• January 12, 2026

JOIN KOMUNITAS

  • January 12, 2026

JOIN KOMUNITAS

Author: Fabby Daraja

Menampilkan semua artikel yang telah dipublikasi oleh penulis

    Apakah PT Perorangan Bisa Ekspor Ternyata Ini Faktanya

    Apakah PT Perorangan Bisa Ekspor? Ternyata Ini Faktanya

    August 19, 2024

    Banyak pengusaha di Indonesia masih bingung tentang kemungkinan menggunakan PT Perorangan (Perseroan Perorangan) untuk menjalankan bisnis ekspor. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan semakin mudahnya mendirikan badan usaha, PT Perorangan menjadi pilihan yang sangat menarik bagi banyak pelaku usaha kecil. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu dipikirkan baik-baik sebelum memutuskan apakah PT Perorangan adalah pilihan terbaik untuk kebutuhan ekspor kamu. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara detail tentang PT Perorangan, apakah bisa digunakan untuk kegiatan ekspor. Apa Itu PT Perorangan (Perseroan Perorangan)? PT Perorangan atau Perseroan Perorangan adalah jenis badan usaha baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Legalitas usaha ini dibuat untuk memudahkan para pengusaha kecil dan mikro dalam mendirikan perusahaan. Kelebihannya adalah kamu tidak perlu melibatkan banyak orang sebagai pendiri, cukup satu orang saja sudah bisa. Selain itu, modal minimal yang dibutuhkan untuk mendirikan PT Perorangan juga lebih rendah dibandingkan dengan PT Reguler. Hal ini membuat PT Perorangan sangat cocok untuk kamu yang baru mulai berbisnis dan ingin memulai dengan skala kecil. Bolehkan PT Perorangan Melakukan Ekspor? Jika berbicara tentang hukum, sebenarnya PT Perorangan memiliki hak yang sama seperti badan usaha lainnya untuk melakukan kegiatan ekspor. Tapi, dalam prakteknya, ada beberapa kendala yang bisa membuat PT Perorangan kesulitan untuk masuk ke dalam bisnis ekspor. Salah satu masalahnya adalah jenis produk yang bisa diekspor oleh PT Perorangan itu terbatas. Misalnya, kalau kamu ingin mengekspor produk perikanan, kamu perlu punya izin dan sertifikat khusus. Nah, izin dan sertifikat ini biasanya lebih gampang didapatkan oleh PT Reguler atau CV, karena mereka punya sumber daya dan kemampuan yang lebih besar. Alasan Lain Lebih Baik PT Reguler atau CV untuk Ekspor Kalau kamu serius ingin berbisnis ekspor, mungkin lebih baik memilih PT Reguler atau CV daripada PT Perorangan. Ada beberapa alasan kenapa PT Reguler dan CV lebih cocok untuk kegiatan ekspor: 1. Kapasitas dan Sumber Daya Pertama, PT Reguler dan CV biasanya punya kemampuan dan sumber daya yang lebih besar dibanding PT Perorangan. Contohnya seperti jumlah karyawan, fasilitas yang dimiliki, dan kemampuan keuangan. Dengan sumber daya yang lebih kuat, PT Reguler dan CV bisa menangani jumlah ekspor yang lebih banyak dan mengurus hal-hal yang lebih rumit dalam proses ekspor. 2. Pengurusan Izin Khusus Kedua, proses mendapatkan izin dan sertifikat untuk ekspor biasanya lebih mudah untuk PT Reguler dan CV. Ini karena mereka punya struktur organisasi yang lebih lengkap dan dianggap lebih dapat dipercaya oleh pihak yang berwenang. Untuk beberapa jenis produk tertentu, seperti produk perikanan, mungkin diperlukan izin khusus yang lebih gampang didapat oleh PT Reguler atau CV dibandingkan PT Perorangan. 3. Lebih Terpercaya di Pasar Internasional Ketiga, PT Reguler dan CV biasanya punya nama baik yang lebih bagus di mata partner bisnis di luar negeri. Ini karena PT Reguler dan CV dianggap lebih stabil dan mampu memenuhi standar internasional dalam hal kualitas produk dan pelayanan. Nama baik ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan pembeli di luar negeri. 4. Kemampuan Mengelola Risiko Keempat, bisnis ekspor pasti ada risikonya, mulai dari perubahan aturan sampai naik turunnya nilai mata uang. PT Reguler dan CV, dengan manajemen yang lebih profesional, biasanya lebih siap menghadapi risiko-risiko ini dibandingkan PT Perorangan yang masih terbatas dalam banyak hal. 5. Jaringan dan Kemitraan Kuat Terakhir, PT Reguler dan CV biasanya punya jaringan bisnis yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jaringan ini sangat penting dalam bisnis ekspor karena membantu perusahaan menemukan partner bisnis yang terpercaya dan memahami pasar ekspor dengan lebih baik. Kesimpulan Meskipun PT Perorangan lebih mudah didirikan dan dikelola, tapi untuk bisnis ekspor, PT Reguler atau CV lebih disarankan. Dengan memilih PT Reguler atau CV, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Contohnya seperti lebih mudah mendapatkan izin dan sertifikat, punya nama baik yang lebih bagus di pasar internasional, dan lebih mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, kalau ekspor adalah tujuan utama bisnis kamu, memilih PT Reguler atau CV adalah langkah yang tepat untuk memastikan bisnis kamu bisa berhasil di pasar internasional.

    SELENGKAPNYA
    Jenis-jenis Pajak yang Harus Dibayar oleh Perusahaan

    Jenis-jenis Pajak yang Harus Dibayar oleh Perusahaan

    August 16, 2024

    Pajak merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami oleh setiap perusahaan di Indonesia.  Memahami kewajiban perpajakan bukan hanya soal memenuhi aturan hukum. Namun, juga menjaga kelangsungan bisnis dan menghindari sanksi yang dapat merugikan.  Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jenis-jenis pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan di Indonesia. Sehingga bisa membantu kamu dalam menjalankan usahanya secara patuh dan berkelanjutan.  Dengan memahami jenis-jenis pajak ini, kamu juga bisa lebih siap dalam mengelola kewajiban finansial usaha serta berkontribusi positif bagi perekonomian negara. Mengapa Perusahaan Harus Membayar Pajak? Perusahaan di Indonesia wajib membayar pajak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.  Kewajiban ini diatur dalam berbagai undang-undang perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap entitas bisnis.  Tidak hanya sebagai bentuk ketaatan hukum, pembayaran pajak oleh perusahaan juga merupakan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi negara dilansir dari Pajak.com. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan berbagai proyek sosial lainnya yang mendukung kemajuan bangsa.  Jenis-Jenis Pajak yang Wajib Dibayar oleh Perusahaan 1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha atau perusahaan. Badan usaha yang dimaksud bisa berupa PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditaire Vennootschap), koperasi, BUMN, yayasan, atau bentuk lainnya.  Perusahaan yang menghasilkan keuntungan harus membayar PPh Badan ini berdasarkan laba bersih yang mereka peroleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi di dalam negeri.  Perusahaan yang melakukan penjualan barang atau jasa yang termasuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) wajib memungut PPN dari konsumen dan menyetorkannya kepada negara.  Tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini adalah 11%. PPN ini dipungut pada setiap tahap produksi atau distribusi hingga sampai ke konsumen akhir. 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.  Perusahaan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan bangunan wajib membayar PBB ini.  PBB dikenakan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.  Pajak ini harus dibayarkan setiap tahun dan jumlahnya bergantung pada luas dan lokasi tanah serta bangunan yang dimiliki oleh perusahaan. 4. Bea Materai Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang dibuat oleh perusahaan. Contoh dokumen yang dikenai bea materai adalah perjanjian kontrak, akta notaris, dan kwitansi pembayaran dengan jumlah tertentu.  Bea materai ini biasanya wajib dibayar dalam bentuk pembubuhan materai pada dokumen yang bersangkutan.  Tarif bea materai yang berlaku saat ini adalah Rp10.000 per dokumen. 5. Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Pasal 21) PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan yang diterima dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain sejenis yang berkaitan dengan pekerjaan.  Perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 ini dari penghasilan karyawan setiap bulannya dan menyetorkannya kepada negara.  Besaran pajak yang dipotong bergantung pada jumlah penghasilan dan status perpajakan karyawan (misalnya, status pernikahan atau jumlah tanggungan). 6. Pajak Lainnya Selain pajak-pajak utama di atas, ada beberapa pajak lainnya yang mungkin relevan untuk perusahaan tertentu, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan: Pajak Kendaraan Bermotor: Dikenakan pada perusahaan yang memiliki atau mengoperasikan kendaraan bermotor. Pajak Hiburan: Dikenakan pada perusahaan yang menjalankan usaha di bidang hiburan, seperti bioskop, karaoke, atau tempat hiburan lainnya. Pajak Reklame: Dikenakan pada perusahaan yang memasang reklame atau iklan di tempat umum. Cara Menghitung dan Membayar Pajak Perusahaan Perhitungan pajak bagi perusahaan merupakan proses yang cukup rumit karena melibatkan berbagai faktor seperti jenis usaha, skala bisnis, dan peraturan perpajakan yang berlaku.  Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang perlu kamu ketahui dirangkum dari laman Pajakku: 1. Menentukan Objek Pajak Identifikasi jenis pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pada umumnya, perusahaan di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). 2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tentukan total pendapatan perusahaan dalam satu tahun pajak, lalu kurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan oleh undang-undang, seperti biaya produksi, operasional, dan penyusutan aset. 3. Menentukan Tarif Pajak Tarif pajak perusahaan di Indonesia bervariasi berdasarkan besaran PKP dan jenis usaha yang dijalankan. 4. Menghitung Pajak Terutang PKP yang telah dihitung dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk mendapatkan jumlah pajak yang harus dibayar. 5. Memeriksa Kembali Perhitungan Pastikan untuk melakukan pengecekan ulang pada perhitungan yang telah dilakukan untuk menghindari kesalahan. Catatan: Perhitungan pajak perusahaan dapat menjadi lebih kompleks jika perusahaan memiliki transaksi yang rumit atau memanfaatkan berbagai insentif pajak. Oleh karena itu, konsultasi dengan akuntan publik atau konsultan pajak yang berpengalaman sangat disarankan. Sistem Pembayaran Pajak Saat ini, pemerintah Indonesia mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui sistem e-filing. Sistem ini menawarkan sejumlah manfaat, antara lain: – Proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih praktis dan cepat. – Data pajak tersimpan secara aman dan terenkripsi. – Wajib pajak dapat memantau status pelaporan dan pembayaran pajaknya secara real-time. Berikut adalah langkah-langkah umum pembayaran pajak melalui e-filing: 1. Buat akun di portal pajak online. 2. Isi data perusahaan serta informasi pajak yang diperlukan. 3. Bayar pajak melalui bank atau kanal pembayaran yang telah ditentukan. 4. Unggah bukti pembayaran ke sistem e-filing. Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Pengurusan Pajak Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam perhitungan atau pembayaran pajak antara lain: 1. Salah dalam menghitung PKP Kesalahan dalam menghitung pengurangan atau penambahan pada penghasilan dapat menyebabkan pembayaran pajak menjadi tidak akurat. 2. Tidak memanfaatkan insentif pajak Banyak perusahaan yang tidak mengetahui atau tidak memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. 3. Terlambat membayar pajak Keterlambatan dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda atau sanksi. 4. Tidak menyimpan bukti-bukti perpajakan Bukti perpajakan sangat penting untuk keperluan audit dan pemeriksaan pajak. Dampak Tidak Membayar Pajak atau Pembayaran yang Tidak Tepat Otoritas pajak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yang cukup berat kepada pihak-pihak yang lalai dalam memenuhi kewajiban pajaknya.  Sanksi ini dapat berupa denda dalam jumlah yang sangat besar, pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran yang terus bertambah seiring waktu. Bahkan dalam kasus yang ekstrem, pihak berwenang dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset

    SELENGKAPNYA
    Cara Urus Angka Pengenalan Impor (API) Lengkap dengan Jenisnya

    Cara Urus Angka Pengenalan Impor (API) Lengkap dengan Jenisnya

    August 15, 2024

    Angka Pengenalan Impor (API) adalah salah satu elemen penting dalam dunia bisnis impor di Indonesia. Bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang impor, memiliki API bukan hanya menjadi kewajiban tetapi juga memberikan berbagai manfaat dan kemudahan dalam menjalankan bisnis. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap tentang apa itu API, fungsi dan manfaatnya, jenis-jenisnya, serta bagaimana cara mengurusnya. Apa Sebenarnya API Itu? API, atau Angka Pengenalan Impor, adalah semacam “kartu identitas” khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan atau orang yang ingin melakukan kegiatan impor. Bayangkan API seperti KTP-nya para importir. Tanpa API, Anda tidak bisa mengimpor barang ke Indonesia secara resmi. Jadi, API ini sangat penting dan wajib dimiliki oleh siapa pun yang ingin berbisnis impor di Indonesia. Mengapa API Begitu Penting? API memiliki peran penting dalam kelancaran proses impor. Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat dari API bagi bisnis: 1. Memperlancar Proses Impor API membantu dalam memperlancar proses perizinan dan administrasi yang diperlukan untuk kegiatan impor. Dengan API, importir dapat dengan mudah mengurus dokumen yang diperlukan serta mendapatkan akses ke fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. 2. Perlindungan Hukum API juga memberikan perlindungan hukum. Ini artinya, bisnis impor Anda diakui secara resmi oleh pemerintah. Jadi, Anda tidak perlu khawatir dituduh melakukan impor illegal atau hal-hal yang melanggar hukum. 3. Menghemat Waktu dan Uang Dengan API, Anda bisa mengimpor barang lebih efisien. Prosesnya jadi lebih cepat dan biayanya pun bisa lebih hemat. Anda juga bisa menghindari masalah seperti barang tertahan di pelabuhan atau ditolak masuk ke Indonesia. 4. Mendapatkan Keuntungan Khusus Pemerintah kadang memberikan keuntungan khusus untuk pemilik API. Misalnya, Anda mungkin bisa mendapatkan potongan biaya untuk mengimpor bahan baku tertentu. Ini tentu saja bisa sangat membantu dalam mengurangi biaya produksi Anda. Bisnis Apa Saja yang Baiknya Punya API? Meskipun tidak semua bisnis memerlukan API, ada beberapa jenis bisnis yang sangat dianjurkan untuk memiliki API, antara lain: Industri Manufaktur: Perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan membutuhkan bahan baku dari luar negeri. Perdagangan Barang Konsumsi: Importir barang-barang konsumsi seperti makanan, minuman, dan pakaian yang dipasarkan di Indonesia. Perusahaan Distribusi: Perusahaan yang bertindak sebagai distributor untuk produk-produk yang diimpor dari luar negeri. Startup E-commerce: Platform e-commerce yang menawarkan produk impor kepada konsumen lokal. Apa Saja Jenis API? Terdapat dua jenis utama API, yaitu API-U dan API-P, yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing: API-U (Angka Pengenal Impor Umum) API-U diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk diperdagangkan kembali di pasar lokal. Biasanya, perusahaan dagang atau distributor yang bergerak dalam perdagangan umum akan membutuhkan API-U. Importir dengan API-U tidak diperbolehkan mengimpor barang untuk kebutuhan produksi sendiri. API-P (Angka Pengenal Impor Produsen) API-P diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk digunakan sebagai bahan baku atau komponen dalam proses produksi. Perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk jadi dari bahan baku impor biasanya memiliki API-P. Dengan API-P, perusahaan hanya diizinkan untuk mengimpor barang yang akan digunakan dalam proses produksinya sendiri dan tidak boleh memperdagangkan barang tersebut secara langsung. Bagaimana Cara Mengurus API? Proses pengurusan API sekarang jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Dengan hadirnya sistem Online Single Submission (OSS), Anda bisa memperoleh API hanya dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 1. Memiliki NIB: – Jika Anda belum memiliki NIB, Anda perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui situs OSS: https://oss.go.id/. – NIB adalah nomor identitas yang diberikan kepada semua pelaku usaha di Indonesia dan menjadi syarat utama untuk mendapatkan API. Login ke Akun OSS: Setelah Anda memiliki NIB, masuklah ke akun OSS Anda. Pengajuan API: – Pilih menu untuk pengajuan baru dan isilah formulir yang tersedia. – Pilih jenis API yang Anda butuhkan, yaitu API-U (Umum) atau API-P (Produsen). Unggah dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan, seperti: – Akta pendirian perusahaan – NPWP perusahaan – Dokumen domisili perusahaan – Surat izin usaha perdagangan (SIUP) – Tanda daftar perusahaan (TDP) Verifikasi dan Persetujuan: Pengajuan Anda akan diverifikasi oleh sistem OSS. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, API Anda akan diterbitkan dan dapat diakses melalui akun OSS Anda. Kesimpulan API mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat penting bagi siapa pun yang ingin terjun ke dunia bisnis impor di Indonesia. Dengan memiliki API, Anda bisa menjalankan bisnis impor dengan lebih lancar, aman, dan efisien. Jadi, jika Anda berencana untuk mulai berbisnis impor atau ingin mengembangkan bisnis impor, pastikan untuk mengurus API yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

    SELENGKAPNYA
    Cara Cek Legalitas PT Perseorangan dengan AHU Online

    Cara Cek Legalitas PT Perseorangan dengan AHU Online

    August 14, 2024

    Di era digital saat ini, memastikan legalitas perusahaan adalah langkah krusial dalam menjalankan bisnis. Bagi Anda yang memiliki PT Perseorangan, mengetahui cara mengecek legalitas perusahaan Anda melalui AHU Online sangatlah penting. AHU Online merupakan layanan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memudahkan proses verifikasi legalitas perusahaan secara cepat dan akurat. Apa Itu AHU Online? AHU Online adalah portal resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi dokumen hukum secara online. Platform ini mencakup berbagai layanan, seperti pendaftaran perusahaan, verifikasi akta pendirian, dan pengecekan status legalitas perusahaan, termasuk PT Perseorangan. Mengapa Penting Mengecek Legalitas PT Perseorangan? Langkah-langkah Cara Cek Legalitas PT Perseorangan dengan AHU Online Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengecek legalitas PT Perseorangan melalui AHU Online: 1. Kunjungi Website AHU Online 2. Masuk atau Daftar Akun 3. Pilih Menu “Cek Legalitas Perusahaan” 4. Masukkan Data Perusahaan 5. Lakukan Pencarian 6. Tinjau Hasil Pencarian Tips Memastikan Legalitas Perusahaan dengan AHU Online Kesimpulan Mengecek legalitas PT Perseorangan melalui AHU Online adalah langkah penting untuk memastikan bisnis Anda berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah dan cepat memverifikasi status hukum perusahaan Anda. Pastikan selalu menjaga integritas dan legalitas bisnis Anda untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

    SELENGKAPNYA
    Terbaru! Daftar Jenis Pangan Olahan Wajib Izin Edar BPOM

    Terbaru! Daftar Jenis Pangan Olahan Wajib Izin Edar BPOM

    August 13, 2024

    Izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan persyaratan mutlak bagi produsen pangan olahan di Indonesia. Ketatnya regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan memastikan bahwa pangan olahan yang beredar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Bagi para pelaku usaha, memahami pentingnya izin edar BPOM dan langkah-langkah untuk memperolehnya adalah kunci keberhasilan dalam menjamin kepercayaan konsumen serta menghindari sanksi hukum yang berat. Apa Itu Izin Edar BPOM? Izin edar BPOM adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada produsen untuk memperjualbelikan produk pangan olahan mereka di Indonesia. Izin bisa ini menjamin bahwa produk telah melalui serangkaian uji kelayakan, termasuk uji keamanan, kualitas, dan manfaat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa Fungsi Izin Edar BPOM? Izin Edar punya beberapa fungsi dan manfaat bagi pelaku usaha seperti: 1. Menjamin bahwa produk pangan olahan aman untuk dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya. 2. Memastikan bahwa produk yang beredar memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan klaim yang tercantum pada label. 3. Memberikan legalitas bagi produsen untuk memasarkan produk mereka secara resmi di Indonesia. 4. Melindungi produsen dari masalah hukum yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Apa Sanski Kalau Gak Punya Izin Edar BPOM? Tidak memiliki izin edar BPOM bisa berdampak sangat serius bagi produsen pangan olahan. Sanksi yang dikenakan tidak hanya berupa denda, tetapi juga dapat mencakup penarikan produk dari pasar dan bahkan penutupan usaha. Berikut adalah beberapa sanksi yang dapat dikenakan: 1. Pencabutan Produk BPOM berhak menarik produk dari peredaran jika ditemukan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar. 2. Denda Finansial Produsen dapat dikenai denda uang dengan jumlah tertentu atas pelanggaran ini. 3. Tuntutan Pidana Dalam kasus pelanggaran yang serius, produsen dapat menghadapi tuntutan pidana yang berujung pada hukuman penjara. 4. Penutupan Usaha BPOM dapat mengajukan permohonan penutupan usaha jika pelanggaran terus berlanjut. Daftar Jenis Pangan Olahan yang Wajib Punya Izin Edar BPOM Secara umum, semua pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar BPOM. Ini berlaku baik untuk produk yang diproduksi secara massal maupun skala rumahan. Namun, ada beberapa kategori pangan olahan yang seringkali menjadi sorotan karena sifatnya. Berikut adalah daftar kategori tersebut beserta contoh produknya: 1. Pangan Olahan Beku Pangan olahan beku adalah produk yang telah diproses dan kemudian dibekukan untuk memperpanjang umur simpannya. Proses pembekuan ini membutuhkan penanganan khusus untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, produk dalam kategori ini wajib memiliki izin edar BPOM. Contoh Produk: 2. Pangan Olahan Siap Saji Pangan olahan siap saji adalah produk yang telah diproses dan dikemas untuk langsung dikonsumsi atau hanya membutuhkan sedikit persiapan sebelum dikonsumsi. Produk dalam kategori ini umumnya sangat populer di kalangan konsumen karena kemudahan dan kepraktisannya. Contoh Produk: 3. Pangan Fortifikasi Pangan fortifikasi adalah produk yang secara sengaja ditambahkan zat gizi tertentu untuk meningkatkan nilai gizinya. Tujuan dari fortifikasi adalah untuk mengatasi kekurangan zat gizi di masyarakat, seperti kekurangan vitamin atau mineral. Contoh Produk: 4. Pangan yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan tersebut. Penggunaan BTP dalam pangan olahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan produknya wajib memiliki izin edar. Contoh Produk: 5. Pangan Program Pemerintah Produk pangan yang didistribusikan melalui program pemerintah, seperti bantuan pangan, harus memenuhi persyaratan izin edar. Gunanya untuk memastikan bahwa pangan yang diterima oleh masyarakat aman dan berkualitas. Contoh Produk: 6. Pangan Olahan yang Mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Beberapa jenis pangan olahan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tertentu, yang merupakan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Produk yang masuk dalam kategori ini harus memiliki izin edar untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar tersebut. Contoh Produk: Cara Mengurus Izin Edar BPOM dengan Cepat dan Mudah Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk mengurus izin edar BPOM: 1. Identifikasi Jenis Produk Sebelum memulai proses pengurusan izin, pastikan kamu mengetahui jenis produk yang akan diajukan izin edarnya. BPOM mengklasifikasikan produk dalam beberapa kategori utama: 2. Persiapkan Dokumen yang Diperlukan Dokumen yang lengkap dan akurat sangat penting dalam proses pengajuan izin edar BPOM. Berikut beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan: 3. Registrasi Akun Langkah berikutnya adalah melakukan registrasi akun di sistem online BPOM melalui situs e-reg.pom.go.id. Pada tahap ini, kamu perlu: 4. Membuat Berkas Pengajuan Setelah akun terdaftar, siapkan berkas pengajuan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh BPOM. Pastikan bahwa semua dokumen telah lengkap dan benar sebelum diajukan untuk meminimalisir penolakan atau permintaan revisi dari BPOM. 5. Mengajukan Permohonan Pengajuan permohonan izin edar dilakukan secara online melalui sistem e-reg.pom.go.id. Pada tahap ini, kamu akan diminta untuk: 6. Verifikasi Dokumen Setelah pengajuan, BPOM akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, BPOM akan meminta kamu untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut. 7. Proses Evaluasi Produk Produk yang telah diajukan akan melalui proses evaluasi oleh BPOM. Evaluasi ini biasanya mencakup: 8. Penerbitan Izin Edar Jika produk dinyatakan memenuhi semua persyaratan, BPOM akan menerbitkan izin edar untuk produk kamu. Izin edar ini akan dikirimkan secara elektronik melalui akun kamu di sistem e-reg.pom.go.id. Kesimpulan Izin edar dari BPOM merupakan syarat mutlak bagi produsen pangan olahan di Indonesia untuk memastikan produk mereka aman dan memenuhi standar kualitas. Tanpa izin edar, produsen menghadapi risiko sanksi serius, termasuk denda, penarikan produk, dan bahkan penutupan usaha. Untuk mendapatkan izin, pelaku usaha harus mengikuti prosedur yang meliputi pengumpulan dokumen, registrasi online, dan evaluasi oleh BPOM. Dengan izin edar BPOM, produk pangan olahan kamu bisa lebih dipercaya konsumen dan berpeluang meluaskan area penjualan.

    SELENGKAPNYA
    bpum agustus 2024

    BPUM Agustus 2024: Bantuan UMKM Cair hingga Rp 2,4 Juta, Cek Cara Mendapatkannya!

    August 12, 2024

    Pada Agustus 2024, pelaku usaha mikro kembali berkesempatan mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang dikenal luas sebagai bantuan untuk mendukung UMKM di Indonesia. BPUM Agustus 2024 ini menawarkan bantuan hingga Rp 2,4 juta bagi para pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat. Apa Itu BPUM Agustus 2024? BPUM Agustus 2024 adalah program bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam meningkatkan produktivitas dan mempertahankan usaha mereka di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Program ini telah menjadi andalan bagi UMKM untuk mendapatkan tambahan modal yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan usaha. Siapa yang Berhak Menerima BPUM Agustus 2024? Untuk menerima BPUM Agustus 2024, pelaku usaha mikro harus memenuhi beberapa persyaratan. Beberapa syarat umum untuk mendapatkan bantuan ini antara lain: Bagaimana Cara Mendapatkan BPUM Agustus 2024? Untuk mendapatkan BPUM Agustus 2024, pelaku usaha mikro harus melakukan beberapa langkah berikut: Cek Penerima BPUM Agustus 2024 Untuk memastikan apakah Anda termasuk dalam daftar penerima BPUM Agustus 2024, Anda dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi atau aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Cara pengecekan ini biasanya cukup mudah, cukup masukkan NIK pada kolom yang tersedia dan sistem akan menampilkan status Anda sebagai penerima atau bukan. Kapan BPUM Agustus 2024 Cair? Pencairan BPUM Agustus 2024 dilakukan secara bertahap. Bagi pelaku usaha mikro yang telah lolos verifikasi, dana akan langsung ditransfer ke rekening yang telah didaftarkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penerima untuk selalu memeriksa informasi terbaru dari dinas koperasi setempat atau melalui platform resmi pemerintah. Manfaat BPUM Agustus 2024 Bagi Pelaku Usaha Mikro Bantuan BPUM Agustus 2024 ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan modal usaha, memperluas bisnis, dan meningkatkan daya saing di pasar. Dana yang diterima bisa digunakan untuk membeli bahan baku, meningkatkan kapasitas produksi, atau kebutuhan operasional lainnya. Dengan demikian, BPUM Agustus 2024 menjadi salah satu program penting yang diharapkan dapat membantu ribuan UMKM di Indonesia untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi yang ada. Kesimpulan BPUM Agustus 2024 merupakan kesempatan emas bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal hingga Rp 2,4 juta. Dengan proses pendaftaran yang jelas dan bantuan yang signifikan, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk segera mengecek apakah Anda termasuk penerima BPUM Agustus 2024 dan manfaatkan bantuan ini sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha Anda.

    SELENGKAPNYA
    Lengkap! Ini Bedanya Holding, Sister, dan Parent Company dan Contohnya

    Lengkap! Ini Bedanya Holding, Sister, dan Parent Company dan Contohnya

    August 12, 2024

    Dalam dunia bisnis, kita sering mendengar istilah-istilah seperti holding company, sister company, parent company, dan subsidiary company. Meskipun istilah-istilah ini sering digunakan, banyak orang masih bingung tentang apa sebenarnya arti dan perbedaan di antara mereka. Padahal, memahami istilah-istilah ini sangat penting, terutama jika kita tertarik atau terlibat dalam dunia bisnis, atau bahkan sedang merencanakan untuk membuat perusahaan sendiri. Mari kita bahas satu per satu dengan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami. 1) Apa Itu Holding Company Bayangkan holding company seperti seorang ibu yang memiliki banyak anak. Holding company adalah sebuah perusahaan yang tugasnya adalah memiliki dan mengawasi perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan ini tidak ikut campur dalam kegiatan sehari-hari perusahaan yang dimilikinya, tapi lebih fokus pada pengambilan keputusan besar dan pengawasan secara umum. Mengapa perusahaan memilih untuk menjadi holding company? Ada beberapa alasan: a. Untuk mengurangi risiko keuangan. Jika satu “anak perusahaan” mengalami masalah, hal ini tidak akan langsung berdampak pada perusahaan lainnya. b. Untuk melindungi aset. Dengan memisahkan kepemilikan, aset-aset penting bisa lebih terlindungi. c. Untuk mengatur pajak dengan lebih baik. Struktur holding company bisa membantu perusahaan mengatur pajaknya dengan lebih efisien. Contoh Holding Company: Contoh dari Holding Company yaitu Berkshire Hathaway. Perusahaan ini dimiliki oleh Warren Buffett, seorang investor terkenal. Berkshire Hathaway sendiri punya saham di banyak perusahaan besar seperti Coca-Cola, American Express, dan Apple. Namun, Berkshire Hathaway tidak ikut mengatur bagaimana Coca-Cola membuat minuman atau bagaimana Apple membuat iPhone. Mereka hanya memiliki sahamnya dan mengawasi dari jauh. 2) Sister Company Bayangkan sister company seperti saudara kandung dalam sebuah keluarga. Mereka punya orang tua yang sama (dalam hal ini, perusahaan induk yang sama), tapi mereka punya kehidupan dan kegiatan masing-masing. Sister company adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh satu perusahaan induk yang sama. Meskipun mereka punya “orang tua” yang sama, setiap sister company biasanya punya cara kerja sendiri-sendiri. Mereka punya bos masing-masing, karyawan masing-masing, dan mengurus urusan mereka sendiri-sendiri. Kadang-kadang, sister company bisa bekerja sama satu sama lain. Tapi tidak jarang juga mereka bersaing, terutama jika mereka bergerak di bidang yang sama. Contoh Sister Company: Contoh dari Sister Company yaitu Google dan YouTube. Keduanya dimiliki oleh perusahaan bernama Alphabet Inc. Google fokus pada mesin pencari dan iklan online, sementara YouTube fokus pada platform berbagi video. Meskipun keduanya dimiliki oleh perusahaan yang sama, mereka punya tim sendiri-sendiri dan cara kerja yang berbeda. 3) Parent Company Parent company bisa diibaratkan sebagai orang tua dalam sebuah keluarga. Mereka punya anak-anak (subsidiary company) yang mereka awasi dan bimbing, tapi mereka juga memberi kebebasan pada anak-anak mereka untuk berkembang. Parent company adalah perusahaan yang memiliki cukup banyak saham di perusahaan lain sehingga bisa mengatur kebijakan dan keputusan penting perusahaan tersebut. Biasanya, parent company memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain, yang kemudian disebut sebagai subsidiary company atau anak perusahaan. Parent company biasanya mengatur hal-hal besar seperti strategi jangka panjang atau keputusan keuangan yang besar. Tapi untuk kegiatan sehari-hari, biasanya subsidiary company diberi kebebasan untuk mengaturnya sendiri. Contoh Parent Company: Contoh dari Parent Company yaitu Procter & Gamble (P&G). P&G adalah parent company yang memiliki banyak merek terkenal seperti Gillette (pisau cukur), Pampers (popok bayi), dan Tide (deterjen). P&G mengatur strategi besar untuk semua merek ini, tapi setiap merek punya tim sendiri yang mengurus produksi dan pemasaran sehari-hari. 4) Subsidiary Company Subsidiary company bisa diibaratkan sebagai anak dalam sebuah keluarga. Mereka punya orang tua (parent company) yang mengawasi mereka, tapi mereka juga punya kebebasan untuk mengatur kegiatan mereka sehari-hari. Subsidiary company adalah perusahaan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain (parent company). Meskipun parent company punya kuasa untuk mengatur, biasanya subsidiary company diberi kebebasan untuk mengatur kegiatan sehari-hari mereka sendiri. Kenapa perusahaan membuat subsidiary company? Ada beberapa alasan: a. Untuk fokus pada pasar tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan Amerika mungkin membuat subsidiary company di Indonesia untuk fokus pada pasar Indonesia. b. Untuk mengelola bagian tertentu dari bisnis. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi mungkin membuat subsidiary company khusus untuk mengembangkan software. b. Untuk mengurangi risiko. Jika subsidiary company mengalami masalah, dampaknya pada parent company bisa diminimalkan. Contoh Subsidiary Company: Contoh dari Sumsidiary Company adalah Instagram. Instagram adalah subsidiary company dari Meta Platforms Inc. (dulu namanya Facebook Inc.). Instagram punya tim sendiri yang mengurus aplikasinya sehari-hari, tapi keputusan besar seperti perubahan kebijakan privasi atau fitur baru yang besar biasanya diatur oleh Meta. Kesimpulan Memahami perbedaan antara holding company, sister company, parent company, dan subsidiary company sangat penting dalam dunia bisnis. Struktur-struktur ini membantu perusahaan untuk mengatur bisnis mereka dengan lebih efisien, mengurangi risiko, dan kadang-kadang untuk mengoptimalkan pajak. Holding company seperti “ibu” yang mengawasi banyak perusahaan tanpa ikut campur urusan sehari-hari. Sister company seperti “saudara” yang punya orang tua sama tapi hidup mandiri. Parent company seperti “orang tua” yang membimbing anak-anaknya (subsidiary company) tapi memberi mereka kebebasan untuk berkembang.

    SELENGKAPNYA
    Badan Usaha yang Masih Perlu Menggunakan SIUP

    Usaha Ini Butuh SIUP Meski Sudah Ada NIB, Apa Saja?

    August 9, 2024

    Dalam dunia usaha di Indonesia, terdapat beberapa izin dan nomor registrasi yang harus dimiliki oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnisnya dengan legal.  Dua dokumen penting tersebut adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan NIB (Nomor Induk Berusaha).  Banyak pelaku usaha yang masih bingung apakah mereka perlu mengurus SIUP setelah memiliki NIB, terutama setelah adanya perubahan regulasi yang mengedepankan NIB sebagai identitas utama perusahaan.  Dengan mengetahui jenis usaha yang masih memerlukan SIUP, pelaku usaha dapat memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Apa itu SIUP dan NIB? SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) SIUP adalah surat resmi dari pemerintah yang mengizinkan perusahaan untuk berdagang. Ini seperti “SIM” untuk bisnis perdagangan dikutip dari laman Izin.  Dengan SIUP, perusahaan bisa jual beli barang atau jasa secara sah.  Tujuannya agar pemerintah bisa memastikan perusahaan sudah mengikuti aturan yang ada.  Punya SIUP juga menunjukkan bahwa perusahaan serius ingin menjalankan usaha dengan benar. NIB (Nomor Induk Berusaha) NIB itu seperti KTP untuk bisnis. Ini adalah nomor khusus yang didapat lewat sistem online bernama OSS.  NIB berfungsi untuk banyak hal, misalnya sebagai tanda daftar perusahaan, izin impor, dan akses ke urusan bea cukai.  Dengan NIB, pengusaha jadi lebih gampang mengurus izin-izin yang diperlukan untuk bisnisnya. Perubahan Regulasi Belakangan ini, pemerintah Indonesia membuat perubahan besar dalam cara mengurus izin usaha.  Mereka memperkenalkan sistem OSS dan NIB untuk membuat proses perizinan jadi lebih simpel dan cepat.  Dengan NIB, banyak izin yang dulu harus diurus satu-satu sekarang bisa didapat otomatis.  Tapi perlu diingat, meskipun sudah ada NIB, beberapa jenis usaha masih perlu punya SIUP.  Karena aturan berubah, pengusaha harus rajin update informasi agar bisnisnya tetap sesuai hukum yang berlaku. 3. Mengapa SIUP Masih Diperlukan? Meskipun sejak 2 Februari 2021 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah diubah menjadi Nomor Izin Berusaha (NIB), SIUP dalam beberapa kondisi masih diperlukan. Berikut beberapa alasannya: Konteks Hukum dan Regulasi Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan turunannya masih mencantumkan SIUP dalam beberapa pasal.  Sebagai contoh, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan masih mengharuskan adanya SIUP untuk jenis usaha tertentu, seperti perdagangan besar, eceran, dan ekspor-impor. Transisi ke NIB Meskipun NIB telah diperkenalkan, proses transisinya masih berlangsung dan belum sepenuhnya menggantikan SIUP di semua sektor usaha.  Akibatnya, beberapa instansi pemerintah dan pihak swasta masih meminta SIUP sebagai bukti legalitas usaha. Keuntungan Memiliki SIUP Selain berfungsi sebagai bukti legalitas usaha, SIUP juga menawarkan beberapa manfaat tambahan bagi pemilik usaha dilansir dari laman Online Pajak.  Manfaat tersebut antara lain mempermudah akses ke perizinan usaha lainnya, meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra bisnis, mempermudah partisipasi dalam tender dan proyek pemerintah, serta mempermudah akses ke pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Jenis Usaha yang Masih Memerlukan SIUP Meskipun NIB telah menjadi izin usaha utama, beberapa jenis usaha tetap memerlukan SIUP, yaitu: a) Usaha Skala Besar b) Usaha Perdagangan Tertentu Usaha perdagangan yang terkait dengan impor, ekspor, dan distribusi barang tertentu yang diatur oleh undang-undang. Contoh: perdagangan pupuk, beras, minyak goreng, baja, semen, dan kendaraan bermotor. c) Usaha yang Memerlukan Izin Khusus Usaha di bidang tertentu yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan pengawasan ketat, seperti: d) Usaha dengan Kebutuhan Regulasi Tambahan Usaha di sektor-sektor tertentu yang tetap diatur ketat oleh peraturan khusus, meskipun telah memiliki NIB. Contoh: jasa keuangan, transportasi, telekomunikasi, pertambangan, dan kehutanan. Proses Pengajuan dan Perpanjangan SIUP Berikut adalah panduan singkat mengenai proses pengajuan dan perpanjangan SIUP. a) Langkah-langkah Pengajuan SIUP – Melalui OSS – Melalui PTSP Daerah: b) Persyaratan Dokumen Identitas Usaha: Tempat Usaha: Lainnya: c) Cara Perpanjangan SIUP Melalui OSS Melalui PTSP Daerah Studi Kasus: Usaha yang Berhasil Menggunakan SIUP CV Karya Mandiri, distributor sembako di Jember, Jawa Timur, didirikan pada tahun 2015 dan kini memiliki 5 gudang serta melayani lebih dari 100 toko dan warung makan.  Dengan SIUP, perusahaan ini meningkatkan kredibilitas, mempermudah akses perizinan, membuka peluang bisnis baru, dan memudahkan akses ke permodalan.  Meskipun proses pendaftaran SIUP melalui OSS relatif mudah, CV Karya Mandiri menghadapi tantangan dalam memahami persyaratan dan mengumpulkan dokumen.  Pengalaman ini menunjukkan pentingnya SIUP bagi usaha, serta perlunya persiapan dokumen dan pemahaman persyaratan yang baik.  Konsultasi dengan ahli juga dapat membantu mengatasi kesulitan dalam proses ini. Kesimpulan Meskipun NIB telah memudahkan proses perizinan usaha, SIUP masih diperlukan untuk beberapa jenis usaha tertentu.  Regulasi yang ada masih mengharuskan SIUP untuk usaha skala besar, perdagangan tertentu, dan usaha dengan risiko tinggi atau kebutuhan regulasi tambahan.  Oleh karena itu, pelaku usaha harus tetap memperhatikan persyaratan SIUP meskipun telah memiliki NIB.  Mematuhi semua peraturan ini akan memastikan bisnis berjalan dengan legal dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

    SELENGKAPNYA
    Sertifikasi Halal Obat di Indonesia Syarat, Tahapan, dan Kewajiban

    Sertifikasi Halal Obat di Indonesia: Syarat, Tahapan, dan Kewajiban

    August 9, 2024

    Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan ketat terkait sertifikasi halal, tidak hanya untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga untuk obat-obatan. Sertifikasi halal bagi obat-obatan ini menjadi sangat penting karena menyangkut kepercayaan dan keyakinan konsumen, terutama mereka yang beragama Islam. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PP 39/2021) dan dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan (Perpres 6/2023). Artikel ini akan membahas ketentuan, tahapan, serta kewajiban sertifikasi halal bagi obat-obatan di Indonesia. Apa Pentingnya Sertifikasi Halal pada Obat? Sertifikasi halal pada obat sangat penting karena menyangkut kepastian kehalalan suatu produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Selain itu, sertifikasi ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk obat yang diproduksi dan beredar di pasaran. Dengan adanya sertifikasi halal, produsen obat diharapkan dapat memenuhi standar yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada keraguan bagi konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan obat tersebut. Apa Saja Ketentuan Sertifikasi Halal untuk Obat di Indonesia? Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpres 6/2023, semua obat yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis obat, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres 6/2023. Berikut adalah jenis-jenis obat yang wajib bersertifikat halal 1. Bahan Obat: Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan obat, baik bahan aktif maupun eksipien, harus dipastikan kehalalannya. 2. Obat Bebas: Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti obat sakit kepala, flu, dan sebagainya. 3. Obat Bebas Terbatas: Obat yang dijual dengan tanda khusus dan memiliki batasan penggunaan tertentu. 4. Obat Keras: Obat yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. 5. Obat Tradisional: Obat yang berasal dari bahan-bahan alami dan biasanya digunakan dalam pengobatan tradisional. 6. Suplemen Kesehatan: Produk yang mengandung nutrisi tambahan dan digunakan untuk menjaga kesehatan. 7. Obat Kuasi: Produk yang digunakan sebagai obat namun tidak tergolong dalam kategori obat konvensional. Namun, terdapat pengecualian untuk obat golongan narkotika dan psikotropika yang tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perpres 6/2023. Apa Saja Indikator Halal dalam Sertifikasi Obat? Obat yang wajib bersertifikat halal harus memenuhi dua indikator utama, yaitu bahan halal dan cara pembuatan yang halal Bahan Halal: Semua bahan yang digunakan dalam pembuatan obat harus dipastikan kehalalannya. Hal ini mencakup bahan aktif, bahan tambahan, serta bahan pengemas yang digunakan. Cara Pembuatan yang Halal: Cara pembuatan obat harus mengikuti pedoman yang sesuai dengan syariat Islam. Beberapa unsur penting dalam cara pembuatan yang halal meliputi: Pedoman Pembuatan: Rangkaian kegiatan pembuatan obat harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Proses Produksi: Mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga pengemasan, semua harus dilakukan sesuai dengan prinsip halal. Komitmen dan Tanggung Jawab: Produsen obat harus memiliki komitmen kuat dan bertanggung jawab dalam memastikan kehalalan produk yang dihasilkan. Pemantauan dan Evaluasi: Proses produksi harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan tetap sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Tahapan Sertifikasi Halal Obat di Indonesia Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa periode tahapan sertifikasi halal untuk obat, yang diatur dalam Pasal 141 PP 39/2021. Berikut adalah penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk obat-obatan di Indonesia: Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan: Wajib bersertifikat halal mulai dari 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026. Artinya, bagi produsen obat dalam kategori ini, waktu untuk mengurus sertifikat halal hanya tinggal dua tahun lagi, yaitu hingga 17 Oktober 2026. Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas: Wajib bersertifikat halal mulai dari 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2029. Produsen obat dalam kategori ini memiliki waktu lebih panjang untuk mengurus sertifikasi halal, yaitu hingga 17 Oktober 2029. Obat Keras (Kecuali Psikotropika): Wajib bersertifikat halal mulai dari 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2034. Waktu untuk mengurus sertifikat halal bagi obat keras lebih panjang, yaitu hingga 17 Oktober 2034. Kewajiban yang Harus Dipenuhi setelah Sertifikasi Halal Obat yang sudah bersertifikat halal harus memenuhi beberapa ketentuan tambahan agar kehalalan produk tetap terjamin. Berikut adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh produk obat yang sudah bersertifikat halal, sesuai dengan Pasal 9 Perpres 6/2023: 1. Bahan Halal dan Proses Halal Obat harus berasal dari bahan halal, diproses dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, dan menggunakan peralatan serta fasilitas produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. 2. Penggunaan Nama dan Karakteristik Produk Obat tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan, tidak memuat unsur pornografi, dan tidak memiliki karakteristik atau profil sensoris yang mengarah pada produk haram. 3. Pengemasan dan Pelabelan Pengemasan dan pelabelan obat harus menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan. Desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang digunakan tidak boleh menyesatkan atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam. 4. Identifikasi dan Penelusuran Obat yang bersertifikat halal harus dapat diidentifikasi dan ditelusuri dengan jelas. Produsen harus mampu menjamin bahwa seluruh proses pembuatan obat, mulai dari bahan hingga produk jadi, telah mengikuti cara pembuatan yang halal. Berbagai Tantangan dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas terkait sertifikasi halal untuk obat-obatan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain: 1. Kurangnya Kesadaran Produsen Tidak semua produsen obat memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, terutama bagi produsen kecil yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. 2. Proses Sertifikasi yang Rumit Proses sertifikasi halal yang melibatkan berbagai tahap dan persyaratan sering kali dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga produsen mungkin enggan untuk segera mengurusnya. 3. Biaya Sertifikasi Biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikat halal bisa menjadi beban bagi produsen, terutama bagi produsen obat tradisional atau suplemen kesehatan yang berskala kecil. 4. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan produsen dalam menjaga kehalalan produk juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah jumlah produsen obat yang sangat banyak di Indonesia. Kesimpulan Sertifikasi halal untuk obat-obatan di Indonesia merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat Muslim sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas dan tahapan pelaksanaan sertifikasi halal untuk berbagai jenis obat, mulai dari obat tradisional hingga obat keras. Namun, tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi halal masih

    SELENGKAPNYA
    Bolehkan Karyawan BUMN Punya Perusahaan Sendiri Berikut Jawaban Lengkapnya

    Bolehkan Karyawan BUMN Punya Perusahaan Sendiri? Berikut Jawaban Lengkapnya

    August 8, 2024

    Di tengah dinamika dunia kerja yang semakin kompetitif, banyak karyawan mencari peluang tambahan untuk meningkatkan penghasilan lewat berbisnis. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh memiliki perusahaan sendiri. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai hal tersebut. Mulai dari definisi BUMN, perbedaannya dengan perusahaan swasta, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghindari konflik kepentingan. Apa Itu BUMN? BUMN sendiri merupakan perusahaan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contoh BUMN di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom Indonesia, dan PT Kereta Api Indonesia. BUMN punya peran penting dalam perekonomian negara. Sebab, mereka menjalankan berbagai sektor strategis yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan BUMN dengan Perusahaan Swasta Perbedaan mendasar antara BUMN dan perusahaan swasta terletak pada kepemilikan dan tujuan utama pendirian perusahaan. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara BUMN dan perusahaan swasta: 1. Kepemilikan BUMN dimiliki oleh negara, sementara perusahaan swasta dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. 2. Tujuan BUMN didirikan untuk melayani kepentingan publik dan menjalankan misi pemerintah, sementara perusahaan swasta biasanya berorientasi pada keuntungan maksimal. 3. Regulasi BUMN tunduk pada regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dibandingkan dengan perusahaan swasta. 4. Sumber Dana BUMN sering mendapatkan dana dari anggaran negara, sementara perusahaan swasta mengandalkan modal dari investor atau pemiliknya. Apa Boleh Karyawan BUMN Membangun Perusahaan Sendiri? Jawaban singkatnya adalah, boleh. Namun, ada beberapa persyaratan dan aturan yang harus dipatuhi oleh karyawan BUMN yang ingin mendirikan perusahaan sendiri. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1. Surat Persetujuan dari Atasan Karyawan BUMN yang ingin mendirikan perusahaan sendiri harus mendapatkan surat persetujuan dari atasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa atasan mengetahui dan memberikan izin terkait kegiatan usaha yang akan dilakukan. 2. Bidang Usaha Tidak Boleh Sama Bidang usaha dari perusahaan yang didirikan tidak boleh sama dengan bidang usaha di BUMN tempat karyawan bekerja. Misalnya, jika Anda bekerja di BUMN yang bergerak di bidang energi, Anda tidak boleh mendirikan perusahaan yang juga bergerak di bidang energi. 3. Waktu Kerja Karyawan harus memastikan bahwa kegiatan usaha tidak mengganggu jam kerja dan tanggung jawab di BUMN. Usaha yang didirikan harus dijalankan di luar jam kerja atau pada waktu luang. Cara Menghindari Konflik Kepentingan Konflik kepentingan dapat muncul ketika karyawan memiliki dua peran yang berpotensi saling bertentangan. Untuk menghindari hal ini, berikut beberapa langkah yang bisa diambil: Transparansi: Selalu bersikap transparan dengan atasan mengenai kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Hal ini akan membantu menciptakan hubungan yang jujur dan terbuka. Pemisahan Waktu dan Tugas: Pastikan bahwa waktu kerja di BUMN dan waktu untuk menjalankan usaha pribadi benar-benar terpisah. Jangan menggunakan fasilitas atau waktu kerja di BUMN untuk kepentingan pribadi. Komitmen Profesional: Tetap berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab di BUMN. Jangan sampai kegiatan usaha mengurangi produktivitas dan profesionalisme dalam bekerja. Patuhi Regulasi: Pastikan untuk selalu mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, baik di BUMN maupun dalam menjalankan usaha pribadi. Ini termasuk etika bisnis dan kepatuhan terhadap hukum. Kesimpulan Karyawan BUMN boleh memiliki perusahaan sendiri asalkan memenuhi syarat dan mematuhi aturan yang berlaku. Kamu harus mendapatkan surat persetujuan dari atasan dan memastikan bidang usaha tidak sama dengan BUMN tempat bekerja. Selain itu kamu harus pintar menjaga transparansi, memisahkan waktu kerja, dan mematuhi regulasi yang ada untuk menghindari konflik kepentingan.

    SELENGKAPNYA