Category: Legalitas

Sertifikat Standar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) merupakan bukti bahwa suatu usaha sudah memenuhi standar teknis dan administratif sesuai regulasi.  Hingga Agustus 2024, total 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan sejak tiga tahun penerapan sistem OSS RBA, menurut data Kementerian Investasi/BKPM. Sebelumnya, jumlah NIB yang terbit mencapai 8,13 juta per Maret 2024 dan 7 juta pada akhir Desember 2023. Mayoritas pelaku usaha yang mendaftar berasal dari skala mikro dengan 7,8 juta NIB, disusul usaha kecil 202 ribu, menengah 24 ribu, dan besar 52 ribu. Berkat sistem OSS ini, para pengusaha bisa lebih mudah mengurus berbagai izin untuk usahanya. Namun, masih banyak dari pengusaha khususnya sektor UMKM, kebingungan saat sertifikat mereka sudah “Terbit” namun belum berstatus “Terverifikasi” saat masuk ke sistem OSS. Status “Terverifikasi” merupakan syarat untuk memastikan legalitas penuh dan kelancaran operasional usaha.  Tanpa status ini, Sertifikat Standar belum dapat digunakan secara resmi, meski sudah tercetak di sistem OSS. Saya sering meliihat fenonema ini dimana pengusaha merasa sudah “aman” karena sertifikatnya sudah muncul di OSS, padahal statusnya masih belum terverifikasi. Mereka mengira kalau prosesnya sudah selesai begitu dokumen sudah tercetak. Masalah administratif ini yang bisa jadi jebakan buat pelaku usaha. Kalau masih tidak ada verifikasi, legalitas tersebut belum diakui secara sah oleh instansi terkait. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana cara agar sertifikat standar usaha di OSS bisa terverifikasi. Apa Itu Sertifikat Standar di OSS? Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, Sertifikat Standar adalah dokumen legal yang membuktikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar usaha atau produk yang ditetapkan kementerian atau lembaga teknis.  Dokumen ini wajib dimiliki pelaku usaha dengan kategori risiko menengah hingga tinggi, sebagai bagian dari syarat utama dalam OSS RBA. Sertifikat standar tidak hanya berfungsi sebagai penunjang legalitas usaha semata.  Sertifikat ini bisa jadi syarat utama untuk mendapatkan izin operasional, sertifikasi produk, akses ke proyek pemerintah hingga kemudahan ekspor-impor. Membedakan Status “Terbit” dan “Terverifikasi” Sertifikat dengan status “Terbit” menandakan bahwa pelaku usaha telah menyatakan pemenuhan standar di sistem OSS. Dengan begitu, sertifikat telah dikeluarkan secara otomatis. Namun, pada tahap ini belum ada evaluasi dari instansi teknis terkait. Sebaliknya, status “Terverifikasi” menunjukkan bahwa kementerian atau lembaga teknis telah menilai dan menyetujui isi Sertifikat Standar dikutip dari LexMundus. Hanya setelah status ini tercapai, pelaku usaha bisa menjalankan kegiatan usaha secara legal dan penuh. Berikut penjelasan lanjutan bedanya status “Terbit” dan “Terverifikasi”: Aspek Status “Terbit” Status “Terverifikasi” Definisi Sertifikat Standar telah dikeluarkan secara otomatis oleh sistem OSS. Sertifikat Standar telah dinilai dan disetujui oleh instansi teknis terkait. Pemenuhan Standar Berdasarkan pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Telah melalui proses evaluasi dari kementerian atau lembaga teknis. Peran Instansi Teknis Belum ada penilaian dari instansi teknis. Sudah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh instansi teknis. Legalitas Operasional Usaha Pelaku usaha belum bisa menjalankan usaha secara penuh dan legal. Pelaku usaha sudah bisa menjalankan usaha secara penuh dan legal. Tahap Proses OSS Merupakan tahap awal setelah pengajuan Sertifikat Standar. Merupakan tahap akhir dari proses verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang. Alasan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi Setidaknya ada beberapa penyebab umum mengapa sertifikat tetap berada dalam status “Terbit”, di antaranya: 1. Dokumen Persyaratan Belum Lengkap Alasan yang paling umum terjadi yaitu pelaku usaha belum melampirkan dokumen pendukung untuk pendaftaran. Seperti sertifikat kompetensi, bukti pelatihan teknis, surat dukungan alat/tenaga ahli, hingga dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau SPPL. Tanpa dokumen ini, verifikasi tak dapat diproses. 2. Tidak Ada Tindak Lanjut Setelah Sertifikat Terbit Beberapa pelaku usaha mengira proses selesai setelah sertifikat diterbitkan.  Padahal, mereka tetap harus mengunggah dokumen tambahan, mengajukan verifikasi manual, atau mengisi form klarifikasi teknis.  Kelalaian ini bisa menyebabkan proses verifikasi jadi terhambat. 3. Menunggu Evaluasi dari Instansi Teknis Meski dokumen sudah lengkap, sertifikat bisa tertahan jika instansi terkait belum memprosesnya.  Biasanya, instansi jadi lambat memprosesnya karena ada antrian pendaftar yang panjang, keterbatasan jumlah verifikator, atau terdapat kebijakan tambahan yang berlaku di sektor tertentu. 4. Gangguan Teknis pada Sistem OSS Hambatan juga bisa muncul dari sisi sistem. Mulai dari data yang tak tersinkronisasi, dokumen gagal tersimpan, hingga kebijakan yang belum diperbarui dalam sistem OSS. Status “Terverifikasi” merupakan penentu sah atau tidaknya suatu kegiatan usaha.  Jadi, pelaku usaha harus aktif memeriksa status di dashboard OSS, melengkapi dokumen yang diminta, dan berkoordinasi langsung dengan kementerian atau lembaga teknis terkait. Jika proses terhambat, segera lakukan pengecekan dan komunikasi ke pihak berwenang agar verifikasi dapat diselesaikan secepat mungkin.  Langkah-Langkah Agar Sertifikat Standar di OSS Berstatus Terverifikasi Berikut ini adalah langkah-langkah lengkap agar Sertifikat Standar kamu bisa mendapatkan status Terverifikasi di OSS RBA. Langkah 1: Pastikan Semua Dokumen Lengkap dan Valid Langkah pertama yaitu pelaku usaha harus memastikan semua dokumen yang kamu unggah ke sistem OSS sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Dokumen ini terdiri dari dua jenis, yaitu: Pastikan semua dokumen: Tips: Kalau kamu memindai dokumen, usahakan resolusinya cukup tinggi agar tulisan terbaca. Gunakan scanner biar hasil lebih jernih. Jangan hanya foto pakai HP hasilnya bisa buram. Langkah 2: Ajukan Permohonan Verifikasi Manual Jika Dibutuhkan Setelah mengunggah semua dokumen status Sertifikat Standar belum berubah menjadi “Terverifikasi” dalam beberapa hari, bisa melakukan permohonan verifikasi manual melalui akun OSS kamu. Caranya yaitu: Langkah 3: Lakukan Koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga Terkait Dalam beberapa kasus, proses verifikasi membutuhkan konfirmasi dari instansi teknis yang sesuai dengan bidang usaha kamu. Contohnya seperti: Kamu bisa menghubungi instansi teknis tersebut melalui: Jika kamu sudah mengajukan verifikasi manual dan juga menghubungi instansi teknis, tapi status Sertifikat Standar kamu tidak kunjung berubah dalam waktu 5–10 hari kerja, maka kamu perlu: Jika tidak ada respon dan tidak ada perubahan status Sertifikat Standar dalam 5-10 hari, maka kamu:  Tips Tambahan Agar Proses Verifikasi Lebih Cepat Proses verifikasi sertifikat melalui sistem Online Single Submission (OSS) sering jadi terhambat. Untuk mencegahnya, pelaku usaha bisa melakukan beberapa langkah berikut: 1. Pastikan NIB dan Izin Lingkungan Terdaftar Secara Sah Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas legal utama setiap pelaku usaha.  Sebelum mengajukan verifikasi, pelaku usaha wajib memeriksa kembali apakah NIB telah sesuai dengan dokumen lain seperti NPWP, akta pendirian, dan izin lingkungan.  Jika jenis usaha tergolong berdampak terhadap lingkungan, kelengkapan izin seperti SPPL, UKL-UPL, atau Amdal

Warga Negara Asing (WNA) yang mau tinggal di Indonesia biasanya sudah paham kalau harus punya KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). Namun, di dalam KITAS ada dua nomor yang sering tertukar, yaitu Permit Number dan NIORA (Nomor Induk Orang Asing). Banyak yang masih salah kaprah soal definisi dan fungsi dari kedua nomor ini. Dalam artikel ini, yuk kita kupas tuntas perbedaan dari Permit Number dengan NIORA ya! Apa Itu KITAS? KITAS adalah izin tinggal sementara buat Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menetap di Indonesia dalam waktu tertentu.  Biasanya, KITAS diberikan untuk pekerja asing, pasangan WNA yang menikah dengan WNI, pelajar asing, atau ekspatriat yang punya izin tinggal sementara. Fungsi KITAS untuk WNA di Indonesia KITAS punya beberapa manfaat, di antaranya: Beda KITAS dan KITAP KITAS sering disamakan dengan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), padahal sebenarnya beda jauh. Berikut perbedaannya: – KITAS hanya berlaku sementara, biasanya 6-12 bulan dan bisa diperpanjang beberapa kali. – KITAP adalah izin tinggal tetap yang berlaku selama 5 tahun dan bisa diperpanjang terus selama masih memenuhi syarat. Memahami Jenis Nomor dalam KITAS Di dalam KITAS, tertera dua nomor penting yang harus diingat, yaitu Permit Number serta NIORA. Apa sih perbedaan antara keduanya? Permit Number Permit Number adalah nomor izin tinggal yang dikeluarkan oleh Imigrasi untuk pemegang KITAS. Nomor ini punya beberapa fungsi utama, seperti: Karena nomor ini terkait izin tinggal sementara, Permit Number bakal berubah setiap kali KITAS diperpanjang atau diperbarui. NIORA (Nomor Induk Orang Asing) NIORA atau Nomor Induk Orang Asing adalah nomor identitas resmi yang diberikan ke setiap WNA yang terdaftar di sistem imigrasi Indonesia.  Beda dari Permit Number, NIORA punya beberapa fungsi sebagai berikut: Kalau Permit Number bisa berubah seiring perpanjangan izin tinggal, NIORA itu tetap sama meskipun status izin tinggalnya berubah dikutip dari JangkarGroup. Perbedaan Permit Number dan NIORA Aspek Permit Number NIORA Fungsi Izin tinggal terbatas Identitas WNA di Indonesia Masa Berlaku Selama KITAS aktif Seumur hidup WNA di Indonesia Penerbitan Saat pembuatan KITAS Sekali saat pertama kali masuk sistem imigrasi Digunakan untuk Perpanjangan KITAS, izin kerja Pelacakan WNA dalam sistem imigrasi Kenapa Banyak Orang Salah Mengartikan Nomor KITAS? Wajar saja banyak orang yang salah mengartikan nomor yang ada di KITAS, yaitu Permit Number dan NIORA. Sebab, kedua nomor itu punya struktur yang hampir mirip. Selain itu, gak ada penjelasan secara gamblang di KITAS-nya apa maksud dari nomor tersebut. Dari pihak imigrasi juga sangat minim dan kurang mensosialisasikan perbedaan antara NIORA dan Permit Number. Oleh sebab itu, kita harus lebih meningkatkan kepekaan dan kesadaran tentang berbagai dokumen penting dalam imigrasi.  Kalau ada yang sampai salah, bisa berdampak ke masalah izin tinggal sehingga butuh waktu lagi untuk membereskannya. Cara Mengecek Permit Number dan NIORA dalam KITAS Kamu bisa menemukan Permit Number di KITAS pada bagian atas atau tengah dokumen. Biasanya, Permit Number ini ditulis dengan format angka unik yang diawali dengan kode tertentu sesuai sama jenis izin tinggal yang diberikan. Kalau kamu masih kesulitan menemukannya, bisa cek dan periksa surat keputusan imigrasi yang diberikan saat penerbitan KITAS. Kalau untuk NIORA, kamu bisa mengeceknya juga dengan melihat di KITAS pada bagian yang mencantumkan informasi pribadi. Cara lainnya yaitu dengan mengakses layanan online Direktorat Jenderal Imigrasi atau langsung menghubungi kantor imigrasi tempat kamu mengurus KITAS. Konsekuensi Kesalahan dalam Menggunakan Permit Number atau NIORA Ada beberapa dampak dan risiko kalau kamu sampai salah menggunakan Permit Number dan NIORA, berikut beberapa di antaranya dirangkum dari Founders: 1. Risiko Salah Mengisi Dokumen Resmi Kalau Permit Number atau NIORA tertukar atau salah diinput dalam dokumen resmi, ini bisa menyebabkan: 2. Dampak pada Proses Perpanjangan KITAS atau Perubahan Status Izin Tinggal Salah menginput nomor tersebut juga bisa menghambat perpanjangan KITAS atau perubahan status izin tinggal.  Apalagi, pihak imigrasi bisa saja butuh waktu lebih lama untuk memverifikasi kembali data yang tidak cocok dengan sistem mereka. 3. Kemungkinan Dikenai Sanksi Administrasi atau Penundaan Pengurusan Izin Dalam beberapa kasus, kesalahan penggunaan Permit Number atau NIORA juga bisa menyebabkan sanksi seperti: – Penundaan dalam proses administrasi yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengurusan izin tinggal. – Sanksi administrasi berupa denda atau bahkan pencabutan izin tinggal jika kesalahan dianggap sebagai ketidaksesuaian data yang serius. Tips Agar Tidak Salah Menggunakan Nomor KITAS Supaya kamu gak melakukan kesalahan dalam penggunaan Permit Number atau NIORA, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti: 1. Pahami Dulu Fungsi Masing-masing Nomor Sebelum mengisi dokumen, pahami dengan jelas perbedaan antara Permit Number dan NIORA agar tidak terjadi kesalahan. 2. Selalu Cek Dokumen Resmi Sebelum Mengisi Data Administrasi Sebelum mengisi formulir atau dokumen keimigrasian, kamu harus memeriksa kembali KITAS dan mencocokkan informasi yang dibutuhkan. 3. Tanyakan Langsung ke Kantor Imigrasi atau Konsultan Hukum Keimigrasian Jika masih merasa ragu mengenai nomor yang harus digunakan, sebaiknya langsung berkonsultasi dengan pihak imigrasi atau konsultan hukum yang berpengalaman dalam bidang keimigrasian. Kesimpulan Sekarang kamu udah tahu kan bedanya Permit Number dan NIORA di KITAS? Intinya, Permit Number itu nomor izin tinggal yang bisa berubah setiap kali KITAS diperpanjang. Sedangkan NIORA adalah nomor identitas tetap WNA selama mereka terdaftar di sistem imigrasi.  Karena bentuknya mirip dan kurangnya sosialisasi dari pihak imigrasi, nggak heran banyak yang masih bingung.  Padahal, kalau salah dalam memakainya, bisa bikin ribet urusan administrasi, mulai dari pengurusan dokumen, perpanjangan izin tinggal, sampai kemungkinan kena sanksi.  Makanya, paham fungsi masing-masing nomor dengan baik biar nggak keliru saat mengisi dokumen resmi.  Kalau masih ragu, lebih baik cek dulu KITAS kamu atau langsung tanyakan ke kantor imigrasi

SK Kemenkumham merupakan salah satu aspek utama yang harus kamu perhatikan kalau mendirikan legalitas usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Apa sih kegunaan SK Kemenkumham dalam legalitas PT? Mengapa dokumen ini begitu penting? Dalam artikel ini, kita akan bahas lebih alam apa itu SK Kemenkumham dan pentingnya dalam pendirian PT. Pengertian SK Kemenkumham SK Kemenkumham adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti resmi bahwa sebuah badan usaha berbentuk PT telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.  Tanpa SK ini, sebuah PT belum memiliki legalitas penuh dan tidak dapat beroperasi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan. Badan usaha PT yang sudah punya SK Kemenkumham telah dinyatakan memenuhi syarat hukum untuk beroperasi. Selain itu, SK Kemenkumham juga bisa berfungsi dan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya seperti pengajuan izin usaha lanjutan, pembukaan rekening perusahaan, serta menjalin kerjasama dengan mitra atau investor. Dasar hukum yang mengikat SK Kemenkumham antara lain: Dasar hukum ini memastikan bahwa setiap perusahaan yang mendapatkan SK Kemenkumham telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikutip dari Legalist. Fungsi dan Manfaat SK Kemenkumham bagi PT Sudah disinggung sebelumnya, SK Kemenkumham punya beberapa fungsi lainnya bagi badan usaha PT. Mari kita bahas lebih dalam fungsi dan manfaat itu di bawah ini: 1. Sebagai Bukti Sah Pendirian Perusahaan SK Kemenkumham merupakan bukti otentik bahwa suatu PT telah resmi berdiri sebagai badan hukum. Ini menjadi landasan utama bagi perusahaan untuk dapat beroperasi secara resmi dan legal. 2. Legalitas dalam Melakukan Kegiatan Usaha Tanpa SK Kemenkumham, suatu PT tidak memiliki kekuatan hukum yang sah untuk beroperasi. Dengan adanya SK ini, perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Mempermudah Pengurusan Izin Usaha dan Perbankan Perusahaan yang telah memiliki SK Kemenkumham lebih mudah dalam mengurus berbagai izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan lanjutan lainnya. Sebab, dokumen ini sering diminta sebagai salah satu syaratnya dalam pendaftaran.  Selain itu, dokumen ini juga menjadi syarat utama dalam pembukaan rekening bank atas nama perusahaan, yang sangat penting untuk transaksi bisnis. 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Investor Investor dan mitra bisnis cenderung lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki legalitas lengkap. SK Kemenkumham menjadi salah satu indikator utama bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi dan memiliki status hukum yang jelas. Dengan demikian, peluang mendapatkan pendanaan atau kerja sama bisnis menjadi lebih besar. Prosedur Penerbitan SK Kemenkumham untuk PT Jika kamu ingin mulai mengajukan SK Kemenkumham, ada beberapa langkah yang harus dilakukan serta dokumen yang perlu disiapkan seperti: A. Persyaratan Dokumen 1) Akta Pendirian PT dari Notaris Akta pendirian ini harus dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan di Indonesia dan memuat informasi penting seperti nama perusahaan, bidang usaha, susunan pemegang saham, serta modal dasar. 2) NPWP Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan harus dibuat sebagai identitas wajib pajak badan usaha dan menjadi syarat utama dalam pengajuan legalitas lainnya. 3) Data Pemegang Saham dan Direksi Data lengkap pemegang saham dan direksi perusahaan harus disertakan saat prosess pengajuan. Data ini mencakup KTP, NPWP, serta komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan. B. Tahapan Pengajuan SK Kemenkumham Setelah kamu melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, berikut merupakan langkah-langkah untuk mengajukan SK Kemenkumham: 1. Pembuatan Akta Pendirian di Notaris Langkah pertama adalah membuat akta pendirian PT melalui notaris. Notaris akan menyusun akta berdasarkan data yang diberikan oleh pemilik perusahaan dan memastikan bahwa akta tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Setelah akta pendirian dibuat, notaris akan mendaftarkan perusahaan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kemenkumham. Dalam tahap ini, data perusahaan akan dikirimkan secara online untuk diverifikasi. 3. Verifikasi dan Evaluasi oleh Kemenkumham Setelah data masuk ke sistem SABH, Kemenkumham akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, pemohon akan diminta untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen. 4. Penerbitan SK Kemenkumham Jika semua dokumen telah sesuai dan lolos verifikasi, Kemenkumham akan menerbitkan SK pendirian PT secara elektronik. Biaya dan Waktu Penerbitan SK Kemenkumham Proses penerbitan SK Kemenkumham punya biaya serta waktu yang berbeda-beda. Prosesnya tergantung dari beberapa faktor berikut: Umumnya, proses penerbitan SK Kemenkumham memakan waktu sekitar 1 hingga 7 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen serta antrean di sistem SABH.  Kalau semua dokumen telah lengkap dan tidak ada kendala dalam verifikasi, SK bisa terbit dalam waktu yang lebih singkat dikutip dari Ruangpedia. Perbedaan SK Kemenkumham dengan Dokumen Legalitas Lain Bagi orang awam, mungkin sering mendengar beberapa dokumen berikut. – SK Kemenkumham – Akta Pendirian PT – NIB (Nomor Induk Berusaha) – SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan) Semua dokumen ini memang penting bagi sebuah PT. Namun, tiap dokumen tersebut punya fungsinya masing-masing. Berikut kami rangkumkan perbedaannya agar lebih mudah dipahami: Dokumen Fungsi Utama Penerbit Kaitan dengan Legalitas Kaitan dengan Operasional Akta Pendirian PT Dokumen yang dibuat notaris sebagai dasar pendirian PT Notaris Belum memiliki kekuatan hukum penuh tanpa SK Kemenkumham Tidak langsung terkait dengan operasional, tetapi menjadi dasar pembuatan dokumen lainnya SK Kemenkumham Bukti pengesahan PT sebagai badan hukum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Wajib dimiliki agar PT sah sebagai badan hukum Tidak secara langsung mengatur operasional perusahaan NIB (Nomor Induk Berusaha) Identitas usaha yang berfungsi sebagai izin dasar untuk beroperasi OSS (Online Single Submission) Tidak membuktikan bahwa perusahaan berbadan hukum, tetapi diperlukan agar bisa beroperasi Wajib dimiliki untuk menjalankan usaha secara legal SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Izin usaha khusus untuk perusahaan di bidang perdagangan Dinas Perdagangan melalui OSS Tidak membuktikan bahwa perusahaan berbadan hukum, tetapi diperlukan untuk usaha perdagangan Wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Konsekuensi Jika PT Tidak Memiliki SK Kemenkumham Kalau gak punya SK Kemenkumham, sebuah PT bakal menghadapi berbagai konsekuensi serius yang bisa menghambat keberlangsungan bisnisnya. Berikut merupakan beberapa dampaknya: 1. Status PT Tidak Diakui Secara Hukum Tanpa SK Kemenkumham, PT belum dianggap sebagai badan hukum resmi. Artinya, keberadaan PT tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki hak serta kewajiban sebagaimana PT resmi. 2. Kesulitan dalam Mengurus Izin Usaha Sebagian besar izin usaha, seperti NIB dan SIUP, hanya bisa diperoleh jika PT telah memiliki SK Kemenkumham. Jika tidak memilikinya, perusahaan akan kesulitan mendapatkan