NIB Menggantikan Apa Saja? Ini Dokumen Izin Yang Tak Perlu Lagi

Memahami Peran NIB dalam Penyederhanaan Izin Usaha

Pernah merasa proses mengurus izin usaha di Indonesia rumit dan memakan waktu karena banyaknya dokumen yang harus diurus secara terpisah? Kini, pemerintah telah melakukan terobosan signifikan untuk menyederhanakan proses tersebut melalui pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Secara definisi, NIB adalah identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia, baik itu perorangan maupun badan usaha. Anggap saja NIB seperti ‘KTP’ untuk bisnis Anda. Kehadiran NIB, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi perizinan.

Tujuan utama diterbitkannya NIB adalah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan seluruh proses perizinan berusaha. Hal ini diwujudkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebuah platform elektronik terpadu yang dikelola oleh pemerintah. Melalui OSS, Anda dapat mengurus berbagai perizinan berusaha cukup dengan satu pintu, dan NIB menjadi kunci akses utama serta identitas dasar Anda dalam sistem ini.

Dengan adanya NIB dan sistem OSS, sejumlah dokumen perizinan dasar yang sebelumnya harus Anda urus satu per satu kini fungsinya telah digantikan atau terintegrasi langsung ke dalam NIB. Ini berarti Anda tidak perlu lagi repot mengurus dokumen-dokumen seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk kegiatan dagang umum, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai bukti pendaftaran, Surat Keterangan Usaha (SKU) yang sering diminta untuk keperluan administrasi, hingga Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk kegiatan ekspor-impor.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut perbandingan ringkas fungsi beberapa dokumen izin lama sebelum dan sesudah era NIB:

Integrasi ini secara signifikan memangkas jalur birokrasi, menghemat waktu, dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan bisnisnya di Indonesia.

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan): Kini Terintegrasi dalam NIB

Bagi Anda yang sudah lama berkecimpung di dunia usaha, tentu sangat familiar dengan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Sebelum era NIB dan sistem OSS diberlakukan, SIUP merupakan dokumen krusial dan menjadi izin wajib yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan. Fungsinya adalah sebagai bukti legalitas utama bahwa Anda diizinkan secara resmi oleh pemerintah untuk menjalankan aktivitas jual beli barang atau jasa.

Namun, seiring dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berusaha terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), peran SIUP telah mengalami perubahan signifikan. Kini, fungsi SIUP untuk sebagian besar kegiatan usaha perdagangan telah terintegrasi ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini sejalan dengan penerapan pendekatan perizinan berbasis risiko (sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Untuk kegiatan usaha perdagangan yang masuk dalam kategori risiko rendah dan menengah rendah, NIB secara otomatis berfungsi sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan operasional usaha Anda.

Dengan demikian, NIB kini menjadi bukti legalitas utama bagi Anda untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan umum. Anda tidak perlu lagi mengurus SIUP secara terpisah jika kegiatan usaha Anda (berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI) tergolong dalam kategori risiko rendah atau menengah rendah. Informasi penting yang sebelumnya tercantum dalam SIUP, seperti identitas perusahaan dan bidang usaha yang dijalankan, kini sudah tercakup dalam data yang Anda daftarkan saat mengajukan NIB melalui sistem OSS.

Integrasi SIUP ke dalam NIB ini membawa angin segar berupa penyederhanaan proses yang signifikan, terutama bagi Anda yang baru merintis usaha. Proses memulai bisnis menjadi lebih cepat dan efisien karena Anda tidak lagi dibebani keharusan mengurus banyak dokumen izin dasar secara terpisah. Secara efektif, NIB kini tidak hanya berfungsi sebagai identitas tunggal, tetapi juga telah mengintegrasikan kewajiban pendaftaran usaha dagang yang sebelumnya salah satunya dibuktikan melalui SIUP.

Perlu dicatat, meskipun NIB menggantikan SIUP untuk mayoritas kegiatan usaha perdagangan, untuk beberapa jenis usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi atau tinggi, Anda mungkin masih memerlukan perizinan berusaha turunan (seperti Sertifikat Standar yang terverifikasi atau Izin) setelah NIB terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk KBLI spesifik tersebut.

TDP (Tanda Daftar Perusahaan): Tidak Perlu Diurus Terpisah Lagi

Selain SIUP, dokumen lain yang dulu menjadi kewajiban dasar bagi setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sebelum adanya NIB, TDP berfungsi sebagai bukti otentik bahwa perusahaan Anda telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dahulu diatur dalam UU No. 3 Tahun 1982). Setiap perusahaan, baik berbentuk CV, Firma, PT, Koperasi, hingga Perusahaan Perorangan, wajib memiliki TDP yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan di tingkat Kabupaten/Kota.

Kabar baiknya, sejalan dengan semangat penyederhanaan perizinan yang diusung melalui sistem OSS, kewajiban untuk mengurus dan memiliki TDP secara terpisah kini telah dihapuskan. Fungsi utama TDP sebagai penanda registrasi resmi sebuah perusahaan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Ini berarti, begitu Anda mendapatkan NIB melalui sistem OSS, secara otomatis perusahaan Anda dianggap telah terdaftar secara resmi.

Data-data penting terkait registrasi perusahaan yang sebelumnya tercantum dalam lembar TDP, seperti nama perusahaan, alamat kedudukan, status badan hukum/usaha, dan informasi identitas dasar lainnya, kini sudah tercakup secara digital dalam data NIB Anda di sistem OSS. Anda dapat melihat dan mengakses informasi ini kapan saja melalui akun OSS Anda.

Penghapusan kewajiban TDP ini memberikan manfaat efisiensi administrasi yang sangat signifikan. Anda tidak perlu lagi melalui proses pengajuan TDP yang terpisah setelah akta pendirian disahkan, dan yang terpenting, Anda tidak perlu lagi repot melakukan perpanjangan TDP setiap 5 tahun sekali. Proses ini sebelumnya cukup menyita waktu dan sumber daya, namun kini sudah tidak diperlukan lagi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa NIB kini memiliki validitas penuh sebagai bukti pendaftaran resmi perusahaan Anda di Indonesia, menggantikan fungsi yang dahulu diemban oleh TDP. Ketika Anda berurusan dengan pihak lain yang memerlukan bukti pendaftaran perusahaan, NIB adalah dokumen yang sah dan diakui.

Lebih lanjut, berbeda dengan TDP yang memiliki masa berlaku terbatas (biasanya 5 tahun), NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Anda hanya perlu melakukan pembaruan data melalui sistem OSS jika terdapat perubahan pada data perusahaan Anda, tanpa perlu mengurus perpanjangan izin pendaftaran secara berkala seperti pada era TDP.

SKU (Surat Keterangan Usaha): Digantikan NIB untuk Sebagian Besar Kebutuhan

Bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Surat Keterangan Usaha (SKU) atau terkadang disebut Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dahulunya merupakan dokumen yang sangat familiar dan sering dibutuhkan. SKU biasanya diterbitkan oleh aparat pemerintah setempat (Kelurahan atau Kecamatan) dan berfungsi sebagai surat keterangan resmi yang menyatakan keberadaan dan jenis usaha yang Anda jalankan di lokasi tertentu. Dokumen ini sering menjadi syarat administratif dasar untuk berbagai keperluan, misalnya saat Anda ingin membuka rekening bank atas nama usaha, mengajukan pinjaman modal usaha (seperti Kredit Usaha Rakyat – KUR), mengikuti program bantuan pemerintah untuk UMK, atau mengurus izin-izin lainnya yang lebih spesifik.

Seiring dengan implementasi sistem perizinan terintegrasi melalui OSS, peran SKU ini juga mengalami perubahan. Untuk sebagian besar kebutuhan administratif atau perbankan yang sebelumnya mensyaratkan SKU, kini Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat berfungsi sebagai penggantinya. Pemerintah mendorong agar NIB diakui sebagai bukti legalitas formal yang cukup untuk berbagai keperluan dasar usaha, termasuk bagi UMK.

Ini membawa kemudahan signifikan bagi Anda para pelaku UMK. Sebagai contoh, ketika Anda hendak mengakses layanan perbankan untuk usaha atau mendaftar dalam program pemberdayaan atau bantuan yang diselenggarakan pemerintah, Anda umumnya cukup menunjukkan atau melampirkan NIB sebagai bukti bahwa usaha Anda telah terdaftar dan diakui secara resmi. Proses menjadi lebih ringkas karena Anda tidak perlu lagi mengurus SKU secara terpisah ke kantor Kelurahan/Kecamatan hanya untuk membuktikan eksistensi usaha Anda.

Mengapa NIB bisa menggantikan SKU? Karena NIB yang Anda peroleh melalui sistem OSS sudah mencakup informasi dasar usaha yang relevan, seperti nama pelaku usaha/badan usaha, alamat usaha, kontak, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dijalankan, dan skala usaha. Data ini pada dasarnya memuat informasi serupa dengan yang biasa tercantum dalam SKU, namun dalam format digital yang terstandardisasi dan terintegrasi secara nasional.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa meskipun NIB secara umum menggantikan fungsi SKU, ada baiknya Anda tetap melakukan konfirmasi kepada instansi atau pihak terkait (misalnya bank atau lembaga penyalur program tertentu) mengenai persyaratan dokumen spesifik yang mereka butuhkan. Terkadang, beberapa lembaga mungkin masih dalam proses penyesuaian sistem internal atau memiliki kebijakan tambahan. Namun, secara regulasi, NIB adalah identitas dan bukti pendaftaran usaha yang utama.

Penggantian fungsi SKU oleh NIB ini secara keseluruhan merupakan langkah maju dalam menyederhanakan pemenuhan persyaratan legalitas dasar, khususnya bagi usaha skala mikro dan kecil, sehingga Anda dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis.

API (Angka Pengenal Impor) dan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan): Terunifikasi oleh NIB

Bagi Anda yang usahanya bergerak di bidang perdagangan internasional, khususnya impor dan ekspor, pasti tidak asing dengan istilah Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Sebelum era NIB, kedua nomor identifikasi ini merupakan kewajiban terpisah yang harus Anda penuhi.

Angka Pengenal Impor (API) dahulu berfungsi sebagai tanda pengenal wajib bagi setiap importir di Indonesia. Terdapat 2 jenis API: API-U (Umum) yang diperuntukkan bagi perusahaan yang mengimpor barang untuk tujuan diperdagangkan kembali, dan API-P (Produsen) bagi perusahaan yang mengimpor barang untuk digunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, atau untuk mendukung proses produksi. Sementara itu, Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) adalah nomor identitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan kepabeanan, baik itu ekspor maupun impor, sebagai syarat untuk mendapatkan akses dan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kabar baiknya, implementasi NIB melalui sistem OSS telah menyatukan (mengunifikasi) fungsi API dan NIK. Kini, NIB Anda secara otomatis juga berfungsi sebagai API dan NIK. Ini berarti, Anda tidak perlu lagi mengurus API (baik API-U maupun API-P) dan NIK secara terpisah. NIB menjadi identitas tunggal yang diakui untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional sekaligus sebagai akses Anda ke sistem kepabeanan.

Dalam praktiknya, ketika Anda melakukan kegiatan ekspor atau impor dan berinteraksi dengan sistem kepabeanan (seperti portal Indonesia National Single Window – INSW atau sistem CEISA DJBC), Anda cukup menggunakan NIB sebagai identitas tunggal perusahaan Anda. Namun, perlu dicatat bahwa agar NIB Anda dapat digunakan untuk akses kepabeanan, Anda perlu memastikan bahwa fungsi atau hak akses kepabeanan untuk NIB tersebut telah diaktifkan. Proses aktivasi ini umumnya dilakukan melalui sistem OSS saat Anda pertama kali mendaftarkan NIB atau saat melakukan pembaruan data usaha yang relevan dengan kegiatan ekspor/impor.

Oleh karena itu, keakuratan data saat registrasi NIB di OSS menjadi sangat penting. Pastikan Anda memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan ekspor/impor yang Anda lakukan dan melengkapi profil usaha Anda dengan benar. Data yang akurat dan lengkap memastikan sistem dapat secara otomatis memvalidasi NIB Anda untuk fungsi API dan NIK, sehingga proses kepabeanan Anda berjalan lancar.

Unifikasi API dan NIK ke dalam NIB ini jelas merupakan langkah penyederhanaan proses administrasi yang signifikan bagi para eksportir dan importir. Anda tidak lagi dibebani dengan keharusan mengurus dan memperpanjang beberapa nomor identifikasi terpisah, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Bagaimana NIB Mengintegrasikan dan Menyederhanakan Perizinan via OSS?

Setelah memahami dokumen apa saja yang fungsinya kini terintegrasi dalam NIB, pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana NIB bisa melakukan semua itu? Jawabannya terletak pada peran sentral sistem Online Single Submission (OSS). Anggaplah OSS sebagai sebuah gerbang atau loket terpadu secara online yang dirancang khusus oleh pemerintah untuk melayani seluruh kebutuhan perizinan berusaha Anda, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin operasional.

Kunci utama dari cara kerja OSS dalam menyederhanakan perizinan adalah penerapan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach – RBA), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pendekatan ini berarti jenis dan jumlah perizinan yang perlu Anda miliki tidak lagi dipukul rata, melainkan disesuaikan dengan tingkat potensi risiko atau bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha Anda terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya. Semakin rendah risikonya, semakin sederhana pula perizinannya.

Dalam sistem berbasis risiko ini, NIB berfungsi sebagai ‘gerbang utama’ atau identitas dasar yang wajib dimiliki semua pelaku usaha sebelum melangkah lebih jauh. Setelah Anda mendapatkan NIB melalui OSS, sistem akan secara otomatis melakukan penilaian tingkat risiko usaha Anda berdasarkan data yang Anda masukkan, terutama kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
* Jika usaha Anda tergolong risiko rendah, maka NIB tersebut sudah cukup sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan kegiatan operasional.
* Jika tergolong risiko menengah (rendah atau tinggi), Anda akan memerlukan NIB dan Sertifikat Standar (yang pemenuhannya bisa berupa pernyataan mandiri atau perlu verifikasi, tergantung tingkat risikonya).
* Jika tergolong risiko tinggi, Anda memerlukan NIB dan Izin yang harus disetujui oleh pemerintah pusat atau daerah.
Jadi, NIB adalah langkah pertama, dan OSS yang akan memandu Anda mengenai apa langkah selanjutnya (jika ada) berdasarkan profil risiko usaha Anda.

Secara singkat, alur untuk mendapatkan NIB melalui portal OSS (yang dapat diakses di oss.go.id) melibatkan beberapa langkah utama: Anda perlu membuat akun pengguna, kemudian mengisi data pelaku usaha dan detail rencana kegiatan usaha Anda, termasuk memilih KBLI yang paling sesuai. Sistem OSS kemudian akan memproses data ini untuk menerbitkan NIB Anda secara elektronik dalam waktu yang relatif cepat.

Salah satu keunggulan terbesar dari sistem OSS yang terintegrasi dengan NIB adalah kemampuannya memfasilitasi pertukaran dan integrasi data antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Data yang Anda masukkan sekali saat pendaftaran NIB, seperti data legalitas badan usaha dari Kemenkumham atau data perpajakan, dapat langsung divalidasi dan digunakan oleh sistem perizinan di K/L teknis lainnya. Ini menghilangkan kebutuhan Anda untuk memasukkan data yang sama berulang kali di instansi yang berbeda, sebuah proses yang dulu sangat memakan waktu.

Pada akhirnya, kombinasi NIB sebagai identitas tunggal dan OSS sebagai platform terpadu berbasis risiko secara signifikan menyederhanakan alur birokrasi dan memangkas waktu pengurusan izin. Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah dari satu kantor dinas ke kantor dinas lain untuk mengurus izin-izin dasar. Proses yang lebih transparan, terstandarisasi, dan berbasis digital ini memberikan kepastian dan kemudahan yang lebih besar bagi Anda dalam memulai dan mengembangkan usaha di Indonesia.

Apakah Semua Izin Usaha Cukup dengan NIB Saja?

Setelah mengetahui berbagai dokumen izin usaha lama yang fungsinya telah digantikan atau terintegrasi dalam NIB, mungkin muncul pertanyaan di benak Anda: “Jadi, apakah dengan memiliki NIB saja sudah cukup untuk menjalankan semua jenis usaha di Indonesia?” Jawabannya adalah: tidak selalu.

Meskipun NIB merupakan fondasi utama dan bukti pendaftaran dasar bagi semua pelaku usaha, serta menjadi legalitas yang cukup untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, NIB bukanlah tiket ‘satu untuk semua’ bagi seluruh aktivitas bisnis. Kebutuhan perizinan lanjutan setelah NIB sangat bergantung pada jenis kegiatan usaha yang Anda jalankan dan tingkat risiko dari kegiatan tersebut.

Penentuan jenis izin ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang Anda pilih saat mendaftar NIB di sistem OSS. Sistem OSS akan secara otomatis menilai tingkat risiko usaha Anda berdasarkan KBLI tersebut, mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tingkat risiko ini dikategorikan menjadi 4 (empat) level:

• Risiko Rendah: Untuk kategori ini, NIB memang sudah cukup sebagai perizinan tunggal untuk memulai dan menjalankan kegiatan operasional usaha Anda.
• Risiko Menengah Rendah: Anda memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar ini berupa pernyataan mandiri (self-declaration) dari Anda mengenai pemenuhan standar usaha yang dipersyaratkan, yang dilakukan melalui sistem OSS.
• Risiko Menengah Tinggi: Anda memerlukan NIB dan Sertifikat Standar yang standar usahanya harus diverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
• Risiko Tinggi: Anda memerlukan NIB dan Izin. Izin ini harus diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setelah Anda memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum dapat memulai kegiatan operasional usaha.

Jadi, sangat penting untuk dipahami bahwa jika usaha Anda (berdasarkan KBLI) masuk dalam kategori Risiko Tinggi, atau bergerak di sektor-sektor usaha tertentu yang memiliki regulasi ketat (seperti kesehatan, keuangan, energi, sumber daya alam, penjualan langsung, dan lainnya), maka Anda MASIH MEMERLUKAN Izin Usaha atau Izin Komersial/Operasional spesifik selain NIB. Izin ini berfungsi sebagai persetujuan dari instansi terkait bahwa Anda boleh menjalankan kegiatan usaha tersebut setelah memenuhi standar dan persyaratan khusus.

Beberapa contoh KBLI atau sektor usaha yang umumnya memerlukan izin tambahan (berupa Sertifikat Standar terverifikasi atau Izin) setelah NIB terbit antara lain:

• KBLI 47999 – Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL (yang Termasuk Penjualan Langsung/Direct Selling): Kegiatan usaha penjualan langsung seringkali dikategorikan sebagai risiko tinggi dan memerlukan Izin khusus (dulu dikenal sebagai SIUPL).
• Distribusi Alat Kesehatan atau Farmasi: Memerlukan izin edar atau izin distribusi dari Kementerian Kesehatan.
• Jasa Konstruksi dengan Risiko Tertentu: Memerlukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang sesuai.
• Kegiatan Pertambangan atau Energi: Membutuhkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau izin spesifik lainnya di sektor energi.
• Lembaga Keuangan (Bank, Asuransi, dll.): Memerlukan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia.

Berikut tabel ringkasan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara tingkat risiko dan kebutuhan izin tambahan:

Oleh karena itu, sangat disarankan bagi Anda untuk selalu memverifikasi secara cermat persyaratan perizinan spesifik yang berlaku untuk KBLI dan tingkat risiko usaha Anda langsung melalui sistem OSS (oss.go.id). Sistem OSS akan memberikan informasi detail mengenai perizinan apa saja yang perlu Anda penuhi setelah NIB terbit.

Ingatlah bahwa NIB adalah langkah awal yang krusial, namun belum tentu menjadi langkah akhir dalam memastikan seluruh legalitas usaha Anda terpenuhi, terutama jika Anda bergerak di bidang usaha dengan tingkat risiko menengah hingga tinggi.

Garis Bawah: Validitas NIB dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai penutup diskusi mengenai dokumen apa saja yang digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB), penting untuk kita tegaskan kembali beberapa poin kunci. Kehadiran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) tidak diragukan lagi telah secara signifikan menyederhanakan lanskap perizinan berusaha di Indonesia. Anda tidak perlu lagi melalui kerumitan mengurus berbagai dokumen izin dasar secara terpisah seperti di masa lalu.

Secara ringkas, NIB kini telah mengambil alih atau mengintegrasikan fungsi dari beberapa dokumen utama yang sebelumnya wajib Anda urus terpisah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:
* SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), khususnya untuk kegiatan usaha perdagangan dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah.
* TDP (Tanda Daftar Perusahaan), yang kewajiban pendaftarannya kini melekat pada NIB.
* SKU (Surat Keterangan Usaha), yang untuk sebagian besar kebutuhan administratif dan perbankan umum kini dapat digantikan oleh NIB.
* API (Angka Pengenal Impor) dan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan), yang fungsinya telah terunifikasi dalam NIB sebagai identitas tunggal untuk kegiatan ekspor-impor dan kepabeanan.

Dengan demikian, NIB kini berdiri kokoh sebagai fondasi legalitas awal dan identitas tunggal yang sangat penting bagi setiap pelaku usaha dalam ekosistem perizinan terpadu OSS. NIB menjadi bukti pengenal utama bisnis Anda yang diakui secara nasional.

Namun, kemudahan yang ditawarkan ini juga datang dengan kewajiban yang harus Anda penuhi sebagai pelaku usaha. Pertama, Anda bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait dengan NIB Anda (seperti data KBLI, skala usaha, lokasi, data pemegang saham/pengurus, dll.) selalu akurat dan diperbarui (up-to-date) di dalam sistem OSS. Perubahan data sekecil apapun harus segera Anda laporkan dan perbarui melalui akun OSS Anda untuk menjaga validitas NIB dan kelancaran proses bisnis lainnya.

Kedua, dan ini merupakan poin yang sangat krusial, jangan pernah berasumsi bahwa NIB adalah satu-satunya dokumen legalitas yang Anda butuhkan untuk semua jenis kegiatan usaha. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sistem perizinan kita kini berbasis risiko. Oleh karena itu, Anda wajib proaktif memeriksa melalui sistem OSS mengenai persyaratan perizinan berusaha lanjutan (berupa Sertifikat Standar, baik yang memerlukan pernyataan mandiri maupun verifikasi, atau Izin) yang spesifik berlaku untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan tingkat risiko (Menengah Rendah, Menengah Tinggi, atau Tinggi) dari masing-masing kegiatan usaha yang Anda jalankan. Gunakan informasi dalam sistem OSS sebagai panduan utama Anda.

Kesimpulannya, NIB merupakan sebuah kemajuan besar dan langkah positif dalam reformasi birokrasi perizinan di Indonesia, memberikan efisiensi dan kepastian yang lebih baik. Akan tetapi, pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan spesifik yang berlaku di bidang usaha Anda, termasuk kewajiban pemenuhan standar atau izin tambahan pasca-NIB, tetap menjadi kunci utama bagi kepatuhan dan keberlangsungan bisnis Anda.