Menjadi Pengaruh – Presiden Prabowo Subianto mendorong Papua untuk mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, salah satunya melalui pengembangan kelapa sawit sebagai bahan baku BBM.
Kebijakan ini menuai respons dari sejumlah lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan DPR RI, yang pada prinsipnya mendukung.
Namun juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis serta tata ruang hutan Papua.
DPD RI Dukung Sawit untuk Energi, Ingatkan Keseimbangan Ekologis
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamudin menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua swasembada energi dengan memanfaatkan kelapa sawit sebagai penghasil BBM.
Sultan menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut, namun mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhatikan keseimbangan ekologis.
Menurut Sultan, secara natural sawit merupakan sumber daya ekonomi yang inklusif dan efektif dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia berharap kebijakan ini mampu mendorong terwujudnya swasembada energi di Papua.
“Kami menghormati upaya Presiden menjadikan sawit sebagai instrumen untuk mencapai visi swasembada energi dan pangan. Dengan sawit dan tebu Indonesia memimpin agenda pengembangan energi baru terbarukan di era perubahan iklim,” ujar Sultan dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Sultan juga menyebut bahwa kelapa sawit berpotensi menjadi soft power Indonesia dalam agenda diplomasi dagang internasional.
Ia berharap Indonesia semakin dikenal sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.
“Dulu Indonesia pernah dikenal sebagai negara pengekspor minyak bumi, tapi saat ini kita telah bertransformasi menjadi negara pengekspor minyak sawit (CPO) terbesar dunia. Sehingga sawit menjadi salah satu produk unggulan dan andalan Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Meski demikian, Sultan mengingatkan agar perluasan perkebunan sawit dan tebu tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.
Ia menegaskan agar konversi lahan tidak menggeser ruang hidup masyarakat adat maupun mengancam satwa endemik Papua.
“Ekstensifikasi perkebunan sawit sebaiknya dikembangkan oleh BUMN dan BUMD atau bahkan BUMdes dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain itu, penting juga agar melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam industri perkebunan kelapa sawit,” katanya.
DPR Minta Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan Diperkuat
Senada dengan DPD RI, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman juga menekankan bahwa kebijakan penanaman sawit di Papua harus disertai dengan perencanaan yang matang serta analisis dampak lingkungan yang komprehensif.
“Kami berharap arahan dari Bapak Presiden tersebut dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak lingkungan yang baik sehingga tata ruang terjaga, di mana hutan alam sebagai wilayah serapan air tetap terjaga dan terlindungi,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Legislator dari PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa hutan memang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan dan pembangunan, namun harus dipastikan tidak menimbulkan risiko bencana di kemudian hari.
“Hutan harus bisa kita manfaatkan untuk kehidupan, tetapi juga harus dipastikan tidak menjadi sumber malapetaka,” ungkapnya.
Alex juga menegaskan bahwa tidak seluruh wilayah hutan Papua dapat dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit. Menurutnya, fungsi utama hutan sebagai daerah serapan air harus tetap dijaga.
Arahan Prabowo: Energi Lokal untuk Kemandirian Papua
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar Papua dapat mencapai swasembada energi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dikelola oleh masyarakat setempat.
Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar daerah dapat dikurangi, sekaligus menekan harga energi di Papua agar lebih terjangkau.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air,” kata Prabowo saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2025).
Prabowo menambahkan bahwa perkembangan teknologi energi terbarukan saat ini semakin mendukung pemerataan akses energi hingga ke wilayah terpencil.
“Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah terpencil, juga tenaga hidro sekarang ada hidro-hidro yang mini yang bisa juga dipakai di daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain dan juga nanti,” lanjutnya.
Selain tenaga surya dan air, Prabowo juga berharap Papua dapat ditanami kelapa sawit serta tanaman energi lainnya seperti tebu dan singkong untuk menghasilkan BBM dan etanol.
Ia menargetkan seluruh daerah di Indonesia dapat mencapai swasembada energi dan pangan dalam lima tahun ke depan.
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun Semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya.
Prabowo menyebut jika target tersebut tercapai, Indonesia berpotensi menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah karena tidak lagi bergantung pada impor BBM dari luar negeri.
Tantangan dan Fokus Kebijakan ke Depan
Rencana menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi berbasis sumber daya lokal dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian daerah.
Namun, dukungan dari DPR dan DPD RI menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, tata ruang yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat adat dan lokal agar pembangunan energi di Papua tidak menimbulkan persoalan sosial maupun ekologis di masa depan.
Kehati-hatian ini penting jika berkaca pada berbagai kejadian ekologis di wilayah lain, khususnya di Sumatera.
Pembukaan lahan skala besar untuk kepentingan ekonomi di masa lalu kerap dikaitkan dengan munculnya banjir, degradasi hutan, hingga hilangnya fungsi kawasan serapan air.
Kondisi tersebut menjadi pelajaran bahwa pembangunan berbasis sumber daya alam tanpa perencanaan lingkungan yang ketat berpotensi menimbulkan bencana dan kerugian jangka panjang.
Dalam konteks Papua, pendekatan kebijakan dinilai perlu lebih selektif dan berbasis tata ruang.
Dengan demikian, target swasembada energi nasional dapat dicapai tanpa mengulang kesalahan pembangunan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat di daerah lain.
