Author: Fabby Daraja

Setiap kali kami menerima konsultasi dari pelaku usaha yang sedang ingin mendirikan bisnis, pertanyaan ini hampir selalu muncul. “Apakah sekarang masih perlu mengurus SKDP?”  Bagi kami yang sudah bertahun-tahun membantu pengusaha mengurus legalitas, pertanyaan ini bukan hal baru.  Tapi jawabannya memang tidak sesederhana “iya” atau “tidak”. Lewat cerita ini, kami ingin mengajak kamu memahami apa itu SKDP, bagaimana peran pentingnya di masa lalu, dan bagaimana nasibnya sekarang di tengah kehadiran OSS (Online Single Submission).  Jadi, kamu bisa lebih siap dan tidak bingung saat memulai perjalanan legalitas bisnismu. Apa Itu SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan)? SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kantor kelurahan atau kecamatan.  Fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa sebuah usaha benar-benar berada di alamat yang disebutkan. Beberapa tahun lalu, SKDP adalah dokumen yang sangat penting bagi para pelaku usaha.  Kami masih ingat betul masa-masa ketika para klien kami harus terlebih dahulu mendapatkan SKDP dari kelurahan atau kecamatan sebelum bisa melangkah ke tahap perizinan lainnya. SKDP menjadi bukti sah bahwa sebuah usaha benar-benar berlokasi di tempat yang tertera dalam dokumen tersebut. Ini juga membantu pemerintah daerah dalam mengatur zonasi usaha dan memantau aktivitas bisnis di wilayahnya. SKDP punya peran besar dalam hal: – Pendirian perusahaan secara hukum Untuk mendirikan PT, CV, atau badan usaha lainnya, SKDP adalah syarat awal yang harus dipenuhi sebelum bisa mendapatkan akta dan pengesahan dari Kemenkumham. – Membuka rekening bank atas nama perusahaan Mayoritas bank mewajibkan SKDP sebagai salah satu dokumen agar perusahaan dianggap resmi dan layak memiliki rekening sendiri. – Mengurus dokumen legal lainnya Seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan berbagai izin usaha lainnya. Saat OSS Muncul, Banyak Hal Berubah – Termasuk Soal SKDP Beberapa tahun belakangan, pemerintah Indonesia mulai berbenah dalam sistem perizinan usaha.  Maka lahirlah OSS atau Online Single Submission pada tahun 2021. Sebuah sistem digital yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan usaha secara daring dan terpusat. Kehadiran OSS membawa banyak kemudahan.  Proses yang dulu harus dilakukan secara manual dan melalui berbagai instansi kini bisa dilakukan dari satu pintu saja.  Salah satu perubahan besar yang dibawa OSS adalah hilangnya kewajiban SKDP sebagai syarat utama dalam pengurusan izin usaha dilansir dari Lapakami. Kami melihat sendiri bagaimana sistem ini mempermudah banyak pelaku usaha. Prosesnya menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.  Apakah SKDP Masih Berlaku di Era OSS RBA? Kami mendapati bahwa OSS RBA memang juga berdampak pada pengurusan SKDP, antara lain: 1. SKDP tidak lagi menjadi syarat wajib dalam proses perizinan OSS Sejak OSS RBA diluncurkan, kami melihat salah satu perubahan penting adalah hilangnya kewajiban SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dalam proses perizinan formal. Kini, saat pelaku usaha mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) di sistem OSS, cukup dengan mengisi alamat lengkap domisili usahanya.  Sistem akan langsung menerima data tersebut sebagai sah tanpa memerlukan SKDP fisik. Bagi kami, ini adalah angin segar.  Proses legalitas usaha menjadi lebih cepat dan efisien, terutama bagi UMKM yang sebelumnya cukup kerepotan hanya untuk mendapatkan satu dokumen domisili saja. 2. Namun, penerapannya belum seragam di semua daerah Meskipun pemerintah pusat telah menyederhanakan prosesnya, kami masih menemukan bahwa beberapa daerah tetap meminta SKDP.  Terutama untuk kebutuhan administratif internal atau pendataan wilayah usaha. Hal ini membuat pelaku usaha sering kali bingung. Apakah mereka perlu mengurus SKDP atau tidak.  Daerah yang Masih Meminta SKDP Kami mencatat beberapa daerah yang hingga kini masih meminta SKDP, di antaranya: Jika kamu membuka usaha di daerah seperti ini, maka kemungkinan besar kamu tetap akan diminta menunjukkan SKDP meski OSS tidak mewajibkannya secara nasional dikutip dari Sipas. Alternatif SKDP: Bukti Domisili dalam OSS Bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis di wilayah yang sudah menerapkan sistem OSS RBA secara penuh, kamu tidak perlu khawatir.  SKDP bisa digantikan dengan bukti domisili yang diisi langsung di sistem OSS. Bukti domisili ini bisa berasal dari: Dengan dokumen-dokumen ini, sistem OSS akan tetap memproses perizinan kamu tanpa memerlukan SKDP tambahan. Risiko dan Dampak Tidak Memiliki SKDP Perlu diingat! Jika usaha kamu berada di wilayah yang masih memberlakukan SKDP sebagai dokumen pendukung, maka tidak memilikinya bisa berdampak. Kami mengamati ada beberapa kasus di mana pelaku usaha: – Gagal mengurus NPWP Badan, karena domisili usahanya tidak dapat dibuktikan dengan SKDP. – Ditolak saat mengajukan NIB atau Sertifikat Standar OSS, karena data alamat tidak diverifikasi oleh dinas terkait. Kejadian seperti ini menegaskan pentingnya mengetahui aturan lokal meskipun sistem pusat sudah disederhanakan. Cara Mendapatkan SKDP (Jika Masih Dibutuhkan) SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan memang secara nasional tidak lagi menjadi syarat utama dalam perizinan usaha sejak penerapan OSS (Online Single Submission).  Tapi kenyataannya, beberapa daerah masih menjadikannya sebagai dokumen pendukung. Terutama untuk usaha yang berdomisili di lingkungan perumahan atau gang sempit.  Maka, jika kamu sedang mengurus legalitas dan menemukan bahwa SKDP masih diminta, berikut alur dan dokumen yang perlu disiapkan: 1. Persyaratan Dokumen: 2. Proses Pengajuan: Datangi kelurahan atau kecamatan tempat usaha berdomisili. 3. Estimasi Waktu: Biasanya SKDP bisa keluar dalam waktu 3–7 hari kerja, tergantung kebijakan daerah dan kelengkapan dokumen.  Bagi pelaku usaha, kami sarankan untuk menyiapkan semua dokumen sejak awal agar proses berjalan cepat. SKDP untuk UMKM dan Usaha Rumahan Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak pelaku UMKM atau usaha rumahan bertanya kepada kami. “Apakah saya wajib punya SKDP?”  Jawabannya: tidak selalu. Di banyak daerah, apalagi setelah OSS berlaku, SKDP bukan lagi syarat utama.  Namun tetap saja, di beberapa wilayah RT/RW atau kelurahan masih minta dokumen ini. Terutama jika usaha kamu akan dipakai untuk pengajuan dokumen lain seperti NIB, SIUP, atau izin lingkungan. Solusi dari Kami: Kesimpulan SKDP memang sudah tidak lagi menjadi syarat wajib secara nasional. Namun, kenyataannya di beberapa daerah dokumen ini masih dibutuhkan sebagai pelengkap dalam proses perizinan tertentu.  Oleh karena itu, pelaku usaha sebaiknya tetap waspada dan tidak mengabaikan kemungkinan bahwa SKDP bisa saja diminta. Apalagi ketika mengurus perizinan yang lebih kompleks.  Kami menyarankan agar sebelum mengajukan izin usaha, kamu memeriksa terlebih dahulu regulasi yang berlaku di daerah masing-masing.  Legalitas usaha bukan sekadar formalitas saja. Melainkan fondasi penting untuk kelancaran bisnismu.

Kami cukup sering menerima pertanyaan dari para pelaku usaha, terutama UMKM, soal Nomor Induk Berusaha (NIB). Mulai dari apa itu NIB, fungsinya, sampai apakah NIB bisa kedaluwarsa atau tidak. Nah, lewat artikel ini, kami ingin membantu menjawab semua kebingungan tersebut secara menyeluruh.  Harapannya, kamu bisa lebih paham pentingnya mengurus legalitas usaha dengan benar sejak awal. Apa Itu NIB dan Fungsi Hukumnya Secara sederhana, NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan lewat sistem OSS.  Nomor ini bersifat unik dan wajib dimiliki oleh siapa saja yang menjalankan usaha secara sah di Indonesia. NIB punya banyak fungsi penting, antara lain: 1. Pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dulu, pelaku usaha wajib punya TDP. Tapi sekarang, fungsi itu sudah digantikan oleh NIB. Jadi, kalau kamu sudah punya NIB, berarti perusahaanmu sudah terdaftar secara resmi. 2. Sebagai Angka Pengenal Impor (API) Bagi pelaku usaha yang terlibat di bidang impor, NIB juga otomatis berfungsi sebagai API. Jadi kamu tidak perlu lagi ngurus dokumen API terpisah. 3. Akses Urusan Kepabeanan NIB juga jadi kunci untuk mengakses layanan kepabeanan seperti registrasi ke Bea Cukai. Ini penting untuk kamu yang melakukan aktivitas ekspor-impor. 4. Dasar Mengurus Izin Usaha Lain NIB biasanya dipakai sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus izin lanjutan seperti Sertifikat Standar, Izin Lokasi, Izin Usaha Industri, dan sebagainya.  Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai izin lanjutan dan menjadi acuan status legalitas usaha di mata hukum. Masa Berlaku NIB: Apakah Ada Batas Waktu? Banyak dari pengusaha yang bertanya ke kami, “Apakah NIB memiliki masa berlaku atau perlu diperpanjang?”  Jawabannya tidak. Berdasarkan pengalaman menangani berbagai kasus klien dari berbagai sektor usaha, NIB tidak memiliki masa berlaku tertentu atau tanggal kedaluwarsa. Selama usaha itu tetap aktif dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam sistem OSS-RBA. Selain itu, NIB tetap aktif dan sah digunakan selama tidak ada pelanggaran dan seluruh kewajiban usaha dipenuhi. Jadi, NIB (Nomor Induk Berusaha) tidak memiliki masa berlaku tertentu dan tidak perlu diperpanjang selama usaha tersebut tetap aktif dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam sistem OSS-RBA.  NIB akan tetap sah digunakan selama tidak ada pelanggaran hukum atau kewajiban yang belum dipenuhi.  Selain itu, NIB juga dapat digunakan untuk mengurus izin-izin turunan seperti PIRT, Sertifikat Halal, dan Sertifikat Standar. Jadi, selama usaha kamu tetap berjalan sesuai peraturan dan tidak ada masalah hukum, NIB tetap berlaku tanpa perlu perpanjangan. Kapan NIB Dapat Dicabut atau Dihapus? Meskipun NIB tidak memiliki masa berlaku yang tetap, bukan berarti statusnya akan selalu aktif.  Kami menemukan beberapa kasus di lapangan di mana NIB milik klien dicabut atau dihapus oleh sistem OSS. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap kewajiban administratif. Berikut beberapa kondisi yang menyebabkan NIB tidak berlaku, berdasarkan pengalaman kami dalam menangani kasus: 1. Pelaku Usaha Menutup Usahanya Jika pelaku usaha memutuskan untuk menutup atau menghentikan operasional usahanya secara permanen, maka NIB akan dicabut.  Proses ini bisa dilakukan melalui fitur pembubaran atau pencabutan usaha di sistem OSS.  2. Dihapus oleh OSS Karena Pelanggaran atau Ketidaksesuaian Data Salah satu klien kami di sektor ekspor-impor pernah mengalami penghapusan NIB secara otomatis karena data usahanya tidak diperbarui. Padahal sudah terjadi perubahan signifikan dalam kepemilikan dan alamat usaha.  Sistem OSS dapat secara otomatis menonaktifkan atau bahkan menghapus NIB jika ditemukan adanya pelanggaran serius atau ketidaksesuaian data dengan dokumen pendukung. 3. Tidak Memenuhi Kewajiban Pelaporan LKPM Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha menengah dan besar.  Dilansir dari Founders, banyak pelaku usaha kecil yang belum paham bahwa gagal menyampaikan LKPM secara rutin dapat menjadi alasan NIB dinonaktifkan. 4. Tidak Memenuhi Sertifikat Standar Dalam OSS-RBA, beberapa bidang usaha diwajibkan untuk mengurus Sertifikat Standar.  Jika tidak dipenuhi, maka NIB bisa dianggap tidak sah untuk menjalankan aktivitas usaha tertentu.  Salah satu klien kami, sebuah perusahaan konstruksi di Jawa Barat, sempat mengalami kendala serius ketika mereka mendapatkan proyek pembangunan gedung pemerintah daerah.  Mereka sudah memiliki NIB dan merasa seluruh perizinan usaha sudah lengkap.  Namun, saat tahap verifikasi dokumen oleh pihak pemberi kerja, ternyata ditemukan bahwa mereka belum memiliki Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha jasa konstruksi. Karena itu, proses kontrak proyek terpaksa dihentikan sementara.  5. Tidak Memperbarui Data Usaha Perubahan seperti alamat usaha, bidang usaha, struktur kepemilikan, atau modal dasar perlu segera dilaporkan di OSS.  Jika tidak, NIB bisa dianggap tidak valid meskipun secara teknis masih aktif.  Ini adalah hal yang sering kami temui ketika membantu proses pemutakhiran data usaha. Apakah NIB Perlu Diperpanjang? NIB tidak perlu diperpanjang secara berkala. Namun, ada tanggung jawab administratif yang harus tetap dijalankan oleh pelaku usaha. Kami selalu menekankan kepada klien bahwa menjaga keaktifan NIB bukan soal “perpanjangan”. Melainkan soal pemeliharaan data dan pelaporan yang tepat waktu, seperti: Salah satu keuntungan dari sistem OSS-RBA adalah integrasi data perizinan.  NIB yang aktif dan valid bisa digunakan untuk mengurus izin-izin lain seperti: Implikasi Hukum dan Administrasi Jika NIB Tidak Digunakan Aktif Jika NIB tidak digunakan secara aktif, pelaku usaha akan terblokir dari layanan OSS lanjutan, seperti: Akibatnya, bisnis tidak dapat melengkapi legalitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, ekspor, atau kerja sama strategis. Menurut ketentuan dalam OSS RBA, NIB yang tidak diaktivasi dalam jangka waktu tertentu atau tidak disertai kegiatan operasional (termasuk pelaporan) dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Pencabutan izin usaha dapat terjadi secara otomatis oleh sistem atau atas rekomendasi dari instansi teknis.  Jika ini terjadi, pelaku usaha harus memulai proses dari awal, termasuk pendaftaran NIB baru dan pengurusan izin ulang. NIB yang tidak aktif bisa menjadi penghalang serius dalam: Cerita Kasus Perusahaan yang NIB-nya Tidak Aktif Salah satu klien kami dari bidang konstruksi punya pengalaman yang tidak menyenangkan dalam masalah NIB yang tidak aktif. Perusahaan ini telah memiliki NIB sejak tahun 2022.  Namun, sejak memperoleh NIB, perusahaan tidak pernah melakukan pembaruan data usaha, tidak mengurus izin operasional tambahan seperti Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dan tidak kembali mengakses sistem OSS.  Kondisi ini menjadi masalah serius ketika pada tahun 2025, perusahaan berencana mengikuti tender proyek pembangunan gedung pemerintahan senilai Rp10 miliar.  Dalam proses verifikasi administrasi, terungkap bahwa NIB perusahaan tidak aktif karena tidak

Pengurusan usaha di Indonesia dulu identik dengan proses yang panjang dan berbelit. Pelaku usaha harus mendatangi berbagai instansi, dari tingkat kabupaten hingga pusat, hanya untuk mengurus satu izin. Namun, sejak diluncurkannya sistem Online Single Submission (OSS) pada tahun 2018, proses perizinan menjadi lebih sederhana dan terintegrasi secara elektronik. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengajukan berbagai izin usaha secara online dalam satu platform.  Salah satu fitur utama dari sistem ini adalah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Izin Penanaman Modal (NIPM). Meskipun OSS dirancang untuk mempermudah proses perizinan, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala.  Beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses sistem OSS karena keterbatasan pemahaman atau infrastruktur.  Selain itu, terdapat juga tantangan teknis seperti kesalahan input data dan keterbatasan akses ke data Dukcapil, yang dapat menghambat proses penerbitan NIB dan izin usaha lainnya. Kendala-kendala ini dapat berdampak pada kelancaran aktivitas usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada kecepatan dan efisiensi proses perizinan.  Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami cara mengatasi kendala NIPM. Apa Itu Nomor Izin Penanaman Modal (NIPM)? Nomor Izin Penanaman Modal (NIPM) adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam konteks perizinan berusaha di Indonesia.  NIB merupakan identitas resmi yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha, untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal di Indonesia.  Secara praktis, NIPM dan NIB merujuk pada dokumen yang sama.  NIB berfungsi sebagai identitas usaha yang mencakup berbagai izin dan fasilitas, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan.  Dengan memiliki NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin-izin tersebut secara terpisah, karena semuanya telah terintegrasi dalam satu dokumen.  Fungsi Utama NIPM/NIB dalam Menunjang Kegiatan Investasi NIPM/NIB memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan investasi di Indonesia, antara lain: Alur Mendapatkan NIPM Melalui OSS Untuk mendapatkan Nomor Izin Penanaman Modal (NIPM)—yang kini umumnya disebut sebagai bagian dari Nomor Induk Berusaha (NIB)—pelaku usaha wajib melalui platform Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM. Berikut tahapan umum hingga memperoleh NIB/NIPM melalui OSS: 1. Registrasi Akun OSS Pelaku usaha membuat akun di oss.go.id menggunakan NIK (perorangan) atau data badan usaha (PT, CV, koperasi, dll). Setelah verifikasi, pelaku usaha dapat login dan mulai pengajuan. 2. Mengisi Data Permohonan 3. Syarat Administratif Wajib Berikut ini adalah dokumen dan data yang perlu disiapkan untuk permohonan izin usaha penanaman modal (badungkab.go.id) : 4. Komitmen Perizinan Untuk usaha dengan risiko menengah hingga tinggi, pemohon wajib menyatakan komitmen untuk mengurus izin lanjutan, seperti Izin Lingkungan atau Persetujuan Bangunan Gedung. Proses OSS akan mencatat komitmen ini dan izin akan diterbitkan setelah semua dokumen pendukung dilengkapi. 5. Validasi oleh DPMPTSP Daerah Setelah data masuk OSS, dinas terkait di kabupaten/kota atau provinsi akan memverifikasi. Bila dokumen lengkap dan sesuai, maka NIB dan izin usaha termasuk NIPM akan diterbitkan secara otomatis. Dengan mengikuti prosedur ini secara tertib dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak awal, proses perizinan usaha penanaman modal dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Jenis-Jenis Kendala yang Sering Terjadi Terkait NIPM di OSS Jika NIB Anda sudah terbit namun Nomor Izin Penanaman Modal (NIPM) belum muncul di sistem OSS, berikut beberapa kemungkinan penyebab dan langkah yang dapat dilakukan: 1. NIPM Belum Terbit atau Masih dalam Proses Verifikasi Meskipun NIB telah diterbitkan, NIPM mungkin masih dalam proses verifikasi oleh instansi terkait.  Proses ini bisa memerlukan waktu, terutama jika dokumen yang diajukan belum lengkap atau masih dalam peninjauan. 2. NIPM Tidak Terhubung ke Sistem Sektoral (BKPM atau K/L Terkait) Ada kemungkinan NIPM Anda belum terintegrasi dengan sistem sektoral seperti BKPM atau kementerian/lembaga terkait.  Hal ini bisa terjadi karena keterlambatan sinkronisasi data antar sistem. 3. Kesalahan atau Ketidaksesuaian Data Kesalahan dalam pengisian data, seperti NIK, NPWP, atau informasi perusahaan lainnya, dapat menyebabkan NIPM tidak muncul. 4. Gangguan Teknis pada Sistem OSS Sistem OSS dapat mengalami gangguan teknis atau pemeliharaan yang menyebabkan fitur tertentu, termasuk penerbitan NIPM, tidak berfungsi dengan baik. 5. Dokumen Pendukung Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai Ketidaksesuaian atau kekurangan dalam dokumen yang diunggah dapat menghambat proses penerbitan NIPM. Cara Mengatasi Kendala NIPM di OSS Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi kendala di atas:  1. Verifikasi Ulang Data Perusahaan di OSS Pastikan semua informasi perusahaan yang Anda input di OSS sudah lengkap dan sesuai dengan dokumen resmi. Periksa kembali data seperti NIK, NPWP, alamat, dan bidang usaha (KBLI) untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian. 2. Periksa Kelengkapan Komitmen Izin Pastikan Anda telah memenuhi semua komitmen perizinan yang diperlukan, terutama untuk usaha dengan risiko menengah hingga tinggi. Komitmen izin yang perlu diperhatikan antara lain: Jika ada komitmen yang belum dipenuhi, segera lengkapi agar proses penerbitan NIPM dapat dilanjutkan. 3. Hubungi DPMPTSP Daerah atau Pusat Jika setelah verifikasi dan pemenuhan komitmen izin NIPM masih belum muncul, hubungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah Anda atau pusat. Mereka dapat membantu melakukan sinkronisasi data dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai status permohonan Anda. 4. Gunakan Layanan Bantuan Resmi OSS atau Call Center BKPM Manfaatkan layanan bantuan resmi OSS untuk mendapatkan panduan dan solusi terkait permasalahan NIPM. Anda dapat menghubungi: Sertakan informasi lengkap mengenai perusahaan Anda saat menghubungi layanan bantuan untuk mempercepat proses penanganan. 5. Lakukan “Update Proyek” atau “Ajukan Ulang Perizinan Berbasis Risiko” Jika terdapat perubahan atau pembaharuan dalam proyek usaha Anda, lakukan pembaruan data melalui fitur “Update Proyek” di OSS. Untuk usaha dengan risiko menengah hingga tinggi, pastikan Anda telah mengajukan ulang perizinan berbasis risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan permasalahan terkait NIPM yang tidak muncul dapat segera teratasi. Jika Anda memerlukan panduan lebih lanjut atau bantuan dalam proses ini, jangan ragu untuk menghubungi layanan bantuan resmi OSS atau DPMPTSP setempat. Tips Mencegah Masalah Saat Mengurus NIPM Berikut beberapa tips yang dapat membantu Anda mencegah kendala saat mengurus Nomor Izin Penanaman Modal (NIPM) melalui sistem OSS: 1. Gunakan Kode KBLI yang Sesuai dengan Kegiatan Usaha Riil Pastikan Anda memilih Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang benar-benar mencerminkan kegiatan usaha yang