Author: Fabby Daraja

Menampilkan semua artikel yang telah dipublikasi oleh penulis

5 Tips Memilih Badan Usaha, Mau PT atau CV

5 Tips Memilih Badan Usaha, Mau PT atau CV?

Menjadi Pengaruh – Ini tips memilih badan usaha yang tepat untuk kamu yang bingung mau mendirikan PT atau CV. Tidak semua usaha bisa dimulai dengan badan hukum yang sama. Pilihan jenis badan usaha seperti PT (Perseroan Terbatas) atau CV (Commanditaire Vennootschap) sebenarnya sangat penting dalam dunia bisnis. Tetapi, dalam kenyataannya, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memilih jenis badan usaha yang tepat. Nah, mari kita bahas beberapa tips memilih badan usaha yang cocok untuk bisnis kamu. Baca Juga: Apa Itu EFIN Badan: Manfaat dan Syaratnya Batas Wewenang dan Tanggung Jawab Pemilik Saat memulai bisnis, dua hal yang paling penting adalah pengambilan keputusan dan batas kewenangan dalam menjalankan bisnis. Jenis badan usaha akan sangat memengaruhi ini. Ada badan usaha seperti CV atau Firma, di mana jika terjadi kerugian, pemiliknya juga bertanggung jawab, bahkan hingga harta pribadi. Sedangkan PT memiliki keterbatasan tanggung jawab, sehingga pemiliknya memiliki perlindungan lebih besar. Semua pengusaha pasti ingin memiliki kendali penuh atas bisnisnya, tetapi perlu diingat bahwa setiap kendali juga memiliki konsekuensi hukum yang sesuai dengan jenis badan usahanya. Selain itu, harta kekayaan PT terpisah dari harta pribadi pemegang saham. Kapasitas Keuangan dan Kemudahan Pendirian Biasanya, pengusaha skala kecil ingin memilih badan usaha dengan proses pendirian yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan keuangannya. Kalau anggaranmu tidak mencukupi untuk mendirikan PT, CV bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau. Tapi, perlu diingat bahwa kamu juga perlu memahami tanggung jawab yang datang dengan jenis badan usaha tersebut. Kemudahan Mendapatkan Modal Pemisahan keuangan antara pribadi dan bisnis adalah hal yang sangat penting dalam bisnis. Dengan mendirikan badan usaha, kamu dapat membuka rekening perusahaan, yang akan membantu menjaga catatan keuangan bisnismu tetap rapi. Ini juga memudahkanmu untuk mengajukan pinjaman bank atau menarik investor jika kamu memiliki catatan keuangan yang baik dan aliran kas yang kuat. Tips Lainnya Perkembangan Bisnis Sebagai pengusaha, kamu harus memiliki visi jauh ke depan. Perkembangan bisnis bukan hanya tentang meningkatkan omset, tetapi juga meningkatkan risiko. Oleh karena itu, kamu perlu memilih jenis badan usaha yang sesuai dengan tahapan perkembangan bisnismu. Jika kamu belum siap untuk mendirikan PT, kamu bisa memulai dengan CV dan kemudian meng-upgrade ke PT ketika bisnismu semakin berkembang. Di sisi lain, dalam beberapa bisnis seperti konstruksi, kamu perlu memiliki badan usaha untuk dapat mengikuti tender pekerjaan. Kewajiban Menurut Peraturan Dalam beberapa bisnis, aturan telah menentukan jenis badan usaha yang harus digunakan. Misalnya, untuk mendirikan bank atau rumah sakit, kamu harus menggunakan badan hukum PT. Jadi, kadang-kadang pilihan badan usaha sudah diatur oleh peraturan dan tidak ada pilihan lain. Jadi, dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, kamu dapat memilih jenis badan usaha yang sesuai dengan impianmu. Seiring dengan perkembangan bisnismu, kamu juga harus siap untuk mengubah jenis badan usaha jika diperlukan. Sebagai contoh, mari kita lihat pertimbangan dalam memilih jenis badan usaha yang cocok untuk creative agency, cafe, atau pabrik produsen minuman. Baca Juga: Syarat Membuat NPWP Badan Creative Agency: Jika kamu memiliki agensi kreatif, mungkin memulai dengan CV bisa menjadi langkah bijak jika kamu belum memiliki modal besar. Tetapi, ketika bisnismu tumbuh, pertimbangkan untuk beralih ke PT untuk melindungi aset pribadimu. Cafe: Bisnis kafe sering dimulai dengan CV karena biayanya yang lebih rendah. Namun, jika kafemu sukses dan berkembang, pertimbangkan untuk menjadikannya PT untuk melindungi dirimu dari risiko yang lebih besar. Pabrik Produsen Minuman: Bisnis seperti ini mungkin memerlukan badan usaha PT dari awal karena masalah regulasi dan tanggung jawab yang besar dalam produksi makanan dan minuman. Jadi, jangan ragu untuk memilih jenis badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnismu. Ingatlah bahwa pilihan badan usaha ini dapat memengaruhi banyak hal, termasuk tanggung jawabmu dan kemampuan bisnismu untuk berkembang.

SELENGKAPNYA
Alasan Pencabutan SP-PIRT dalam Industri Pangan

Alasan Pencabutan SP-PIRT dalam Industri Pangan

MenjadiPengaruh.com – Berikut alasan pencabutan SP-PIRT yang biasanya terjadi dalam industri pangan. Industri pangan adalah salah satu sektor yang sangat vital dalam kehidupan sehari hari kita. Setiap makanan yang kita konsumsi harus melewati: serangkaian pengujian dan peraturan ketat sebelum sampai ke meja makan kita. Salah satu elemen penting dalam mengontrol mutu pangan adalah Sertifkat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SP-PIRT. Namun, terdapat beberapa alasan pencabutan SP-PIRT, oleh karena itu, kamu harus pahami dulu agar gak terjadi pada bisnismu. Pencabutan SP-PIRT Dilansir dari id.carrousel, ada beberapa alasan kenapa izin SP-PIRT bisa dicabut. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), SPP-IRT dapat dicabut oleh Bupati/Wali Kota apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pelanggaran ini dapat berupa: Selain itu, pencabutan SPP-IRT juga dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pencabutan SP-PIRT biasanya merupakan tindakan terakhir yang diambil oleh otoritas pangan setelah investigasi dan pemantauan yang cermat.  Tujuan utama pencabutan izin ini adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen serta memastikan bahwa produk pangan yang beredar di pasaran memenuhi standar yang telah ditetapkan.  Cara Cek SP-PIRT Online Dikutip dari Jualo, kamu bisa ikuti langkah di bawah ini untuk cek SP-PIRTmu Jika SP-PIRT yang kamu masukkan valid, maka akan muncul informasi lengkap tentang SP-PIRT, termasuk nama produk, alamat produsen, masa berlaku, dan status izin. Di bawah ini disertakan penjelasan dari masing-masing informasi yang ditampilkan pada halaman hasil pencarian: Nomor registrasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk produk pangan industri rumah tangga (IRTP). Nama produk pangan IRTP yang telah mendapatkan SP-PIRT. Nama perusahaan yang memproduksi produk pangan IRTP yang telah mendapatkan SP-PIRT. Alamat perusahaan yang memproduksi produk pangan IRTP yang telah mendapatkan SP-PIRT. Jenis produk pangan IRTP yang telah mendapatkan SP-PIRT. Kategori produk pangan IRTP yang telah mendapatkan SP-PIRT. Masa berlaku SP-PIRT. Status izin SP-PIRT. Jika SP-PIRT yang Anda masukkan tidak valid, maka akan muncul pesan “Data tidak ditemukan”. Cara Dapatkan Nomor SP-PIRT Dikutip dari Dinkes Banjarkota, untuk mendapatkan izin PIRT, para pelaku usaha di industri rumah tangga pangan (IRTP) harus memenuhi beberapa kualifikasi dasar sebagai berikut: Pelaku usaha IRTP harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha IRTP tentang keamanan pangan. Sarana produksi pangan IRTP harus memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene pangan.  Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Label pangan IRTP harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Label pangan IRTP harus memuat informasi yang lengkap dan akurat, seperti nama produk, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya yang diperlukan. Selain memenuhi kualifikasi dasar tersebut, pelaku usaha IRTP juga harus memenuhi persyaratan lainnya, seperti: Beda SP-PIRT dan BPOM Untuk mengurus izin edar pangan olahan kemasan, kamu bisa menggunakan BPOM dan PIRT.  Namun, menurut UKM Indonesia, ada beberapa perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu 1. Sarana Produksi Mengenai fasilitas produksi, pangan olahan yang memerlukan izin PIRT seringkali diproduksi dalam skala rumahan atau di lokasi yang masih terhubung dengan tempat tinggal.  Sementara itu, untuk mendapatkan izin BPOM, usaha tersebut harus memiliki fasilitas produksi yang terpisah dari tempat tinggal. 2. Proses Produksi Dalam hal metode produksinya, pangan olahan dengan izin PIRT dihasilkan melalui proses manual hingga semi otomatis.  Di sisi lain, izin BPOM diberikan kepada pangan olahan yang dapat dihasilkan dengan metode manual, semi otomatis, otomatis, atau menggunakan teknologi khusus seperti UHT atau pasteurisasi. 3. Jenis Pangan yang Diproduksi Terkait dengan jenis pangan yang diproduksi, izin PIRT merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 mengenai pemberian sertifikat produksi PIRT.  Persyaratan umumnya termasuk pangan olahan yang kering, memiliki masa simpan lebih dari 7 hari pada suhu ruang, dikemas, dipasarkan sebagai produk dalam negeri, dan tidak boleh mengklaim sesuatu. Sementara itu, untuk izin BPOM, pedoman berdasarkan pada Peraturan Badan POM No 27 Tahun 2017 mengenai pendaftaran pangan olahan.  Beberapa jenis pangan olahan yang harus mendaftar di BPOM meliputi produk yang dijual dalam kemasan eceran, makanan fortifikasi yang diperkaya dengan zat gizi tertentu, pangan yang harus memenuhi standar SNI, seperti air minum kemasan dan minyak goreng sawit, pangan yang ditujukan untuk uji pasar, dan bahan tambahan pangan (BTP) yang digunakan untuk memberikan rasa atau warna tertentu pada makanan. Baca juga informasi tentang NIB, NPWP, serta bagaimana status usaha jika tidak punya NIB. Biaya Mengurus Izin SP-PIRT Saat ingin mengurus izin SP-PIRT, ada pertanyaan yang seringkali ditanyakan. Pertanyaan tersebut adalah seberapa banyak tarif atau biata untuk mengurus izin SP-PIRT? Dikutip dari SIPPN Menpan, biaya mengurus izin SP-PIRT di Indonesia tidak dipungut biaya alias gratis.  Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha IRTP hanya untuk biaya pendaftaran di sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  Biaya pendaftaran di sistem OSS adalah sebagai berikut: FAQ:

SELENGKAPNYA
Apakah Izin BPOM Harus Daftar Merek Dulu Ini Penjelasannya

Apakah Izin BPOM Harus Daftar Merek Dulu? Ini Penjelasannya

MenjadiPengaruh.com – Bagi para pengusaha di industri pengolahan makanan di Indonesia, seringkali ada kebingungan terkait aturan dan persyaratan yang rumit ketika hendak memasarkan produk mereka.  Salah satu tahap yang harus dilewati adalah memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Namun, muncul pertanyaan apakah perlu mendaftarkan merek dagang terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebelum mengajukan izin edar ke BPOM.  Artikel ini akan mengulas peraturan terkait serta strategi cerdas yang bisa digunakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, izin edar produk makanan olahan memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Ini mencakup informasi tentang produsen, importir/distributor, produsen asal luar negeri, desain label, NPWP, NIB (jika melalui jalur OSS), Izin Usaha (IUI/IUMK/SKDU), hasil audit sarana produksi, dan persyaratan khusus untuk produk minuman beralkohol. Namun, penting untuk dicatat bahwa peraturan BPOM tidak mengharuskan mendaftarkan merek dagang di DJKI sebelum mengajukan izin edar. Ini berarti secara hukum, Anda dapat mengajukan izin BPOM tanpa harus mendaftarkan merek dagang terlebih dahulu. Meskipun begitu, ada sejumlah manfaat yang bisa Anda peroleh dengan mendaftarkan merek dagang Anda sebelum mengurus izin BPOM. Pertimbangan ini dapat sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Berikut beberapa manfaatnya: Keamanan Merek: Mendaftarkan merek dagang Anda terlebih dahulu memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan merek Anda dalam desain label. Pencegahan Penolakan: Mendaftarkan merek dagang Anda sebelumnya juga membantu menghindari penolakan izin edar yang mungkin terjadi karena nama dagang Anda tidak sesuai dengan peraturan BPOM. Mempermudah Proses: Dengan merek yang sudah terdaftar, BPOM tidak perlu memeriksa merek tersebut lagi, yang dapat mempercepat proses izin edar, menghemat waktu dan biaya Anda. Apa Saja Syarat Izin Edar BPOM Kosmetik? Jika Anda adalah pelaku usaha di industri kosmetik, Anda perlu memahami persyaratan notifikasi produk kosmetik kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mengutip dari Koinworks, BPOM telah mengatur ketentuan dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik.  Di sini, kami akan merangkum syarat-syarat utama yang perlu Anda perhatikan. Persyaratan Umum Untuk produk kosmetik dalam negeri, Anda perlu memenuhi hal berikut: Sementara itu, untuk produk kosmetik impor, syaratnya adalah sebagai berikut: Persyaratan Khusus Selain persyaratan umum, Anda juga harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi: Berapa Masa Berlaku Izin Edar BPOM? Izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki masa berlaku selama 5 tahun.  Setelah periode ini berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan perpanjangan izin edar.  Perpanjangan ini sebaiknya diajukan paling lambat 6 bulan sebelum izin edar habis. Biaya perpanjangan izin edar BPOM adalah Rp 200.000 untuk produk dalam negeri dan Rp 500.000 untuk produk impor.  Proses evaluasi perpanjangan izin biasanya memerlukan waktu sekitar 30 hari kerja. Perpanjangan izin edar adalah langkah penting untuk menjaga kelangsungan produk Anda di pasar dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Dengan perpanjangan ini, Anda dapat terus berkontribusi pada industri dengan aman dan sesuai peraturan menurut ModalRakyat. Bagaimana Peraturan Izin Edar Pangan Olahan? Di Indonesia, izin edar pangan olahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk dijual dalam kemasan eceran harus memiliki izin edar menurut DailySocial.. Namun, pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga dikecualikan dari kewajiban ini. Izin edar pangan olahan dapat diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS atau oleh Badan POM, tergantung pada kategori pangan dan risiko yang terkait. Pangan olahan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan risiko kesehatannya: Pangan olahan risiko tinggi: Pangan olahan yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, seperti yang mengandung bahan berbahaya, melebihi batas bahan tambahan pangan, atau tidak memenuhi persyaratan gizi. Izin edarnya diterbitkan oleh Badan POM. Pangan olahan risiko menengah: Pangan olahan yang memiliki risiko kesehatan sedang, seperti yang mengandung bahan tambahan pangan yang diizinkan atau memenuhi persyaratan gizi. Izin edar diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS jika diproduksi oleh industri skala kecil, atau oleh Badan POM jika diproduksi oleh industri skala menengah atau besar. Pangan olahan risiko rendah: Pangan olahan yang tidak berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, seperti yang tidak mengandung bahan tambahan pangan. Izin edarnya diterbitkan oleh bupati/wali kota melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Aplikasi OSS. Anda dapat mengajukan izin edar pangan olahan secara online melalui Sistem Informasi Registrasi Pangan Olahan (SIRIPO) yang dikelola oleh Badan POM. Biaya, Syarat, dan Cara Urus Izin BPOM Makanan Dilansir dari BPLawyers, Biaya pengurusan izin edar makanan di BPOM tergantung pada tingkat risiko pangan, dengan biaya mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000. Biaya jasa pengurusan izin dapat bervariasi. Syarat-syarat pengurusan izin meliputi NPWP, izin usaha, hasil audit sarana produksi, rancangan label pangan, dan persyaratan khusus berdasarkan risiko pangan. Proses pengurusan izin melibatkan registrasi online, pembayaran biaya, pengumpulan dokumen, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan sarana produksi, penilaian, dan penerbitan izin. Waktu pengurusan izin biasanya sekitar 30 hari kerja. Biaya BPOM untuk izin edar makanan bervariasi berdasarkan risiko pangan. Syarat-syarat meliputi NPWP, izin usaha, audit sarana produksi, rancangan label pangan, dan persyaratan tambahan berdasarkan risiko pangan.  Proses pengurusan izin melibatkan registrasi online, pembayaran biaya, pengumpulan dokumen, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan sarana produksi, penilaian, dan penerbitan izin, dengan waktu sekitar 30 hari kerja. Rangkuman Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 mengatur tata cara pendaftaran pangan olahan di Indonesia.  Tujuannya adalah memastikan pangan olahan yang beredar aman, berkualitas, dan bergizi.  Pangan olahan adalah pangan yang telah mengalami perubahan, seperti pengawetan, untuk memperpanjang masa simpan atau meningkatkan nilai gizi. Pendaftaran dilakukan oleh pemegang izin edar dengan mengajukan permohonan kepada BPOM.  Pangan olahan harus aman, berkualitas, tidak melanggar nilai-nilai budaya, dan tidak mengandung bahan terlarang. Proses pendaftaran melibatkan tahap administratif dan teknis menurut FortuneIDN. Izin edar pangan olahan diberikan oleh BPOM jika memenuhi persyaratan. Izin berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang.  Perubahan terhadap izin edar harus dilaporkan. Produk yang tidak memenuhi standar harus ditarik dari peredaran sesuai prosedur BPOM. Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun

SELENGKAPNYA
8 Aturan Nama PT, Pelajari Dulu Sebelum Mendirikan

8 Aturan Nama PT, Pelajari Dulu Sebelum Mendirikan

Menjadi Pengaruh – Ini dia 8 aturan nama PT  yang harus diikuti bagi yang kamu mau mendirikannya. Dalam dunia usaha, nama PT atau Perseroan Terbatas bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, loh! Nama PT adalah identitas utama bisnismu yang akan melekat dalam setiap langkah perjalanan bisnismu. Oleh karena itu, pemilihan nama PT adalah keputusan penting yang memerlukan pertimbangan matang, ya! Dalam artikel ini, kamu bisa mempelajari lebih dalam mengenai 8 aturan penting yang harus diikuti saat memilih nama PT. Setiap aturan memiliki dampak signifikan terhadap legalitas dan citra bisnismu, loh! Selain itu, kamu bisa membuat keputusan yang tepat dan menghindari masalah di masa depan. Jadi, mari kita mulai dengan membahas setiap aturan secara detail dan mendalam. Dengan begitu, kamu akan siap untuk melangkah maju dan menciptakan nama PT yang akan mendukung kesuksesan bisnismu! Baca Juga: Daftar KBLI yang Cocok untuk PT Perorangan Daftar Ketentuan Nama PT Syarat dan kententuan nama PT tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) PP No 43 Tahun 2011. Berikut ini penjelasan lengkapnya: 1. Gunakan Huruf Latin Ketika memilih nama PT, pastikan nama tersebut ditulis dengan huruf Latin. Jadi, lupakan aksara lainnya dan fokuslah pada abjad sesuai bahasa Indonesia 2. Unik dan Belum Digunakan Nama PT yang kamu pilih harus unik dan belum digunakan oleh perusahaan lain secara sah. Jadi, kamu harus melakukan pengecekan dulu. 3. Gak Bertentangan dengan Norma Pastikan bahwa nama PT kamu gak bertentangan dengan norma-norma ketertiban umum dan moral. Hindari nama yang kontroversial atau meragukan. 4. Gak Boleh Mirip dengan Lembaga Resmi Hindari nama PT yang mirip dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali jika kamu telah mendapatkan izin resmi dari pihak yang bersangkutan. 5. Gak Boleh Hanya Angka atau Huruf Acak Nama PT kamu  haruslah sebuah kata, bukan kumpulan angka atau huruf acak. 6. Gak Punya Arti Ganda Pastikan nama PT kamu gak memiliki arti ganda sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. 7. Harus Sesuai dengan Jenis Usaha Nama PT kamu sebaiknya tidak hanya mencerminkan maksud, tujuan, atau jenis usaha yang kamu jalankan. Misal, bisnismu bergerak di bidang furnitur. Maka, pakailah kata yang memiliki makna seputar furnitur. 8. Relevan dengan Tujuan dan Kegiatan Usaha Akhirnya, pastikan nama PT kamu sesuai dengan tujuan, maksud, dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Nama yang relevan akan membantu mengenalkan bisnis kamu  kepada publik dengan lebih baik. Baca Juga: Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja Terbaru Cara Cek Nama dan Mendirikan PT Secara Online Untungnya, sekarang untuk mengecek nama dan mendirikan PT gak perlu repot lagi. Kamu bisa mengurusnya secara online dari rumah. Gimana caranya? Menjadi Pengaruh siap bantu kamu! Langsung saja klik link di bawah untuk mulai konsultasi. KLIK DI SINI

SELENGKAPNYA
Pengecekan Merek dan Tips Lolos Jadi Hak Kekayaan Intelektual

Pengecekan Merek dan Tips Lolos Jadi Hak Kekayaan Intelektual

Menjadi Pengaruh – Berikut ini prosdeur pengecekan merek dan tips lolos agar jadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Merek sendiri  merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Biasanya, merek bisa berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut.. Selain itu, merek berfungsi untuk melindungi produk dan/atau jasa dari persaingan tidak sehat, serta untuk membangun reputasi dan citra positif bagi perusahaan kamu, loh! Untuk mendaftarkan merek sebagai HKI, kamu  perlu melakukan pengecekan merek terlebih dahulu, nih! Pengecekan merek berguna untuk memastikan bahwa merek yang kamu daftarkan gak sama atau mirip dengan merek lainnya. Baca Juga: HKI: Ciri-ciri Merek yang Ditolak dan Tidak Dapat Didaftarkan Sebab, pengecekan bisa menghindari penolakan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pengecekan merek bisa kamu lakukan secara mandiri atau melalui jasa konsultan hukum, ya! Kalau mau secara mandiri, kamu bisa memakai basis data merek yang tersedia di situs web DJKI.  Basis data tersebut berisi informasi mengenai merek-merek yang telah terdaftar di Indonesia. Begini caranya: Cara Cek Merek Mandiri Berikut adalah langkah-langkah pengecekan merek secara mandiri: Kalau merek yang mau kamu daftarkan gak ada dalam hasil pencarian, maka merek tersebut bisa didaftarkan. Namun, kalau mereknya muncul di pencarian, maka merek tersebut sudah dipakai orang lain, ya! Selain itu, kamu juga harus memerhatikan beberapa faktor dalam penelitian merek: Kelas barang dan/atau jasa Merek yang telah terdaftar dapat dilindungi untuk satu atau lebih kelas barang dan/atau jasa. Kamu  perlu memastikan bahwa kelas barang dan/atau jasa yang ingin kamu daftarkan tidak sama atau mirip dengan kelas barang dan/atau jasa dari merek yang telah terdaftar. Kemiripan merek Merek yang dianggap mirip dengan merek yang telah terdaftar dapat ditolak pendaftarannya. Kemiripan merek dapat dilihat dari segi visual, fonetik, dan/atau konseptual. Perbedaan merek Kalau merek yang ingin kamu daftarkan mirip dengan merek yang telah terdaftar, kamu  perlu menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua merek tersebut. Perbedaan yang signifikan dapat berupa perbedaan dalam segi visual, fonetik, dan/atau konseptual. Baca Juga: Contoh HKI atau Hak Kekayaan Intelektual dan Tujuannya Tips Merek Lolos HKI Kamu masih gak yakin merekmu bisa didaftarkan sebagai HKI? Gak usah khawatir! Menjadi Pengaruh siap bantu kamu! Kamu bisa berkonsultasi bersama kami apakah merekmu layak lolos sebagai HKI atau tidak. Gak cuma itu, kamu juga bakal dapat e-Book “Navigasi Hak Kekayaan Intelektual”,  loh! Apa isinya? Kamu bisa belajar: Bahkan, kamu dapat bonus analisa dan konsultasi merek serta join grup WhatsApp bersama ahli HKI. Keren, kan? Terus gimana caranya? Langsung klik link di sini, ya!

SELENGKAPNYA
Daftar KBLI yang Cocok untuk PT Perorangan

Daftar KBLI yang Cocok untuk PT Perorangan

Menjadi Pengaruh – Ini dia daftar KBLI yang cocok untuk badan usaha PT Perorangan, jangan sampai salah pilih. Saat ini, banyak sekali pelaku usaha yang tertarik mendirikan PT Perorangan, loh! Sebab, PT Perorangan memberikan banyak sekali peluang untuk mengembangakan berbagai macam usaha. Selain itu, sekarang banyak sekali bentuk usaha yang sering menggunakan PT Perorangan untuk legalitasnya. Namun, seringkali pelaku usaha salah memilih KBLI saat mendirikan PT Perorangan. Apa itu? Baca Juga: KBLI Sebagai KLU? Ini Penjelasannya! Apa Itu KBLI dan Fungsinya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah sebuah sistem kode yang dipakai untuk mengelompokkan berbagai jenis usaha atau industri di Indonesia berdasarkan sektor dan jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan. KBLI membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan usaha berdasarkan karakteristiknya. Dengan memakai KBLI, perusahaan bisa mengidentifikasi di mana bisnis mereka berada dalam kerangka industri secara lebih terstruktur. Sistem kode KBLI juga digunakan untuk statistik ekonomi, penelitian pasar, serta dalam berbagai aspek analisis ekonomi dan kebijakan. Ada banyak sekali KBLI yang tersedia. Jadi kamu jangan sampai salah memilihnya. Baca Juga: Jenis Modal PT dan Klasifikasinya yang Harus Kamu Pahami Berikut ini daftar KBLI yang cocok untuk PT Perorangan: Jenis KBLI yang Cocok untuk PT Perorangan KBLI 56102: Rumah/Warung Makan. Kode KBLI ini sangat cocok bagi kelompok usaha yang fokus pada penyediaan makanan dan minuman untuk dinikmati di lokasi tempat usaha. Ini berlaku untuk usaha yang memiliki tempat tetap (gak berpindah-pindah), di mana makanan dan minuman disajikan untuk dinikmati di tempat tersebut. Contohnya termasuk Warteg, Rumah Makan Padang, Kedai Nasi Goreng, dan berbagai jenis rumah/warung makan lainnya. KBLI 47192: Perdagangan Eceran Kode KBLI ini cocok untuk usaha yang bergerak di bidang perdagangan eceran dengan fokus pada berbagai jenis barang, kecuali makanan, minuman, atau tembakau, serta bukan termasuk toserba/department store. Biasanya, barang-barang yang diperdagangkan meliputi pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak, dan produk kosmetik. Semua produk ini dikelola di bawah satu pengelolaan yang terintegrasi. KBLI 47711: Perdagangan Eceran Pakaian Kode KBLI ini cocok bagi usaha perdagangan eceran pakaian, baik itu pakaian dari bahan tekstil, kulit, maupun kulit buatan. Dalam kategori ini termasuk berbagai macam pakaian seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, pakaian bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena, dan jubah. Contoh usaha yang bisa kita pikirkan adalah seperti toko baju gamis, toko batik, toko kemeja, serta berbagai jenis toko pakaian lainnya yang mengusung konsep ini. Baca Juga: Apa Bedanya Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek? Itulah tadi beberapa jenis KBLI yang cocok dipilih untk PT Perorangan. Buat kamu yang mau tahu lebih banyak tentang pendirian badan usaha, ikuti terus menjadipengaruh.com, ya!

SELENGKAPNYA
HKI Ciri-ciri Merek yang Ditolak dan Tidak Dapat Didaftarkan

HKI: Ciri-ciri Merek yang Ditolak dan Tidak Dapat Didaftarkan

Menjadi Pengaruh – Kali ini kita akan bahas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tentang merek apa saja yang ditolah dan tidap dapat didaftarkan. Bicara soal bisnis, pastinya nggak lepas dari yang namanya merek dagang, kan? Nah, dalam urusan merek dagang ini, kamu pasti sudah sering denger istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Jadi, sebelum kita menggali lebih dalam, yuk kita pahami dulu! Hak Kekayaan Intelektual itu semacam pelindung super bagi karya-karya kreatif dan ciptaan seseorang. Di Indonesia, aturan mainnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi, ketika kamu punya merek dagang dan ingin mendapatkan perlindungan hukum, kamu bisa mendaftarkan merekmu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tapi,ada lho beberapa jenis merek yang sayangnya nggak bisa masuk daftar pelindungan Hak Kekayaan Intelektual. Jadi, kamu harus perhatikan lagi kriteria apa saja yang membuat merek ditolak. Simak penjelasannya berikut ini. Baca Juga: Contoh HKI atau Hak Kekayaan Intelektual dan Tujuannya Merek yang Tidak Bisa Daftar Hak Kekayaan Intelektual Cara Navigasi HKI agar Lolos Ternyata banyak sekali ciri-ciri merek yang gak lolos Hak Kekayaan Intelektua, ya. Tapi kamu gak usah khawatir! Kamu bisa analisis merek kamu dulu sebelum mendaftarkannya sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Dengan begitu, kamu bisa tahu apakah merekmu bisa lolos Hak Kekayaan Intelektuaatau tidak. Gimana caranya? Bersama Menjadi Pengaruh, kamu bisa analisa, navigasi, dan konsultasi kelayakan merek untuk lolos HKI,  loh! Langsung aja klik link di sini.

SELENGKAPNYA
Contoh HKI atau Hak Kekayaan Intelektual dan Tujuannya

Contoh HKI atau Hak Kekayaan Intelektual dan Tujuannya

Menjadi Pengaruh ­– Berikut ini beberapa contoh HKI atau Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia. Mungkin gak semua orang familiar dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, tapi contohnya gampang banget ditemuin dalam kehidupan sehari-hari. Contoh HKI yaitu seperti penemuan teknologi, hak cipta buat karya seni, atau hak merek buat ngelindungin brand dagang. Intinya, HKI itu kayak perlindungan buat hasil pikiran kreatif manusia, bisa dalam bentuk apa aja, kayak teknologi, seni, sastra, atau ilmu pengetahuan. Karya-karya ini nggak cuma asal-asalan, tapi butuh effort, waktu, dan otak. Kebanyakan juga punya nilai ekonomi, karena bisa jadi asset buat bisnis. Makanya, penting punya hukum yang ngejaga karya-karya ini. HKI ini kayak perisai buat melindungin karya intelektual. Selain itu, juga jadi hak eksklusif buat penciptanya. Jadi, lewat HKI, si pencipta bisa daftarin karyanya, tapi nggak wajib juga. Pemerintah mendukung pencipta dengan hak eksklusif ini buat apresiasi atas kreasi mereka. Nggak cuma itu, juga bikin orang lain termotivasi buat berkembang. HKI juga berpengaruh positif pada ekonomi, soalnya melalui mekanisme pasar. Baca Juga: Apa Itu EFIN Badan: Manfaat dan Syaratnya Tujuan dan Manfaat HKI Pembentukan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI oleh pemerintah tentunya mempunyai tujuan, adapun tujuan adanya hak kekayaan intelektual atau HKI akan dijelaskan dibawah ini, antara lain: Menghargai usaha kreatifitas manusia yang membuahkan karya intelektual, hasil dari upaya dan pemikiran yang ditanamkan dalam waktu, tenaga, dan pikiran. Memberi kepastian hukum mengenai hak kepemilikan, pemanfaatan, dan dampak penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam periode tertentu bagi pemilik, pencipta, pengguna, dan pihak terkait. Mendorong transfer pengetahuan melalui HKI, khususnya melalui paten, yang merangsang upaya penemuan dan inovasi teknologi. Dengan adanya system Paten akan melahirkan pengetahuan masyarakat serta memperkaya penemuan-penemuan baru sekaligus menghindari contoh pelanggaran etika bisnis dalam perusahaan supaya terhindar dari contoh pelanggaran norma sosial. Baca Juga: Navigasi Merek HKI Jenis-jenis HKI di Indonesia Nah, HKI sendiri punya beragam jenis dan contoh yang sesuai dengan cakupannya. Yuk, kita bahas beberapa jenis dan contohnya: Merek Ini dia yang pertama, merek. Ini bisa berupa logo atau tanda yang tampak secara visual. Bisa berupa nama, kata, angka, susunan warna, atau logo dalam bentuk 2D atau 3D. Bahkan bisa juga berupa suara, hologram, atau gabungan dari elemen-elemen di atas. Nah, merek ini digunakan buat membedakan barang atau jasa yang dikeluarkan oleh orang atau perusahaan saat berbisnis. Coba perhatiin beberapa contoh merek terkenal: Paten Lanjut ke nomor dua, ada yang namanya paten. Paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan sama negara buat penemu atas penemuan di bidang teknologi. Ini berlaku dalam jangka waktu tertentu. Penemu bisa jalankan hak ini sendiri atau serahkan ke orang lain dengan izin penemu. Cek contoh-contoh paten yang mungkin kamu kenal: Hak Cipta Berikutnya, hak cipta. Hak cipta ini memberikan hak eksklusif buat pencipta atau pemegang hak buat ngasih ijin, mengumumkan, atau menciptakan salinan dari karyanya. Ini tentunya sesuai sama peraturan hukum yang berlaku. Cek contoh-contoh hak cipta di bawah ini: Nah, gitu deh beberapa contoh dari HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi, inget ya, ini penting buat ngelindungin kreasi dan karya-karya ciptaan manusia. Itulah tadi penjelasan tentang contoh HKI dan apa saja tujuannya. Kamu tertarik mendaftar HKI? Bisa langsung klik di sini.

SELENGKAPNYA
Pendirian Koperasi Syarat dan Prosedur Lengkap

Pendirian Koperasi: Syarat dan Prosedur Lengkap

Menjadi Pengaruh – Berikut ini informasi pendirian koperasi mulai dari syarat dan prosedur lengkapnya. Cara dan persyaratan pendirian koperasi sebenarnya gak ribet, karena jumlah koperasi di Indonesia sudah banyak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) nunjukin kalo tahun 2021 kemarin, ada sekitar 127.846 koperasi yang masih berjalan. Artinya lebih dari 22 juta orang jadi anggota koperasi, dan usaha yang dijalankan nilainya capai Rp182,35 triliun, loh. Oleh sebab itu, koperasi punya peran yang penting buat ekonomi Indonesia. Koperasi juga kontribusiin sekitar 5,1% ke Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Berdasarkan data tadi, bisa diambil kesimpulan kalau masih banyak peluang buat kamu yang mau bikin koperasi sendiri. Namun, sebelum bikin yuk simak dulu syarat dan prosedur dalam mendirikan koperasi. Baca Juga: Navigasi Merek HKI Syarat Pendirian Koperasi Syarat  mendirikan koperasi diatur dalam Pasal 12 dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 9/2018, yang membahas tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Selain itu, persyaratan mendirikan koperasi juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja. 1. Koperasi Primer Proses mendirikan koperasi primer berlangsung dengan mengajukan akta pendirian, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, kepada Menteri Koperasi dan UKM. Sejumlah persyaratan harus disertakan dalam pengajuan tersebut, seperti: 2. Koperasi Sekunder Ketentuan untuk mendirikan koperasi sekunder sebenarnya mirip dengan koperasi primer. Perbedaannya terletak pada beberapa dokumen tambahan yang harus disertakan, seperti: 3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mendirikan KSP memerlukan persyaratan khusus yang diatur dalam Pasal 10 dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 9/2018. Persyaratan ini melibatkan dokumen tambahan seperti: Baca Juga: Cara Mendirikan Koperasi Simpan Pinjam: Prosedur Lengkap Prosedur Umum mendirikan Koperasi Setelah familiar dengan persyaratan mendirikan koperasi di Indonesia, sekarang kita perlu paham tahapan dan langkah-langkahnya. Langkah-langkah mendirikan koperasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 9/2018. Berikut ini adalah rangkaian prosedurnya: Itulah beberapa syarat dan prosedur mendirikan koperasi yang harus kamu tahu sebelum mendirikannya. Gak mau ribet bikin koperasi? Serahkan saja ke Menjadi Pengaruh! Kamu bisa membuat koperasi secara online dari rumah. Gimana caranya? Klik link di sini, ya!

SELENGKAPNYA
Apa Itu EFIN Badan Manfaat dan Syaratnya

Apa Itu EFIN Badan: Manfaat dan Syaratnya

Menjadi Pengaruh – Apa itu EFIN badan dan apa manfaatnya buat bisnis? Berikut penjelasan lengkapnya. Kalau kamu punya atau mau mendirikan sebuah badan usaha, seperti PT, CV, koperasi, yayasan, atau bentuk lainnya, maka perlu tahu  apa itu EFIN Badan dan bagaimana cara mendapatkannya. EFIN Badan sendiri singkatan dari Electronic Filling Identification Number. Maksudnya, adalah nomor identitas pajak yang diperlukan untuk melakukan transaksi perpajakan secara elektronik, seperti melaporkan SPT Tahunan PPh Badan melalui e-Filing. Selain itu, EFIN Badan juga berguna untuk mengakses berbagai layanan perpajakan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti e-Billing, e-Form, e-SPT, dan lain-lain. Banyak sekali pengusaha yang belum tahu apa itu EFIN Badan sehingga sulit melaporkan pajaknya secara online. EFIN Badan beda dengan EFIN Pribadi, loh!  EFIN Badan dikeluarkan oleh DJP untuk sebuah badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak badan. Selain itu , EFIN Badan bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan oleh pengurus yang ditunjuk oleh badan usaha tersebut untuk mewakilinya dalam urusan perpajakan. Baca Juga: Cara Mengubah CV ke PT Secara Online dari Rumah Langkah Dapat EFIN Badan Lalu, bagaimana cara mendapatkan EFIN Badan? Caranya cukup ribet kalau kamu ngurus sendiri. Ini langkah-langkahnya: 1. Mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN Badan secara online di situs resmi pajak Formulir ini harus diisi oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian badan usaha. Kamu harus memasukkan data-data seperti nama badan usaha, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. 2. Mencetak formulir permohonan aktivasi EFIN Badan yang telah diisi secara online. Formulir ini harus disertai sama fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian badan usaha, fotokopi NPWP badan usaha, fotokopi KTP pengurus yang mengisi formulir, dan surat kuasa bermaterai jika pengurus tidak dapat datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 3. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN Badan beserta lampirannya ke KPP tempat badan usaha terdaftar sebagai wajib pajak. Kamu bisa datang langsung ke KPP atau mengirimkannya melalui pos atau kurir. Pastikan Kamu mendapatkan tkamu terima dari petugas KPP sebagai bukti penyampaian. 4. Menunggu pemberitahuan dari DJP mengenai status permohonan aktivasi EFIN Badan Kamu. Jika permohonan disetujui, kamu akan mendapatkan nomor EFIN Badan dan password sementara yang dapat digunakan untuk mengaktifkan akun DJP onlin. 5. Mengaktifkan akun DJP online kamu pakai nomor EFIN Badan dan password sementara yang telah diberikan. Dengan memiliki EFIN Badan, kamu bisa dengan mudah mengurus perpajakan badan usaha. Kamu bisa melaporkan SPT Tahunan PPh Badan secara online tanpa harus antre di KPP. Selain itu, kamu juga punya akses ke berbagai informasi dan layanan perpajakan online yang disediakan oleh DJP. Baca Juga: Perkumpulan: Definisi dan Karakteristik Tips Bikin EFIN Badan dengan Cepat Ribet sekali kan langka-langkahnya? Selain prosedur yang banyak, tentunya proses itu memakan banyak waktu. Untungnya, ada solusi mengurus EFIN Badan dengan mudah dan cepat. Gimana? Kamu bisa memakai layanan dari menjadipengaruh.com. Tinggal setor berkas-berkas yang diperlukan, biar kami yang selesaikan. Kalau mau, bisa klik link di sini, ya! Demikian artikel tentang apa itu EFIN Badan dan bagaimana cara mendapatkannya. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu yang punya atau ingin mendirikan badan usaha

SELENGKAPNYA