Menjadi Pengaruh – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menyoroti fenomena membanjirnya produk impor murah dari China yang dinilai mengancam keberlangsungan pelaku usaha lokal.
Lonjakan barang-barang dengan harga sangat rendah, terutama di sektor fesyen, membuat produk dalam negeri semakin sulit bersaing.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa praktik impor dengan harga yang tak masuk akal harus segera dikendalikan agar industri kecil dan menengah tidak kian tertekan.
Ia mencontohkan, harga jilbab asal China yang beredar di pasaran hanya berkisar antara Rp1.000 hingga Rp3.000 per potong. Jauh di bawah biaya produksi pengrajin lokal.
Tak hanya jilbab, produk batik printing hingga pakaian jadi impor juga dijual dengan harga yang dinilai tidak rasional.
Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM kehilangan pasar karena tidak mampu bersaing dengan harga serendah itu.
Menurut Maman, pemerintah kini tengah menyiapkan kebijakan untuk membatasi arus masuk barang-barang impor murah tersebut.
Upaya ini menjadi lanjutan dari kebijakan pengendalian penjualan barang thrifting yang telah lebih dulu diterapkan.
“Kita tidak bisa hanya berhenti di penertiban thrifting, karena yang lebih besar adalah banjirnya produk baru impor dari China dengan harga yang sudah tidak wajar,” ujarnya dalam acara EKSiS di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025), dikutip dari Kompas.com.
Ia menegaskan bahwa langkah pembatasan impor diperlukan untuk menjaga daya saing dan kelangsungan industri lokal, terutama sektor fesyen yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian UMKM Indonesia.
Pemerintah disebut akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperketat pengawasan serta memastikan kebijakan perdagangan yang lebih adil bagi pelaku usaha dalam negeri.
“Industri fesyen lokal merupakan bagian penting dari ekosistem UMKM yang menyerap jutaan tenaga kerja. Kalau ini dibiarkan, bukan hanya pelaku usaha yang rugi, tapi juga ekonomi masyarakat secara luas,” tambahnya.
Dengan langkah pembatasan impor ini, pemerintah berharap produk dalam negeri dapat kembali memiliki ruang untuk tumbuh dan bersaing di pasar domestik.
Selain itu, strategi pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kualitas, inovasi desain, dan digitalisasi penjualan juga akan terus diperkuat untuk menghadapi tekanan produk luar negeri.
Fenomena “Harga Tidak Masuk Akal” dan Dampaknya pada Ekosistem UMKM
Fenomena banjir produk impor murah dari China bukan sekadar isu perdagangan, melainkan persoalan struktural yang bisa memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Harga produk yang sangat rendah sering kali disebabkan oleh produksi massal dengan efisiensi tinggi, dukungan subsidi industri dari pemerintah asal, serta rantai pasok global yang terintegrasi.
Sementara itu, UMKM lokal masih menghadapi sejumlah keterbatasan seperti biaya bahan baku yang tinggi, keterbatasan akses teknologi, hingga modal usaha yang terbatas.
Akibatnya, jurang kompetisi harga menjadi terlalu lebar, membuat banyak pelaku usaha lokal terancam gulung tikar meski produknya berkualitas.
Selain tekanan harga, ada pula dampak sosial ekonomi yang tak kalah penting:
- Penurunan omzet dan produksi lokal, terutama di sektor tekstil dan konveksi.
- Penyusutan lapangan kerja di industri kecil-menengah.
- Perubahan perilaku konsumen yang makin terbiasa membeli produk impor karena dianggap “lebih murah”.
Dalam konteks ini, langkah pemerintah untuk membatasi impor murah dapat menjadi momentum penting untuk menata ulang ekosistem UMKM.
Namun, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan penguatan daya saing dalam negeri, seperti subsidi bahan baku lokal, pelatihan digitalisasi usaha, hingga pembukaan akses ekspor bagi produk UMKM unggulan.
Jika kebijakan ini berjalan beriringan, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa menciptakan pasar yang lebih sehat.
Di mana produk lokal tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi pilihan utama konsumen dalam negeri.
