• January 7, 2026

JOIN KOMUNITAS

  • January 7, 2026

JOIN KOMUNITAS

Category: Business Now

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

    Trump Akan Jual 50 Juta Barel Minyak Venezuela, Ini Efeknya ke Pasar Global

    Trump Akan Jual 50 Juta Barel Minyak Venezuela, Ini Efeknya ke Pasar Global

    January 7, 2026

    Menjadi Pengaruh — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa otoritas sementara Venezuela akan menyerahkan antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak mentah berstatus sanksi kepada Amerika Serikat, dan hasil dari penjualan minyak tersebut akan dikuasai langsung oleh dirinya sebagai Presiden AS.  Dalam pernyataannya lewat platform media sosial, Trump mengatakan bahwa minyak “akan dijual sesuai harga pasar, dan uang itu akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Venezuela dan Amerika Serikat.”  Minyak yang akan diserahkan itu merupakan bagian dari stok minyak Venezuela yang sebelumnya terblokade akibat sanksi AS sejak Desember lalu dan tidak dapat diekspor ke luar negeri.  Kini, minyak tersebut akan diambil dari kapal dan fasilitas penyimpanan, lalu dibawa langsung ke pelabuhan di Amerika Serikat untuk kemudian dijual.  Langkah ini dilakukan di tengah tekanan besar yang dilancarkan Washington terhadap Venezuela. Termasuk blokade ekspor minyak dan penegasan kekuatan geopolitik setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS baru-baru ini.  Kesepakatan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengalihkan ekspor minyak yang selama ini ditujukan ke China sebagai pembeli utama minyak Venezuela selama bertahun-tahun menuju Amerika Serikat. Perjanjian ini dinilai sebagai langkah strategis Trump untuk menunjukkan kemenangan diplomatik dan ekonomi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, meskipun negara seperti China. Meskipun belum memberikan reaksi resmi terbaru, China tetap menjadi pihak yang paling terdampak dari pengalihan pasokan ini karena sebelumnya menjadi pembeli utama minyak Venezuela. Efek ke Pasar Global Pengumuman Trump langsung berpengaruh pada pasar minyak dunia.  Harga minyak mentah, termasuk benchmark West Texas Intermediate (WTI) dan Brent, turun signifikan setelah berita itu muncul. Artinya ada kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan peningkatan pasokan minyak global yang sudah melimpah.  Menurut laporan pasar, WTI turun sekitar 1,37% ke level sekitar $56,35 per barel, sementara Brent melemah lebih dari 1% ke sekitar $60,09 per barel. Karena investor mulai menimbang realisasi pasokan Venezuela di pasar bebas dibanding permintaan yang tidak tumbuh cepat. Dari analisis Morgan Stanley (perusahaan keuangan berbasis di New York), rencana pelepasan minyak Venezuela ini berkontribusi pada kekhawatiran pasar tentang surplus pasokan global di 2026. Di mana produksi minyak dari negara-negara lain dan pertumbuhan pasokan OPEC+ serta non-OPEC lebih tinggi dibanding pertumbuhan permintaan energi dunia. Meski demikian, beberapa respon pasar menunjukkan efek berbeda: Saham perusahaan energi AS, seperti Chevron, sempat menguat karena potensi keterlibatan dan lonjakan prospek bisnis di Venezuela. Sementara itu, di tengah kondisi geopolitik yang memanas akibat campur tangan militer dan perubahan rezim di Venezuela, pasar global kini tetap waspada terhadap risiko hubungan internasional dan potensi perubahan aliran minyak dunia. Terutama dampaknya terhadap China, India, dan pasar Asia lainnya.

    SELENGKAPNYA
    Ekspor Alas Kaki RI ke AS Anjlok Imbas Tarif Trump

    Ekspor Alas Kaki RI ke AS Anjlok Imbas Tarif Trump

    January 6, 2026

    Menjadi Pengaruh — Industri alas kaki nasional tengah menghadapi tekanan serius setelah ekspor ke Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan tajam akibat pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 19% atau yang dikenal sebagai Tarif Trump.  Kondisi ini dinilai berpotensi menekan produktivitas dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkapkan bahwa ekspor alas kaki Indonesia ke AS turun signifikan sejak tarif tersebut diberlakukan.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki ke AS anjlok hingga 23,14% pada periode Agustus–September 2025. Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menyampaikan bahwa dampak tarif impor tersebut sangat dirasakan oleh pelaku industri. “Dampak tarif masuk ke AS menyebabkan penurunan pesanan tentu ini akan memberikan dampak produktivitas dengan kejadian lay-off [PHK] yang harus dihindari sangat berat pelaku industri alas kaki, walau ini sudah terjadi di sektor lain seperti tekstil,” kata Billie dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (4/1/2026). Tarif Trump Tekan Daya Saing Industri Alas Kaki Nasional Menurut Aprisindo, tarif impor 19% membuat produk alas kaki Indonesia kalah bersaing dibanding negara pesaing seperti Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan China.  Oleh karena itu, asosiasi menilai pemerintah perlu segera melakukan negosiasi agar tarif resiprokal tersebut dapat diturunkan. Billie menegaskan bahwa tarif 0% di sektor alas kaki akan memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan industri nasional. “Tujuan Aprisindo mendukung tarif resiprokal AS lebih rendah dari negara pesaing adalah untuk menyelamatkan produktivitas serapan tenaga untuk dapat stabil agar industri ini tetap sunrise,” sambungnya. Saat ini, industri alas kaki Indonesia tercatat menyerap sekitar 960.000 tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang utama sektor manufaktur nasional. Beban Biaya Produksi Masih Tinggi Selain tekanan dari tarif ekspor, Aprisindo juga menyoroti tingginya biaya produksi di dalam negeri. Beban tersebut meliputi harga listrik dan gas, bahan baku impor, sertifikasi mesin, PPN jasa subkontrak, hingga perizinan usaha. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang gerak pelaku industri alas kaki di tengah melemahnya permintaan ekspor.  Oleh karena itu, dukungan kebijakan pemerintah dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga daya saing industri di pasar global. Ratifikasi IEU–CEPA dan Kenaikan Upah Tambah Tekanan Aprisindo juga mencatat bahwa proses ratifikasi perjanjian IEU–CEPA yang baru diperkirakan rampung pada kuartal I/2027 turut menambah urgensi perlunya negosiasi tarif yang lebih kompetitif.  Di sisi lain, kenaikan pengupahan domestik dan berbagai biaya di luar produksi turut menjadi tantangan tambahan bagi industri. “Belum lagi berbagai biaya di luar produksi yang membebani pelaku industri, sebagaimana relasi Tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang diharapkan memiliki mutualisme proteksi yang berkelanjutan,” pungkas Billie. Penurunan ekspor alas kaki Indonesia ke AS hingga 23,14% akibat Tarif Trump 19% menjadi sinyal serius bagi keberlangsungan industri padat karya.  Tanpa kebijakan proteksi dan negosiasi tarif yang lebih kompetitif, risiko penurunan produktivitas hingga PHK dinilai semakin sulit dihindari.  Peran aktif pemerintah dalam menjaga daya saing industri alas kaki nasional menjadi kunci untuk mempertahankan serapan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi sektor manufaktur.

    SELENGKAPNYA
    Harga Minyakita Naik, Bulog Kasih Solusi: Pakai QRIS

    Harga Minyakita Naik, Bulog Kasih Solusi: Pakai QRIS

    December 31, 2025

    Menjadi Pengaruh – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, angkat bicara terkait temuan penjualan Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700/liter. Temuan itu muncul usai sidak di beberapa pasar tradisional, termasuk Pasar Kramat Jati, Jakarta dan Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.  Terakhir, Minyakita ditemukan dijual Rp 16.000 per liter di Pasar Rawamangun, Jakarta, pada pekan sebelumnya. Pedagang beralasan harga lebih tinggi karena sulit memberi uang kembalian.  Menanggapi hal ini, Rizal mendorong pedagang menggunakan pembayaran digital QRIS, agar transaksi tetap lancar. Rizal menambahkan: “Kita mendorong ke teman-teman pedagang pengecer gunakan QRIS, itu lebih efektif dan lebih efisien (untuk transaksi jual beli).” Selain itu, pedagang bisa memberikan bonus pengganti kembalian berupa kecap atau saos sachet senilai nominal kecil, agar keseimbangan transaksi tetap terjaga. “Jadi, contohnya kalau memang terpaksa tidak ada kembaliannya, itu bisa dikasih bonusnya itu, kecap (sachet) yang harganya Rp 300. Saos (sachet) yang harganya Rp 300, itu boleh,” ucap Rizal. Rizal juga menegaskan bahwa penjualan Minyakita secara bundling tidak diperbolehkan. Konsumen tidak boleh diwajibkan membeli produk lain sebagai syarat pembelian Minyakita. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menambahkan bahwa kenaikan harga yang melebihi HET sedang dalam proses evaluasi: “Ini kami evaluasi dulu, di lapangan masalahnya apa. Kalau misalnya harganya masih tinggi penyebabnya apa,” katanya di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, yang diundangkan 12 Desember 2025, mengatur distribusi Minyakita agar minimal 35% dikelola BUMN sektor pangan seperti Bulog dan ID Food.  Aturan ini berlaku 14 hari setelah diundangkan, dan diharapkan menekan harga minyak goreng rakyat sesuai HET. Apa Pakai QRIS Cukup Efektif Menekan Kenaikan Harga Minyakita? Penggunaan QRIS sebagai solusi transaksi yang didorong oleh Bulog pada dasarnya bukan untuk menaikkan atau menurunkan harga secara langsung, ya! Melainkan untuk mengatasi persoalan teknis di lapangan, khususnya keterbatasan uang kembalian yang kerap dijadikan alasan pedagang menjual Minyakita di atas HET. Dengan pembayaran digital, nominal transaksi bisa disesuaikan secara presisi tanpa pembulatan.  Hal ini berpotensi menghilangkan praktik menaikkan harga hanya karena alasan kembalian, sehingga harga jual Minyakita dapat tetap berada di angka HET Rp 15.700 per liter. Namun demikian, efektivitas QRIS dalam menekan kenaikan harga sangat bergantung pada tingkat adopsi pedagang dan kesiapan infrastruktur digital di pasar tradisional.  Tidak semua pedagang memiliki perangkat, jaringan, atau literasi digital yang memadai. Di wilayah tertentu, transaksi tunai masih menjadi pilihan utama, sehingga solusi QRIS belum tentu bisa diterapkan secara merata. Selain itu, persoalan harga Minyakita tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pembayaran.  Faktor distribusi, pasokan barang, biaya logistik, hingga potensi pelanggaran di tingkat distributor juga turut menentukan harga di tingkat pengecer.  Karena itu, QRIS lebih tepat dipandang sebagai solusi pendukung, bukan satu-satunya instrumen pengendalian harga. Artinya, penggunaan QRIS dapat membantu menciptakan transaksi yang lebih tertib dan transparan, tetapi tetap perlu dibarengi dengan pengawasan distribusi, penegakan aturan HET, serta evaluasi kebijakan.

    SELENGKAPNYA
    Baju Impor Bekas Dilarang, Menteri UMKM Tegaskan Thrifting Lokal Tetap Aman

    Baju Impor Bekas Dilarang, Menteri UMKM: Thrifting Lokal Aman

    December 30, 2025

    Menjadi Pengaruh — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa baju impor bekas tidak diperbolehkan beredar di pasar lokal. Sementara aktivitas thrifting yang menggunakan baju bekas lokal tetap aman dan tidak dilarang.  Penegasan ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di tengah polemik larangan thrifting yang sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang. Maman menekankan bahwa isu utama yang menjadi perhatian pemerintah bukanlah thrifting secara umum, melainkan peredaran baju impor bekas yang masuk dan diperdagangkan secara ilegal.  Menurutnya, konsep thrifting memiliki banyak model dan tidak semuanya bertentangan dengan aturan. “Ini bukan thrifting, tetapi baju impor bekas. Itu dulu ya. Karena thrifting itu macam-macam modelnya tuh. Kalau thrifting yang baju-baju bekas lokal kan nggak apa-apa. Tapi yang jadi isu kan baju impor bekas. Itu yang nggak boleh,” kata Maman saat ditemui di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025). Ia menjelaskan, sebagian besar pedagang di pasar telah menyatakan kesediaannya untuk mengganti baju impor bekas dengan produk lokal.  Namun, hingga saat ini pemerintah masih membahas mekanisme kerja sama yang paling tepat antara pedagang dan produsen pakaian lokal agar peralihan tersebut tidak memberatkan pelaku usaha kecil. “Secara prinsip sebetulnya sebagian besar sudah oke, tinggal mekanisme bentuk kerja sama antara produsen dan pedagang. Tinggal itu aja nih yang lagi dicari,” ujarnya. Salah satu skema yang tengah dipertimbangkan adalah sistem titip jual, di mana pedagang dapat menjual produk terlebih dahulu tanpa harus membayar di muka.  Selain itu, pemerintah juga masih membahas persoalan teknis lain seperti ketersediaan ruang di pasar agar implementasi substitusi berjalan lancar. Maman menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.300 merek yang berpotensi menggantikan baju impor bekas di pasar lokal.  Pemilihan merek akan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang agar sesuai dengan karakter dan kebutuhan konsumen masing-masing. Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan bahwa pemerintah tengah mencari formula agar pedagang thrifting impor tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi yang berlaku.  Menurutnya, peralihan ke produk lokal tidak akan dilakukan secara mendadak. “Teman-teman pedagang ini harus mau shifting dulu. Brand ini siap, tapi bagaimana polanya kan kita lagi cari nih, model bisnisnya seperti apa, sehingga saling menguntungkan, win-win,” kata Temmy seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025). Selain mengandalkan produk lokal, pemerintah juga membuka opsi kerja sama dengan merek global resmi yang beroperasi di Indonesia untuk menggantikan penjualan barang ilegal dengan produk legal. Langkah ini dilakukan untuk menyeimbangkan ketersediaan barang di pasar sekaligus menjaga keberlangsungan usaha pedagang. Temmy menambahkan bahwa pembenahan ekosistem perdagangan pakaian tidak hanya menjadi tanggung jawab pedagang. Tetapi juga membutuhkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap produk lokal. “Pembenahan itu bukan hanya ada di pihak pedagang, juga ada di masyarakat, harus mulai melihat bahwa produk lokal juga bagus-bagus dan harganya juga bersaing,” tuturnya. Pemerintah berharap, dengan pendekatan bertahap dan dukungan berbagai skema kerja sama, larangan baju impor bekas dapat diimplementasikan tanpa mengganggu roda ekonomi pedagang pasar sekaligus mendorong penguatan industri dan merek lokal di dalam negeri. Dampak Larangan Baju Impor Bekas terhadap UMKM Larangan peredaran baju impor bekas dinilai membawa dampak signifikan bagi pelaku UMKM, khususnya produsen dan merek pakaian lokal.  Dengan berkurangnya barang impor bekas di pasar, produk lokal memiliki peluang lebih besar untuk mengisi ruang distribusi yang sebelumnya dikuasai pakaian bekas dari luar negeri. Bagi UMKM di sektor fesyen dan garmen, kebijakan ini membuka akses pasar yang lebih luas, terutama di pasar tradisional yang selama ini menjadi pusat perdagangan thrifting.  Selain itu, skema kerja sama seperti sistem titip jual berpotensi membantu UMKM memperluas jaringan pemasaran tanpa terbebani biaya distribusi yang tinggi. Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, konsistensi pasokan, serta penyesuaian harga agar tetap kompetitif di mata konsumen. Pemerintah berharap, melalui proses transisi yang bertahap dan terukur, larangan baju impor bekas dapat menjadi momentum penguatan UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan industri fesyen lokal secara berkelanjutan.

    SELENGKAPNYA
    RANS Nusantara Hebat Raffi Ahmad–Kaesang Kini Jadi Lapangan Padel

    RANS Nusantara Hebat Raffi Ahmad–Kaesang Kini Jadi Lapangan Padel

    December 24, 2025

    Kawasan bekas pusat kuliner RANS Nusantara Hebat di Jalan Raya BSD Pusat, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kini tidak lagi berfungsi sebagai sentra UMKM.  Setelah hanya beroperasi kurang dari satu tahun, bangunan tersebut dibongkar dan saat ini tengah dikembangkan menjadi lapangan padel dan area kafe. Di lokasi memperlihatkan pagar seng menutup seluruh area proyek. Spanduk berwarna hijau terpampang di beberapa sisi, memuat keterangan standar lapangan olahraga internasional, seperti “FIP standard court” dan “ITF standard court”, serta ilustrasi olahraga padel dan tenis. Awal Operasional dan Target Pengembangan UMKM RANS Nusantara Hebat mulai beroperasi pada 30 Maret 2024 dengan konsep pusat kuliner yang menaungi 122 tenant UMKM.  Proyek ini diperkenalkan sebagai ruang usaha berbasis lifestyle yang diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM meningkatkan kelas usahanya. Dalam acara peresmian, Raffi Ahmad menekankan pentingnya penyediaan ruang yang layak bagi pelaku usaha kecil. “Di sini niat kita harus membuat UMKM kita mendapatkan tempat terbaik dan naik kelas,” ujar Raffi Ahmad, Sabtu (30/3/2024). Ia juga menyoroti peran aktivitas non kuliner sebagai daya tarik kawasan. “Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bukan hanya sekadar makan, tapi lifestyle juga.” Penghentian Operasional Kurang dari Setahun Aktivitas di pusat kuliner tersebut akhirnya berhenti pada 28 Februari 2025.  Informasi penghentian operasional disampaikan secara resmi melalui akun Instagram @ransnusantarahebat. “Rans Nusantara Hebat akan berhenti beroperasi sementara mulai 28 Februari 2025.” Pihak pengelola juga mengimbau pelanggan untuk menukarkan voucher makan yang masih dimiliki sebelum masa berlakunya habis. Menjelang penutupan, kondisi RANS Nusantara Hebat dilaporkan semakin sepi.  Saat dikunjungi pada 26 Februari 2025, hanya sebagian kecil tenant yang masih beroperasi. Salah satu pemilik tenant, menyampaikan bahwa jumlah pengunjung RANS Nusantara Hebat sempat meningkat pada awal operasional, namun secara bertahap mengalami penurunan.  Meski demikian, ia menilai biaya sewa tenant masih tergolong terjangkau, dengan kisaran sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan. Pembongkaran Bangunan dan Perubahan Kepemilikan Setelah lama tidak digunakan, pembongkaran bangunan RANS Nusantara Hebat mulai dilakukan pada awal September 2025.  Warga sekitar menyebut kawasan tersebut telah lama kosong dari aktivitas perdagangan dan tidak lagi dimanfaatkan oleh para penyewa.  Seluruh area kemudian ditutup menggunakan pagar seng dan dibersihkan sebelum memasuki tahap pembangunan lanjutan.  Dalam perkembangan terbaru, struktur bangunan baru mulai terlihat di lokasi, menandakan perubahan fungsi kawasan.  Berdasarkan keterangan di lapangan, area tersebut tengah dikembangkan menjadi fasilitas olahraga berupa lapangan padel yang dilengkapi dengan area kafe.  Selain itu, kepemilikan lahan juga telah berpindah tangan dan tidak lagi berada di bawah pengelolaan RANS Nusantara Hebat. Mengapa Pusat UMKM Sulit Bertahan? Perubahan fungsi bekas RANS Nusantara Hebat menunjukkan bahwa pengelolaan pusat UMKM membutuhkan perencanaan jangka panjang yang matang dan berkelanjutan.  Keberhasilan sebuah pusat UMKM tidak hanya ditentukan oleh konsep yang menarik atau keterlibatan figur publik dengan daya tarik besar. Tetapi juga oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi aktivitas usaha sehari-hari.  Lokasi yang strategis, kemudahan akses pengunjung, serta kesesuaian dengan pola mobilitas masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga tingkat kunjungan.  Selain itu, strategi pemasaran yang konsisten dan adaptif diperlukan untuk memastikan arus pengunjung tetap terjaga. Terutama setelah fase awal pembukaan yang umumnya didorong oleh promosi dan rasa penasaran publik.  Tanpa dukungan ekosistem yang kuat dan kesinambungan trafik pengunjung, pusat UMKM berisiko mengalami penurunan aktivitas, meskipun memiliki konsep dan dukungan branding yang kuat di tahap awal.

    SELENGKAPNYA
    Prabowo Dorong Sawit di Papua, Perhatian Lingkungan Jadi Sorotan

    Prabowo Dorong Sawit di Papua, Lingkungan Jadi Sorotan

    December 18, 2025

    Menjadi Pengaruh – Presiden Prabowo Subianto mendorong Papua untuk mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, salah satunya melalui pengembangan kelapa sawit sebagai bahan baku BBM.  Kebijakan ini menuai respons dari sejumlah lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan DPR RI, yang pada prinsipnya mendukung. Namun juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis serta tata ruang hutan Papua. DPD RI Dukung Sawit untuk Energi, Ingatkan Keseimbangan Ekologis Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua swasembada energi dengan memanfaatkan kelapa sawit sebagai penghasil BBM.  Sultan menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut, namun mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhatikan keseimbangan ekologis. Menurut Sultan, secara natural sawit merupakan sumber daya ekonomi yang inklusif dan efektif dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Ia berharap kebijakan ini mampu mendorong terwujudnya swasembada energi di Papua. “Kami menghormati upaya Presiden menjadikan sawit sebagai instrumen untuk mencapai visi swasembada energi dan pangan. Dengan sawit dan tebu Indonesia memimpin agenda pengembangan energi baru terbarukan di era perubahan iklim,” ujar Sultan dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025). Sultan juga menyebut bahwa kelapa sawit berpotensi menjadi soft power Indonesia dalam agenda diplomasi dagang internasional.  Ia berharap Indonesia semakin dikenal sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. “Dulu Indonesia pernah dikenal sebagai negara pengekspor minyak bumi, tapi saat ini kita telah bertransformasi menjadi negara pengekspor minyak sawit (CPO) terbesar dunia. Sehingga sawit menjadi salah satu produk unggulan dan andalan Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya. Meski demikian, Sultan mengingatkan agar perluasan perkebunan sawit dan tebu tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.  Ia menegaskan agar konversi lahan tidak menggeser ruang hidup masyarakat adat maupun mengancam satwa endemik Papua. “Ekstensifikasi perkebunan sawit sebaiknya dikembangkan oleh BUMN dan BUMD atau bahkan BUMdes dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain itu, penting juga agar melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam industri perkebunan kelapa sawit,” katanya. DPR Minta Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Diperkuat Senada dengan DPD RI, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman juga menekankan bahwa kebijakan penanaman sawit di Papua harus disertai dengan perencanaan yang matang serta analisis dampak lingkungan yang komprehensif. “Kami berharap arahan dari Bapak Presiden tersebut dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak lingkungan yang baik sehingga tata ruang terjaga, di mana hutan alam sebagai wilayah serapan air tetap terjaga dan terlindungi,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (17/12/2025). Legislator dari PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa hutan memang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan dan pembangunan, namun harus dipastikan tidak menimbulkan risiko bencana di kemudian hari. “Hutan harus bisa kita manfaatkan untuk kehidupan, tetapi juga harus dipastikan tidak menjadi sumber malapetaka,” ungkapnya. Alex juga menegaskan bahwa tidak seluruh wilayah hutan Papua dapat dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Menurutnya, fungsi utama hutan sebagai daerah serapan air harus tetap dijaga. Arahan Prabowo: Energi Lokal untuk Kemandirian Papua Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar Papua dapat mencapai swasembada energi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dikelola oleh masyarakat setempat.  Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar daerah dapat dikurangi, sekaligus menekan harga energi di Papua agar lebih terjangkau. “Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air,” kata Prabowo saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2025). Prabowo menambahkan bahwa perkembangan teknologi energi terbarukan saat ini semakin mendukung pemerataan akses energi hingga ke wilayah terpencil. “Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah terpencil, juga tenaga hidro sekarang ada hidro-hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain dan juga nanti,” lanjutnya. Selain tenaga surya dan air, Prabowo juga berharap Papua dapat ditanami kelapa sawit serta tanaman energi lainnya seperti tebu dan singkong untuk menghasilkan BBM dan etanol.  Ia menargetkan seluruh daerah di Indonesia dapat mencapai swasembada energi dan pangan dalam lima tahun ke depan. “Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun Semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya. Prabowo menyebut jika target tersebut tercapai, Indonesia berpotensi menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah karena tidak lagi bergantung pada impor BBM dari luar negeri. Tantangan dan Fokus Kebijakan ke Depan Rencana menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi berbasis sumber daya lokal dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian daerah.  Namun, dukungan dari DPR dan DPD RI menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, tata ruang yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat adat dan lokal agar pembangunan energi di Papua tidak menimbulkan persoalan sosial maupun ekologis di masa depan. Kehati-hatian ini penting jika berkaca pada berbagai kejadian ekologis di wilayah lain, khususnya di Sumatera.  Pembukaan lahan skala besar untuk kepentingan ekonomi di masa lalu kerap dikaitkan dengan munculnya banjir, degradasi hutan, hingga hilangnya fungsi kawasan serapan air.  Kondisi tersebut menjadi pelajaran bahwa pembangunan berbasis sumber daya alam tanpa perencanaan lingkungan yang ketat berpotensi menimbulkan bencana dan kerugian jangka panjang. Dalam konteks Papua, pendekatan kebijakan dinilai perlu lebih selektif dan berbasis tata ruang.  Dengan demikian, target swasembada energi nasional dapat dicapai tanpa mengulang kesalahan pembangunan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerah lain.

    SELENGKAPNYA
    Bahlil: Izin Tambang Koperasi Mulai Dibagikan Desember

    Bahlil: Izin Tambang Koperasi Mulai Dibagikan Desember

    December 10, 2025

    Menjadi Pengaruh – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa izin pengelolaan tambang untuk UMKM, koperasi, dan BUMD mulai dibagikan pada Desember ini.  Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari amanat UUD 1945 Pasal 33 untuk memastikan sumber daya alam dikelola demi kesejahteraan rakyat. Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi persetujuan penuh atas kebijakan ini dan menilai langkah tersebut penting untuk memperluas manfaat tambang ke masyarakat daerah. Dalam acara BIG Conference di Raffles Hotel, Jakarta, Bahlil menjelaskan perlunya koperasi naik kelas dan tidak lagi dipersepsikan hanya sebagai pengelola usaha kecil. “UMKM, Koperasi, BUMD, sudah bisa mengelola minyak. Bulan ini izin-izin kita kasih. Jadi Pak Maman (Menteri UMKM) mainkan barang itu. Jangan koperasi urus kerupuk, urus kios, urus LPG. Nggak bisa. Koperasi di Eropa, Koperasi di Korea, Koperasi di Jepang itu mereka diberikan akses yang besar oleh negara,” ujarnya. Bahlil juga menyoroti ketimpangan kepemilikan tambang di berbagai daerah.  Menurutnya, pemilik tambang seringkali bukan berasal dari daerah tersebut, melainkan perusahaan yang berpusat di Jakarta. “Berapa orang Papua yang punya tambang di Republik ini? Orang NTB berapa yang punya tambang emas di NTB? Maman orang Kalimantan, berapa orang Kalimantan yang punya tambang batu bara? Berapa yang punya tambang bauxit? Orang Sulawesi, orang Maluku yang punya tambang nikel, berapa yang punya itu? Yang punya itu hampir semua kantornya ada di Jakarta. Saya katakan keadilan seperti apa macam begini?” jelasnya. Untuk mengatasi ketimpangan itu, pemerintah memberikan akses prioritas kepada UMKM, koperasi daerah, dan BUMD agar dapat mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri.  Namun, Bahlil menegaskan bahwa semua proses tetap mengikuti regulasi yang berlaku. “Yang tadinya UMKM daerah, koperasi daerah, tidak mendapat ruang prioritas, dengan perubahan Undang-undang dan PP-nya sudah, Permen-nya sudah, Undang-undangnya sudah. Jadi sekarang pengusaha daerah bisa menjadi tuan di negerinya sendiri dengan mendapatkan IUP-IUP prioritas sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. Analisis Ekonomi atas Akses Tambang bagi Pelaku Lokal Kebijakan yang membuka akses pengelolaan tambang bagi UMKM, koperasi, dan BUMD membawa dampak ekonomi yang besar bagi daerah.  Dari satu sisi, peluang untuk memperkuat ekonomi lokal semakin terbuka lebar.  Namun di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi agar manfaat kebijakan tidak berubah menjadi masalah baru.  Dampak Positif Ekonomi 1. Peningkatan Pendapatan DaerahPengelolaan tambang oleh pelaku lokal memungkinkan perputaran ekonomi tetap berada di daerah.  Pendapatan ini bisa masuk ke PAD, belanja lokal, serta menciptakan peluang ekonomi lanjutan. 2. Pemerataan EkonomiKebijakan ini berpotensi mengurangi dominasi perusahaan besar dari luar daerah.  Keuntungan tambang dapat kembali dinikmati masyarakat setempat sehingga memperbaiki struktur pemerataan ekonomi. 3. Penciptaan Lapangan Kerja LokalTambang membutuhkan banyak tenaga kerja, dan jika pelaku lokal yang memegang izin, maka kesempatan kerja bagi warga sekitar meningkat lebih signifikan. 4. Koperasi Naik KelasAkses ke sektor bernilai tinggi seperti pertambangan memungkinkan koperasi berkembang dari usaha mikro menuju industri yang jauh lebih strategis dan memberikan nilai tambah tinggi. Tantangan dan Dampak Negatif yang Berpotensi Muncul 1. Keterbatasan Modal & Kapasitas TeknisBanyak UMKM dan koperasi masih memiliki keterbatasan SDM, teknologi, dan modal. Ketidaksiapan ini bisa memicu kegagalan operasional. 2. Risiko Kendali oleh Pemodal BayanganAda potensi koperasi atau UMKM hanya menjadi “bendera”, sementara kendali sesungguhnya berada di pihak swasta besar yang tidak tampak secara formal. 3. Pengawasan Lingkungan yang LemahPengelolaan tambang menuntut standar lingkungan yang ketat. Kurangnya pengalaman bisa meningkatkan risiko kerusakan ekologis. 4. Konflik Kepentingan di DaerahIzin tambang memiliki nilai ekonomi besar. Tanpa tata kelola yang transparan, persaingan antarkelompok lokal dapat memicu konflik. 5. Ketergantungan pada KomoditasJika daerah terlalu mengandalkan tambang, ekonomi menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global dan risiko commodity trap.

    SELENGKAPNYA
    Pemulihan Konsumer Pasca Boikot, Saham KFC Cs Menguat

    Pemulihan Konsumen Pasca Boikot, Saham KFC Cs Menguat

    December 4, 2025

    Aksi boikot terhadap sejumlah produk yang dinilai memiliki keterkaitan dengan konflik di Timur Tengah sempat memberikan tekanan signifikan terhadap industri konsumsi di Indonesia.  Sejumlah brand besar seperti KFC, Unilever, Pizza Hut, hingga Starbucks mengalami penurunan kinerja penjualan dan harga saham selama beberapa bulan terakhir. Namun memasuki akhir 2025, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat pada beberapa emiten konsumen.  Pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan penguatan yang cukup solid setelah tekanan boikot mereda. Data BEI mencatat bahwa beberapa emiten yang sempat terdampak kini kembali bergerak positif. Penguatan ini terjadi seiring meredanya aksi boikot dan membaiknya persepsi pasar terhadap prospek sektor konsumsi, disertai langkah pemulihan internal oleh masing-masing perusahaan. Boikot Mereda, Strategi Efisiensi Berhasil? Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, menyampaikan bahwa kenaikan saham beberapa emiten konsumen didorong oleh menurunnya intensitas boikot di masyarakat.  Menurutnya, konsumen mulai kembali mengakses sejumlah brand yang sebelumnya sempat ditinggalkan. Unilever Indonesia (UNVR) dinilai mampu menjaga stabilitas kinerja melalui sejumlah langkah efisiensi, antara lain: Kombinasi strategi tersebut membantu mempertahankan margin keuntungan perusahaan dalam kondisi pasar yang masih tidak stabil.  Nafan memberikan rekomendasi add untuk saham UNVR dengan target harga Rp2.930. Untuk FAST, MAPB, dan PZZA, ia menyarankan sikap wait and see melihat dinamika pasar ke depan. Tantangan Masih Membayangi Sektor Konsumen Meski tren pemulihan mulai terlihat, sebagian analis menilai kondisi sektor konsumsi belum sepenuhnya pulih.  Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, menyebutkan setidaknya dua tantangan utama yang masih perlu diperhatikan: Menurut Liza, Unilever yang dulu dikenal sebagai saham defensif kini menghadapi persaingan yang semakin ketat di tengah perubahan preferensi konsumen dan dampak sentimen pasar beberapa bulan terakhir. Langkah rebranding menjadi salah satu strategi yang dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan setelah tekanan boikot.  Liza mencontohkan restrukturisasi kepemilikan dan perubahan manajemen di FAST, yang kini mendapatkan dukungan modal dari anak pengusaha Haji Isam. Pendekatan tersebut dinilai dapat memperkuat basis bisnis sekaligus membantu membangun kembali persepsi publik terhadap perusahaan.

    SELENGKAPNYA
    Menteri UMKM Soroti Produk China Masuk Tanpa Izin, Banjir Impor Ilegal

    Menteri UMKM Soroti Produk China Masuk Tanpa Izin

    December 2, 2025

    Menjadi Pengaruh — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti maraknya produk impor, khususnya dari China, yang masuk ke Indonesia tanpa proses perizinan dan sertifikasi.  Ia menyebut kondisi ini memicu ketimpangan besar antara pelaku usaha dalam negeri yang harus memenuhi sederet regulasi ketat. Dalam Rapimnas Kadin di Hotel Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12), Maman menyayangkan masih banyak produk impor yang dapat beredar bebas tanpa prosedur resmi yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMKM Tanah Air.  Regulasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT, SNI, dan izin BPOM justru hanya memberatkan pelaku lokal. “Barang-barang China, produknya masuk Indonesia gak perlu lewat sertifikasi perizinan segala macem seakan-akan kalau barang dari luar itu sudah pasti maha benar dengan segala firmannya,” ujar Maman. Dalam pemaparannya, Maman juga mengungkap data mengejutkan terkait membanjirnya impor pakaian bekas di Indonesia.  Menurutnya, tren impor baju thrifting kian sulit dikendalikan dan meningkat drastis dari tahun ke tahun. Ia memaparkan bahwa pada 2021 terdapat 7 ton pakaian impor bekas, kemudian meningkat menjadi 12 ton pada 2022, dan melonjak signifikan pada 2024 mencapai 3.600 ton.  Sementara pada 2025, per Agustus, sudah masuk 1.800 ton tambahan. “Jadi bayangkan itu peningkatannya sangat signifikan dari 12 ton di tahun 2023, 2024 naik 3.600 ton 2025, per Agustus kemarin 1.800 ton masuk lagi. Itu membanjiri market domestik kita,” jelasnya. Selain pakaian bekas, Maman menyinggung derasnya masuk produk white label, yakni barang fesyen produksi massal yang diberi label lokal setelah masuk Indonesia.  Ia menyebut produk seperti ini sulit terlacak dan tidak tersertifikasi. Pemerintah Siapkan Langkah Penutupan Akses Produk Ilegal Maman menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas dengan menutup jalur masuk produk impor ilegal secara menyeluruh.  Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Menurutnya, tanpa penertiban di hulu, seluruh program pembinaan UMKM termasuk akses permodalan maupun pelatihan, tidak akan memberikan dampak signifikan. “Selama lapangannya belum bisa disterilisasi gak akan mungkin UMKM bisa survive,” ujarnya. UMKM Serap Hingga 11 Juta Pekerja, Tapi Tertekan Produk Impor Murah Maman menjelaskan bahwa UMKM menyerap 8–11 juta tenaga kerja melalui penyaluran KUR pada 2025.  Namun banyak pelaku usaha kecil masih berada pada level informal dan kesulitan naik kelas karena dibayangi dominasi produk impor. Ia menilai situasi ini tidak hanya berkaitan dengan harga murah barang luar negeri, tetapi juga keberanian politik negara-negara lain dalam melindungi industri lokal mereka.  Ia mencontohkan China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. “Kalau bicara tentang produk-produk impor kenapa disana (China dan Korsel) itu menjadi lebih cepat berkembangnya, harga murah dan lain sebagainya, ini kompleksitas, masalahnya perlu ada political will dari pemerintah dan dukungan yang sangat besar dari elit-elit politik dan kelompok pengusaha kita,” katanya. Maman juga menyinggung kebijakan protektif di Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. “Trump melindungi kepentingan domestik mereka, walaupun memang tidak sedikit hujatan, tekanan dari domestik internal negara mereka dari kelompok-kelompok oposisi,” tambahnya. Pengetatan Impor Jadi Kunci Perlindungan UMKM Maman memastikan pemerintah fokus menutup keran impor ilegal sebagai langkah strategis.  Ia percaya tanpa penguatan pasar domestik dan penertiban barang ilegal, UMKM akan terus tertekan dan sulit berkembang. Upaya lintas kementerian disebut menjadi langkah awal untuk menyeimbangkan kembali persaingan dan memastikan industri lokal memiliki ruang untuk tumbuh.

    SELENGKAPNYA
    Purbaya: Dana Desa Hanya Cair Jika Pemda Bentuk Kopdes Merah Putih

    Purbaya: Dana Desa Hanya Cair Jika Pemda Bentuk Kopdes Merah Putih

    November 27, 2025

    Menjadi Pengaruh – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan ketentuan baru terkait penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025.  Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang merevisi PMK 108/2024, dan mulai berlaku pada 25 November 2025. Aturan baru ini menegaskan adanya syarat tambahan untuk pencairan Dana Desa tahap II, yaitu kewajiban pemerintah daerah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Dalam beleid tersebut disebutkan:  “Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024.” Mekanisme Penyaluran Tetap Dua Tahap PMK 81/2025 tetap mempertahankan mekanisme penyaluran Dana Desa dalam dua tahap.  Tahap I sebesar 60% dari total pagu dan wajib disalurkan paling lambat bulan Juni, dengan ketentuan penggunaan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing desa.  Sementara itu, tahap II sebesar 40% dari pagu dapat dicairkan paling cepat pada bulan April, dan penggunaannya juga telah diatur dalam APBDes sebagai dasar pengelolaan anggaran desa. Syarat Tahap I Tidak Berubah Syarat penyaluran Dana Desa tahap I dalam PMK 81/2025 tidak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya.  Untuk bisa mencairkan dana pada tahap ini, desa wajib terlebih dahulu memiliki: Seluruh dokumen tersebut menjadi syarat minimum dan tidak ada tambahan persyaratan baru yang diberlakukan untuk pencairan tahap pertama dalam regulasi terbaru ini. Syarat Baru Tahap II: Wajib Ada Kopdes/KKMP Pada aturan sebelumnya, yaitu PMK 108/2024, pencairan Dana Desa tahap II hanya mensyaratkan adanya laporan realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya serta laporan realisasi tahap I dengan ketentuan:  Namun melalui PMK 81/2025, pemerintah menambahkan persyaratan baru yang tercantum dalam Ayat 3 Pasal 24.  Desa kini wajib memiliki akta pendirian badan hukum Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), atau setidaknya bukti bahwa dokumen pembentukan koperasi tersebut telah disampaikan kepada notaris.  Selain itu, desa juga harus membuat surat pernyataan komitmen APBDes yang menunjukkan dukungan anggaran terhadap pembentukan koperasi tersebut.  Kedua dokumen tambahan ini menjadi syarat wajib agar Dana Desa tahap II dapat dicairkan. Format Surat Komitmen & Pasal Baru Terkait Penundaan Regulasi ini juga menambahkan Pasal 29A, yang mengatur format baku untuk surat pernyataan komitmen dukungan APBDes. Selain itu, Pasal 29B menetapkan aturan baru terkait penundaan penyaluran Dana Desa tahap II. Dalam pasal tersebut tertulis: Apabila tetap tidak dipenuhi: Regulasi ini sekaligus mencabut beberapa ketentuan lama terkait dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya pada PMK 145/2023. Dalam beleid disebutkan: “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

    SELENGKAPNYA