• January 9, 2026

JOIN KOMUNITAS

  • January 9, 2026

JOIN KOMUNITAS

Category: Legalitas

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

    Dokumen Legalitas Perusahaan Asing

    7 Dokumen Legalitas Perusahaan Asing & Prosedurnya

    February 14, 2025

    Pendahuluan Ingin mendirikan perusahaan asing di Indonesia? Atau mungkin Anda sudah memilikinya dan ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan? Artikel ini akan membahas secara lengkap 7 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia, serta bagaimana prosedurnya. Memenuhi semua persyaratan hukum adalah kunci utama kelancaran bisnis Anda. Dengan memiliki dokumen legalitas yang lengkap, Anda tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga melindungi perusahaan dari potensi masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga akan meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis terhadap perusahaan Anda. Artikel ini akan memandu Anda memahami setiap dokumen legalitas yang diperlukan, mulai dari Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) hingga Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A). Kami juga akan membahas prosedur pengurusan masing-masing dokumen, termasuk instansi terkait dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan perusahaan asing Anda beroperasi secara legal di Indonesia. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan langkah awal yang sangat krusial dan menjadi persyaratan utama bagi perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Izin ini adalah fondasi legal yang memungkinkan perusahaan Anda untuk memulai kegiatan investasi. Tanpa izin ini, perusahaan asing tidak diperbolehkan beroperasi di Indonesia. Izin Prinsip PMA ini wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan Penanaman Modal Asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan Izin Prinsip PMA ini. BKPM berperan penting dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Jadi, seluruh proses perizinan awal akan berpusat di BKPM. Proses pengajuan Izin Prinsip PMA melibatkan beberapa langkah. Anda perlu menyampaikan dokumen-dokumen penting seperti akta pendirian perusahaan, identitas lengkap para pemegang saham, dan rencana bisnis yang komprehensif. Rencana bisnis ini harus menjelaskan secara detail tujuan investasi, proyeksi keuangan, dan dampak positif yang diharapkan bagi perekonomian Indonesia. Pengajuan permohonan izin prinsip dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) (Peraturan BKPM 3/2021, Pasal 12 ayat (6)). Penggunaan hak akses kepada pelaku usaha di berikan untuk mengajukan permohonan perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha pertama; mengajukan permohonan perubahan, perluasan, dan/atau pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko; menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dan lain-lain (Peraturan BKPM 3/2021, Pasal 12 ayat (1)). Setelah Izin Prinsip PMA diterbitkan, izin ini menjadi dasar hukum bagi perusahaan Anda untuk mengurus izin-izin lainnya yang diperlukan. Misalnya, izin usaha, izin operasional, dan izin-izin terkait lainnya yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan Anda. Jadi, Izin Prinsip PMA ini adalah “pintu gerbang” utama sebelum Anda melangkah ke tahap perizinan berikutnya. Penting untuk diingat bahwa Izin Prinsip PMA memiliki masa berlaku tertentu. Anda harus memperhatikan validitas izin ini dan melakukan perpanjangan jika diperlukan. Jangan sampai izin Anda kadaluarsa, karena hal ini dapat menghambat operasional perusahaan dan menimbulkan masalah hukum. Akta Pendirian Perusahaan Setelah Anda berhasil mendapatkan Izin Prinsip PMA, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah pembuatan Akta Pendirian Perusahaan. Dokumen ini merupakan bukti hukum yang sah atas berdirinya perusahaan Anda di Indonesia. Akta Pendirian dibuat di hadapan notaris, seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Apa saja yang tercantum dalam Akta Pendirian? Dokumen ini memuat informasi-informasi krusial mengenai perusahaan Anda, seperti: Nama lengkap perusahaan. Alamat lengkap perusahaan. Maksud dan tujuan didirikannya perusahaan (bidang usaha). Besaran modal dasar perusahaan. Susunan direksi dan komisaris perusahaan. Hak dan kewajiban masing-masing pemegang saham. Akta Pendirian ini menjadi “identitas” resmi perusahaan Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum di dalamnya akurat dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Setelah Akta Pendirian selesai dibuat oleh notaris, dokumen ini harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan pengesahan dari negara dan memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan Anda. Perlu Anda ketahui, jika di kemudian hari terjadi perubahan pada informasi yang tercantum dalam Akta Pendirian (misalnya, perubahan alamat, susunan direksi, atau modal dasar), maka perubahan tersebut juga harus dilakukan di hadapan notaris dan didaftarkan kembali ke Kemenkumham. Proses ini sama pentingnya dengan pembuatan akta pertama kali. Akta Pendirian Perusahaan adalah dokumen yang sangat vital. Simpanlah dokumen ini baik-baik, karena akan sering digunakan dalam berbagai urusan legal dan administratif perusahaan Anda, seperti pengurusan izin-izin lainnya, pembukaan rekening bank, pembuatan kontrak, dan lain sebagainya. Nomor Induk Berusaha (NIB) Setelah Akta Pendirian Perusahaan Anda disahkan, langkah penting selanjutnya adalah mengurus Nomor Induk Berusaha atau yang lebih dikenal dengan NIB. NIB ini merupakan nomor identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk perusahaan asing. Tanpa NIB, perusahaan Anda tidak akan bisa melanjutkan ke tahap perizinan usaha lainnya. NIB diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS ini adalah platform yang dikelola oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan berusaha di Indonesia. Jadi, pengurusan NIB dilakukan sepenuhnya secara *online*, yang tentunya lebih efisien dan transparan. Penggunaan hak akses kepada pelaku usaha di berikan untuk mengajukan permohonan perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha pertama; mengajukan permohonan perubahan, perluasan, dan/atau pencabutan perizinan berusaha berbasis risiko; menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dan lain-lain (Peraturan BKPM 3/2021, Pasal 12 ayat (1)). Proses pengurusan NIB melalui OSS baru bisa Anda lakukan setelah memiliki Izin Prinsip PMA dan Akta Pendirian Perusahaan. Kedua dokumen ini menjadi dasar untuk pendaftaran NIB. Setelah data dan dokumen yang diperlukan diunggah ke sistem OSS, NIB akan diterbitkan jika semua persyaratan terpenuhi. Untuk mendapatkan hak akses Sistem OSS, Anda mengajukan permohonan ke Lembaga OSS secara dalam jaringan (daring) melalui Sistem OSS (Peraturan BKPM 3/2021). Apa fungsi utama NIB? NIB berfungsi sebagai identitas perusahaan Anda dalam berbagai keperluan perizinan dan administrasi. Misalnya, saat Anda mengurus izin operasional, izin lingkungan, atau bahkan saat berurusan dengan instansi pemerintah lainnya, NIB akan menjadi salah satu dokumen yang diminta. NIB berlaku selama perusahaan Anda menjalankan kegiatan usahanya, jadi pastikan untuk selalu menjaga keaktifannya. Dengan adanya sistem OSS dan NIB, proses perizinan menjadi lebih terintegrasi. Ini memudahkan perusahaan Anda dalam mengakses berbagai layanan perizinan yang dibutuhkan. Jadi, pastikan Anda segera mengurus NIB setelah Akta Pendirian Perusahaan Anda siap. Izin Usaha Setelah Anda mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), langkah selanjutnya adalah mengurus Izin

    SELENGKAPNYA
    cara membuat apostille

    7 Langkah Cara Membuat Apostille: Mudah Dan Cepat!

    February 13, 2025

    Pengertian Apostille dan Mengapa Ini Penting? Mungkin Anda pernah mendengar istilah “Apostille” dan bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Apostille adalah sertifikasi yang mengesahkan asal-usul dokumen publik. Dokumen publik yang dimaksud, contohnya seperti akta kelahiran, ijazah, surat kuasa, dan dokumen resmi lainnya. Dengan adanya Apostille, dokumen Anda akan diakui keabsahannya di negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Apostille. Lalu, mengapa Apostille ini penting? Jika Anda berencana untuk menggunakan dokumen resmi Indonesia di luar negeri, seperti untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, atau pernikahan, Apostille menjadi syarat mutlak. Tanpa Apostille, dokumen Anda mungkin tidak akan diakui dan proses yang Anda jalani bisa terhambat. Apostille memastikan bahwa dokumen Anda dianggap sah dan legal di mata hukum negara tujuan. Mungkin Anda bingung, apa bedanya Apostille dengan legalisasi biasa? Legalisasi biasa umumnya melibatkan proses verifikasi dokumen melalui berbagai instansi, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan kedutaan negara tujuan. Proses ini bisa memakan waktu dan cukup rumit. Sementara itu, Apostille menyederhanakan proses tersebut. Cukup dengan satu sertifikasi Apostille dari Kementerian Hukum dan HAM, dokumen Anda sudah siap digunakan di negara-negara anggota Konvensi Apostille. Jadi, prosesnya jauh lebih cepat dan efisien. Langkah 1: Identifikasi Dokumen dan Persyaratan Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi dokumen apa saja yang memerlukan Apostille. Tidak semua dokumen perlu melalui proses ini. Beberapa contoh dokumen yang umumnya memerlukan Apostille antara lain: Akta kelahiran Ijazah dan transkrip nilai Surat kuasa Akta nikah Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Dokumen perusahaan (akta pendirian, SIUP, TDP, dll.) Pastikan dokumen yang Anda miliki adalah dokumen asli atau salinan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Jika dokumen tersebut merupakan salinan, pastikan legalisirnya masih berlaku. Perhatikan juga, apakah dokumen Anda perlu diterjemahkan ke bahasa asing atau tidak. Jika negara tujuan mengharuskan, Anda perlu menggunakan jasa penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan dokumen Anda. Setelah itu, Anda perlu mengetahui otoritas yang berwenang untuk menerbitkan Apostille di Indonesia. Untuk saat ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah satu-satunya instansi yang berwenang mengeluarkan Apostille. Anda bisa mencari informasi kontak dan alamat Kemenkumham melalui situs resmi mereka atau mesin pencari. Setiap jenis dokumen mungkin memiliki persyaratan khusus. Misalnya, untuk ijazah, mungkin diperlukan legalisir dari instansi pendidikan terkait terlebih dahulu. Cari tahu informasi detail mengenai persyaratan khusus untuk dokumen Anda melalui situs resmi Kemenkumham atau dengan menghubungi layanan informasi mereka. Terakhir, siapkan biaya yang diperlukan. Biaya Apostille di Kemenkumham bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis dokumen dan layanan yang Anda pilih (reguler atau ekspres). Informasi terbaru mengenai biaya bisa Anda dapatkan di situs resmi Kemenkumham. Langkah 2: Mengisi Formulir Permohonan Apostille Setelah dokumen dan persyaratan siap, langkah selanjutnya adalah mengisi formulir permohonan Apostille. Formulir ini bisa Anda dapatkan dengan dua cara: mengunduhnya dari situs resmi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau mengambilnya langsung di loket pelayanan Apostille Kemenkumham. Pastikan Anda mengunduh atau mengambil formulir terbaru. Formulir permohonan Apostille umumnya meminta informasi berikut: Nama lengkap pemohon Nomor identitas (KTP/Paspor) Alamat lengkap pemohon Nomor telepon/handphone yang bisa dihubungi Alamat email (jika ada) Jenis dokumen yang dimohonkan Apostille Nomor dokumen (jika ada, contoh: nomor akta kelahiran) Tanggal penerbitan dokumen Nama instansi penerbit dokumen Negara tujuan penggunaan dokumen Jumlah dokumen yang dimohonkan Apostille Jenis layanan yang dipilih (reguler/ekspres) Berikut adalah contoh pengisian formulir permohonan Apostille (perhatikan bahwa ini hanya contoh, format sebenarnya mungkin sedikit berbeda): Bagian Formulir Contoh Pengisian Nama Lengkap Budi Santoso Nomor Identitas (KTP) 3273012345678901 Alamat Jl. Kebon Jeruk No. 1, Jakarta Barat Nomor Telepon 081234567890 Jenis Dokumen Akta Kelahiran Nomor Dokumen 1234/ABC/2023 Tanggal Penerbitan 1 Januari 2023 Instansi Penerbit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Negara Tujuan Belanda Jumlah Dokumen 1 Pastikan Anda mengisi semua kolom yang relevan dengan data yang benar dan lengkap. Jangan sampai ada kesalahan penulisan atau informasi yang terlewat, karena hal ini bisa menghambat proses permohonan Anda. Periksa kembali formulir yang telah diisi sebelum diserahkan. Selain formulir permohonan yang telah diisi, Anda juga perlu melampirkan beberapa dokumen pendukung, yaitu: Dokumen asli yang akan dimohonkan Apostille. Fotokopi dokumen yang akan dimohonkan Apostille. Fotokopi KTP/Paspor pemohon. Surat kuasa (jika pengajuan dilakukan oleh pihak lain). Bukti pembayaran biaya Apostille (jika pembayaran dilakukan di awal). Untuk beberapa jenis dokumen dan keadaan tertentu, ada kemungkinan dokumen kelengkapan tambahan yang perlu Anda lampirkan, pastikan Anda mencari informasi detail di website resmi kemenkumham. Langkah 3: Membayar Biaya Apostille Setelah formulir permohonan lengkap dan semua dokumen pendukung siap, langkah selanjutnya adalah membayar biaya Apostille. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyediakan beberapa metode pembayaran yang bisa Anda pilih, yaitu: Transfer Bank: Anda dapat melakukan transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh Kemenkumham. Pastikan Anda mencantumkan nomor referensi atau keterangan pembayaran yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Informasi detail mengenai nomor rekening dan petunjuk pembayaran biasanya tercantum di situs resmi Kemenkumham atau bisa Anda tanyakan langsung ke loket pelayanan. Pembayaran Online: Beberapa layanan Apostille Kemenkumham mungkin menyediakan opsi pembayaran online melalui website atau aplikasi resmi. Jika tersedia, opsi ini biasanya lebih praktis dan cepat. Pembayaran Tunai di Loket: Anda juga bisa membayar langsung secara tunai di loket pelayanan Apostille Kemenkumham. Pastikan Anda membawa uang tunai dengan jumlah yang sesuai. Besaran biaya Apostille bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis dokumen dan jenis layanan yang Anda pilih (reguler atau ekspres). Untuk informasi terbaru dan rincian biaya Apostille, silakan kunjungi situs resmi Kementerian Hukum dan HAM atau hubungi layanan informasi mereka. Setelah melakukan pembayaran, pastikan Anda mendapatkan bukti pembayaran yang sah. Bukti ini bisa berupa struk transfer, bukti transaksi online, atau resi pembayaran dari loket. Simpan bukti pembayaran ini baik-baik, karena akan diperlukan sebagai lampiran saat mengajukan permohonan Apostille. Penting untuk diingat, pastikan Anda membayar biaya Apostille sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pembayaran tidak dilakukan, tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan, atau tidak menyertakan bukti pembayaran, permohonan Apostille Anda bisa ditolak atau tertunda prosesnya. Langkah 4: Mengajukan Permohonan Apostille Setelah Anda mengisi formulir, menyiapkan dokumen, dan membayar biaya Apostille, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan. Ada beberapa cara yang bisa Anda pilih untuk mengajukan permohonan Apostille ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham): Pengajuan Langsung ke Loket Pelayanan Anda bisa datang langsung ke loket pelayanan Apostille di kantor Kemenkumham. Berikut langkah-langkahnya: Bawa semua dokumen persyaratan yang telah

    SELENGKAPNYA
    PT Wajib Melaporkan Pemilik Manfaat Beneficial Owner Definisi, Manfaat, dan Sanksi

    PT Wajib Melaporkan Pemilik Manfaat/Beneficial Owner: Definisi, Manfaat, dan Sanksi

    February 7, 2025

    Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan wajib transparan terhadap setiap pelaporan yang dibutuhkan ke negara. Salah satunya yaitu kewajiban perusahaan dalam pelaporan Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner. Pemerintah menetapkan aturan ini untuk bisa memastikan bahwa setiap perusahaan punya struktur kepemilikan yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artikel ini, kita akan bahas secara lengkap definisi Pemilik Manfaat, dasar hukumnya, manfaatnya, serta sanksi kalau tidak melaporkan. Apa Itu Pelaporan Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner? Pemilik Manfaat adalah individu yang punya kendali atas sebuah korporasi. Individu ini bisa menerima keuntungan dari perusahaan atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana maupun saham perusahaan. Seperti apa kriteria individu ini? Berikut penjelasannya menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018: Pelaporan Pemilik Manfaat ini gak hanya berlaku untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) saja ya! Namun, juga wajib untuk bentuk badan hukum lain seperti Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, dan Firma. Dasar Hukum Pelaporan Pemilik Manfaat Pemerintah sudah mengatur pelaporan Pemilik Manfaat ini melalui beberapa regulasi utama. Jadi, pelaporan ini sifatnya wajib serta mengikat kepada perusahaan yang memenuhi kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Beberapa aturan terkait Pemilik Manfaat ini antara lain: Kapan Perusahaan Melaporkan Pemilik Manfaat? Setiap perusahaan wajib melaporkannya pada saat pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi. Jika ada perubahan informasi terkait Pemilik Manfaat, perusahaan juga wajib memperbaruinya melalui website resmi AHU Pemilik Manfaat Beneficial Owner di https://bo.ahu.go.id/. Apa Gunanya Pelaporan Pemilik Manfaat? Memang, pelaporan ini seperti menambah beban administratif bagi perusahaan. Namun, pelaporan Pemilik Manfaat juga memberikan beberapa keuntungan. Baik itu untuk perusahaan, pemerintah, serta masyarakat umum. Berikut beberapa manfaat utamanya: 1. Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Pelaporan ini bisa memastikan siapa pemilik sebenarnya dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, pemerintah bisa mengurangi risiko penyalahgunaan bisnis untuk tindakan kejahatan finansial. Contohnya seperti pencucian uang serta pendanaan terorisme. 2. Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Bisnis Pelaporan Pemilik Manfaat juga menguntungkan perusahaan karena bisa memberikan informasi yang akurat tentang kepemilikannya. Informasi kepemilikan perusahaan bisa meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, serta konsumen. Selain itu, bisnis yang punya transparansi yang bagus juga berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan dan kerjasama dari pihak eksternal. 3. Memudahkan Perizinan Usaha Perusahaan yang patuh dengan regulasi tentu bisa lebih mudah dalam mengurus perizinan usaha, mendapatkan akses perbankan, serta terhindari dari masalah hukum. Berbeda kalau perusahaan yang ‘nakal’. Pasti serba susah mengurus beberapa administratif terutama ke pihak eksternal. Apa Sanksi Jika Tidak Melaporkan Pemilik Manfaat? Ada beberapa konsekuensi serius kalau perusahaan tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat, antara lain: 1. Pemblokiran Akses Sistem Penting Perusahaan yang tidak melaporkan Pemilik Manfaat, bakal diblokir aksesnya ke beberapa sistem seperti: Akibatnya, perusahaan gak bisa melakukan perubahan anggaran dasar, memperbarui data usaha, atau mengajukan izin usaha baru. 2. Kesulitan dalam Proses Perizinan Perusahaan akan sulit dalam proses perizinan dan transaksi bisnis. Sebab, perusahaan yang gak melaporkan atau memperbarui informasi Pemilik Manfaat punya data yang berbeda di sistem pemerintah dengan praktik di lapangan. 3. Pencabutan Izin Usaha Kalau sampai melakukan pelanggaran berat, perusahaan bisa kena sanksi pencabutan usaha sesuai Peraturan BKPM No. 25 Tahun 2021. Dengan begitu, perusahaan gak bisa beroperasi lagi secara legal di Indonesia selamanya. Kesimpulan Pelaporan Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua perusahaan di Indonesia.  Aturan ini dibuat untuk membuat bisnis lebih transparan, mencegah tindak kejahatan keuangan, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan dapat dipercaya. Bagi pengusaha, mematuhi aturan ini bisa mendatangkan manfaat sendiri seperti legalitasnya tetap sah dan bisa berkembang dengan baik.  Jika tidak melaporkan, akibatnya bisa sangat merugikan, seperti pemblokiran akses sistem atau bahkan pencabutan izin usaha selamanya.

    SELENGKAPNYA
    sub klasifikasi sbu konsultan

    Daftar Sub Klasifikasi SBU Konsultan Terbaru dan Terlengkap

    February 1, 2025

    Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan konstruksi, Anda wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU merupakan bukti legalitas dan kompetensi perusahaan Anda dalam menjalankan usaha jasa konstruksi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR No. 6 Tahun 2021 sebagai standar kegiatan usaha Konsultan Konstruksi dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan Anda telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi, termasuk jasa konsultasi yang mencakup perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi. Lebih lanjut, SBU juga memuat informasi penting mengenai sub klasifikasi usaha Anda. Sub klasifikasi ini menunjukkan spesialisasi atau bidang keahlian yang dimiliki oleh perusahaan konsultan Anda. Misalnya, apakah perusahaan Anda fokus pada jasa arsitektural, rekayasa, rekayasa terpadu, atau bidang lainnya. Setiap sub klasifikasi memiliki kode dan nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang spesifik, yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Anda. Memiliki SBU yang valid dan sesuai dengan sub klasifikasi yang tepat sangatlah krusial. Pertama, ini memastikan bahwa perusahaan Anda beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, SBU yang tepat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan klien terhadap perusahaan Anda. Klien akan lebih yakin untuk bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki legalitas yang jelas dan spesialisasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Oleh karena itu, memahami dan memastikan sub klasifikasi SBU yang tepat adalah langkah fundamental bagi kesuksesan dan keberlanjutan perusahaan konsultan konstruksi Anda di tahun 2024 dan seterusnya. Sub Klasifikasi SBU Konsultan: Arsitektur Bagi Anda yang bergerak di bidang jasa konsultansi arsitektur, penting untuk memahami sub klasifikasi yang relevan dengan bidang usaha Anda. Sub klasifikasi Arsitektur dalam SBU mencakup berbagai layanan yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan bangunan. Mari kita bahas lebih detail mengenai sub klasifikasi ini. Sub klasifikasi Arsitektur, yang bersifat umum, terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu AR001, AR002, dan AR003. Setiap kategori ini memiliki kode dan nomor KBLI 71101 yang spesifik, yang menunjukkan jenis layanan yang Anda tawarkan. Berikut adalah tabel yang merangkum informasi tersebut: KODE Sub KLASIFIKASI AR001 / 71101 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian AR002 / 71101 Jasa Arsitektual Lainnya AR003 / 71101 Jasa Desain Interior Pada Bangunan Gedung & Bangunan Sipil Mari kita bahas masing-masing sub klasifikasi tersebut: Dengan memahami sub klasifikasi Arsitektur ini, Anda dapat memastikan bahwa SBU perusahaan Anda mencerminkan spesialisasi yang tepat. Hal ini akan membantu Anda dalam menjalankan usaha secara legal, meningkatkan kredibilitas, dan memenangkan kepercayaan klien yang membutuhkan jasa arsitektural yang profesional dan terpercaya. Sub Klasifikasi SBU Konsultan: Rekayasa Selain Arsitektur, bidang Rekayasa juga merupakan salah satu klasifikasi utama dalam SBU untuk jasa konsultan konstruksi. Sub klasifikasi Rekayasa mencakup berbagai layanan yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan teknis konstruksi. Jika perusahaan Anda bergerak di bidang ini, Anda perlu memahami sub klasifikasi Rekayasa yang sesuai dengan spesialisasi Anda. Sub klasifikasi ini, yang juga bersifat umum, terbagi menjadi 5 kategori utama, yaitu RK001, RK002, RK003, RK004, dan RK005. Setiap kategori ini memiliki kode dan nomor KBLI 71102 yang spesifik. Berikut adalah tabel yang merangkum informasi tersebut: KODE Sub KLASIFIKASI RK001 / 71102 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian RK002 / 71102 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air RK003 / 71102 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK004 / 71102 Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan RK005 / 71102 Jasa Rekayasa Lainnya Mari kita bahas masing-masing sub klasifikasi tersebut: Dengan memahami sub klasifikasi Rekayasa ini, Anda dapat memastikan bahwa SBU perusahaan Anda mencerminkan spesialisasi yang tepat di bidang rekayasa konstruksi. Hal ini akan membantu Anda dalam menjalankan usaha secara legal, meningkatkan kredibilitas, dan memenangkan kepercayaan klien yang membutuhkan jasa rekayasa yang profesional dan terpercaya. Sub Klasifikasi SBU Konsultan: Rekayasa Terpadu Selain Arsitektur dan Rekayasa, ada juga klasifikasi Rekayasa Terpadu yang perlu Anda ketahui. Berbeda dengan dua klasifikasi sebelumnya yang lebih spesifik, sub klasifikasi Rekayasa Terpadu mencakup layanan yang bersifat integratif dan komprehensif. Artinya, perusahaan Anda diharapkan mampu menggabungkan berbagai aspek rekayasa dalam satu proyek. Sub klasifikasi ini menunjukkan kemampuan perusahaan Anda dalam mengelola proyek yang kompleks, yang melibatkan koordinasi antar disiplin ilmu rekayasa. Berikut adalah tabel yang merangkum sub klasifikasi Rekayasa Terpadu: KODE Sub KLASIFIKASI RT001 / 70209 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur RT002 / 71102 Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik RT003 / 71102 Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi Mari kita bahas lebih lanjut mengenai masing-masing sub klasifikasi tersebut: Dengan memiliki SBU yang mencakup sub klasifikasi Rekayasa Terpadu, perusahaan Anda menunjukkan kompetensi dalam menangani proyek-proyek yang kompleks dan multidisiplin. Hal ini akan meningkatkan daya saing dan kepercayaan klien terhadap kemampuan perusahaan Anda dalam memberikan solusi rekayasa yang terintegrasi dan menyeluruh. Sub Klasifikasi SBU Konsultan: Arsitektur Lansekap & Perencanaan Wilayah Selain tiga klasifikasi yang telah dibahas sebelumnya, terdapat juga sub klasifikasi Arsitektur Lansekap & Perencanaan Wilayah yang berfokus pada aspek estetika dan fungsionalitas ruang luar. Jika perusahaan Anda bergerak di bidang ini, Anda perlu memahami bahwa sub klasifikasi ini sangat penting untuk perencanaan kota dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dengan memiliki SBU yang mencakup sub klasifikasi ini, perusahaan Anda menunjukkan kompetensi dalam merancang dan mengelola ruang luar yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional dan ramah lingkungan. Berikut adalah tabel yang merangkum sub klasifikasi Arsitektur Lansekap & Perencanaan Wilayah: KODE Sub KLASIFIKASI AL001 / 71101 Jasa Pengembangan Manfaat Ruang AL004 / 71101 Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap Mari kita bahas lebih lanjut mengenai masing-masing sub klasifikasi tersebut: Dengan memahami sub klasifikasi Arsitektur Lansekap & Perencanaan Wilayah ini, Anda dapat memastikan bahwa SBU perusahaan Anda mencerminkan spesialisasi yang tepat dalam merancang dan mengelola ruang luar. Hal ini akan membantu Anda dalam menjalankan usaha secara legal, meningkatkan kredibilitas, dan memenangkan kepercayaan klien yang membutuhkan jasa konsultansi untuk menciptakan lingkungan yang indah, fungsional, dan berkelanjutan. Sub Klasifikasi SBU Konsultan: Konsultansi Ilmiah & Teknik Berbeda dengan sub klasifikasi yang telah dibahas sebelumnya, Konsultansi Ilmiah & Teknik memiliki sifat yang lebih spesifik. Sub klasifikasi

    SELENGKAPNYA
    Apa Itu SBU Definisi, Fungsi, Jenis, Syarat dan Cara Membuatnya

    Apa Itu SBU? Definisi, Fungsi, Jenis, Syarat dan Cara Membuatnya

    January 30, 2025

    SBU atau Sertifikat Badan Usaha itu salah satu syarat legalitas usaha yang harus dimiliki oleh usaha konstruksi. Selain sebagai syarat legalitas, SBU juga berguna bagi konstruksi yang ingin mengikuti tender dan menjalin kerjasama dalam bentuk lainnya. Sebab, SBU ini biasanya wajib dilampirkan saat usaha konstruksi tersebut mau mengajukan pendaftarannya. Dalam artikel ini, kita akan bahas pengertian dari SBU mulai dari definisi lengkap, fungsi, jenis, syarat serta cara membuatnya dengan mudah. A) Apa Itu SBU dalam Bisnis? SBU (Sertifikat Badan Usaha) merupakan dokumen tanda bukti resmi atas usaha yang dijalankan.  Biasanya, sertifikat ini dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Siapa yang mengeluarkan SBU? Dokumen ini diterbitkan institusi bernama Badan Sertifikasi Terakreditasi atau LPJK. Badan ini akan menyerahkan SBU ke perusahaan yang dinyatakan sudah lulus atau sudah memenuhi standar sertifikasi. Selain sebagai tanda bukti, ada kegunaan lain dari SBU. Yaitu sebagai acuan dan penegasan suatu perusahaan kalau mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan klasifikasi bidang atau sub bidang. B) 5 Fungsi Utama dari SBU untuk Bisnis Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa manfaat SBU yang lainnya.  Setidaknya ada 4 fungsi utama dari SBU bagi usaha, antara lain: 1. Bukti Nyata atas Kompetensi dan Keahlian Perusahaan SBU itu ibaratnya kartu sakti bagi bidang usaha tertentu. Sebab, SBU bisa jadi bukti nyata sebuah perusahaan kalau mereka punya kompetensi sesuai sama bidang usaha yang dijalankan. Contohnya, perusahaan konstruksi. Kalau sudah punya SBU, berarti perusahaan konstruksi tersebut sudah terbukti aman dan terpercaya pengerjaan proyeknya. Ini karena untuk mendapatkan SBU gak sembarangan. Hanya diberikan ke perusahaan yang sudah memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Mulai dari kualifikasi tenaga kerja, kelengkapan dokumen legalitas, serta standar operasionalnya. 2. Syarat Utama dalam Mendirikan Usaha di Sektor Tertentu Sebenarnya SBU bukan syarat wajib untuk mendirikan usaha dan mengurus legalitas usaha seperti PT atau CV. Namun, SBU bisa jadi wajib untuk jenis usaha tertentu. Misalnya, sektor konstruksi atau jasa teknik. SBU bakal sangat diperlukan. Tanpa adanya SBU, perusahaan di sektor tersebut dinyatakan tidak lengkap legalitas usahanya. 3. Dokumen Wajib untuk Mendaftar sebagai Penyedia Jasa Penunjang Selain sebagai kelengkapan legalitas usaha, SBU juga berperan sebagai syarat utama dalam mendaftar penyedia jasa penunjang di berbagai sektor strategis. Misalnya industri minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan. SBU bakal dibutuhkan bahkan sifatnya wajib agar perusahaan di sektor tersebut bisa terdaftar sebagai penyedia jasa penunjang. Contoh layanan jasa penunjang antara lain penyediaan peralatan, jasa konsultasi teknik, pengelolaan fasilitas, sampai proyek konstruksi. Semua layanan ini punya aktivitas berisiko tinggi, sehingga butuh SBU untuk membuktikan kompetensi dan kredibilitas perusahaan. 4. Syarat untuk Mendapatkan IUJK IUJK merupakan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Ini izin yang pemerintah daerah keluarkan kepada perusahaan yang menjalankan usaha konstruksi. Entah itu sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor), atau pengawas konstruksi. Semua wajib memiliki IUJK agar bisa resmi beroperasi. Nah, saat mau mengurus IUJK, kamu akan diminta SBU sebagai salah satu syaratnya. 5. Memudahkan Perhitungan Pajak SBU ternyata juga bisa memudahkan perusahaan untuk menghitung pajak, bahkan jadi lebih efisien serta hemat. Sebab, SBU juga berisi informasi penting mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha. Ini menjadi dasar penentuan jenis pajak mana yang harus perusahaan bayarkan dan mana yang tidak. C) Berapa Tarif Pajak Konstruksi yang Sudah Punya SBU?  Dilansir dari AdminKita, jasa konstruksi yang sudah punya SBU bakal dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Tarifnya berbeda-beda. Tergantung dari jenis layanan serta status kepemilikan SBU. Berikut detail lengkapnya: 1. Jasa Konsultasi Konstruksi Jasa konsultasi konstruksi dikenakan tarif PPh final sebagai berikut: 2. Layanan Pekerjaan Konstruksi Tarif pajak untuk layanan pekerjaan konstruksi tergantung pada kualifikasi SBU dan bentuk usahanya: 3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Untuk pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, tarif pajaknya adalah: Dengan memiliki SBU, tarif pajak yang dikenakan lebih rendah dibandingkan yang tidak punya. D) Apa Saja Jenis-jenis SBU? Ternyata SBU itu gak cuma satu. Ada beberapa jenis SBU sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut merupakan jenis-jenis SBU yang wajib kamu tahu: 1. Konsultan Konstruksi Pertama ada SBU untuk konsultan konstruksi. Sesuai namanya, SBU ini ditujukan untuk perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi di bidang konstruksi saja. Bagi konsultan konstruksi, SBU bisa jadi bukti kredibilitas perusahaan dalam memberikan layanan tata kelola, manajemen proyek, keuangan, serta berbagai aspek lainnya yang menunjang pelaksanaan proyek konstruksi. 2. Konsultan non-Konstruksi SBU gak hanya berlaku untuk jasa konstruksi. Namun, bisa untuk sektor lainnya seperti bisnis dan finansial. Manfaat SBU ini sama seperti di bidang konstruksi. Menjamin kompetensi dan profesionalisme perusahaan dalam memberikan layanan konsultasi yang berkualitas serta sesuai standar. Contoh perusahaan yang wajib punya SBU ini antara lain penyedia layanan pengelolaan keuangan, strategi bisnis, pemasaran, atau pengembangan usaha. 3. SBU Jasa Konstruksi Kalau SBU ini jelas, ditujukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi langsung. Seperti proyek pembangunan gedung, perumahan, atau infrastruktur lainnya. Dengan adanya SBU, perusahaan jasa konstruksi punya peluang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak proyek strategis.  Terutama di daerah kota-kota besar atau yang berkembang di mana aktivitas pembangunannya pesat. 4. SBU Spesialis SBU jenis ini biasanya dibutuhkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha dengan keahlian khusus atau spesialisasi tertentu. Misalnya, perusahaan di sektor kesehatan. Bisa jasa pembangunan rumah sakit, laboratorium medis, atau fasilitas kesehatan lainnya. SBU spesialis ini jadi sertifikat penting bagi jasa konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan tersebut. Sebab, perlu ada standar yang tinggi untuk menangani proyek kesehatan agar mencegah terjadinya kesalahan pembangunan yang berakibat fatal bagi manusia dan lingkungan sekitar. E) Syarat dan Cara Membuat SBU dengan Mudah Mengurus pembuatan SBU sebenarnya cukup mudah.  Namun, memang membutuhkan beberapa langkah yang harus kamu penuhi dulu, antara lain: 1. Punya Sertifikat Tenaga Konstruksi Dulu Perusahaan harus mengurus SKA (Sertifikat Keahlian) atau SKTK (Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja) lebih dulu. Nah, sertifikat ini berguna untuk memastikan tenaga kerja perusahaan tersebut punya keahlian yang memadai sesuai bidangnya. SKA ini diperuntukan untuk tenaga ahli di bidang konstruksi. Sementara SKTK, untuk tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Setelah perusahaan mendapatkan SKA atau SKTK untuk tenaga kerjanya, maka bisa ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT). Langkah berikutnya yaitu mengajukan proses sertifikasi dan registrasi usaha konstruksi perusahaan sebelum lanjut ke tahap pembuatan SBU. 2. Mendaftar Keanggotaan Asosiasi Tahap selanjutnya yaitu perusahaan harus bergabung sebagai anggota asosiasi yang relevan dengan bidang usaha

    SELENGKAPNYA
    Three adults discussing divorce documents in a formal office setting with legal statue in view.

    Langkah Pengurusan Izin Usaha Industri Smelter

    January 23, 2025

    Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana logam mulia yang berkilauan di perhiasan atau menjadi komponen penting dalam perangkat elektronik Anda diolah? Di sinilah peran industri smelter, yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian mineral, menjadi sangat krusial. Namun, tahukah Anda bahwa untuk menjalankan usaha industri smelter di Indonesia, Anda wajib memiliki izin usaha? Ya, izin usaha industri smelter merupakan legalitas yang tidak bisa ditawar dan wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. Artikel ini hadir sebagai panduan resmi dan terbaru bagi Anda yang ingin memahami seluk-beluk proses perizinan usaha industri smelter di Indonesia. Kami akan memandu Anda langkah demi langkah, mulai dari persyaratan, prosedur, hingga regulasi terkait yang berlaku. Secara garis besar, artikel ini akan membahas 5 langkah utama dalam memperoleh izin usaha industri smelter. Pertama, Anda akan diajak untuk memahami pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan cara mendapatkannya melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kedua, Anda akan mempelajari proses pengajuan Izin Usaha Industri (IUI) yang juga dilakukan melalui sistem OSS. Ketiga, kami akan merinci berbagai persyaratan yang harus Anda penuhi untuk mendapatkan IUI, termasuk persyaratan lokasi, teknis, dan kelengkapan dokumen. Keempat, Anda akan mengetahui berbagai komitmen yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUI, seperti kepemilikan akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan pelaporan data industri. Terakhir, kami akan menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pemegang IUI, seperti menjamin keamanan dan keselamatan operasional serta mengolah sumber daya alam secara bertanggung jawab. Selain itu, kami juga akan membahas aspek investasi dalam industri smelter, termasuk regulasi, insentif, risiko, dan tantangan yang ada. Dengan membaca artikel ini, Anda akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang proses perizinan usaha industri smelter dan siap untuk memulai langkah Anda dalam industri yang penting ini. Langkah 1: Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) setelah Anda melakukan pendaftaran. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa NIB menjadi langkah awal yang krusial dalam proses perizinan usaha, termasuk untuk industri smelter dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 24201, yang mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan, dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar. Untuk mendaftarkan NIB, Anda dapat mengakses sistem OSS melalui situs resminya. Proses pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi, sehingga memudahkan Anda dalam mengurus perizinan usaha. Namun, penting untuk diingat bahwa Anda harus memenuhi semua komitmen dan persyaratan yang ditetapkan dalam proses pendaftaran NIB. Hal ini untuk memastikan bahwa usaha Anda telah memenuhi standar yang berlaku dan dapat beroperasi secara legal. Setelah berhasil mendaftar dan memperoleh NIB, Anda dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses perizinan usaha industri smelter. Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran NIB, Anda dapat menghubungi kontak layanan OSS atau mencari sumber daya tambahan yang tersedia di situs web OSS. Langkah 2: Memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Melalui OSS Langkah 3: Memenuhi Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Setelah Anda memahami proses pengajuan IUI melalui Online Single Submission (OSS), kini saatnya Anda mempersiapkan diri untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa persyaratan IUI untuk industri smelter, yang termasuk dalam kategori industri besar dengan risiko tinggi sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 24201, cukup spesifik dan memerlukan perhatian khusus. Mari kita bahas satu per satu. Persyaratan Lokasi Pertama, lokasi usaha Anda wajib berada di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bertujuan untuk memastikan kegiatan industri smelter terpusat dan terkontrol dengan baik. Namun, jika lokasi usaha Anda berada di luar kawasan industri, Anda masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan IUI dengan syarat memperoleh surat keterangan dari Direktur Jenderal Pembina Kawasan Industri. Surat keterangan ini dapat Anda ajukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak tanggal diperolehnya IUI. Jika dalam 10 hari surat keterangan tidak diterbitkan, maka Anda dianggap telah memenuhi komitmen persyaratan lokasi. Persyaratan Teknis Kedua, Anda harus memastikan bahwa seluruh persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan telah selesai dilaksanakan. Ini mencakup pembangunan sarana dan prasarana industri yang memadai, serta memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah terpasang dengan benar dan siap untuk dioperasikan. Anda harus dapat menunjukkan bukti bahwa smelter Anda telah siap beroperasi secara teknis sebelum IUI diterbitkan. Kelengkapan Dokumen Ketiga, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan IUI. Dokumen-dokumen ini meliputi: No Jenis Dokumen Deskripsi 1 Surat Permohonan Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada instansi terkait (misalnya, Gubernur atau Kepala DPMPTSP) 2 Dokumen Legalitas Perusahaan Akta pendirian perusahaan dan perubahannyaSK pengesahan dari KemenkumhamNPWP perusahaan 3 Dokumen Teknis Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan koordinat geografisPersetujuan laporan eksplorasiPersetujuan laporan studi kelayakanPersetujuan rencana reklamasi dan pasca tambangRencana pembangunan sarana dan prasaranaDaftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli 4 Dokumen Lingkungan Surat pernyataan bermeterai untuk memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidupPersetujuan dokumen lingkungan hidup (misalnya, AMDAL atau UKL-UPL) 5 Dokumen Finansial Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diauditBukti penyampaian SPT pajak penghasilan badan dan karyawan (2 tahun terakhir)Bukti pembayaran iuran tetap (3 tahun terakhir) 6 Surat Keterangan Domisili Surat keterangan domisili lokasi usaha dari kelurahan/desa setempat Sebagai contoh, berikut adalah contoh format surat permohonan yang dapat Anda gunakan: Contoh Surat Permohonan IUI: [Kop Surat Perusahaan] Nomor : [Nomor Surat] Lampiran : [Jumlah Lampiran] Perihal : Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) Kepada Yth, [Nama Instansi Penerbit IUI] [Alamat Instansi] Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [Nama Lengkap Direktur] Jabatan : Direktur Perusahaan : [Nama Perusahaan] Alamat : [Alamat Perusahaan] Dengan ini mengajukan permohonan Izin Usaha Industri (IUI) untuk kegiatan usaha industri smelter dengan data sebagai berikut: 1. Jenis Industri : Pemurnian dan Pengolahan Mineral [Nama Mineral] 2. Kapasitas Produksi : [Kapasitas Produksi] per tahun 3. Lokasi Pabrik : [Alamat Lengkap Lokasi Pabrik] 4. Nilai Investasi : [Total Nilai Investasi] 5. KBLI : 24201 Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana terlampir. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. [Tempat, Tanggal] Hormat kami, [Tanda Tangan dan Nama Jelas Direktur] [Stempel Perusahaan]

    SELENGKAPNYA
    black and white, london, tate modern, city, england, architecture, people, british, design, urban, postal, walk, bridge, tate, river, gateway, calatrava, cross, pedestrian, thames, tate modern, tate modern, tate modern, tate modern, tate modern, tate

    KKPR: Definisi dan Konteks Penggunaannya

    January 16, 2025

    Dalam dunia pembangunan dan pemanfaatan ruang, Anda mungkin sering mendengar istilah KKPR. Tapi, tahukah Anda apa itu KKPR? Dokumen ini memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang, baik untuk usaha maupun pembangunan, telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Artikel ini hadir untuk memberikan Anda pemahaman yang komprehensif tentang KKPR. Kami akan mengupas tuntas mulai dari kepanjangan, definisi, hingga konteks penggunaannya. Dengan membaca artikel ini, Anda akan mendapatkan kejelasan mengenai apa itu KKPR dan mengapa dokumen ini begitu krusial dalam proses perizinan dan perencanaan tata ruang di Indonesia. Kepanjangan dan Definisi KKPR Setelah memahami pentingnya KKPR dalam pendahuluan, kini saatnya Anda mengetahui kepanjangan dan definisinya. KKPR merupakan singkatan dari Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dokumen ini menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang Anda ajukan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perlu Anda catat bahwa dokumen KKPR ini hanya diberikan untuk kegiatan berusaha yang berada di daratan saja. Dalam proses pengajuannya, rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang Anda usulkan akan dicocokkan dengan RDTR. RDTR sendiri merupakan rencana yang lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menjadi acuan utama dalam penerbitan KKPR. Oleh karena itu, RDTR memegang peranan penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang Anda lakukan telah sesuai dengan perencanaan ruang yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah proses ini, pemerintah mengintegrasikan RDTR ke dalam Sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS merupakan platform perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan adanya integrasi RDTR dalam Sistem OSS, proses verifikasi kesesuaian rencana kegiatan Anda dengan tata ruang menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi, KKPR dan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS menjadi syarat utama yang harus Anda penuhi sebelum memulai kegiatan pemanfaatan ruang. Konteks Penggunaan KKPR Setelah mengetahui kepanjangan dan definisi KKPR, Anda mungkin bertanya-tanya, dalam situasi seperti apa KKPR ini dibutuhkan? KKPR menjadi dokumen penting yang harus Anda miliki ketika Anda ingin mengajukan izin usaha atau pembangunan. Dokumen ini menjadi bukti bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang Anda telah sesuai dengan RDTR yang berlaku di lokasi tersebut. Tanpa KKPR, Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap perizinan berikutnya. Berikut adalah beberapa contoh situasi yang membutuhkan KKPR: Dalam proses pengajuan dan penerbitan KKPR, beberapa pihak akan terlibat, di antaranya: Regulasi yang mengatur tentang KKPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam proses pengajuan dan penerbitan KKPR. Lalu, apakah KKPR dibutuhkan untuk semua jenis kegiatan pemanfaatan ruang? Jawabannya tidak. Berdasarkan peraturan yang berlaku, KKPR wajib dimiliki untuk kegiatan berusaha yang berada di daratan. Dokumen ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). KKKPR diberikan untuk kegiatan berusaha yang berada di daratan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS. Sementara itu, PKKPR diberikan apabila rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS. Namun, perlu Anda ketahui bahwa untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), tidak diperlukan KKPR. Pelaku UMK cukup membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Proses pengajuan KKPR kini semakin mudah dengan adanya Sistem OSS. Berikut adalah tabel yang menjelaskan proses pengajuan KKPR: Jenis Proses Jangka Waktu Keterangan KKKPR Anda mengajukan permohonan melalui Sistem OSS. Sistem OSS memeriksa kesesuaian lokasi usaha Anda berdasarkan RDTR yang terintegrasi. Sistem OSS mengeluarkan keputusan: disetujui atau ditolak. 1 Hari Jika ditolak, Anda harus mencari alternatif lokasi yang sesuai RDTR. PKKPR Anda mengajukan permohonan melalui Sistem OSS. Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke Menteri ATR/BPN atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota. Dilakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Anda dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTR dan RZ. Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada Menteri ATR/BPN atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota (10 Hari). Hasil penilaian dan pertimbangan teknis pertanahan dinotifikasi melalui Sistem OSS. Sistem OSS mengeluarkan keputusan: disetujui atau ditolak. 20 Hari Jika ditolak, Anda harus mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang. Jika kegiatan pemanfaatan ruang yang Anda lakukan tidak sesuai dengan RDTR, maka permohonan KKPR Anda akan ditolak. Anda harus mencari alternatif lokasi lain yang sesuai dengan RDTR atau RTR yang berlaku. Ketidaksesuaian dengan RDTR dapat menghambat proses perizinan dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti pembongkaran bangunan atau penghentian kegiatan usaha. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk selalu memastikan kesesuaian rencana kegiatan Anda dengan RDTR sebelum memulai proses pembangunan atau usaha. KKPR dan Kaitannya dengan Dokumen Perizinan Lainnya Apakah KKPR sama dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)? Tidak, KKPR berbeda dengan IMB dan AMDAL. KKPR berfokus pada kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan tata ruang, sedangkan IMB lebih kepada izin untuk mendirikan bangunan, dan AMDAL berkaitan dengan kajian dampak lingkungan dari suatu kegiatan. Untuk memahami perbedaannya, mari kita lihat tabel berikut: Aspek KKPR IMB AMDAL Fokus Kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR/RTR Izin mendirikan bangunan Kajian dampak lingkungan dari suatu kegiatan Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Peraturan daerah setempat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Keluaran Dokumen Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Izin Mendirikan Bangunan Dokumen AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) Proses Melalui Sistem OSS Melalui dinas terkait di daerah Melalui instansi lingkungan hidup dan tim ahli Sifat Syarat awal sebelum pengajuan izin lainnya Syarat untuk memulai konstruksi Syarat untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa KKPR, IMB, dan AMDAL memiliki fokus, dasar hukum, keluaran, proses, dan sifat yang berbeda. KKPR lebih menekankan pada aspek perencanaan tata ruang, sementara IMB dan AMDAL lebih fokus pada aspek teknis bangunan dan dampak lingkungan. Lalu, bagaimana hubungan antara KKPR dengan regulasi tata ruang lainnya? KKPR merupakan bagian integral dari sistem regulasi tata ruang di Indonesia. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR yang telah ditetapkan. Dengan demikian, KKPR berperan sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya dan mencegah terjadinya konflik tata ruang di kemudian hari. Dalam konteks perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan,

    SELENGKAPNYA
    Legalitas Usaha Dagang Ekspor Impor

    Legalitas Usaha Dagang Ekspor Impor

    January 14, 2025

    Apakah Anda tertarik untuk terjun ke dunia usaha dagang ekspor impor? Jika ya, memahami aspek legalitas adalah langkah awal yang sangat krusial. Legalitas bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan fondasi utama yang menjamin kelancaran dan keberlanjutan bisnis Anda di kancah perdagangan internasional. Mengabaikan aspek legalitas dapat berakibat fatal, tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menyeret Anda ke dalam masalah hukum yang serius. Bayangkan jika Anda sudah mengeluarkan banyak modal dan tenaga untuk mengirim barang ke luar negeri, namun tiba-tiba terhambat karena dokumen yang tidak lengkap atau izin yang belum dimiliki. Atau, produk yang Anda impor ternyata tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah sehingga harus dimusnahkan atau dikembalikan ke negara asal. Tentu hal ini akan sangat merugikan, bukan? Oleh karena itu, mematuhi semua regulasi dan memiliki dokumen legalitas yang lengkap adalah suatu keharusan. Panduan ini hadir untuk memberikan informasi yang lengkap dan resmi mengenai 5 legalitas utama yang wajib Anda penuhi dalam menjalankan usaha dagang ekspor impor. Dengan memahami dan memenuhi kelima legalitas ini, Anda akan terhindar dari berbagai risiko hukum, membangun kepercayaan dengan mitra bisnis, dan membuka peluang yang lebih luas di pasar global. Selanjutnya, artikel ini akan membahas secara rinci mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Eksportir Terdaftar (ET), dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE). Selain itu, Anda juga akan mendapatkan pemahaman mengenai regulasi kepabeanan dan regulasi terkait lainnya yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha dagang ekspor impor. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan): Fondasi Legal Usaha Anda Setelah memahami pentingnya legalitas, langkah konkret pertama yang harus Anda ambil adalah mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP. Dokumen ini merupakan fondasi legal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, termasuk Anda yang bergerak di bidang ekspor impor. SIUP adalah bukti sah bahwa Anda telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Tanpa SIUP, usaha Anda akan dianggap ilegal dan berisiko terkena sanksi. SIUP berfungsi sebagai tanda pengenal resmi dan legalitas usaha Anda. Bagi eksportir dan importir, SIUP menjadi salah satu syarat utama dalam mengurus perizinan lainnya. Misalnya, Anda tidak akan bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekarang menjadi pengganti Angka Pengenal Importir (API) dan akses kepabeanan jika belum memiliki SIUP. Untuk mendapatkan SIUP, Anda perlu mengajukan permohonan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi, atau melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak tahun 2020. Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan: Jenis Dokumen Keterangan Fotokopi KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan – Fotokopi NPWP Perusahaan – Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kemenkumham Untuk badan usaha berbentuk PT Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Diterbitkan oleh kelurahan/kecamatan setempat Neraca Awal Perusahaan – Pas Foto Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan Ukuran dan jumlah sesuai ketentuan instansi terkait Lama waktu pemrosesan SIUP bervariasi tergantung kebijakan masing-masing daerah, namun umumnya memakan waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan. SIUP dikategorikan berdasarkan skala usaha, yaitu Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar. Berikut adalah tabel perbandingan jenis-jenis SIUP: Jenis SIUP Kekayaan Bersih (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan) SIUP Mikro Sampai dengan Rp50 juta SIUP Kecil Di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta SIUP Menengah Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar SIUP Besar Di atas Rp10 miliar Jika Anda menjalankan usaha tanpa SIUP, Anda akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, pastikan Anda segera mengurus SIUP sebelum memulai aktivitas ekspor impor. SIUP memiliki masa berlaku selama perusahaan masih aktif menjalankan usahanya. Namun, Anda tetap perlu melakukan pendaftaran ulang atau herregistrasi setiap 5 tahun sekali di tempat penerbitan SIUP. Contoh dokumen SIUP yang valid biasanya memuat informasi seperti: nama perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, nomor SIUP, tanggal penerbitan, jenis usaha, skala usaha, dan masa berlaku. Pastikan semua data yang tercantum dalam SIUP Anda sudah benar dan sesuai dengan kondisi usaha Anda. Dengan memiliki SIUP yang sah, Anda telah meletakkan fondasi yang kuat untuk menjalankan usaha dagang ekspor impor secara legal dan profesional. TDP (Tanda Daftar Perusahaan): Bukti Resmi Terdaftarnya Perusahaan Setelah mengurus SIUP, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mendaftarkan perusahaan Anda untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan dokumen yang menjadi bukti sah bahwa perusahaan Anda telah terdaftar secara resmi di database pemerintah. Dokumen ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota atau melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bagi Anda yang bergerak di bidang ekspor impor, memiliki TDP adalah suatu kewajiban. Mengapa TDP begitu penting? TDP berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan Anda. Dengan memiliki TDP, Anda menunjukkan bahwa perusahaan Anda legal dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, TDP juga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, baik di dalam maupun luar negeri. Mitra bisnis akan merasa lebih aman dan yakin untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan yang telah terdaftar secara resmi. Tidak hanya itu, TDP juga akan mempermudah Anda dalam mengakses berbagai fasilitas dan layanan, seperti permodalan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Untuk mendapatkan TDP, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen persyaratan. Berikut adalah tabel daftar dokumen yang perlu Anda siapkan: Jenis Dokumen Keterangan Fotokopi SIUP – Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kemenkumham Untuk badan usaha berbentuk PT Fotokopi KTP Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan – Fotokopi NPWP Perusahaan – Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) – Setelah semua dokumen lengkap, Anda dapat mengajukan permohonan TDP ke instansi terkait. Proses pengajuan TDP biasanya memakan waktu sekitar 5 hingga 14 hari kerja, tergantung pada kebijakan masing-masing daerah dan kelengkapan dokumen Anda. Jika perusahaan Anda tidak memiliki TDP, Anda akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, pastikan Anda segera mengurus TDP setelah mendapatkan SIUP. TDP memiliki masa berlaku selama 5 tahun dan wajib diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Prosedur perpanjangan TDP relatif mudah, Anda hanya perlu mengajukan permohonan perpanjangan ke instansi penerbit TDP dengan melampirkan TDP lama dan dokumen pendukung lainnya. Contoh dokumen TDP yang sah biasanya berisi informasi seperti: Pastikan data yang tercantum dalam TDP Anda sudah benar

    SELENGKAPNYA
    startup, whiteboard, room, indoors, adult, office, business, technology, male, corporate, design, designer, brainstorm, startup, office, business, business, business, business, business, technology, design, designer

    7 Langkah Lengkap Perizinan Untuk Startup Di Indonesia

    January 13, 2025

    startup bermunculan bak jamur di musim hujan, menawarkan berbagai inovasi dan solusi untuk berbagai kebutuhan. Startup sendiri dapat diartikan sebagai perusahaan rintisan yang umumnya berbasis teknologi dan memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat. Namun, di balik semangat inovasi dan potensi tersebut, ada satu aspek fundamental yang tidak boleh diabaikan: perizinan legal. Perizinan merupakan fondasi yang krusial untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan sebuah startup. Tanpa legalitas yang jelas, startup Anda ibarat membangun istana di atas pasir, rentan terhadap berbagai risiko dan hambatan yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Memiliki perizinan yang lengkap memberikan banyak manfaat bagi startup Anda. Pertama, perizinan akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di mata investor, mitra bisnis, dan pelanggan. Kedua, dengan legalitas yang sah, startup Anda akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, meminimalisir risiko tuntutan dan sengketa di kemudian hari. Ketiga, perizinan yang lengkap akan membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, baik dari investor maupun lembaga keuangan. Keempat, perizinan memastikan startup Anda patuh terhadap semua regulasi yang berlaku di sektor tertentu, sehingga terhindar dari masalah hukum. Artikel ini hadir sebagai panduan lengkap dan sistematis bagi Anda, para pendiri startup, untuk memahami dan mengurus berbagai perizinan yang diperlukan di Indonesia. Kami memahami bahwa proses perizinan sering kali dianggap rumit dan membingungkan. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan langkah-langkah yang terstruktur, sehingga Anda dapat mengurus perizinan dengan lebih mudah dan efisien. Berikut adalah garis besar 7 langkah perizinan yang akan dibahas secara terperinci dalam artikel ini: Selain 7 langkah utama tersebut, artikel ini juga akan membahas beberapa perizinan tambahan yang mungkin dibutuhkan, tergantung pada bidang usaha startup Anda. Langkah 1: Membuat Akta Pendirian Langkah pertama yang krusial dalam mendirikan startup Anda adalah membuat Akta Pendirian. Akta Pendirian merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum berdirinya perusahaan Anda. Dokumen ini ibarat akta kelahiran bagi startup, yang memuat informasi-informasi fundamental mengenai perusahaan. Menurut Integrasolusi (n.d.), Akta Pendirian usaha adalah dokumen yang berisi informasi seperti nama badan usaha, modal, jenis bidang usaha, tempat kedudukan badan usaha, susunan pengurus, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam badan usaha. Tanpa Akta Pendirian, startup Anda tidak akan diakui secara hukum dan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam Akta Pendirian, Anda harus mencantumkan informasi-informasi penting, seperti: Pembuatan Akta Pendirian dilakukan di hadapan notaris. Anda perlu datang ke kantor notaris dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan dan menandatangani Akta Pendirian yang telah disiapkan. Notaris akan membantu Anda dalam menyusun Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Libera.id (n.d.) menyatakan bahwa akta pendirian usaha diterbitkan oleh seorang notaris sebagai langkah awal dalam mendirikan perusahaan baik Firma, CV, ataupun PT. Berikut adalah tabel yang merangkum dokumen persyaratan yang perlu Anda siapkan: Dokumen Persyaratan Keterangan Nama dan lokasi kegiatan usaha Nama perusahaan dan alamat lengkap Jangka waktu pendirian perusahaan Biasanya tidak terbatas, namun bisa dicantumkan jika ada Maksud, tujuan, serta aktivitas bisnis yang dijalankan Deskripsi detail bidang usaha sesuai KBLI Jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, serta modal yang disetor (khusus untuk PT) Nominal modal yang disepakati Nilai nominal dan jumlah saham (khusus untuk PT) Pembagian saham dan nilainya Alamat perusahaan Alamat lengkap domisili usaha Identitas pemilik usaha Fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pendiri Biaya pembuatan Akta Pendirian bervariasi, tergantung pada notaris yang Anda pilih dan kompleksitas Akta Pendirian itu sendiri. Berikut tabel kisaran biaya yang mungkin Anda keluarkan: Jenis Biaya Kisaran Biaya Jasa Notaris Rp3.000.000 – Rp7.000.000 Pengecekan Nama Perusahaan Rp200.000 – Rp500.000 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemenkumham Rp50.000 – Rp200.000 Memilih notaris yang tepat dan berpengalaman sangat penting untuk kelancaran proses pembuatan Akta Pendirian. Berikut beberapa tips yang dapat Anda pertimbangkan: Setelah Akta Pendirian selesai dibuat dan ditandatangani, notaris akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan. Setelah mendapatkan pengesahan, startup Anda resmi berdiri secara hukum dan dapat melanjutkan ke langkah perizinan berikutnya. Langkah 2: Melindungi Kekayaan Intelektual dengan Mendaftarkan Merek Dagang dan Ide ke HKI Setelah Akta Pendirian selesai, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melindungi aset berharga startup Anda, yaitu kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator atas hasil karya intelektualnya. Bagi startup, HKI bukan hanya sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk membangun brand yang kuat, melindungi inovasi, dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan mendaftarkan HKI, Anda menciptakan benteng pertahanan untuk orisinalitas dan kreativitas yang menjadi nyawa startup Anda. Ada beberapa jenis HKI yang relevan untuk startup, di antaranya: Untuk mendaftarkan merek dagang, Anda perlu mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prosesnya dapat dilakukan secara online melalui situs resmi DJKI. Anda perlu mengisi formulir, melampirkan contoh merek, dan membayar biaya pendaftaran. Begitu pula dengan pendaftaran ide atau karya cipta, Anda dapat melakukannya melalui DJKI. Pastikan Anda memberikan deskripsi yang jelas dan detail mengenai ide atau karya cipta yang ingin didaftarkan. Mendaftarkan HKI memberikan banyak manfaat bagi startup Anda. Pertama, Anda mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Jika ada pihak lain yang meniru atau menggunakan HKI Anda tanpa izin, Anda dapat menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak Anda. Kedua, HKI dapat meningkatkan nilai perusahaan Anda di mata investor. Investor cenderung lebih tertarik pada startup yang memiliki aset intelektual yang terlindungi. Ketiga, pendaftaran HKI mencegah penjiplakan dan memastikan bahwa ide-ide orisinal Anda tetap eksklusif milik Anda. Berikut adalah tabel yang merangkum biaya pendaftaran HKI: Jenis HKI Biaya Pendaftaran (UMKM) Biaya Pendaftaran (Umum) Merek Dagang Rp500.000 per kelas Rp1.800.000 per kelas Hak Cipta (Program Komputer) Rp400.000 Rp600.000 Paten Sederhana Rp350.000 (Permohonan) + Rp500.000 (Pemeriksaan Substantif) Rp650.000 (Permohonan) + Rp3.500.000 (Pemeriksaan Substantif) Desain Industri Rp300.000 per desain Rp800.000 per desain Dalam pendaftaran merek dagang, Anda perlu memilih kelas barang atau jasa yang sesuai dengan bisnis Anda. Kelas ini menentukan lingkup perlindungan merek dagang Anda. Misalnya, jika startup Anda bergerak di bidang teknologi informasi, Anda mungkin perlu mendaftarkan merek dagang Anda di kelas 9 (perangkat lunak) dan kelas 42 (jasa teknologi informasi). Memilih kelas yang tepat sangat penting untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi merek dagang Anda. Dengan mendaftarkan HKI, Anda tidak hanya melindungi aset intelektual startup, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan

    SELENGKAPNYA
    Apa Saja Izin Kontraktor Pertambangan? Berikut Panduan Lengkapnya

    Apa Saja Izin Kontraktor Pertambangan? Berikut Panduan Lengkapnya

    January 9, 2025

    Industri pertambangan Indonesia punya peran yang cukup krusial dalam menggerakkan perekonomian nasional. Banyak pihak yang ingin membangun dan menjalankan sektor usaha ini karena dinilai sangat menguntungkan dari segi profit. Namun, sektor ini bisa dijalankan jika perusahaan kontraktor sudah melengkapi izin yang dibutuhkan. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lengkap apa saja izin yang dibutuhkan oleh kontraktor pertambangan. Apa Itu Kontraktor Pertambangan? Kontraktor pertambangan sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa untuk mendukung berbagai keperluan untuk operasional tambang. Contohnya seperti penyediaan alat berat, tenaga kerja ahli, layanan konsultasi teknis, serta operasional tambang yang lainnya. Kontraktor ini bekerja sama dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan untuk membantu proses pertambangan. Mulai dari eksplorasi, penambangan, pengangkutan, sampai pengolahan hasil tambang. Kontraktor pertambngan merupakan mitra yang strategis dalam industri ini. Oleh sebab itu, harus punya kompetensi serta izin usaha yang sesuai agar operasionalnya legal dan memenuhi standar keselamatan kerja. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Salah satu dokumen yang wajib diurus kontraktor pertambangan yaitu Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Dokumen ini berguna untuk menunjukkan kalau perusahaan jasa pertambangan punya kelayakan sesuai standar untuk menjalankan aktivitas pendukung di sektor tambang mineral dan batu bara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur tentang izin usaha jasa pertambangan (IUJP) adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021.  Adapun fungsi dari IUJP juga sebagai bukti legalitas serta kompetensi perusahaan tersebut di bidang: – Penyediaan alat berat untuk penggalian dan pengangkutan hasil tambang – Penyediaan tenaga kerja berpengalaman di bidang pertambangan – Layanan konsultasi teknis seperti manajemen tambang Kalau gak punya IUJP< operasional kontraktor pertambangan dianggap tidak sah dan bisa dikenai sanksi hukum. Bagaimana Cara Mendapatkan IUJP? Sebelum mendapatkan IUJP, perusahaan kontraktor harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus perusahaan ikuti: 1. Persyaratan Utama – Memiliki KBLI 09900 pada NIB perusahaan Memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 09900 – Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. KBLI ini tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). khusus untuk jasa pertambangan harus tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). – Berbentuk badan usaha PT Perusahaan kontraktor pertambangan harus berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT). Sebab, struktur organisasinya lebih jelas, lebih kredibel serta terpercaya dibanding perusahaan perorangan. – Identitas pemegang saham dan pengurus perusahaan Dokumen seperti KTP, NPWP, dan dokumen lainnya dari pemegang saham serta pengurus perusahaan harus dilampirkan. 2. Kelengkapan Teknis – Peralatan Kerja Perusahaan wajib memiliki peralatan utama dan pendukung yang sesuai dengan kebutuhan operasional tambang. – Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Memiliki sertifikasi seperti ISO 9001 untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen mutu yang sesuai standar internasional. Berapa Lama Masa Berlaku IUJP? IUJP sendiri punya masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan. Dokumen ini juga bisa kamu perpanjang dengan periode yang sama. Untuk pengajuan perpanjangan, harus kamu lakukan paling lambat satu bulan sebelum masa berlakunya habis. Kalau terlambat mengajukan, perusahaan harus memulai proses pengajuan IUJP dari awal lagi. Berapa Biaya Pembuatan IUJP? Untuk biayanya dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis layanan yang diberikan. Jadi, tidak ada biaya tetap atau yang pasti untuk pembuatan IUJP. Kamu bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan konsultan legal untuk mengetahui rincian biayanya. Sementara itu, pengurusannya bisa memakan waktu sekitar 3 hingga 17 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Apa Perbedaan IUJP dan IUP? Apakah IUJP dan IUP itu sama? Jawabannya TIDAK! Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) itu ditujukan untuk perusahaan yang menyediakan jasa dalam kegiatan pertambangan. Sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditujukan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan perusahaan langsung. Berikut tabel yang menjelaskan perbedaan antara IUJP dan IUP, serta tambahan informasi lainnya: Aspek IUP (Izin Usaha Pertambangan) IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Definisi Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan langsung. Izin yang diberikan kepada perusahaan yang menyediakan jasa pendukung di sektor pertambangan. Kegiatan Utama Penambangan langsung, seperti eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan sumber daya tambang. Jasa pendukung seperti pengeboran, pengangkutan, dan pengolahan hasil tambang. Sumber Daya yang Dikelola Batu bara, emas, mineral logam, dan bahan tambang lainnya. Tidak mengelola sumber daya tambang, hanya menyediakan layanan terkait. Hak yang Diperoleh Hak untuk mengekstraksi dan mengelola sumber daya tambang di wilayah yang telah ditentukan. Hak untuk memberikan layanan pendukung kepada pemegang IUP. Wilayah Kerja Ditentukan melalui peta wilayah pertambangan (WIUP – Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Tidak memerlukan wilayah kerja khusus, hanya tergantung kontrak dengan pemegang IUP. Persyaratan – Dokumen eksplorasi dan studi kelayakan.- Laporan lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL).- Memenuhi persyaratan teknis dan administratif dari pemerintah. – Kontrak kerja dengan pemegang IUP.- Sertifikasi kompetensi untuk jenis jasa tertentu. Regulasi Diatur dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020 dan peraturan turunannya. Diatur dalam PP No. 96 Tahun 2021 dan peraturan teknis lainnya. Target Pengguna Perusahaan yang ingin melakukan penambangan langsung. Perusahaan yang ingin menyediakan jasa pendukung di sektor pertambangan. Contoh Perusahaan Perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia atau PT Adaro Energy. Perusahaan jasa seperti PT Petrosea Tbk atau PT Pama Persada Nusantara. Kesimpulan Kontraktor pertambangan adalah perusahaan yang menyediakan jasa pendukung operasional tambang seperti penyediaan alat berat dan tenaga kerja ahli. Perusahaan yang bergerak di sektor ini wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagai bukti legalitas dan kompetensi.  Untuk mendapatkan IUJP, perusahaan harus memenuhi persyaratan utama seperti memiliki KBLI 09900, berbentuk PT, dan melengkapi persyaratan teknis termasuk peralatan kerja dan sertifikat sistem manajemen mutu.  IUJP memiliki masa berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang, dengan waktu pengurusan sekitar 3-17 hari kerja setelah berkas lengkap.  IUJP ditujukan untuk perusahaan penyedia jasa pertambangan. Sementara IUP untuk perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan langsung. 

    SELENGKAPNYA