keputusan bisnis. Gunakan sistem pencatatan, aplikasi akuntansi, atau punya divisi sendiri untuk atur keuangan agar setiap pihak bisa memantau arus kas. Sediakan waktu untuk meninjau ulang perjanjian, strategi, dan kondisi bisnis agar semua pihak tetap berada di jalur yang sama. Dengan cara ini, membangun bisnis bersama teman bisa menjadi peluang yang sehat, produktif, dan minim konflik, seperti yang diupayakan Let It Flow, ya! Visi Let It Flow: Lebih dari Sekadar Coffee Shop Bagi Fariz, Let It Flow tidak hanya hadir sebagai tempat untuk menikmati kopi.  Sejak awal, ia memiliki visi agar brand ini bisa menjadi ruang yang lebih luas: Tempat bertemunya ide, karya,

    SELENGKAPNYA
    Presiden Prabowo: Program MBG Berhasil Ciptakan 290 Ribu Lapangan Kerja

    Presiden Prabowo: Program MBG Berhasil Ciptakan 290 Ribu Lapangan Kerja

    August 20, 2025

    Menjadi Pengaruh – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian program unggulannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengklaim MBG yang berjalan sejak Januari 2025 telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru. Capaian ini melalui pembangunan 5.800 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi gratis, tetapi juga melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, sehingga disebut mampu menggerakkan ekonomi desa. “MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak serta UMKM. Program ini mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Jumat (15/8/2025). Dampak Ekonomi dan Ketahanan Pangan pada Program MBG Selain aspek gizi dan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diklaim memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional.  Dengan beroperasinya 5.800 dapur MBG di 38 provinsi, permintaan bahan pangan pokok melonjak signifikan.  Kebutuhan ini mendorong aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, sehingga para petani, nelayan, dan peternak mendapatkan pasar yang lebih terjamin.  Presiden Prabowo menegaskan, program ini melibatkan sekitar 1 juta pelaku usaha pangan di desa-desa, mulai dari koperasi hingga UMKM, sehingga roda ekonomi di tingkat lokal ikut bergerak. Pemerintah juga mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.  Salah satunya dengan membuka 2 juta hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, serta melakukan intensifikasi pertanian.  Proses distribusi pupuk pun dipangkas birokrasinya, sehingga penyaluran pupuk langsung dari pabrik ke petani dapat dilakukan lebih cepat.  Hasilnya, Indonesia mencatat surplus beras sebesar 4 juta ton pada pertengahan 2025, angka tertinggi dalam sejarah.  Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung ke pasar internasional.  Pemerintah menilai capaian ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian pangan, sekaligus bukti bahwa MBG tidak hanya berdampak pada gizi masyarakat tetapi juga memperkuat posisi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa jika jumlah dapur MBG ditingkatkan dari 5.800 menjadi 30 ribu unit, maka program ini dapat menyerap hingga 6 juta tenaga kerja baru.  Perhitungannya, setiap dapur MBG rata-rata membutuhkan 50 pekerja untuk mengelola proses produksi dan distribusi makanan.  Jika dikalikan empat dengan melibatkan sektor hulu (supplier, koperasi, hingga petani), maka total potensi tenaga kerja baru bisa mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia. Peran UMKM dalam Rantai Pasok Program MBG Salah satu aspek penting dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagaimana ia mendorong keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Dari sisi pasokan, MBG membutuhkan beragam produk: Mulai dari beras, sayur mayur, daging, telur, ikan, hingga bahan tambahan pangan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk menjadi pemasok utama kebutuhan dapur MBG di berbagai provinsi. Menurut laporan pemerintah, setidaknya 1 juta pelaku usaha lokal ikut terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari petani kecil, nelayan tradisional, peternak rakyat, koperasi desa, hingga produsen makanan olahan UMKM. Partisipasi ini bukan hanya membantu memperluas pasar UMKM, tetapi juga meningkatkan pendapatan rumah tangga di desa-desa. Dari sisi ekonomi, keterlibatan UMKM memperkuat efek berganda (multiplier effect). Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah untuk kebutuhan MBG mengalir ke rantai pasok lokal, menciptakan perputaran ekonomi yang lebih sehat di tingkat akar rumput. Bagi UMKM, ini adalah kesempatan untuk naik kelas karena mereka terdorong memenuhi standar kualitas, volume produksi, dan keamanan pangan. Namun, ada tantangan besar yang menyertai peluang ini. Tidak semua UMKM siap memenuhi skala kebutuhan MBG yang masif. Keterbatasan modal, logistik, dan sertifikasi produk menjadi hambatan yang perlu diatasi. Tantangan Program MBG dalam Rantai Ekonomi Meski pemerintah menyampaikan capaian optimistis, sejumlah pengamat menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan serius dalam eksekusi maupun dampak ekonominya. 1. Realisasi Anggaran yang Rendah Hingga Juni 2025, Kementerian Keuangan melaporkan serapan anggaran MBG baru mencapai Rp4,4 triliun atau sekitar 2,6% dari total pagu Rp171 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran menimbulkan pertanyaan terkait kapasitas birokrasi dalam mengelola program sebesar ini. 2. Pelaksanaan Daerah Masih Lemah Di beberapa daerah, implementasi MBG berjalan lambat.  Misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), realisasi program baru sekitar 9%, dengan hanya 50 dari 585 dapur SPPG yang aktif.  Hal ini menunjukkan kesenjangan eksekusi antarwilayah dan belum meratanya distribusi layanan. 3. Kualitas Lapangan Kerja Klaim terciptanya 290 ribu lapangan kerja juga menuai kritik.  Sebagian besar pekerjaan yang terbuka bersifat sementara di dapur umum, sehingga keberlanjutan jangka panjangnya masih diragukan apabila anggaran negara tidak mampu menopang MBG secara konsisten. 4. Risiko Efisiensi dan Pemborosan Beberapa laporan lapangan menyebutkan makanan MBG sering tidak sesuai selera anak-anak sehingga banyak yang terbuang.  Hal ini menimbulkan potensi pemborosan anggaran dan mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan gizi anak. 5. Beban APBN Dengan kebutuhan dana ratusan triliun rupiah per tahun, MBG dikhawatirkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Jika tidak dikelola dengan efisien, program ini bisa mengorbankan alokasi anggaran untuk sektor lain seperti kesehatan umum atau infrastruktur. 6. Isu Kesehatan dan Keamanan Pangan Selain itu, terdapat laporan kasus keracunan makanan di beberapa lokasi dapur MBG.  Musibah ini menimbulkan kritik terkait lemahnya pengawasan kualitas dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan skala besar. Dengan tantangan-tantangan tersebut, jelas bahwa MBG memiliki potensi besar. Tapi, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada perbaikan tata kelola, efisiensi anggaran, serta pengawasan kualitas di lapangan. Pemerintah berargumen bahwa program ini butuh waktu adaptasi.  BGN menyatakan kritik publik penting untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan dan memastikan kualitas layanan. Kesimpulan Program MBG membawa dampak nyata, baik dalam peningkatan gizi anak, penciptaan lapangan kerja, maupun penggerak ekonomi desa.  Namun, tantangan besar juga membayangi, mulai dari rendahnya serapan anggaran, risiko efisiensi, hingga keberlanjutan lapangan kerja yang tercipta. Ke depan, keberhasilan MBG akan ditentukan bukan hanya oleh seberapa banyak lapangan kerja yang dibuka. Tetapi juga kualitas implementasi, transparansi anggaran, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang.

    SELENGKAPNYA

    Musik AI Jadi Pilihan Pebisnis: Solusi Bebas Royalti?

    August 16, 2025

    Menjadi Pengaruh – Tahun 2025, banyak pelaku usaha seperti mall, kafe, restoran, hingga karaoke mulai beralih menggunakan musik buatan kecerdasan buatan (AI). Alasannya sederhana, untuk menghindari kewajiban membayar royalti musik yang dianggap semakin membebani bisnis. Bahkan, ada juga yang mengganti musik dengan suara alam seperti kicauan burung atau gemericik air.  Fenomena ini muncul karena aturan royalti di Indonesia yang semakin ketat, termasuk untuk tempat usaha yang memutar musik di area publik. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dari 300 anggota yang disurvei, mayoritas memilih menghentikan musik berlisensi dan beralih ke alternatif bebas royalti. Mengapa Pelaku Usaha Beralih ke Musik AI? Ada beberapa alasan utama mengapa kafe, mall, dan restoran mulai meninggalkan musik ciptaan manusia dan beralih ke musik berbasis AI: Bagi sebagian pengusaha, biaya ini terasa berat, terutama di tengah kondisi ekonomi pasca-pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini membuat beban operasional semakin tinggi.  Pengusaha harus mencari cara lebih efisien untuk mengurangi biaya, termasuk dengan mengganti musik berlisensi ke musik bebas royalti atau musik AI. Ada ketakutan akan terkena sanksi hukum jika tidak membayar sesuai ketentuan. Musik AI dianggap sebagai solusi cepat karena biasanya tidak dikenakan kewajiban royalti seperti musik ciptaan manusia yang dilindungi hak cipta. Citra Family Karaoke di Ciamis merupakan salah satu contoh nyata.  Sejak awal, mereka sudah taat membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan KCI.  Namun, setelah pandemi, jumlah pengunjung menurun hingga 70% dibanding sebelum pandemi.  Kondisi ini membuat beban operasional mereka semakin berat, sehingga model bisnis hiburan seperti karaoke harus mencari alternatif, ya! Salah satunya dengan beralih ke musik AI yang dinilai lebih murah dan bebas dari kewajiban royalti. Benarkah Musik AI Solusi Bebas Royalti? Sekilas, musik generatif dari AI dianggap sebagai jalan keluar karena tidak terkait langsung dengan pencipta manusia.  Namun, menurut Sekjen PHRI, Maulana Yusran, langkah ini bukan solusi jangka panjang. Yusran menegaskan bahwa musik AI tetap berpotensi diatur dalam kategori karya yang wajib royalti di masa depan.  Artinya, meskipun saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkannya sebagai “jalan keluar”, regulasi bisa berubah sehingga penggunaan musik AI tidak sepenuhnya bebas biaya. Rekaman suara alam pun bisa terkena royalti jika diproduksi dan dilindungi hak cipta oleh perusahaan rekaman.  Misalnya, suara hujan, kicau burung, atau gemericik air yang direkam, diolah, lalu dipasarkan oleh sebuah label, otomatis menjadi karya yang memiliki perlindungan hukum. Lalu, pemilik usaha berisiko menghadapi masalah hukum jika hanya mencari celah aturan. Upaya menghindari kewajiban dengan menggunakan musik alternatif tanpa memahami status hak cipta bisa berujung pada sanksi hukum dan biaya tambahan yang justru lebih besar. Di Tengah Isu Royalti, Pebisnis Harus Apa? Menurut PHRI, ada dua opsi jelas yang bisa diambil oleh pemilik usaha dalam menghadapi aturan royalti musik: 1. Tetap memutar musik berlisensi dan membayar royalti sesuai ketentuan. Artinya, pemilik usaha perlu mengalokasikan biaya tambahan untuk memenuhi kewajiban hukum.  Meski terasa berat, langkah ini lebih aman secara legal dan bisa menjaga kenyamanan usaha dalam jangka panjang. 2. Berhenti memutar musik sama sekali, agar tidak ada potensi masalah hukum. Yusran menegaskan, jika memang tidak mampu membayar, lebih baik pemilik usaha memilih opsi ini.  Meski mungkin mengurangi suasana di kafe atau restoran, setidaknya bisnis tidak terbebani risiko denda atau tuntutan hukum yang justru bisa merugikan lebih besar. Kesimpulan Fenomena musik AI di kafe dan restoran muncul sebagai respons terhadap beban biaya royalti.  Namun, menurut PHRI dan LMKN, penggunaan musik AI maupun rekaman suara alam belum tentu benar-benar bebas royalti. Bagi pebisnis, solusi paling aman adalah patuh pada aturan yang berlaku atau memilih untuk tidak memutar musik sama sekali. Langkah preventif lebih baik daripada mencari celah yang bisa menimbulkan masalah hukum di masa depan, ya!

    SELENGKAPNYA
    Dampak UU Tapera Terhadap Ekonomi & Bisnis, Gen Z Gugat ke MK

    Dampak Negatif UU Tapera Terhadap Ekonomi, Gen Z Gugat ke MK

    August 13, 2025

    Menjadi Pengaruh – UU Tapera resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh dua kelompok buruh dan seorang pekerja muda generasi Z, Leonardo Olefins Hamonangan.  Belum genap setahun bekerja sebagai staf legal di sebuah perusahaan di Jakarta, Leonardo mengaku keberatan atas kewajiban potongan gaji 2,5%–3% untuk Tapera. Sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2016 yang akan berlaku penuh pada 2027. Dengan gaji yang pas-pasan dan baru memulai karir, ia menilai Tapera hanya akan menambah beban finansial tanpa jaminan pasti memperoleh rumah.  Gugatan ini pun memicu perdebatan nasional antara idealisme program perumahan rakyat dan realita ekonomi pekerja muda di tengah tingginya biaya hidup. Pokok Gugatan UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi Para penggugat menyoroti dua ketentuan utama dalam UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera.  Pertama, Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 yang mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri menjadi peserta Tapera.  Kedua, Pasal 72 ayat 1 huruf e dan f yang mengatur sanksi administratif hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha bagi pihak yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Leonardo Olefins Hamonangan menganggap potongan gaji 2,5% untuk Tapera terlalu memberatkan. Apalagi tanpa jaminan pasti akan memperoleh rumah.  Ia juga menyoroti inkonsistensi antara frasa “wajib” dan “dapat” di dalam pasal-pasal tersebut, yang dinilainya membingungkan dan berpotensi disalahartikan. Analisis Pakar dan Data Pendukung Pada Polemik UU Tapera Sejumlah pakar turut menyoroti polemik UU Tapera dari sudut pandang ekonomi dan kebijakan publik.  Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, menilai potongan iuran Tapera akan menambah beban pekerja di tengah stagnasi kenaikan upah dan inflasi yang masih tinggi.  Menurutnya, kewajiban ini juga kurang relevan mengingat 82% masyarakat Indonesia sudah memiliki rumah, sehingga manfaat Tapera secara langsung hanya dirasakan oleh sebagian kecil pekerja. Dari sisi properti, pengamat Anton Sitorus dan ahli tata kota serta permukiman ITB, Jehansyah Siregar, menegaskan bahwa penyediaan rumah layak adalah tanggung jawab negara. Bukannya masyarakat yang dipaksa untuk “gotong royong” melalui potongan gaji. Keduanya juga memaparkan bahwa hitungan iuran Tapera selama 20 tahun tidak akan cukup untuk membeli rumah layak di pasar. Sehingga skema ini pada praktiknya hanya realistis untuk penyediaan rumah subsidi dengan kualitas dan harga yang terbatas. Skema Tapera Menurut Pemerintah Dari sisi pemerintah, Komisioner BP Tapera menjelaskan bahwa program ini dirancang dengan konsep “penabung mulia” bagi peserta yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah.  Istilah ini merujuk pada pekerja yang tetap membayar iuran namun tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sehingga tidak berhak memperoleh rumah Tapera.  Sebagai gantinya, dana tabungan mereka beserta hasil pengembangannya akan dikembalikan saat masa kepesertaan berakhir. Untuk peserta yang memenuhi syarat, BP Tapera menawarkan skema pembiayaan rumah subsidi dengan uang muka hanya 1%, tenor hingga 30 tahun, dan bunga tetap sebesar 5%. Target utama adalah MBR, yakni individu dengan penghasilan maksimal Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah) yang belum memiliki rumah. Pemerintah mengaitkan program ini dengan upaya mengurangi backlog perumahan nasional.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, angka backlog turun dari 10,51 juta unit pada 2022 menjadi 9,9 juta unit pada 2023.  Meski menunjukkan tren penurunan, kebutuhan perumahan masih dianggap mendesak, dan Tapera diklaim sebagai salah satu instrumen pembiayaan jangka panjang untuk mempercepat pencapaiannya. UU Tapera Terhadap Perspektif Ekonomi dan Bisnis Dari perspektif ekonomi, kewajiban iuran Tapera berpotensi memberi tekanan signifikan terhadap pekerja.  Potongan tambahan 2,5%–3% akan semakin memperkecil daya beli mereka, yang sebelumnya sudah terbebani oleh potongan PPh, iuran BPJS Kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.  Berkurangnya pendapatan yang dapat dibelanjakan ini dikhawatirkan akan menurunkan konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya, akan menimbulkan efek domino negatif bagi sektor ritel, jasa, dan industri konsumsi lainnya. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), potongan iuran Tapera juga membawa risiko besar.  Dengan omzet yang relatif kecil dan margin keuntungan tipis, setiap pengurangan modal kerja dapat mempengaruhi kemampuan mereka mempertahankan usaha.  Ancaman sanksi administratif, mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha, semakin menambah ketidakpastian bisnis di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Secara makro, implementasi Tapera berpotensi memicu kontraksi daya beli yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.  Konsumsi domestik, yang selama ini menjadi motor utama perekonomian Indonesia, bisa melemah.  Selain itu, rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pemerintah yang tercoreng kasus-kasus besar. Seperti Jiwasraya, Asabri, dan Taspen, yang membuat banyak pihak skeptis terhadap efektivitas dan transparansi Tapera dalam jangka panjang. Kesimpulan UU Tapera menuai gugatan di Mahkamah Konstitusi dari dua kelompok buruh dan seorang pekerja muda generasi Z karena dinilai memberatkan dengan potongan gaji 2,5%–3% tanpa jaminan kepemilikan rumah.  Pelaku usaha kecil juga khawatir kewajiban ini akan menggerus modal kerja dan mengancam keberlangsungan bisnis.  Dari sisi ekonomi, kebijakan ini berpotensi menekan daya beli, mengurangi konsumsi domestik, dan memicu efek domino negatif pada sektor ritel dan UMKM. 

    SELENGKAPNYA
    Asal Usul Toco, Marketplace Baru Saingan Shopee dan Tokopedia

    Banyak Seller Pindah Jualan ke Toco, Marketplace Baru Bebas Biaya Admin

    August 9, 2025

    Menjadi Pengaruh – Dalam beberapa bulan terakhir, ribuan seller dari berbagai marketplace besar memilih hengkang dan memindahkan lapaknya ke Toco.id atau Toco. Sebuah marketplace baru yang diklaim bebas biaya admin.  Migrasi ini bukan tanpa alasan, ya! Banyak pelaku UMKM merasa kebijakan platform lama, seperti potongan komisi tinggi, ongkos kirim melejit, dan sistem retur yang merugikan, semakin memberatkan mereka.  Seberapa menguntungkannya sih jualan di Toco buat UMKM? Kita akan bahas di artikel ini. Asal Usul Toco, Marketplace Baru Saingan Shopee dan Tokopedia Toco adalah marketplace sekaligus platform iklan baris (classified ads) berbasis komunitas yang resmi diluncurkan di Indonesia pada Agustus 2024.  Kehadirannya langsung menarik perhatian karena menawarkan konsep berbeda dari pemain lama seperti Shopee dan Tokopedia. Terutama dalam hal kebijakan biaya untuk penjual. Pendiri Toco adalah Arnold Sebastian Egg, sosok yang sebelumnya dikenal sebagai otak di balik kesuksesan TokoBagus.com (dulu OLX Indonesia).  Pengalaman panjang Arnold membangun dan mengelola marketplace membuatnya peka terhadap kebutuhan dan keluhan para penjual di ekosistem e-commerce. Gagasan Toco mulai dirancang sejak awal 2023, ketika Arnold mengamati tren biaya admin dan potongan komisi di marketplace besar yang semakin tinggi.  Kondisi ini dianggap memberatkan penjual, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang margin keuntungannya terbatas.  Banyak penjual mengeluh karena harus menanggung beban biaya admin, ongkos kirim volumetrik, hingga kebijakan retur dan COD yang sering merugikan. Berangkat dari keresahan tersebut, Arnold mengusung visi membangun platform jual beli yang bebas biaya admin seumur hidup dan mudah diakses oleh siapa pun. Baik pemilik bisnis besar, UMKM, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pekerja lepas. Lonjakan Drastis Penjual di Platform Toco Fenomena perpindahan massal penjual ke Toco menjadi sorotan di dunia e-commerce Indonesia.  Dalam beberapa bulan terakhir, ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memilih meninggalkan marketplace besar dan membuka toko di Toco. Menurut Arnold Sebastian Egg, pertumbuhan ini terjadi sangat cepat dan sebagian besar secara organik.  Hanya dalam tiga minggu sejak awal Juni 2025, jumlah seller aktif melonjak dari ratusan menjadi 45 ribu.  Tidak berhenti di situ, pada akhir Juni, angka tersebut kembali meroket hingga lebih dari 150 ribu penjual aktif. Ledakan jumlah penjual ini diikuti dengan pertumbuhan jumlah produk yang luar biasa. Etalase Toco kini menampilkan lebih dari satu juta item dari berbagai kategori, mulai dari kebutuhan rumah tangga, produk fashion, mainan anak, alat tulis, hingga barang elektronik. Arnold menyebut bahwa kebijakan bebas biaya admin seumur hidup dan dukungan penuh terhadap penjual menjadi daya tarik utama. Apa Kelebihan Toco yang Bikin UMKM Migrasi dari Shopee dan Tokopedia? Platform e-commerce ini menghadirkan berbagai keunggulan yang jarang ditemukan, sehingga menarik perhatian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. 1. Tidak Ada Komisi Penjualan Berbeda dari marketplace besar yang memotong sebagian hasil penjualan, Toco tidak mengambil komisi sama sekali.  Pendapatan penjual utuh 100%, karena monetisasi Toco hanya berasal dari biaya flat Rp 2.000 per transaksi. Skema ini dinilai jauh lebih ringan dan transparan bagi UMKM yang margin labanya tipis. 2. Platform Berbasis Komunitas Toco dibangun dengan konsep marketplace berbasis komunitas, di mana penjual dan pembeli dapat berinteraksi lebih dekat tanpa terlalu bergantung pada algoritma yang menonjolkan toko tertentu.  Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih adil, di mana peluang dilihat pembeli tidak hanya dimiliki seller besar. 3. Dukungan Customer Service Manusiawi Salah satu keluhan terbesar seller di marketplace besar adalah pelayanan CS yang diotomatisasi dengan bot.  Toco menghadirkan Customer Service berbasis manusia yang siap membantu secara personal, memastikan setiap masalah diselesaikan tuntas. Mulai dari unggah produk, pengaturan toko, hingga penanganan keluhan pelanggan. 4. Fitur Iklan Baris & Kemudahan KYC Toco.id tidak hanya berfungsi sebagai marketplace produk fisik, tetapi juga sebagai platform iklan baris (classified ads).  Fitur ini memudahkan penjual untuk memasarkan barang-barang besar seperti properti, kendaraan, atau peralatan bisnis.  Proses verifikasi penjual (Know Your Customer) juga sangat cepat dan mudah, cukup dengan unggah KTP untuk mengaktifkan akun penjual. Cara Mulai Jualan di Toco Bergabung sebagai penjual di Toco sangat mudah, loh! Bahkan untuk pemula sekalipun. Berikut langkah-langkahnya: Kunjungi laman resmi Toco.id dan pilih opsi Daftar sebagai Penjual. Isi formulir pendaftaran dengan data diri dan informasi toko yang akurat. Lakukan verifikasi cepat hanya dengan mengunggah foto KTP. Proses ini penting untuk memastikan keamanan transaksi dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Unggah foto produk berkualitas tinggi dengan pencahayaan yang baik. Tambahkan deskripsi lengkap berisi spesifikasi, keunggulan, dan harga produk untuk membantu pembeli membuat keputusan. Gunakan fasilitas diskon atau gratis ongkir untuk menarik lebih banyak pembeli. Di Toco, penjual bebas mengatur promo sendiri tanpa potongan komisi. Balas chat atau pertanyaan pembeli dengan cepat. Pelayanan yang responsif akan meningkatkan reputasi toko dan peluang pembelian ulang. Kesimpulan Fenomena perpindahan besar-besaran seller ke Toco.id membuktikan bahwa pelaku UMKM di Indonesia semakin selektif memilih marketplace yang adil dan menguntungkan.  Dengan kebijakan bebas biaya admin seumur hidup, sampai konsep platform berbasis komunitas, Toco berhasil menjadi alternatif marketplace untuk UMKM.

    SELENGKAPNYA
    Bisnis Padel Dilirik Investor, Bisa Balik Modal dalam Setahun

    Bisnis Padel Dilirik Investor, Bisa Balik Modal dalam Setahun

    August 6, 2025

    Menjadi Pengaruh – Bukan sekadar tren olahraga, padel kini berkembang menjadi peluang bisnis potensial yang tak bisa dianggap remeh. Dengan gaya permainan yang seru dan inklusif, padel cepat membentuk komunitas loyal dan permintaan yang terus tumbuh.  Tidak heran jika bisnis lapangan padel disebut-sebut mampu menghasilkan omzet hingga Rp1 miliar per bulan, dengan estimasi balik modal dalam waktu 12–18 bulan saja. Bagaimana cara biar bisa ikut ambil bagian dalam peluang usaha ini? Simak ulasan lengkapnya berikut! Apa Itu Olahraga Padel? Sejarah Singkat Padel adalah olahraga yang menggabungkan unsur tenis dan squash, dimainkan secara berpasangan (dua lawan dua) di lapangan yang lebih kecil dan menggunakan raket tanpa senar.  Permainannya cepat, menyenangkan, dan tidak membutuhkan kekuatan fisik besar, sehingga cocok dimainkan lintas usia dan generasi. Olahraga ini pertama kali dikembangkan di Meksiko pada tahun 1969 oleh Enrique Corcuera, lalu populer di Spanyol dan Argentina, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia.  Saat ini, padel menjadi salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat secara global. Menurut data dari International Padel Federation (FIP), padel telah dimainkan di lebih dari 90 negara dan memiliki lebih dari 25 juta pemain secara global pada tahun 2024. Seiring waktu, olahraga ini juga mulai berkembang pesat di Eropa, Timur Tengah, hingga kawasan Asia Tenggara.  Indonesia pun menunjukkan tren positif terhadap padel, ditandai dengan bertambahnya komunitas, pembangunan lapangan di kota besar seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya, serta meningkatnya minat dari kalangan menengah ke atas. Tren Olahraga Padel di Indonesia Olahraga padel mulai merambah kawasan perkotaan Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, hingga Bali.  Di Jakarta, kawasan seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Barat menjadi titik awal berkembangnya tren ini. Komunitas padel tumbuh subur di kalangan kelas menengah atas dan ekspatriat.  Hal ini tak lepas dari karakter olahraga padel yang bersifat sosial, mudah dimainkan oleh berbagai usia, dan menjadi sarana gaya hidup urban. Tak hanya sekadar olahraga, padel juga menjadi media networking yang efektif, ya! Terutama bagi kalangan profesional dan pebisnis.  Animo masyarakat terhadap padel berkembang sangat pesat, dengan munculnya berbagai fasilitas baru, seperti The Padel Room Jakarta di kawasan Cipete yang dibangun dengan standar premium.  Dengan komunitas yang aktif, turnamen internal, hingga pelatihan terstruktur, padel perlahan membentuk ekosistem olahraga baru di Indonesia. Bukan hanya sehat, melainkan juga menguntungkan dari sisi bisnis. Potensi Cuan Bisnis Lapangan Padel Seiring tingginya minat terhadap padel, potensi cuan dari bisnis ini pun tak main-main. Harga sewa lapangan padel di kawasan perkotaan bisa mencapai Rp 550.000 hingga Rp 600.000 per jam.  Dengan jam operasional yang bisa mencapai 18 jam per hari, pendapatan harian tentu sangat menjanjikan, ya! Terutama jika tersedia lebih dari satu lapangan dalam satu lokasi. Dari sisi investasi, pembangunan lima lapangan padel dengan kualitas dan fasilitas standar profesional diperkirakan membutuhkan modal sekitar Rp 9 miliar.  Meski terkesan besar, angka tersebut bisa kembali dalam waktu 12 hingga 18 bulan, tergantung pada okupansi dan strategi pengelolaannya. Dengan kombinasi antara tren gaya hidup sehat, nilai hiburan, dan potensi komunitas yang aktif, bisnis lapangan padel semakin layak dilirik sebagai investasi masa kini. Kenapa Bisnis Lapangan Padel Layak Dicoba? Berikut beberapa alasan mengapa bisnis lapangan padel patut kamu pertimbangkan: Padel kini bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tapi telah menjadi bagian dari gaya hidup.  Banyak orang mulai beralih dari olahraga seperti golf ke padel karena durasi bermainnya lebih singkat, namun tetap efektif untuk menjaga kebugaran sekaligus memperluas relasi sosial. Ukuran lapangan padel yang lebih kecil dari lapangan tenis memungkinkan efisiensi lahan dan biaya konstruksi.  Dalam satu lokasi, beberapa court bisa dibangun sekaligus. Hal ini meningkatkan potensi pemasukan dan mempercepat ROI. Pendapatan dari bisnis ini tidak hanya berasal dari sewa lapangan per jam. Kamu juga bisa menambah aliran pemasukan dari: Dengan fleksibilitas ini, bisnis lapangan padel dapat dirancang untuk menjangkau berbagai segmen pasar, dari pemain pemula hingga komunitas profesional. Strategi Memulai Bisnis Olahraga Padel Memulai bisnis lapangan padel tidak bisa hanya bermodal lahan dan lapangan, ya! Untuk menjadikannya usaha yang berkelanjutan dan diminati banyak orang, diperlukan pendekatan yang strategis, terutama di tahap awal.  Berikut beberapa strategi yang bisa kamu terapkan: 1. Riset Lokasi dan Komunitas Lokal Pilih lokasi yang strategis dan memiliki potensi pasar aktif. Seperti kawasan perumahan elite, pusat kota, atau dekat sekolah internasional dan kantor. Perhatikan juga keberadaan komunitas olahraga yang sudah terbentuk di sekitar area tersebut.  Semakin kuat kultur olahraganya, semakin mudah untuk menarik pengguna padel. 2. Aktif di Media Sosial & Komunitas Digital Manfaatkan platform digital untuk memperkenalkan olahraga padel.  Edukasi publik melalui konten interaktif seperti video singkat, ulasan manfaat, hingga tips bermain.  Kamu juga bisa menarik perhatian dengan menawarkan program free trial, diskon soft opening, atau menyelenggarakan turnamen komunitas sebagai langkah awal membangun loyalitas. 3. Bangun Atmosfer yang Engaging Jadikan lapangan padel bukan hanya tempat berolahraga, tapi juga area bersosialisasi. Tambahkan fasilitas seperti café sehat, lounge, atau bahkan ruang kerja mini yang nyaman. Konsep ini akan menarik target pasar urban yang mencari tempat untuk olahraga sambil bersantai atau membangun jejaring sosial. Franchise dan Masa Depan Padel di Indonesia Melihat antusiasme pasar dan tren gaya hidup sehat yang terus meningkat, franchise lapangan padel diprediksi menjadi peluang usaha baru yang menjanjikan di sektor olahraga dan hiburan. Model franchise memungkinkan pemilik brand untuk memperluas jaringan dengan lebih cepat, sambil menjaga standarisasi fasilitas, pelayanan, dan atmosfer komunitas di setiap lokasi, ya!  Ini membuka jalan bagi pertumbuhan yang konsisten dan pengenalan padel ke berbagai kota. Termasuk kawasan wisata dan daerah dengan komunitas ekspatriat yang kuat. Tak hanya itu, dibandingkan bisnis gym atau olahraga konvensional lain, biaya investasi padel relatif lebih ringan, tetapi potensi return on investment (ROI)-nya tetap tinggi.  Hal inilah yang mulai menarik perhatian para investor muda, pelaku industri kreatif, hingga pemilik lahan kosong. Kesimpulan Bisnis lapangan padel menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan tren pasar yang tumbuh, biaya operasional yang efisien, dan model pendapatan yang beragam, potensi ROI-nya sangat menarik. Bagi pengusaha yang ingin masuk ke industri gaya hidup dan olahraga, padel layak dipertimbangkan sebagai investasi masa depan.

    SELENGKAPNYA
    Penutupan Jalur Gumitir Ganggu Ekonomi, Pemerintah Didesak Cepat Bertindak

    Penutupan Jalur Gumitir Ganggu Ekonomi, Pemerintah Didesak Cepat Bertindak

    July 30, 2025

    Menjadi Pengaruh – Penutupan total Jalur Gumitir sejak Jumat, 25 Juli 2025, mulai menimbulkan dampak nyata terhadap mobilitas warga, kegiatan logistik, dan distribusi bahan bakar.  Jalur ini merupakan penghubung utama antara Banyuwangi dan Jember di wilayah selatan Jawa Timur.  Penutupan dilakukan karena adanya proyek perbaikan jalan dan penguatan tebing akibat kondisi infrastruktur yang rusak dan beresiko longsor.  Berbagai pihak, termasuk anggota legislatif dan pelaku usaha, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Kemacetan Parah dan Keluhan Masyarakat Meningkat Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Mahdi, dikutip dari Times Indonesia, menegaskan bahwa penutupan jalur ini sudah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. “Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait penutupan jalur yang menyebabkan kemacetan parah. Ini harus segera dicari solusinya agar aktivitas masyarakat tidak terganggu lebih lama,” ujar Mahdi, Sabtu (26/7/2025). Menurutnya, pemerintah provinsi harus segera mengambil tindakan, termasuk membuka jalur alternatif dan mempercepat perbaikan untuk mencegah dampak berkepanjangan pada distribusi barang serta ekonomi daerah. Keluhan yang disampaikan warga tidak hanya soal lamanya waktu tempuh akibat kemacetan, tetapi juga dampak langsung pada kegiatan ekonomi harian. Terutama sektor transportasi, logistik, dan perdagangan lokal.  Penutupan jalur utama seperti Gumitir sudah menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang mendesak untuk segera diselesaikan. Distribusi Logistik Terhambat, Ongkir Naik Drastis Pelaku usaha pengiriman barang mulai merasakan dampak nyata dari penutupan Jalur Gumitir.  Dengan akses utama terganggu, armada logistik terpaksa memutar arah melalui jalur Pantura via Situbondo atau menggunakan jalur laut dari Pelabuhan Ketapang menuju Bali. Namun, kedua jalur ini juga padat dan memakan waktu lebih lama, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan pengiriman serta potensi pembusukan barang. Terutama untuk komoditas segar.  Kondisi ini menyebabkan ongkos kirim ikut melonjak. Dampaknya terhadap ongkos kirim: BBM Kena Dampak Penutupan Jalur Gumitir Tak hanya logistik pertanian, distribusi BBM dan LPG pun terdampak.  Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyebutkan bahwa penutupan ini mempengaruhi pasokan ke 8 SPBU di Bondowoso dan 41 SPBU di Jember. Sebagai bentuk mitigasi, Pertamina mengubah rute distribusi menjadi: Banyuwangi – Situbondo – Arak-Arak – Bondowoso – Jember Namun, perubahan jalur ini menambah waktu tempuh dari semula 4 jam menjadi 11 jam. Karena itu, Pertamina memutuskan melakukan alih suplai ke instalasi: Sebanyak 79 mobil tangki tambahan telah dikerahkan untuk mendukung distribusi selama masa penutupan. Desakan Legislatif: Pemerintah Harus Punya Rencana Darurat DPRD Jatim menekankan pentingnya perencanaan matang untuk proyek perbaikan infrastruktur di jalur vital seperti Gumitir.  Menurut Mahdi, pemerintah harus memikirkan jalur alternatif serta komunikasi efektif dengan masyarakat dan pelaku usaha.  Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur memang diperlukan, namun pemerintah harus mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat penutupan jalan.  Hal ini penting agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.  “Program perbaikan jalan memang penting, tapi dampaknya harus diminimalisir. Masyarakat tidak boleh jadi korban,” tegasnya. Kesimpulan Penutupan Jalur Gumitir bukan hanya gangguan teknis, melainkan ujian besar terhadap ketahanan ekonomi dan logistik Jawa Timur.  Penyesuaian rute dan koordinasi antarinstansi harus ditingkatkan agar gangguan tidak berlangsung lebih lama dan tidak berdampak sistemik. Pemerintah daerah, instansi pusat, dan sektor swasta dituntut bekerja sama secara taktis dan strategis agar mobilitas, distribusi logistik, dan pasokan energi tetap terjaga di tengah kondisi darurat perbaikan jalur ini.

    SELENGKAPNYA
    Update Koperasi Desa Merah Putih Bisa Kelola Tambang, sampai Suntikan Dana dari Kemenkeu

    Update Koperasi Desa Merah Putih: Bisa Kelola Tambang, sampai Suntikan Dana dari Kemenkeu

    July 29, 2025

    Pemerintah membuka peluang baru bagi Koperasi Desa Merah Putih dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara yang disahkan pada Februari 2025, Koperasi Desa Merah Putih kini diberi ruang untuk turut serta mengelola tambang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa aturan turunan dari UU Minerba sedang dirancang untuk memfasilitasi hal ini.  Hal ini menyusul evaluasi bahwa sistem tender kerap menguntungkan korporasi besar. “Mereka harus punya kemampuan di bidangnya, harus punya pengalaman. Kami akan prioritaskan koperasi yang berada di daerah lokasi tambang. Supaya masyarakat lokal diberi kesempatan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri,” ujar Bahlil dilansir dari Tempo. Izin Tambang Prioritas, Bukan Lagi Tender Murni Pemerintah menyusun skema khusus agar koperasi dan UMKM tidak harus bersaing lewat tender murni dalam mendapatkan hak pengelolaan tambang. “Kalau dibuat tender murni, kasihan mereka, pasti kalah terus,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada 22 Juli 2025. Ia menambahkan bahwa koperasi dan UMKM akan diberikan prioritas dalam aturan turunan yang saat ini berbentuk rancangan Peraturan Pemerintah (PP).  “Peraturan pemerintah-nya sekarang sedang dibahas. Koperasi dan UMKM akan diberikan prioritas untuk memenuhi asas keadilan.” UU Minerba Baru, Ruang untuk Ormas dan UMKM Dalam revisi UU Minerba, bukan hanya koperasi yang diberi ruang.  Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan juga mendapat porsi prioritas untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).  Bahlil mengatakan bahwa sampai sekarang pengelolaan minerba hanya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar dengan nama yang itu-itu saja. Bahkan, akses terhadap wilayah tambang tidak lagi terbatas pada eks PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara).  “Dengan UU Minerba yang baru, ruang untuk ormas terbuka di luar eks PKP2B. Kami libatkan ormas keagamaan yang memang mau dan butuh. Yang tidak mau, ya tidak usah,” ujarnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa IUP yang diberikan tidak boleh diperjualbelikan. “Ini bukan untuk dibeli lalu dijual lagi. Tujuannya adalah untuk mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru dari daerah.” Suntikan Hingga Rp3 Miliar Lewat Empat Bank Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga turut mendukung Koperasi Desa Merah Putih secara finansial.  Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disalurkan lewat empat bank: BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BSI. “Pendanaan yang di-support oleh pemerintah, kemarin termasuk yang kami menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih yang ada di Bank Indonesia, disalurkan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menegaskan bahwa dana ini bukan berasal dari Dana Pihak Ketiga.  “Juga untuk tidak juga menambah risiko bagi perbankan, mereka tetap harus melakukan due diligence meskipun pemerintah juga akan memberikan (dana) dalam bentuk penjaminan.” Skema Pinjaman: Bunga 6%, Tenor 72 Bulan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, setiap koperasi bisa meminjam hingga Rp3 miliar.  Plafon tersebut sudah termasuk belanja operasional sebesar Rp500 juta. Suku bunga ditetapkan sebesar 6 persen dengan tenor pinjaman 72 bulan, serta masa tenggang selama 6 hingga 8 bulan. Sri Mulyani menjelaskan, penempatan dana pemerintah bertujuan agar ketersediaan pendanaan likuiditas tidak menimbulkan efek crowding out terhadap likuiditas yang ada, namun penyaluran kredit tetap bisa dilakukan secara layak. Program Koperasi Merah Putih sendiri diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara nasional pada 21 Juli 2025.  Sampai saat ini, tercatat sudah ada 80.081 koperasi yang terbentuk dan diresmikan. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat desa, serta membuka jalan bagi pelaku usaha kecil masuk ke sektor tambang yang selama ini hanya bisa diakses perusahaan besar. Skema Pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih Komponen Detail Plafon Pinjaman Rp3 miliar per koperasi Belanja Operasional Rp500 juta (termasuk plafon) Suku Bunga 6% per tahun Tenor 72 bulan (6 tahun) Masa Tenggang 6–8 bulan Dasar Hukum Permenkeu No. 49/2025 Celios Peringatkan Risiko Gagal Bayar Kendati optimistis, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan potensi risiko besar dalam program ini.  Dalam riset bertajuk Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih, mereka menghitung potensi gagal bayar mencapai Rp 85,96 triliun dalam enam tahun masa pinjaman. Direktur Eksekutif Celios, Nailul Huda, mengatakan, “Tingkat NPL di atas 4 persen berarti dari setiap Rp100 triliun pembiayaan, sekitar Rp4 triliun berpotensi macet.” Hal ini menurutnya terjadi karena belum semua koperasi memiliki kapasitas untuk menjalankan proyek sebesar industri tambang.  Ketidaksiapan tersebut bisa mengganggu stabilitas keuangan jika tidak dikendalikan dengan pengawasan ketat dan sistem penilaian kelayakan yang kuat.

    SELENGKAPNYA
    Vonis Kasus Gula Tom Lembong: Perusahaan Swasta Harus Gimana?

    Vonis Kasus Korupsi Gula Tom Lembong: Perusahaan Swasta Harus Gimana?

    July 23, 2025

    Menjadi Pengaruh – Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dalam kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2016–2017.  Selain hukuman penjara, ia juga dijatuhi denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis ini dijatuhkan atas penyalahgunaan wewenang saat memberikan izin impor gula rafinasi kepada sejumlah perusahaan yang dinilai tidak memenuhi syarat.  Menurut majelis hakim, kebijakan tersebut merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 578 miliar. Pihak kuasa hukum Tom Lembong menyatakan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.  Awal Mula Kasus Impor Gula Tom Lembong Kasus yang menjerat Tom Lembong berakar dari kebijakan impor gula kristal mentah (raw sugar) yang diambilnya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.  Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula dalam negeri, terutama bagi industri makanan dan minuman yang mengandalkan pasokan gula rafinasi. Namun, pada Oktober 2023, Kejaksaan Agung memulai penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam kebijakan impor tersebut.  Hasil penyelidikan mengarah pada dugaan kerugian keuangan negara dan pelanggaran prosedur dalam pemberian izin impor.  Pada 29 Oktober 2024, Tom Lembong resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dalam dakwaan yang disampaikan di persidangan, Tom melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur yang ada pada Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa penuntut menilai bahwa Tom memberikan persetujuan impor kepada delapan perusahaan swasta tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.  Kebijakan tersebut, menurut perhitungan jaksa, menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 578 miliar. Jaksa juga menyebut bahwa dalam proses penerbitan rekomendasi dan penetapan kuota impor, tidak ada mekanisme verifikasi menyeluruh atas kebutuhan dan kriteria perusahaan penerima kuota. Karena itulah dianggap menguntungkan kelompok tertentu.  Hal ini menjadi dasar dari tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Sementara itu, Tom Lembong dalam pembelaannya menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya untuk merespons kebutuhan industri, menjaga kelangsungan pasokan bahan baku, dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum.  Ia juga menyebut bahwa seluruh proses administrasi dan regulasi telah dilakukan berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku saat itu. Persidangan Tom Lembong: Tuduhan dan Pembelaan Dalam sidang Tipikor, Jaksa Penuntut Umum menuntut Tom dengan hukuman 7 tahun penjara.  Mereka menyebut Tom tidak menyesali perbuatannya dan mengedepankan prinsip ekonomi kapitalis ketimbang kepentingan masyarakat.  Namun, majelis hakim memutuskan vonis lebih ringan: 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta tanpa uang pengganti karena tidak terbukti menerima keuntungan pribadi. Pembelaan dari pihak Tom, termasuk pledoi kuasa hukumnya, menekankan bahwa semua kebijakan telah diafirmasi Presiden Jokowi.  Bahkan disebutkan bahwa tanggung jawab seharusnya beralih kepada presiden sebagai atasan langsung.  Kuasa hukum juga menyoroti bahwa kerugian negara dihitung dari “potential loss”, yang tidak sepenuhnya sahih menurut UU BUMN. Alasan Banding Diajukan Tim Kuasa Hukum Tom Lembong Vonis dijatuhkan atas perkara dugaan korupsi dalam pemberian izin impor gula rafinasi tahun 2016–2017 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar. Menanggapi vonis tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan banding.  “Kami akan mengajukan banding hari Selasa. Dihukum satu hari saja, Pak Tom akan banding,” ujar Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom, kepada wartawan. Ari menegaskan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam pertimbangan hukum majelis hakim, yang menjadi dasar permohonan banding.  Ada lima poin utama yang menjadi alasan banding, diantaranya tidak ada niat jahat (mens rea), tidak ada evaluasi dalam dua bulan setelah menjabat, dan perhitungan kerugian negara BPKP terbantahkan. Selain itu ada pertimbangan Tom mengambil kebijakan pendekatan kapitalis yang tidak terbukti. Lalu terakhir, vonis Tom Lembong akan jadi preseden buruk. Proses banding saat ini sedang diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  Tim hukum berharap putusan di tingkat banding dapat mencerminkan keadilan substansial dan melihat konteks kebijakan secara utuh. Kepatuhan Regulasi bagi Perusahaan Swasta Bagi perusahaan swasta yang terlibat dalam kerja sama dengan pemerintah, memahami aturan bukan sekadar syarat administratif, ya! Ini justru bagian penting dari manajemen risiko bisnis, terutama dalam urusan impor, distribusi, atau penyediaan bahan baku industri. Beberapa hal yang bisa jadi pembelajaran: 1. Pentingnya Ikuti Prosedur Resmi Perusahaan perlu memastikan bahwa semua proses kerja sama dengan pihak pemerintah sudah sesuai aturan dan tercatat dengan baik.  Misalnya, izin impor harus jelas legalitasnya, proses pengajuan harus transparan, dan dasarnya harus punya landasan hukum yang kuat. 2. Dokumentasi dan Komunikasi Setiap keputusan penting yang berkaitan dengan aturan pemerintah sebaiknya didokumentasikan dengan rapi.  Selain itu, komunikasi aktif dengan kementerian, lembaga pengawas, atau bahkan penegak hukum, bisa membantu mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. 3. Jaga Prinsip Keadilan Dalam kebijakan yang melibatkan banyak pihak, penting untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha diperlakukan adil.  Perusahaan sebaiknya juga mengevaluasi apakah keputusannya tidak merugikan pelaku lain, konsumen, atau ekosistem industri secara luas. 4. Pikirkan Dampak Jangka Panjang Keputusan bisnis hari ini bisa berdampak hukum di masa depan.  Maka, selain mengejar peluang ekonomi, perusahaan juga perlu mempertimbangkan risiko regulasi dan potensi perubahan tafsir hukum atas kebijakan publik. 5. Bangun Etika dan Kepercayaan Publik Tak hanya soal aturan, tapi juga etika. Perusahaan yang menjalankan bisnis dengan integritas akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat.  Kasus yang melibatkan mantan pejabat negara dan sektor swasta dalam urusan impor menunjukkan bahwa kerja sama bisnis dan kebijakan publik harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan taat aturan. 

    SELENGKAPNYA