Contoh KBLI Single Purpose Apa Saja? Simak Ketentuan Lengkapnya

man writing on paper

MenjadiPengaruh.com – KBLI Single Purpose merupakan daftar bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memperbolehkan pelaku usaha hanya fokus pada satu jenis kegiatan usaha saja, tanpa campur tangan dalam bidang usaha lain. 

Prinsipnya, mereka hanya diperbolehkan menjalankan satu bidang usaha yang sesuai dengan ketentuan KBLI yang bersangkutan.

Aturan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

— Terbaru! Ini Syarat Nama PT Perorangan, Gak Boleh Asal Pilih

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan memastikan bahwa pelaku usaha memiliki keahlian yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha yang dipilihnya.

Apa Saja Usaha yang Termasuk KBLI Single Purpose?

Beberapa contoh usaha yang masuk dalam kategori KBLI Single Purpose meliputi:

  • Penyiaran radio swasta (KBLI 60102)
  • Penyiaran dan pemrograman televisi swasta (KBLI 60202)
  • Rumah sakit swasta (KBLI 86103)
  • Jasa keamanan swasta (KBLI 80101)
  • Detektif swasta (KBLI 80102)
  • Kegiatan pengacara (KBLI 69101)
  • Kegiatan notaris (KBLI 69102)
  • Layanan pembimbingan dan konseling (KBLI 85321)

Selain contoh-contoh di atas, ada ratusan lebih KBLI Single Purpose yang ada. 

Daftar lengkapnya dapat diakses melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

— NIB: Definisi dan Manfaatnya

Ada beberapa kriteria yang menentukan apakah suatu bidang usaha termasuk dalam KBLI Single Purpose:

  • Memerlukan izin khusus dari pemerintah, seperti izin penyiaran, izin rumah sakit, izin jasa keamanan, dan izin advokat.
  • Berpotensi memiliki risiko tinggi, seperti risiko keamanan, kesehatan, dan hukum.
  • Memerlukan kompetensi khusus dalam pelaksanaannya, seperti keahlian di bidang penyiaran, kesehatan, keamanan, dan hukum.
Baca juga  KBLI Frozen Food: Perizinan Usaha Makanan Siap Saji Beku

Penerapan ketentuan KBLI Single Purpose oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar, serta memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kompetensi dan izin yang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.

Apa Saja KBLI yang Tidak Boleh Digabung?

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tidak boleh digabungkan yaitu yang termasuk dalam kategori “Single Purpose”.

Selain itu, bidang usaha khusus yang hanya dapat menjalankan satu kegiatan usaha saja dan tidak dapat dicampur dengan jenis kegiatan usaha lainnya di OSS juga tidak boleh digabung.

Contohnya, KBLI perdagangan besar dengan KBLI perdagangan eceran tidak dapat digabungkan

Hal ini juga berlaku untuk KBLI dalam sektor kesehatan dan sektor pengangkutan. Jadi, KBLI yang termasuk dalam kategori “Single Purpose” tidak boleh digabung dengan KBLI lainnya

— Cara Mendapat NIB Bagi PT Perorangan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklasifikasikan jenis-jenis perizinan sebagai Single Purpose, yang tidak dapat digabungkan dengan perizinan lainnya. Mengutip dari TaxLegal, berikut beberapa sektor perizinan yang termasuk dalam kategori ini:

I. Sektor Kesehatan dengan jenis perizinan:

  • Perizinan Rumah Sakit

II. Sektor Perhubungan dengan jenis perizinan:

  • Perizinan Angkutan Laut
  • Perizinan Penyedia Fasilitas Pelabuhan
  • Perizinan Jasa Kebandarudaraan
  • Perizinan Jasa Bongkar Muat
  • Perizinan Angkutan Multimoda
  • Perizinan Jasa Pengurusan Transportasi
  • Perizinan Jasa Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air

III. Sektor Kominfo dengan jenis perizinan:

  • Perizinan Lembaga Penyiaran Swasta
  • Perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas
  • Perizinan Lembaga Penyiaran Berlangganan

Cek Penawaran Kami untuk Pembuatan PT dan CV

Klik Disini

FAQ:

Apa saja contoh KBLI Single Purpose?

Berikut adalah beberapa contoh KBLI Single Purpose:
– KBLI 52291: Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
– KBLI 52298: Aktivitas Tally Mandiri
– KBLI 60102: Penyiaran Radio oleh Swasta
– KBLI 86103: Aktivitas Rumah Sakit Swasta

Apa saja ketentuan KBLI Single Purpose?

Ketentuan KBLI Single Purpose diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Berikut adalah ketentuannya:
– Kegiatan usaha yang memiliki KBLI Single Purpose hanya boleh melakukan satu jenis kegiatan usaha.
– Kegiatan usaha yang memiliki KBLI Single Purpose tidak boleh melakukan kegiatan usaha lain selain yang tercantum dalam kode KBLI tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan KBLI Single Purpose dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
– Peringatan tertulis
– Pembekuan izin usaha
– Pencabutan izin usaha

Bagikan:

Artikel Lainnya

Cara Membuat Peta Polygon untuk OSS RBA

Update Terbaru Panduan Lengkap Cara Membuat Peta Polygon untuk OSS RBA

Pendahuluan Peta polygon penting dalam proses perizinan OSS untuk usaha non-UMK.  Peta ini membantu pengusaha menentukan batas area usaha mereka dengan tepat, sesuai aturan yang berlaku.  Artikel ini akan menjelaskan cara mudah membuat peta polygon untuk perizinan OSS, sehingga pengusaha bisa membuatnya sendiri tanpa kesulitan.  Peta yang akurat ini penting karena bisa mencegah masalah lahan, memastikan usaha tidak melanggar batas, dan mematuhi aturan lingkungan.  Hal ini membuat proses perizinan lebih cepat dan membantu menjaga nama baik usaha. Apa itu Peta Polygon dalam Konteks OSS? Peta polygon adalah gambar digital yang menunjukkan batas area usaha. Dalam sistem perizinan online (OSS), peta ini penting untuk: 1. Menentukan batas usaha dengan jelas 2. Memastikan usaha sesuai aturan 3. Memberi informasi akurat tentang lokasi usaha 4. Menjaga lingkungan sekitar Peta ini dibuat dengan menghubungkan titik-titik koordinat, membentuk area tertutup yang menggambarkan lokasi usaha dikutip dari Lex Mundus.  Selain itu, peta polygon membantu pemerintah dan pengusaha memahami dengan tepat di mana usaha akan beroperasi, sesuai dengan izin yang diberikan. Persyaratan dan Persiapan Membuat Peta Polygon Untuk membuat peta polygon yang diperlukan dalam OSS, pelaku usaha perlu mempersiapkan beberapa dokumen dan informasi berikut: – Data Geografis: Informasi mengenai letak geografis dari lokasi usaha. – Koordinat Lokasi: Titik koordinat (latitude dan longitude) dari batas-batas area yang akan digambarkan. – Dokumen Perizinan Terkait: Dokumen yang menunjukkan hak atau izin untuk menggunakan lahan tersebut. – Peta Dasar atau Peta Topografi: Peta yang menunjukkan gambaran umum dari area yang akan dibuatkan peta polygon. Berikut adalah beberapa alat dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat peta polygon: – QGIS (Quantum GIS): Perangkat lunak GIS yang bersifat open-source dan banyak digunakan untuk membuat dan mengedit peta polygon. – ArcGIS: Perangkat lunak GIS komersial yang menawarkan fitur lengkap untuk pembuatan peta dan analisis geografis. – Google Earth Pro: Alat gratis yang dapat digunakan untuk menggambar polygon dan mendapatkan koordinat geografis. Baca juga  Rekening Perusahaan: Definisi dan Manfaat– AutoCAD Map 3D: Perangkat lunak CAD yang memiliki fitur GIS untuk membuat peta polygon. – MapInfo Professional: Alat komersial lain yang digunakan untuk pemetaan dan analisis geografis. Langkah-langkah Membuat Peta Polygon untuk Perizinan OSS Berikut merupakan beberapa langkah untuk membuat peta polygan yang digunakan untuk perizinan OSS dirangkum dari Republika: Langkah 1: Mengumpulkan Data Geografis Untuk membuat peta polygon, pertama-tama kita perlu mengumpulkan data lokasi yang akurat.  Caranya, gunakan peta resmi dari pemerintah atau aplikasi seperti Google Earth.  Lalu, kunjungi lokasi usaha dan catat titik-titik batas lahan menggunakan GPS.  Pastikan untuk mencatat setiap sudut lahan dengan teliti.  Setelah itu, periksa ulang data yang sudah dikumpulkan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Langkah 2: Menggunakan Perangkat Lunak Pemetaan Selanjutnya, kita akan menggunakan program komputer khusus untuk membuat peta, seperti QGIS yang bisa diunduh gratis.  Setelah menginstal program ini, masukkan data lokasi yang sudah dikumpulkan tadi.  Tambahkan juga peta dasar sebagai latar belakang agar lebih mudah melihat posisi lahan kita dibandingkan dengan sekitarnya. Langkah 3: Menyusun Peta Polygon Sekarang saatnya membuat peta polygon. Gunakan alat gambar di program pemetaan untuk menghubungkan titik-titik batas lahan yang sudah dimasukkan.  Setelah terbentuk area tertutup, beri nama dan keterangan tambahan seperti luas lahan.  Terakhir, simpan peta dalam format yang sesuai dengan kebutuhan perizinan OSS, biasanya dalam bentuk file .shp atau .kml. Langkah 4: Memeriksa dan Memastikan Kebenaran Peta Langkah terakhir dan sangat penting adalah memeriksa ulang peta yang sudah dibuat.  Pastikan tidak ada kesalahan dalam gambar atau informasi yang ditambahkan.  Jika memungkinkan, minta bantuan ahli pemetaan untuk memeriksa hasilnya.  Yang terpenting, pastikan peta sudah sesuai dengan semua persyaratan dari sistem OSS agar proses perizinan berjalan lancar. Tips dan Trik Membuat Peta Polygon dengan Mudah Membuat peta polygon bisa jadi lebih mudah dengan beberapa tips dan trik.  Pertama, rencanakan dengan baik dan kumpulkan data yang akurat.  Gunakan program komputer khusus seperti QGIS atau Google Earth Pro untuk membantu membuat peta.  Baca juga  Perbedaan Inti Direktur dan Komisaris dalam PerusahaanPisahkan informasi ke dalam beberapa lapisan dan gunakan warna yang mudah dibedakan.  Aktifkan fitur “snapping” agar garis-garis peta tersambung dengan rapi. Jangan lupa untuk menyimpan pekerjaan Anda secara berkala. Hindari kesalahan umum seperti menggunakan data yang tidak akurat atau kadaluarsa, memasukkan terlalu banyak detail yang tidak perlu, atau mengabaikan skala peta.  Pilih warna yang mudah dibaca dan selalu periksa ulang data Anda sebelum membuat peta. Manfaatkan sumber daya online untuk belajar. Cari tutorial di YouTube atau ikuti kursus online tentang pembuatan peta.  Gunakan template yang sudah ada untuk mempercepat proses. Ada juga alat bantu online seperti Google My Maps atau OpenStreetMap yang bisa membantu membuat dan mengedit peta polygon secara langsung di internet. Studi Kasus: Contoh Peta Polygon untuk Perizinan OSS Persiapan Data dan Alat Untuk membuat peta polygon yang dibutuhkan dalam pengajuan perizinan OSS, perusahaan PT. Sukses Bersama mengumpulkan data berupa koordinat GPS dari lokasi lahan yang akan digunakan dan peta dasar area sekitar lokasi tersebut.  Mereka menggunakan software GIS seperti QGIS dan Google Maps untuk mendapatkan koordinat awal, serta mempersiapkan laptop dengan spesifikasi memadai untuk mengolah data tersebut. Pengumpulan Koordinat Tim survei dari PT. Sukses Bersama mengunjungi lokasi dan mencatat titik-titik koordinat batas lahan menggunakan GPS.  Koordinat ini kemudian diinput ke Google Maps untuk mendapatkan gambaran awal lokasi lahan yang akan digunakan. Pembuatan Peta Polygon Setelah koordinat terkumpul, data tersebut diimpor ke dalam QGIS.  Di dalam QGIS, mereka membuat layer baru dan menggambar batas-batas lahan berdasarkan koordinat yang telah diimpor.  Polygon yang dibuat kemudian diedit dan diperiksa ulang untuk memastikan akurasi sesuai dengan lahan yang sebenarnya. Penggabungan dengan Peta Dasar Peta dasar area sekitar lokasi juga diimpor ke dalam QGIS.  Layer polygon lahan yang telah dibuat digabungkan dengan peta dasar ini untuk memberikan konteks geografis yang lebih jelas.  Informasi tambahan seperti nama jalan, nama desa, dan titik referensi lain yang relevan ditambahkan untuk melengkapi peta. Baca juga  KBLI Frozen Food: Perizinan Usaha Makanan Siap Saji BekuPemeriksaan dan Finalisasi Setelah peta polygon selesai dibuat, dilakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan tidak ada kesalahan.  Peta kemudian diekspor dalam format yang dibutuhkan oleh OSS, seperti shapefile (.shp) atau KML, untuk siap diunggah sebagai bagian dari dokumen pendukung perizinan. Pengajuan ke OSS Peta polygon yang sudah final

Perbedaan Merek dan Paten

Perbedaan Merek dan Paten sebagai Objek Kekayaan Intelektual

Merek dan paten adalah dua bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang sering dianggap sama, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang perbedaan antara merek dan paten, pentingnya masing-masing, dan bagaimana mereka berfungsi sebagai objek kekayaan intelektual. Pengertian Merek dan Paten Merek Merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Merek dapat berupa nama, logo, slogan, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Paten Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas invensi baru yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten memberikan hak kepada pemegangnya untuk melarang pihak lain memproduksi, menggunakan, atau menjual invensi tersebut tanpa izin. Perbedaan Utama Antara Merek dan Paten Tujuan Perlindungan Durasi Perlindungan Objek Perlindungan Pentingnya Perlindungan Merek dan Paten Perlindungan Merek Perlindungan merek penting untuk memastikan bahwa identitas produk atau layanan suatu perusahaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Merek yang terdaftar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Perlindungan Paten Perlindungan paten memberikan insentif bagi para penemu untuk terus berinovasi. Dengan hak eksklusif yang diberikan, penemu dapat memonetisasi invensinya dan melindungi hasil kerja keras mereka dari penggunaan yang tidak sah. Contoh Kasus Merek dan Paten Kasus Merek Contoh kasus merek adalah penggunaan logo atau nama yang mirip dengan merek terkenal tanpa izin. Misalnya, penggunaan nama “Apple” untuk produk teknologi tanpa izin dari perusahaan Apple Inc. dapat dianggap sebagai pelanggaran merek. Kasus Paten Contoh kasus paten adalah penggunaan teknologi baru yang telah dipatenkan oleh perusahaan lain tanpa izin. Misalnya, perusahaan yang menggunakan teknologi kamera yang dipatenkan oleh perusahaan lain tanpa izin dapat dianggap melanggar hak paten. Baca juga  Hal Penting Mengenai Domisili PerusahaanFAQ tentang Merek dan Paten 1. Apakah merek dan paten dapat diajukan bersamaan untuk produk yang sama? Ya, perusahaan dapat mendaftarkan merek dan mengajukan paten untuk produk yang sama jika produk tersebut memiliki elemen merek yang dapat dilindungi dan invensi yang dapat dipatenkan. 2. Bagaimana cara memperpanjang perlindungan merek? Perlindungan merek dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada kantor merek terkait sebelum masa perlindungan berakhir dan memastikan merek tersebut masih aktif digunakan. 3. Apa yang terjadi jika paten tidak diperpanjang setelah masa perlindungan habis? Setelah masa perlindungan habis, invensi yang dipatenkan akan menjadi milik umum dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin dari pemegang paten. Kesimpulan Memahami perbedaan antara merek dan paten sangat penting bagi setiap pemilik bisnis atau penemu. Merek melindungi identitas bisnis, sementara paten melindungi invensi baru. Kedua bentuk perlindungan ini memainkan peran krusial dalam menjaga kekayaan intelektual dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Dengan mengetahui cara mengajukan dan memperpanjang perlindungan ini, pemilik bisnis dan penemu dapat lebih efektif dalam melindungi aset berharga mereka.

Penolakan Pendaftaran Merek

Penolakan Pendaftaran Merek: Mengapa Terjadi dan Bagaimana Menghadapinya

Pendaftaran merek adalah langkah penting bagi bisnis untuk melindungi identitas mereka. Namun, tidak jarang proses pendaftaran merek berakhir dengan penolakan. Artikel ini akan membahas penyebab umum penolakan pendaftaran merek, serta memberikan tips dan strategi untuk menghadapinya agar peluang sukses meningkat. Penyebab Umum Penolakan Pendaftaran Merek Cara Menghadapi Penolakan Pendaftaran Merek Kesimpulan Penolakan pendaftaran merek bisa menjadi tantangan, tetapi dengan persiapan yang tepat dan strategi yang baik, Anda dapat meningkatkan peluang sukses. Melakukan pencarian awal, konsultasi dengan ahli, dan mempersiapkan bukti penggunaan adalah langkah-langkah penting dalam proses pendaftaran merek. Jangan ragu untuk mengajukan banding atau modifikasi jika pendaftaran awal ditolak. Dengan memahami penyebab umum penolakan dan cara menghadapinya, Anda dapat melindungi merek Anda dan memastikan identitas bisnis Anda tetap aman dan terjaga. Artikel ini memberikan panduan dasar untuk menghadapi penolakan pendaftaran merek. Jika Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, konsultasikan dengan ahli hukum merek untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi Anda. Baca juga  Rekening Perusahaan: Definisi dan Manfaat

Menyusun Kontrak Bisnis

Menyusun Kontrak Bisnis: Aspek Penting yang Wajib Diketahui

Menyusun kontrak bisnis adalah langkah krusial dalam menjalankan sebuah usaha. Kontrak yang baik tidak hanya melindungi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memastikan kejelasan hak dan kewajiban, serta mengurangi risiko perselisihan di masa depan. Artikel ini akan membahas aspek-aspek penting dalam menyusun kontrak bisnis berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Pengertian Kontrak Bisnis Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Menurut Hukumonline.com, unsur-unsur penting dalam pembentukan kontrak meliputi: Tahapan Pembentukan Kontrak Pembentukan kontrak bisnis biasanya melalui beberapa tahapan. Menurut Hukumonline.com, tahapan-tahapan ini meliputi: Aspek Hukum dalam Menyusun Kontrak Bisnis Penting untuk memahami aspek hukum dalam menyusun kontrak bisnis. Menurut Binus.ac.id, beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan meliputi: Aspek Penting dalam Menyusun Kontrak Bisnis Berdasarkan Smartlegal.id, berikut adalah beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyusun kontrak bisnis: FAQ tentang Kontrak Bisnis 1. Mengapa kontrak bisnis penting dalam kegiatan usaha? Kontrak bisnis penting karena memastikan kejelasan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, mengurangi risiko perselisihan, dan memberikan perlindungan hukum. 2. Apa yang harus dilakukan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak? Jika terjadi sengketa, pertama-tama rujuk pada klausul penyelesaian sengketa yang ada dalam kontrak. Klausul ini biasanya mengatur mekanisme penyelesaian seperti mediasi atau arbitrase sebelum membawa masalah ke pengadilan. 3. Bagaimana cara memastikan kontrak bisnis sah dan mengikat secara hukum? Untuk memastikan kontrak bisnis sah dan mengikat secara hukum, pastikan kontrak tersebut memenuhi semua unsur dasar kontrak seperti kesepakatan, kapasitas hukum, tujuan yang sah, dan pertimbangan. Selain itu, pastikan kontrak ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dan disaksikan jika perlu. Baca juga  Pengukuhan PKP: Tata Cara dan PencabutanKesimpulan Menyusun kontrak bisnis memerlukan perhatian terhadap detail dan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang relevan. Dengan memastikan bahwa kontrak memenuhi semua persyaratan hukum dan mencakup semua ketentuan yang diperlukan, bisnis dapat menghindari banyak masalah potensial di masa depan. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa kontrak yang disusun memberikan perlindungan yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Ada Pertanyaan Terkait Legalitas Bisnismu?

"*" indicates required fields

PT GARDA ISWANTO GROUP
Jl. KH. Hasyim Ashari No.3 C, RT.2/RW.8,
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130
Phone : 0896-6888-9622

NAVIGASI

Copyright © 2024 Menjadi Pengaruh

Gratis Ebook!

Legal Menjadi Pengaruh sudah bantu 1500+ pengusaha di seluruh Indonesia. Gabung sekarang dan rasakan kemudahan mendirikan PT, CV, dan legalitas lainnya!