• January 10, 2026

JOIN KOMUNITAS

  • January 10, 2026

JOIN KOMUNITAS

Category: Pajak

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

    PPh Final Pajak CV Terbaru Contoh Perhitungan dan Ketentuan Lainnya

    PPh Final Pajak CV Terbaru: Contoh Perhitungan dan Ketentuan Lainnya

    September 3, 2024

    Mengelola pajak bagi perusahaan komanditer (CV) sering kali jadi tantangan tersendiri. Apalgi dengan berbagai aturan yang terus berubah. Banyak pemilik usaha CV yang kebingungan menghitung PPh Final,. ini bisa berakibat pada pembayaran pajak yang tidak tepat atau bahkan kena sanksi. Ini tentu akan mengganggu kelancaran operasional dan keuangan perusahaan. Untuk itu, kamu harus memahami contoh perhitungan PPh Final yang terbaru dan ketentuan terkait. Ini merupakan langkah penting agar bisnis kamu tetap aman dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Apa Itu Badan Usaha CV? Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) adalah jenis badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam berbisnis. Di dalam CV, setiap anggota memiliki peran dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Anggota CV terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Sekutu Aktif: Anggota yang mengelola dan bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan. Mereka bahkan harus siap mengorbankan harta pribadinya jika diperlukan untuk kepentingan usaha. Sekutu Pasif: Anggota yang hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka investasikan. Mereka tidak ikut campur dalam pengelolaan perusahaan. Karena CV bukan badan hukum, maka segala aset yang dimiliki sebenarnya punya para pendirinya. Berapa Pajak CV Terbaru? Sebagai badan usaha, CV tetap dikenai kewajiban pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Salah satu ketentuannya adalah mengenai penggunaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sesuai dengan PP 23 Tahun 2018. Ketentuan ini menetapkan bahwa CV yang memilih menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto hanya dapat menikmati tarif ini selama empat tahun saja. Setelah itu, CV harus mulai menggunakan tarif PPh Badan yang berlaku secara umum. Untuk informasi lebih lengkap tentang peraturan pajak bagi CV, simak ulasan selanjutnya. Apa Saja Kewajiban Badan Usaha CV? Sebagai pemilik usaha CV, ada beberapa kewajiban perpajakan yang perlu kamu penuhi, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berikut adalah poin-poin yang perlu kamu perhatikan: – Punya NPWP: Pastikan CV-mu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). – Pengusaha Kena Pajak (PKP): Jika omzet usahamu sudah mencapai lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, kamu wajib terdaftar sebagai PKP. Namun, jika omzet masih di bawah Rp4,8 miliar, kamu juga bisa memilih untuk menjadi PKP, misalnya untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah. – Buat Pembukuan: Jika CV sudah menjadi PKP, kamu perlu membuat pembukuan yang rapi. – Hitung Pajak Sendiri: Pajak yang terutang perlu kamu hitung sendiri sesuai dengan prinsip self-assessment. – Perhatikan Pajak yang Dipotong Pihak Lain: Jika ada pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, pastikan sudah sesuai dengan ketentuan UU PPh. – Potong atau Pungut Pajak: Kamu juga harus memotong atau memungut Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang diwajibkan menurut aturan yang berlaku. – Bayar Pajak: Setorkan pajak yang terutang ke kas negara sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. – Lapor SPT Pajak: Jangan lupa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara benar dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Dengan memahami poin-poin ini, kamu bisa menjalankan usaha CV-mu dengan lebih tenang dan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Keuntungan Nilai PPh bagi CV CV bukanlah badan hukum. Jadi, penghasilan yang diterima pendiri CV dari usaha yang dijalankan bukan dianggap sebagai gaji, melainkan laba usaha. Laba yang dihasilkan oleh CV hanya dikenakan pajak satu kali, yaitu saat CV memperoleh laba. Inilah yang membuat CV dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT). Ada ketentuan bahwa laba ini bukanlah objek yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, tidak dikenakan pajak dan tidak termasuk dalam objek PPh. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf i, yang menyebutkan bahwa untuk menghitung penghasilan kena pajak CV, gaji yang dibayarkan kepada anggota CV atau persekutuan lainnya yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak boleh dikurangkan. Ini juga berlaku untuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dan pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Apa Saja Ketentuan Pajak Badan Usaha CV? Dalam pengenaan pajak untuk CV atas penghasilan atau transaksi bulanan, jumlah pajak yang harus dibayar tergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh. CV punya pilihan untuk membayar pajak menggunakan skema PPh Final 0,5% sesuai PP 23/2018 untuk UMKM selama 4 tahun. Setelah periode ini, CV harus kembali menggunakan tarif pajak badan normal sesuai ketentuan yang berlaku. Pilihan menggunakan PPh Final 0,5% ini adalah bentuk kemudahan dari pemerintah bagi CV yang baru memulai usaha atau sedang berkembang. Hal ini memungkinkan CV membayar pajak lebih ringan selama masa transisi atau pengembangan bisnis. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh sederhana penggunaan PPh Final UMKM PP 23/2018. a. Bentuk Usaha CV yang Baru Berdiri CV Menjadi Pengaruh didirikan pada tahun 2021. Sejak awal berdirinya, CV ini langsung memilih untuk menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018. Karena ketentuan PPh Final 0,5% untuk CV hanya berlaku selama 4 tahun, maka pada tahun 2025, CV Menjadi Pengaruh harus mulai menggunakan tarif PPh Badan normal. b. Bentuk Usaha CV yang Sudah Lama Didirikan CV Cahaya Semesta didirikan pada tahun 2015, atau 5 tahun yang lalu. Pada tahun pertama operasinya, CV BBB menerapkan tarif PPh Final UMKM sebesar 1% dari omzet bruto sesuai dengan PP 46/2013. Pada tahun kedua, CV Cahaya Semesta berhasil meraih omzet sebesar Rp10.000.000.000 per tahun. Dengan omzet sebesar itu, CV Cahaya Semesta mengajukan permohonan untuk beralih ke tarif PPh Badan di akhir tahun 2016. Namun, pada tahun 2019, performa bisnis CV Cahaya Semesta menurun, dan hanya menghasilkan omzet sebesar Rp15.000.000.000. Oleh karena itu, di akhir tahun 2019, CV Cahaya Semesta mengajukan permohonan untuk menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% sesuai PP 23/2018 untuk tahun pajak 2020. Karena ketentuan penggunaan tarif PPh Final 0,5% hanya berlaku selama 4 tahun, maka batas akhir bagi CV Cahaya Semesta untuk menggunakan PPh sesuai PP 23/2018 ini adalah pada tahun 2024. Jadi, masa 4 tahun ini dihitung sejak pengajuan pertama kali menggunakan tarif PPh Final PP 23/2018. Jenis CV Apa yang Gak Bisa Pakai PPh Final UMKM? Dari kedua contoh di atas, ketentuan dalam PP 23/2018 memang fleksibel untuk Wajib Pajak

    SELENGKAPNYA
    Jenis-jenis Pajak yang Harus Dibayar oleh Perusahaan

    Jenis-jenis Pajak yang Harus Dibayar oleh Perusahaan

    August 16, 2024

    Pajak merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh setiap perusahaan di Indonesia.  Memahami kewajiban perpajakan bukan hanya soal memenuhi aturan hukum. Namun, juga menjaga kelangsungan bisnis dan menghindari sanksi yang dapat merugikan.  Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jenis-jenis pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan di Indonesia. Sehingga bisa membantu kamu dalam menjalankan usahanya secara patuh dan berkelanjutan.  Dengan memahami jenis-jenis pajak ini, kamu juga bisa lebih siap dalam mengelola kewajiban finansial usaha serta berkontribusi positif bagi perekonomian negara. Mengapa Perusahaan Harus Membayar Pajak? Perusahaan di Indonesia wajib membayar pajak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.  Kewajiban ini diatur dalam berbagai undang-undang perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap entitas bisnis.  Tidak hanya sebagai bentuk ketaatan hukum, pembayaran pajak oleh perusahaan juga merupakan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi negara dilansir dari Pajak.com. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai proyek sosial lainnya yang mendukung kemajuan bangsa.  Jenis-Jenis Pajak yang Wajib Dibayar oleh Perusahaan 1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Badan usaha yang dimaksud bisa berupa PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditaire Vennootschap), koperasi, BUMN, yayasan, atau bentuk lainnya.  Perusahaan yang menghasilkan keuntungan harus membayar PPh Badan ini berdasarkan laba bersih yang mereka peroleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi di dalam negeri.  Perusahaan yang melakukan penjualan barang atau jasa yang termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) wajib memungut PPN dari konsumen dan menyetorkannya kepada negara.  Tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini adalah 11%. PPN ini dipungut pada setiap tahap produksi atau distribusi hingga sampai ke konsumen akhir. 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.  Perusahaan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan bangunan wajib membayar PBB ini.  PBB dikenakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.  Pajak ini harus dibayarkan setiap tahun dan jumlahnya bergantung pada luas dan lokasi tanah serta bangunan yang dimiliki oleh perusahaan. 4. Bea Materai Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang dibuat oleh perusahaan. Contoh dokumen yang dikenai bea materai adalah perjanjian kontrak, akta notaris, dan kwitansi pembayaran dengan jumlah tertentu.  Bea materai ini biasanya wajib dibayar dalam bentuk pembubuhan materai pada dokumen yang bersangkutan.  Tarif bea materai yang berlaku saat ini adalah Rp10.000 per dokumen. 5. Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan yang diterima dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain sejenis yang berkaitan dengan pekerjaan.  Perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 ini dari penghasilan karyawan setiap bulannya dan menyetorkannya kepada negara.  Besaran pajak yang dipotong bergantung pada jumlah penghasilan dan status perpajakan karyawan (misalnya, status pernikahan atau jumlah tanggungan). 6. Pajak Lainnya Selain pajak-pajak utama di atas, ada beberapa pajak lainnya yang mungkin relevan untuk perusahaan tertentu, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan: Pajak Kendaraan Bermotor: Dikenakan pada perusahaan yang memiliki atau mengoperasikan kendaraan bermotor. Pajak Hiburan: Dikenakan pada perusahaan yang menjalankan usaha di bidang hiburan, seperti bioskop, karaoke, atau tempat hiburan lainnya. Pajak Reklame: Dikenakan pada perusahaan yang memasang reklame atau iklan di tempat umum. Cara Menghitung dan Membayar Pajak Perusahaan Perhitungan pajak bagi perusahaan merupakan proses yang cukup rumit karena melibatkan berbagai faktor seperti jenis usaha, skala bisnis, dan peraturan perpajakan yang berlaku.  Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang perlu kamu ketahui dirangkum dari laman Pajakku: 1. Menentukan Objek Pajak Identifikasi jenis pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pada umumnya, perusahaan di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). 2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tentukan total pendapatan perusahaan dalam satu tahun pajak, lalu kurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan oleh undang-undang, seperti biaya produksi, operasional, dan penyusutan aset. 3. Menentukan Tarif Pajak Tarif pajak perusahaan di Indonesia bervariasi berdasarkan besaran PKP dan jenis usaha yang dijalankan. 4. Menghitung Pajak Terutang PKP yang telah dihitung dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk mendapatkan jumlah pajak yang harus dibayar. 5. Memeriksa Kembali Perhitungan Pastikan untuk melakukan pengecekan ulang pada perhitungan yang telah dilakukan untuk menghindari kesalahan. Catatan: Perhitungan pajak perusahaan dapat menjadi lebih kompleks jika perusahaan memiliki transaksi yang rumit atau memanfaatkan berbagai insentif pajak. Oleh karena itu, konsultasi dengan akuntan publik atau konsultan pajak yang berpengalaman sangat disarankan. Sistem Pembayaran Pajak Saat ini, pemerintah Indonesia mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui sistem e-filing. Sistem ini menawarkan sejumlah manfaat, antara lain: – Proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih praktis dan cepat. – Data pajak tersimpan secara aman dan terenkripsi. – Wajib pajak dapat memantau status pelaporan dan pembayaran pajaknya secara real-time. Berikut adalah langkah-langkah umum pembayaran pajak melalui e-filing: 1. Buat akun di portal pajak online. 2. Isi data perusahaan serta informasi pajak yang diperlukan. 3. Bayar pajak melalui bank atau kanal pembayaran yang telah ditentukan. 4. Unggah bukti pembayaran ke sistem e-filing. Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Pengurusan Pajak Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam perhitungan atau pembayaran pajak antara lain: 1. Salah dalam menghitung PKP Kesalahan dalam menghitung pengurangan atau penambahan pada penghasilan dapat menyebabkan pembayaran pajak menjadi tidak akurat. 2. Tidak memanfaatkan insentif pajak Banyak perusahaan yang tidak mengetahui atau tidak memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. 3. Terlambat membayar pajak Keterlambatan dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda atau sanksi. 4. Tidak menyimpan bukti-bukti perpajakan Bukti perpajakan sangat penting untuk keperluan audit dan pemeriksaan pajak. Dampak Tidak Membayar Pajak atau Pembayaran yang Tidak Tepat Otoritas pajak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang cukup berat kepada pihak-pihak yang lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya.  Sanksi ini dapat berupa denda dalam jumlah yang sangat besar, pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran yang terus bertambah seiring waktu. Bahkan dalam kasus yang ekstrem, pihak berwenang dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset

    SELENGKAPNYA
    Apakah CV Harus Bayar Pajak Ini Penjelasan Lengkapnya

    Apakah CV Harus Bayar Pajak? Ini Penjelasan Lengkapnya

    July 18, 2024

    Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan bentuk badan usaha yang populer di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Struktur organisasi yang fleksibel dan proses pendirian yang relatif sederhana menjadikan CV sebagai pilihan menarik bagi banyak wirausahawan. Namun, seperti halnya entitas bisnis lainnya, CV tidak lepas dari kewajiban perpajakan. Jadi apakah CV harus bayar pajak? Jawabannya adalah iya, CV harus membayar beberapa jenis pajak tertentu. Artikel ini akan mengupas secara mendalam tentang aspek-aspek perpajakan yang perlu diperhatikan oleh pemilik dan pengelola CV, mulai dari jenis-jenis pajak yang harus dibayar, perlakuan pajak terhadap prive, urgensi kepemilikan NPWP, hingga contoh konkret perhitungan pajak CV. Jenis-Jenis Pajak yang Harus Dibayar CV 1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pajak Penghasilan Badan merupakan komponen utama dari kewajiban perpajakan CV. PPh Badan dikenakan atas laba bersih yang diperoleh CV dari kegiatan usahanya selama satu tahun pajak. Sejak tahun 2020, tarif PPh Badan di Indonesia ditetapkan sebesar 22% dari laba bersih. Namun, perlu dicatat bahwa pemerintah terkadang memberikan insentif berupa penurunan tarif pajak untuk CV dengan omzet di bawah batas tertentu. Dalam menghitung PPh Badan, CV perlu memperhatikan pendapatan yang diperoleh serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan (deductible expenses). Biaya-biaya ini mencakup beban operasional, seperti gaji karyawan, sewa kantor, biaya pemasaran, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha CV. Selain itu, penting bagi CV untuk memelihara pembukuan yang akurat dan menyimpan bukti-bukti transaksi untuk mendukung perhitungan pajak yang dilakukan. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jika CV melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka CV berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Saat ini, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 11%. CV yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi penyerahan BKP atau JKP. Dalam praktiknya, CV akan memungut PPN dari konsumen dan kemudian menyetorkannya ke kas negara. Namun, CV juga dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayarkan atas pembelian barang atau jasa (PPN Masukan) terhadap PPN yang dipungut dari konsumen (PPN Keluaran). Selisih antara PPN Keluaran dan PPN Masukan inilah yang pada akhirnya harus disetorkan ke negara. 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Selain pajak pusat, CV juga mungkin dikenakan berbagai pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis dan besaran pajak daerah dapat bervariasi tergantung pada lokasi operasional CV dan jenis usaha yang dijalankan. Beberapa contoh pajak daerah yang mungkin dikenakan pada CV antara lain: CV perlu berkonsultasi dengan Dinas Pendapatan Daerah setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak daerah yang berlaku. Prive dari CV apakah kena pajak? Prive, yang merupakan penarikan dana oleh sekutu dari keuntungan CV untuk keperluan pribadi, memiliki perlakuan pajak yang unik. Secara prinsip, prive tidak dikenakan pajak penghasilan karena keuntungan CV telah dikenakan pajak di tingkat badan usaha. Namun, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan terkait prive: 1. Prive Bukan Pengurang Pajak Meskipun prive merupakan pengambilan keuntungan oleh sekutu, jumlah yang diambil tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak CV. Dengan kata lain, prive tidak mengurangi beban pajak CV. 2. Kewajiban Pelaporan Walaupun prive bukan merupakan objek pajak, CV tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan prive dalam laporan keuangannya. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan CV. 3. Potensi Pemeriksaan Pajak Jika jumlah prive yang diambil oleh sekutu dinilai tidak wajar atau tidak sesuai dengan kinerja finansial CV, hal ini berpotensi memicu pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, pengambilan prive sebaiknya dilakukan secara bijaksana dan proporsional terhadap keuntungan CV. 4. Implikasi pada Pajak Penghasilan Pribadi Meskipun prive tidak dikenakan pajak di tingkat CV, sekutu yang menerima prive perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap pajak penghasilan pribadi. Jika total penghasilan pribadi sekutu (termasuk dari sumber lain) melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka sekutu mungkin perlu melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan Orang Pribadi. Apakah CV bisa tidak punya NPWP? Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak yang bersifat unik dan menjadi prasyarat utama dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Bagi CV, kepemilikan NPWP bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga membawa sejumlah manfaat dan konsekuensi penting: 1. Legalitas dan Kepatuhan Kepemilikan NPWP menunjukkan bahwa CV telah terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak. Hal ini penting untuk memenuhi aspek legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 2. Akses ke Layanan Perpajakan Dengan memiliki NPWP, CV dapat mengakses berbagai layanan perpajakan, termasuk pelaporan pajak secara online melalui sistem e-filing dan e-billing. Hal ini memudahkan CV dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 3. Fasilitas Perpajakan CV yang memiliki NPWP dapat memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, seperti insentif pajak atau kemudahan dalam proses restitusi pajak. 4. Menghindari Sanksi CV yang tidak memiliki NPWP padahal telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa denda atau bahkan pemblokiran izin usaha. 5. Kemudahan Transaksi Bisnis Banyak transaksi bisnis, terutama yang melibatkan instansi pemerintah atau perusahaan besar, mensyaratkan mitra bisnisnya memiliki NPWP. Tanpa NPWP, CV mungkin kehilangan peluang bisnis tertentu. 6. Pemantauan Kepatuhan NPWP memungkinkan otoritas pajak untuk memantau kepatuhan CV dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini penting untuk menghindari masalah di kemudian hari, seperti pemeriksaan pajak yang tidak perlu. Mengingat pentingnya NPWP, CV sangat disarankan untuk segera mengurus NPWP sejak awal pendiriannya. Proses pengajuan NPWP dapat dilakukan secara online melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak atau dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

    SELENGKAPNYA
    pph 21 2024

    Update Terbaru PPh 21 2024 dengan Contoh serta Simulasi Perhitungan Tarif Efektif

    June 4, 2024

    I. Pendahuluan PPh Pasal 21 ini bisa dibilang “pajak penghasilan” bagi para pekerja.  Intinya, setiap kali kita menerima gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan kita, pemerintah akan memungut sebagian dari penghasilan tersebut dalam bentuk pajak.  Nah, ini merupakan salah satu cara pemerintah mengumpulkan pemasukan secara langsung dari kita sebagai wajib pajak orang pribadi. Tarif PPh 21 ini kemungkinan akan mengalami perubahan di tahun 2024.  Pembaruan tarif ini sangat penting untuk diperhatikan, baik bagi kita sebagai pekerja maupun bagi perusahaan.  Tarif yang baru nantinya akan menentukan berapa besar pajak yang harus kita bayar dari penghasilan kita.  Tentunya, ini akan berdampak langsung pada berapa besar penghasilan bersih yang akan kita terima setelah dipotong pajak. II. Apa Itu PPh Pasal 21? PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan.  Tujuan dari PPh Pasal 21 adalah untuk menghimpun dana bagi pemerintah guna membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.  Dilansir dari Glints, pajak ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur distribusi pendapatan melalui sistem perpajakan yang progresif, di mana tarif pajak meningkat sesuai dengan peningkatan penghasilan. Siapa Saja yang Kena PPh Pasal 21? Nah, PPh Pasal 21 ini dikenakan kepada berbagai jenis pekerja menurut IndoPajak, seperti: 1. Karyawan Tetap Ini untuk yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi dengan status pegawai tetap dan menerima gaji secara rutin. 2. Pegawai Tidak Tetap Untuk yang bekerja tanpa adanya kepastian hubungan kerja jangka panjang dan menerima upah berdasarkan hari kerja, proyek, atau perjanjian kerja tertentu. 3. Penerima Honorarium dan Jasa Ini untuk yang menerima pembayaran atas jasa yang kita berikan, seperti konsultan, pembicara, atau pekerja lepas. 4. Pensiunan Untuk yang sudah pensiun dan menerima pembayaran pensiun dari mantan pemberi kerja atau dana pensiun. III. Perubahan Tarif PPh Pasal 21 Tahun 2024 Mulai tahun 2024 nanti, kita akan menyaksikan beberapa perubahan penting dalam tarif PPh Pasal 21 yang ditetapkan oleh pemerintah.  Perubahan ini mencakup penyesuaian tarif pajak berdasarkan tingkat penghasilan, yang bertujuan untuk mencerminkan kondisi ekonomi terkini dan tujuan kebijakan fiskal pemerintah.  Misalnya, tarif untuk penghasilan rendah mungkin akan diturunkan untuk meringankan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan kecil. Sementara tarif untuk penghasilan tinggi bisa meningkat agar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar.  Perubahan tarif PPh Pasal 21 tahun 2024 ini didasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang baru diterbitkan seperti: IV. Tarif Efektif PPh 21 Tahun 2024 Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.  Tarif ini disusun berdasarkan kelompok penghasilan tahunan sebagai berikut: 1. Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun, tarifnya adalah 5%. Tarif ini sama dengan tarif sebelumnya. 2. Untuk penghasilan antara Rp50 juta hingga Rp250 juta per tahun, tarifnya adalah 15%. Artinya, bagian penghasilan yang berada di rentang ini akan dikenakan pajak 15%. Tarif ini juga tidak mengalami perubahan dari sebelumnya. 3. Untuk penghasilan antara Rp250 juta hingga Rp500 juta per tahun, tarifnya meningkat menjadi 25%. Jadi, bagian penghasilan di rentang ini akan dipajaki 25%. Sebelumnya, tarif untuk rentang penghasilan ini adalah 30%. 4. Untuk penghasilan di atas Rp500 juta per tahun, tarifnya menjadi 30%. Terjadi penurunan tarif di sini, karena sebelumnya penghasilan di atas Rp500 juta dikenakan tarif 35%. V. Contoh Perhitungan PPh 21 Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menghitung PPh 21 berdasarkan tarif terbaru: Studi Kasus a) Karyawan dengan penghasilan tahunan Rp60 juta b) Karyawan dengan penghasilan tahunan Rp300 juta c) Karyawan dengan penghasilan tahunan Rp600 juta VI. Dampak Perubahan Tarif Dampak pada Karyawan Dengan perubahan tarif, karyawan dengan penghasilan lebih tinggi akan mengalami penurunan beban pajak. Khususnya pada penghasilan antara Rp250 juta hingga Rp500 juta dan di atas Rp500 juta. Ini dapat meningkatkan penghasilan bersih yang diterima karyawan. Dampak pada Perusahaan Bagi perusahaan, perubahan tarif ini berarti penyesuaian dalam sistem administrasi dan pemotongan pajak.  Meskipun perubahan tarif mungkin menambah sedikit beban administratif, namun bisa diimbangi dengan peningkatan kepuasan karyawan. Dampak pada Negara Perubahan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Sehingga meskipun tarif pada rentang penghasilan tinggi diturunkan, penerimaan negara bisa tetap stabil atau bahkan meningkat dengan basis pajak yang lebih luas. VII. Tips Mengelola PPh 21 Bagi karyawan maupun perusahaan, ada baiknya melakukan perencanaan pajak dengan lebih efektif.  Caranya bisa dengan memaksimalkan pemanfaatan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan pengurang pajak lainnya yang sah.  Kalau perlu, kamu juga bisa konsultasi dengan konsultan pajak untuk mendapatkan perencanaan yang lebih optimal. Jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas pajak yang tersedia, seperti PTKP untuk mengurangi beban pajak kita.  Karyawan juga bisa memanfaatkan pengurang pajak lain yang sah, misalnya biaya pensiun, iuran jaminan sosial, dan pengurang lainnya. VIII. Kesimpulan Jadi, perubahan tarif PPh 21 tahun 2024 ini memperkenalkan beberapa penyesuaian yang cukup signifikan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tinggi.  Tarif baru ini bertujuan untuk lebih adil dan juga mendorong kepatuhan pajak di masyarakat. Penting bagi kita sebagai karyawan maupun bagi perusahaan untuk memahami dan mengikuti perubahan tarif PPh 21 ini dengan baik.  Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa merencanakan dan mengelola kewajiban pajak kita dengan lebih efisien. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti perubahan ini ya!

    SELENGKAPNYA