Dalam dunia bisnis, pajak merupakan salah satu aspek yang harus dikelola dengan baik oleh setiap pemilik usaha. Salah satu entitas usaha yang sering digunakan oleh pelaku bisnis di Indonesia adalah Commanditaire Vennootschap (CV). Namun, tidak semua CV wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Saya menilai kalau status non-PKP memang bisa sangat menguntungkan bagi pengusaha. Apalagi, pengusaha tidak perlu repot-repot berkewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, para pemilk usaha CV non-PKP sebaiknya jangan berpuas lebih dulu. Status non-PKP bukan berarti usaha itu bersih dari pajak sepenuhnya. Masih ada kewajiban pajak lain bernama Pajak Penghasilan (PPh). Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang pajak CV non PKP, bagaimana peraturannya, kewajiban pajaknya, serta tips untuk pemilik CV non PKP dalam mengelola perpajakan dengan baik. Apa Itu CV Non PKP? Sebelum masuk ke pembahasan pajak CV non PKP, penting untuk memahami apa itu PKP dan non PKP. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pemerintah. Seorang pengusaha dianggap sebagai PKP jika omzet perusahaannya telah mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Sementara itu, CV non PKP adalah CV yang belum memiliki kewajiban untuk menjadi PKP, karena omzet tahunan mereka masih di bawah batas yang ditentukan, yaitu Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan demikian, CV non PKP tidak perlu memungut PPN atas barang atau jasa yang mereka jual kepada pelanggan. Namun, mereka tetap harus melaporkan penghasilan dan membayar pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku. Prof. Rochmat Soemitro, ahli hukum pajak Indonesia, menjelaskan bahwa CV atau Commanditaire Vennootschap adalah bentuk usaha persekutuan yang punya karakter khas dalam sistem perpajakan di Indonesia. Menurut beliau, CV termasuk subjek pajak yang mendapat perlakuan khusus karena pajak bisa dikenakan di tingkat badan usaha maupun langsung kepada para pemilik atau sekutunya, tergantung pada struktur dan aktivitas usahanya. Beliau juga menambahkan bahwa jika CV belum berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka kewajiban pajaknya cenderung lebih sederhana, meskipun tetap harus menjalankan kewajiban dasar seperti Pajak Penghasilan (PPh). Soemitro menekankan bahwa keputusan untuk menjadi PKP atau tidak bagi sebuah CV sangat bergantung pada besaran omzet dan strategi bisnis yang diterapkan. Selain itu, Dr. Mardiasmo, seorang akademisi sekaligus praktisi perpajakan, menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPN. Dalam konteks CV, beliau menegaskan bahwa CV wajib mendaftarkan diri sebagai PKP jika omzet tahunannya sudah melebihi Rp4,8 miliar, sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Mardiasmo juga menambahkan bahwa CV yang belum berstatus PKP memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak bisa mengkreditkan pajak masukan atau menerbitkan faktur pajak. Namun di sisi lain, administrasi perpajakannya jadi lebih sederhana. Ia menekankan bahwa meskipun tidak berstatus PKP, CV tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan dasar, seperti membayar dan melaporkan PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 21 untuk karyawan, serta melaporkan SPT Tahunan Badan. Kewajiban Pajak CV Non PKP Meskipun CV non PKP tidak wajib memungut PPN, bukan berarti mereka bebas dari kewajiban pajak lainnya. Ada beberapa jenis pajak yang tetap harus dilaporkan dan dibayarkan oleh CV non PKP: Keuntungan dan Kerugian CV Non PKP Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hartono, Kusuma, dan Prasetyo mengungkapkan bahwa status Pengusaha Kena Pajak (PKP) ternyata berpengaruh cukup besar terhadap kinerja keuangan sebuah CV. Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah ini, mereka membandingkan antara CV yang sudah menjadi PKP dan yang belum (non-PKP) selama periode 2017–2019. Hasilnya, CV yang berstatus PKP rata-rata mencatat pertumbuhan omzet hingga 23% lebih tinggi dibandingkan yang non-PKP. Namun, ada catatan penting. CV yang sudah menjadi PKP juga harus menanggung beban administrasi pajak yang lebih besar, yaitu sekitar 15–20% dari total biaya operasional. Hal ini karena kewajiban pelaporan dan kepatuhan pajak bagi PKP jauh lebih kompleks. Para peneliti menyimpulkan bahwa sebelum memutuskan untuk menjadi PKP, sebuah CV sebaiknya menimbang antara peluang peningkatan omzet dan tambahan beban administrasi yang akan muncul. (Sumber: Jurnal Riset Perpajakan Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2021, hal. 78–95) Keuntungan CV Non PKP Kerugian CV Non PKP Kapan Sebaiknya CV Menjadi PKP? Meskipun CV non PKP memiliki keuntungan dalam hal administrasi yang lebih sederhana, ada saat-saat di mana menjadi PKP lebih menguntungkan, terutama jika target pelanggan Anda adalah perusahaan besar yang juga merupakan PKP. Hal ini karena perusahaan PKP umumnya lebih menyukai bertransaksi dengan sesama PKP untuk bisa mengkreditkan PPN. Beberapa pertimbangan untuk menjadi PKP: Tips Mengelola Pajak untuk CV Non PKP Kesimpulan Mengelola pajak CV non PKP memerlukan pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Meski CV non PKP tidak wajib memungut PPN, mereka tetap harus membayar pajak penghasilan, PPh 21, PPh 23, dan jenis pajak lainnya. Dengan pengelolaan yang tepat, CV non PKP bisa memaksimalkan potensi bisnisnya tanpa tersandung masalah perpajakan. Jika Anda adalah pemilik CV non PKP, pastikan untuk selalu mematuhi peraturan pajak yang berlaku, mengelola administrasi keuangan dengan baik, dan mempertimbangkan untuk menjadi PKP saat bisnis Anda berkembang pesat. Referensi:
