Author: menjadipengaruh

Menampilkan semua artikel yang telah dipublikasi oleh penulis

startup, whiteboard, room, indoors, adult, office, business, technology, male, corporate, design, designer, brainstorm, startup, office, business, business, business, business, business, technology, design, designer

7 Langkah Lengkap Perizinan Untuk Startup Di Indonesia

startup bermunculan bak jamur di musim hujan, menawarkan berbagai inovasi dan solusi untuk berbagai kebutuhan. Startup sendiri dapat diartikan sebagai perusahaan rintisan yang umumnya berbasis teknologi dan memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat. Namun, di balik semangat inovasi dan potensi tersebut, ada satu aspek fundamental yang tidak boleh diabaikan: perizinan legal. Perizinan merupakan fondasi yang krusial untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan sebuah startup. Tanpa legalitas yang jelas, startup Anda ibarat membangun istana di atas pasir, rentan terhadap berbagai risiko dan hambatan yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Memiliki perizinan yang lengkap memberikan banyak manfaat bagi startup Anda. Pertama, perizinan akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di mata investor, mitra bisnis, dan pelanggan. Kedua, dengan legalitas yang sah, startup Anda akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, meminimalisir risiko tuntutan dan sengketa di kemudian hari. Ketiga, perizinan yang lengkap akan membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, baik dari investor maupun lembaga keuangan. Keempat, perizinan memastikan startup Anda patuh terhadap semua regulasi yang berlaku di sektor tertentu, sehingga terhindar dari masalah hukum. Artikel ini hadir sebagai panduan lengkap dan sistematis bagi Anda, para pendiri startup, untuk memahami dan mengurus berbagai perizinan yang diperlukan di Indonesia. Kami memahami bahwa proses perizinan sering kali dianggap rumit dan membingungkan. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan langkah-langkah yang terstruktur, sehingga Anda dapat mengurus perizinan dengan lebih mudah dan efisien. Berikut adalah garis besar 7 langkah perizinan yang akan dibahas secara terperinci dalam artikel ini: Selain 7 langkah utama tersebut, artikel ini juga akan membahas beberapa perizinan tambahan yang mungkin dibutuhkan, tergantung pada bidang usaha startup Anda. Langkah 1: Membuat Akta Pendirian Langkah pertama yang krusial dalam mendirikan startup Anda adalah membuat Akta Pendirian. Akta Pendirian merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum berdirinya perusahaan Anda. Dokumen ini ibarat akta kelahiran bagi startup, yang memuat informasi-informasi fundamental mengenai perusahaan. Menurut Integrasolusi (n.d.), Akta Pendirian usaha adalah dokumen yang berisi informasi seperti nama badan usaha, modal, jenis bidang usaha, tempat kedudukan badan usaha, susunan pengurus, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam badan usaha. Tanpa Akta Pendirian, startup Anda tidak akan diakui secara hukum dan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam Akta Pendirian, Anda harus mencantumkan informasi-informasi penting, seperti: Pembuatan Akta Pendirian dilakukan di hadapan notaris. Anda perlu datang ke kantor notaris dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan dan menandatangani Akta Pendirian yang telah disiapkan. Notaris akan membantu Anda dalam menyusun Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Libera.id (n.d.) menyatakan bahwa akta pendirian usaha diterbitkan oleh seorang notaris sebagai langkah awal dalam mendirikan perusahaan baik Firma, CV, ataupun PT. Berikut adalah tabel yang merangkum dokumen persyaratan yang perlu Anda siapkan: Dokumen Persyaratan Keterangan Nama dan lokasi kegiatan usaha Nama perusahaan dan alamat lengkap Jangka waktu pendirian perusahaan Biasanya tidak terbatas, namun bisa dicantumkan jika ada Maksud, tujuan, serta aktivitas bisnis yang dijalankan Deskripsi detail bidang usaha sesuai KBLI Jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, serta modal yang disetor (khusus untuk PT) Nominal modal yang disepakati Nilai nominal dan jumlah saham (khusus untuk PT) Pembagian saham dan nilainya Alamat perusahaan Alamat lengkap domisili usaha Identitas pemilik usaha Fotokopi KTP, NPWP, dan KK para pendiri Biaya pembuatan Akta Pendirian bervariasi, tergantung pada notaris yang Anda pilih dan kompleksitas Akta Pendirian itu sendiri. Berikut tabel kisaran biaya yang mungkin Anda keluarkan: Jenis Biaya Kisaran Biaya Jasa Notaris Rp3.000.000 – Rp7.000.000 Pengecekan Nama Perusahaan Rp200.000 – Rp500.000 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemenkumham Rp50.000 – Rp200.000 Memilih notaris yang tepat dan berpengalaman sangat penting untuk kelancaran proses pembuatan Akta Pendirian. Berikut beberapa tips yang dapat Anda pertimbangkan: Setelah Akta Pendirian selesai dibuat dan ditandatangani, notaris akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan. Setelah mendapatkan pengesahan, startup Anda resmi berdiri secara hukum dan dapat melanjutkan ke langkah perizinan berikutnya. Langkah 2: Melindungi Kekayaan Intelektual dengan Mendaftarkan Merek Dagang dan Ide ke HKI Setelah Akta Pendirian selesai, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melindungi aset berharga startup Anda, yaitu kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator atas hasil karya intelektualnya. Bagi startup, HKI bukan hanya sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk membangun brand yang kuat, melindungi inovasi, dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan mendaftarkan HKI, Anda menciptakan benteng pertahanan untuk orisinalitas dan kreativitas yang menjadi nyawa startup Anda. Ada beberapa jenis HKI yang relevan untuk startup, di antaranya: Untuk mendaftarkan merek dagang, Anda perlu mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prosesnya dapat dilakukan secara online melalui situs resmi DJKI. Anda perlu mengisi formulir, melampirkan contoh merek, dan membayar biaya pendaftaran. Begitu pula dengan pendaftaran ide atau karya cipta, Anda dapat melakukannya melalui DJKI. Pastikan Anda memberikan deskripsi yang jelas dan detail mengenai ide atau karya cipta yang ingin didaftarkan. Mendaftarkan HKI memberikan banyak manfaat bagi startup Anda. Pertama, Anda mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Jika ada pihak lain yang meniru atau menggunakan HKI Anda tanpa izin, Anda dapat menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak Anda. Kedua, HKI dapat meningkatkan nilai perusahaan Anda di mata investor. Investor cenderung lebih tertarik pada startup yang memiliki aset intelektual yang terlindungi. Ketiga, pendaftaran HKI mencegah penjiplakan dan memastikan bahwa ide-ide orisinal Anda tetap eksklusif milik Anda. Berikut adalah tabel yang merangkum biaya pendaftaran HKI: Jenis HKI Biaya Pendaftaran (UMKM) Biaya Pendaftaran (Umum) Merek Dagang Rp500.000 per kelas Rp1.800.000 per kelas Hak Cipta (Program Komputer) Rp400.000 Rp600.000 Paten Sederhana Rp350.000 (Permohonan) + Rp500.000 (Pemeriksaan Substantif) Rp650.000 (Permohonan) + Rp3.500.000 (Pemeriksaan Substantif) Desain Industri Rp300.000 per desain Rp800.000 per desain Dalam pendaftaran merek dagang, Anda perlu memilih kelas barang atau jasa yang sesuai dengan bisnis Anda. Kelas ini menentukan lingkup perlindungan merek dagang Anda. Misalnya, jika startup Anda bergerak di bidang teknologi informasi, Anda mungkin perlu mendaftarkan merek dagang Anda di kelas 9 (perangkat lunak) dan kelas 42 (jasa teknologi informasi). Memilih kelas yang tepat sangat penting untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi merek dagang Anda. Dengan mendaftarkan HKI, Anda tidak hanya melindungi aset intelektual startup, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan

SELENGKAPNYA
Kenaikan Ppn 12%

Kenaikan Ppn 12%: Analisis Lengkap & Dampaknya

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana pajak yang Anda bayarkan setiap kali berbelanja digunakan oleh pemerintah? Salah satu jenis pajak yang sering kita temui dalam transaksi sehari-hari adalah Pajak Pertambahan Nilai atau yang lebih dikenal dengan PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Anda mungkin sudah familiar dengan tarif PPN yang berlaku saat ini, tetapi tahukah Anda bahwa pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025? Kenaikan tarif PPN ini tentu akan membawa dampak yang signifikan bagi berbagai pihak, mulai dari konsumen, pelaku usaha, hingga perekonomian nasional. Lalu, apa yang melatarbelakangi kebijakan ini? Apa saja dasar hukum yang mengaturnya? Bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat, keberlangsungan bisnis, dan stabilitas ekonomi? Dan apa saja solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meminimalisir dampak negatifnya? Artikel ini akan mengupas tuntas kebijakan kenaikan PPN 12% tersebut. Anda akan diajak untuk memahami secara komprehensif berbagai aspek terkait, mulai dari latar belakang dan tujuan kebijakan, dasar hukum yang menjadi landasan, hingga analisis mendalam mengenai dampaknya terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian nasional. Selain itu, artikel ini juga akan menyajikan opini para ahli dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk menjadi bahan pertimbangan bersama. Latar Belakang dan Tujuan Kenaikan PPN 12% Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12%? Rencana ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang sedang digalakkan. Reformasi perpajakan ini memiliki tujuan besar, yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak agar dapat membiayai berbagai program pembangunan yang lebih baik. Kenaikan PPN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Bayangkan, dengan tarif yang lebih tinggi, setiap transaksi barang dan jasa kena pajak akan menyumbang lebih banyak ke kas negara. Dana yang terkumpul ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang penting bagi kita semua. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang lebih baik seperti jalan, jembatan, dan bandara; peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dan beasiswa; serta peningkatan layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi, secara tidak langsung, kenaikan PPN ini juga akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah mengklaim bahwa kenaikan PPN ini juga akan mendorong efisiensi dalam sistem perpajakan. Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan kebocoran pajak dapat diminimalisir. Artinya, potensi penerimaan negara dari PPN dapat dioptimalkan dan tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Dengan demikian, keadilan dalam sistem perpajakan dapat lebih ditegakkan, di mana setiap wajib pajak berkontribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar Hukum dan Regulasi Terkait Lalu, apa yang menjadi dasar hukum dari rencana kenaikan PPN ini? Anda perlu mengetahui bahwa landasan hukum utama yang mengatur rencana kenaikan PPN menjadi 12% adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau yang lebih dikenal dengan UU HPP. UU HPP ini merupakan payung hukum yang mengatur berbagai aspek perpajakan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah penyesuaian tarif PPN. Dalam UU HPP, diatur bahwa penyesuaian tarif PPN akan dilakukan secara bertahap. Salah satu tahapan yang diatur adalah kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025. Jadi, dapat dikatakan bahwa UU HPP inilah yang memberikan “lampu hijau” bagi pemerintah untuk menaikkan tarif PPN. Namun, tentu saja, implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada UU HPP semata. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai peraturan menteri dan peraturan lainnya yang lebih spesifik untuk mengatur teknis pelaksanaan kenaikan PPN ini. Peraturan-peraturan turunan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan PPN dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Anda mungkin juga penasaran, bagaimana landasan hukum ini akan mempengaruhi berbagai sektor usaha? Tentu saja, dengan adanya kenaikan tarif PPN, hampir semua sektor usaha akan terkena dampaknya. Berikut beberapa contohnya: Lalu, apakah ada pengecualian atau perlakuan khusus untuk sektor tertentu? Pertanyaan ini sangat penting, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan UU HPP dan peraturan terkait, pemerintah memang dapat menetapkan pengecualian atau fasilitas tertentu, seperti: Namun, detail mengenai pengecualian dan perlakuan khusus ini masih terus dikaji dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Kita perlu memantau perkembangan regulasi terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti mengenai sektor mana saja yang akan mendapatkan pengecualian atau perlakuan khusus dalam implementasi kenaikan PPN 12% ini. Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Masyarakat Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tentu akan membawa dampak yang langsung Anda rasakan sebagai konsumen. Salah satu dampak yang paling nyata adalah kenaikan harga barang dan jasa. Ketika tarif PPN naik, harga barang dan jasa yang Anda beli juga akan terkerek naik. Hal ini tentu akan mempengaruhi daya beli Anda, terutama jika pendapatan Anda tidak mengalami kenaikan yang sepadan. Dengan kata lain, Anda mungkin akan mendapati bahwa uang yang biasanya cukup untuk membeli sejumlah barang, kini hanya cukup untuk membeli lebih sedikit barang setelah PPN 12% diberlakukan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dampak kenaikan harga ini akan terasa lebih berat. Mereka yang memiliki anggaran terbatas akan semakin terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini dapat memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi atau mencari alternatif barang dan jasa yang lebih murah, yang mungkin kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Kesenjangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah pun berpotensi semakin melebar. Lalu, bagaimana kenaikan PPN ini akan mempengaruhi pola konsumsi Anda? Kemungkinan besar, Anda akan lebih berhati-hati dalam berbelanja dan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan dengan kebutuhan sekunder atau tersier. Misalnya, Anda mungkin akan menunda pembelian barang-barang elektronik atau mengurangi frekuensi makan di luar. Perubahan pola konsumsi ini tentu akan berdampak pada berbagai sektor usaha, terutama yang menjual produk-produk non-primer. Selain itu, kenaikan PPN juga dapat mempengaruhi tingkat tabungan dan investasi masyarakat. Ketika harga barang dan jasa naik, Anda mungkin akan terpaksa menggunakan sebagian dari tabungan Anda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk ditabung atau diinvestasikan. Padahal, tabungan dan investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apakah dampak kenaikan PPN akan berbeda antara masyarakat perkotaan dan pedesaan? Jawabannya mungkin iya. Masyarakat perkotaan, yang umumnya memiliki akses lebih baik terhadap berbagai barang dan

SELENGKAPNYA
tiktok, app, iphone

5 Cara Mendapatkan Nomor Izin Usaha Untuk Toko Di Tiktok Shop

Tahukah Anda bahwa pada tahun 2021, TikTok Shop berhasil meraup keuntungan hingga US$ 4.4 miliar (Ginee, n.d.)? Angka fantastis ini menunjukkan betapa populernya TikTok Shop sebagai platform e-commerce masa kini. TikTok Shop telah menjadi platform favorit bagi para pelaku usaha untuk memasarkan dan menjual produk mereka secara online. Dengan fitur yang inovatif dan basis pengguna yang besar, TikTok Shop menawarkan peluang yang menjanjikan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan bisnisnya. Namun, untuk berjualan di TikTok Shop, Anda tidak bisa sembarangan. Anda memerlukan Nomor Izin Usaha sebagai syarat legalitas dan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Memiliki izin usaha yang sah menunjukkan bahwa bisnis Anda terdaftar secara resmi dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini tentu akan membuat calon pembeli merasa lebih aman dan yakin untuk bertransaksi dengan Anda. Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah untuk mendapatkan Nomor Izin Usaha untuk toko Anda di TikTok Shop. Kami akan membahas proses pendaftaran akun, melengkapi informasi toko, mengajukan dokumen yang diperlukan, hingga proses verifikasi oleh TikTok. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat memastikan bahwa toko Anda memenuhi semua persyaratan legal dan siap untuk bersaing di pasar e-commerce yang semakin kompetitif. Mendaftarkan Akun TikTok Shop Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mendaftarkan akun TikTok Shop Anda. Proses ini cukup mudah dan bisa dilakukan melalui situs resmi TikTok Shop Seller Center. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda ikuti: 1. Kunjungi situs resmi TikTok Shop Seller Center di https://seller-id.TikTok.com. 2. Pada halaman utama, Anda akan menemukan tombol “Daftar” atau “Sign Up”. Klik tombol tersebut untuk memulai proses pendaftaran. 3. Anda akan diberikan beberapa pilihan metode pendaftaran. Anda bisa mendaftar menggunakan akun TikTok yang sudah ada, atau menggunakan alamat email, atau nomor telepon. Pilih metode yang paling sesuai untuk Anda. 4. Jika Anda memilih untuk mendaftar dengan email atau nomor telepon, masukkan informasi yang diminta, seperti alamat email aktif, nomor telepon yang aktif, dan kata sandi yang kuat. Pastikan informasi yang Anda masukkan benar dan valid. 5. Setelah mengisi informasi, Anda akan menerima kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui email atau SMS, tergantung pada metode pendaftaran yang Anda pilih. Masukkan kode OTP tersebut pada kolom yang tersedia untuk melakukan verifikasi akun. 6. Setelah akun Anda terverifikasi, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard TikTok Shop Seller Center. Di sinilah Anda dapat mengelola toko online Anda, mulai dari menambahkan produk, mengatur pengiriman, hingga memantau penjualan. Penting untuk diingat bahwa setiap nomor telepon dan email hanya dapat didaftarkan sekali (InfoKomputer, n.d.). Jadi, pastikan Anda menggunakan informasi kontak yang belum pernah digunakan untuk mendaftar TikTok Shop sebelumnya. Selain itu, menurut SasanaDigital (n.d.), untuk mendaftar TikTok Shop, Anda harus berusia minimal 18 tahun dan menggunakan versi aplikasi non-Lite TikTok. Melengkapi Informasi Toko Setelah berhasil mendaftarkan akun, langkah selanjutnya adalah melengkapi informasi toko Anda di halaman profil Seller Center. Informasi yang lengkap dan akurat akan meningkatkan kepercayaan calon pembeli dan memperlancar proses verifikasi akun Anda. Pastikan Anda mengisi semua kolom yang tersedia dengan benar. Pertama, masukkan nama toko yang menarik, mudah diingat, dan relevan dengan produk yang Anda jual. Hindari nama yang terlalu panjang atau sulit dieja. Sebagai contoh, jika Anda menjual pakaian wanita, Anda bisa menggunakan nama seperti “GriyaBusanaCantik” atau “OutfitKekinianku”. Ingat, nama toko tidak boleh lebih dari 40 karakter (InfoKomputer, n.d.). Selanjutnya, pilih kategori produk yang sesuai dengan jenis usaha Anda. TikTok Shop menyediakan berbagai pilihan kategori, mulai dari “Fashion”, “Elektronik”, “Kecantikan”, hingga “Makanan & Minuman”. Pemilihan kategori yang tepat akan membantu calon pembeli menemukan produk Anda dengan lebih mudah. Misalnya, jika Anda menjual aksesoris handphone, pilihlah kategori “Elektronik” dan subkategori “Aksesoris Handphone”. Kemudian, tentukan apakah jenis usaha Anda perorangan atau perusahaan. Jika Anda menjalankan bisnis secara individu, pilih opsi “Perorangan”. Namun, jika Anda menjalankan bisnis atas nama perusahaan yang terdaftar secara hukum, pilih opsi “Perusahaan”. Pemilihan jenis usaha ini akan berpengaruh pada dokumen legalitas yang perlu Anda siapkan nantinya. Langkah berikutnya adalah melengkapi alamat toko Anda secara detail dan akurat. Masukkan nama jalan, nomor bangunan, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, dan kode pos. Alamat yang lengkap akan memudahkan proses pengiriman barang dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Contoh pengisian alamat yang benar adalah: “Jalan Mawar No. 10, RT 02/RW 07, Kelurahan Melati, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40152”. Dengan melengkapi informasi toko secara detail dan akurat, Anda telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan bisnis di TikTok Shop. Informasi yang jelas dan transparan akan meningkatkan kredibilitas toko Anda di mata calon pembeli, sehingga mereka merasa lebih yakin untuk bertransaksi dengan Anda. Mengajukan Dokumen-dokumen yang Diperlukan Setelah melengkapi informasi toko, langkah selanjutnya adalah menyiapkan dan mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk verifikasi identitas dan legalitas usaha Anda. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa toko Anda memenuhi persyaratan hukum dan dapat beroperasi secara sah di TikTok Shop. Dokumen-dokumen ini akan menjadi bukti bahwa Anda adalah pemilik bisnis yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pertama-tama, Anda perlu menyiapkan dokumen identitas diri yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Paspor. Dokumen ini digunakan untuk memverifikasi identitas Anda sebagai pemilik toko. Pastikan dokumen yang Anda gunakan masih berlaku dan informasi di dalamnya sesuai dengan data yang Anda masukkan saat mendaftar. Selanjutnya, jika Anda memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), unggah juga dokumen-dokumen tersebut. Dokumen-dokumen ini akan memperkuat legalitas usaha Anda dan menunjukkan bahwa Anda telah terdaftar secara resmi sebagai pelaku usaha. Untuk badan usaha yang sudah berbadan hukum, siapkan dan unggah Akta Pendirian Perusahaan sebagai bukti legalitas perusahaan Anda. Berikut adalah tabel yang merangkum dokumen-dokumen yang diperlukan: Data Diri (KTP/Paspor) Identifikasi resmi Anda untuk pengajuan izin usaha. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak Anda. Akta Pendirian Dokumen legal yang menunjukkan pendirian bisnis. Pastikan semua dokumen yang Anda unggah jelas, terbaca, dan sesuai dengan format yang ditentukan oleh TikTok Shop, yaitu JPG, PNG, atau PDF. Perhatikan juga ukuran file dokumen Anda. TikTok Shop menetapkan batas maksimum ukuran file sebesar 10 MB. Mengunggah dokumen dengan kualitas yang baik dan sesuai format akan mempercepat proses verifikasi. Dengan menyiapkan dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, Anda telah selangkah lebih dekat untuk mendapatkan Nomor

SELENGKAPNYA
Berapa Lama Suspensi Saham? Durasi & Faktor Terkait

Berapa Lama Suspensi Saham? Durasi & Faktor Terkait

Mungkin kamu pernah mendengar istilah “suspensi saham” dan bertanya-tanya apa maksudnya. Suspensi saham adalah penghentian sementara perdagangan saham suatu perusahaan di bursa efek. Ketika sebuah saham disuspensi, kamu sebagai investor tidak dapat memperjualbelikan saham tersebut selama periode tertentu. Memahami durasi dan faktor-faktor yang terkait dengan suspensi saham menjadi penting agar kamu dapat mengambil langkah yang tepat sebagai investor. Pada dasarnya, suspensi saham dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Bayangkan jika ada informasi penting yang belum diungkapkan oleh perusahaan atau terjadi pergerakan harga yang tidak wajar. Hal ini tentu dapat merugikan investor dan mengganggu stabilitas pasar modal. Dengan adanya suspensi, BEI memberikan waktu kepada perusahaan untuk memberikan klarifikasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, investor juga memiliki waktu untuk mencerna informasi terbaru sebelum mengambil keputusan investasi. Regulasi dan Ketentuan Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia Konsultasi GRATIS Pendirian PT dan CV dengan KLIK LINK DI SINI! Sebagai investor, kamu perlu tahu bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang untuk menghentikan sementara perdagangan saham suatu perusahaan atau yang biasa disebut dengan suspensi. Wewenang ini diberikan agar BEI dapat menjalankan fungsinya dalam menjaga stabilitas pasar dan melindungi investor. Dasar hukum yang mengatur tentang suspensi saham ini dapat kamu temukan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI itu sendiri. Peraturan-peraturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kriteria suatu saham dapat disuspensi, bagaimana prosedur pengajuan keberatan jika perusahaan merasa keberatan dengan keputusan suspensi, hingga bagaimana proses pencabutan suspensi tersebut. Jika kamu ingin mengetahui saham apa saja yang sedang disuspensi, kamu bisa langsung mengakses informasi tersebut melalui website resmi BEI. Di sana, tersedia daftar lengkap dan update mengenai saham-saham yang perdagangannya sedang dihentikan sementara. Penting untuk kamu ketahui bahwa pelanggaran terhadap ketentuan suspensi saham ini dapat berakibat pada sanksi bagi perusahaan yang bersangkutan. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk penegakan aturan dan untuk memberikan efek jera. Perlu diingat kembali bahwa suspensi saham merupakan langkah sementara yang diambil BEI untuk melindungi kamu sebagai investor. Selama masa suspensi, BEI berharap perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada atau memberikan klarifikasi yang dibutuhkan. Perusahaan yang sahamnya disuspensi memiliki kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi kepada publik. Keterbukaan informasi ini sangat penting agar kamu dan investor lainnya dapat mengetahui perkembangan terbaru dan mengambil keputusan investasi yang tepat. Misalnya, berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), ada 5 tingkatan sanksi yang diberikan oleh perusahaan jika melanggar peraturan hingga mengalami penangguhan perdagangan saham, di antaranya adalah denda maksimal sebesar Rp500 juta, peringatan tertulis, teguran tertulis, larangan sementara untuk melakukan perdagangan di Bursa (suspensi), dan penghapusan keanggotaan bursa. Dalam pasar saham di Indonesia, peraturan mengenai suspend saham ini diatur dalam SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00086/BEI/10-2011. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa, salah satu penyebab suspend saham adalah perusahaan atau emiten terkait terkena sanksi level 4 dari OJK dan BEI. Berikut adalah tabel yang merangkum beberapa regulasi BEI terkait suspensi saham: Regulasi Keterangan Kriteria Suspensi Meliputi berbagai hal seperti pelanggaran aturan, pergerakan harga yang tidak wajar (Unusual Market Activity/UMA), tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan, dan lain-lain. Prosedur Keberatan Perusahaan dapat mengajukan keberatan atas keputusan suspensi kepada BEI. Pencabutan Suspensi BEI akan mencabut suspensi jika perusahaan telah memenuhi kewajibannya atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Sanksi Pelanggaran Perusahaan yang melanggar ketentuan suspensi dapat dikenakan sanksi oleh BEI. Kewajiban Perusahaan Memberikan keterbukaan informasi kepada publik selama masa suspensi. Durasi suspensi Durasi suspend saham bervariasi mulai dari 1 hari atau berhari-hari, hingga sekitar 2 tahun (24 bulan). Durasi dan Periode Suspensi Saham Konsultasi GRATIS Pendirian PT dan CV dengan KLIK LINK DI SINI! Kamu mungkin bertanya-tanya, berapa lama sih biasanya sebuah saham disuspensi? Jawabannya, tidak ada durasi standar yang pasti. Lamanya waktu suspensi sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor yang menyebabkannya. Umumnya, periode suspensi bisa berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Namun, dalam beberapa kasus, suspensi dapat berlangsung lebih lama lagi. Keputusan untuk membuka kembali perdagangan setelah suspensi sepenuhnya ada di tangan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki wewenang. (Bursa Efek Indonesia, n.d.). Oleh karena itu, kemungkinan waktu di mana saham tetap tidak diperdagangkan setelah suspensi bisa berlangsung beberapa hari atau mungkin lebih lama lagi. BEI bisa saja memperpanjang masa suspensi jika perusahaan yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya atau belum menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab suspensi. Misalnya, jika suspensi disebabkan oleh belum disampaikannya laporan keuangan, maka suspensi dapat diperpanjang hingga perusahaan tersebut menyampaikan laporan keuangannya. Sebaliknya, suspensi dapat dibuka kembali atau dicabut setelah perusahaan menyelesaikan masalah yang ada. Durasi suspend saham bervariasi mulai dari 1 hari atau berhari-hari, hingga sekitar 2 tahun (24 bulan). (Bursa Efek Indonesia, n.d.). Hal ini tergantung dengan kondisi pasar saham terkait dan kemampuan emiten terkait untuk memperbaiki kesalahannya. Semakin cepat emiten tersebut memperbaiki kesalahannya, maka semakin cepat pula suspend saham akan dicabut. Lalu bagaimana jika dalam waktu 2 tahun emiten tidak memperbaiki kesalahannya? Jika demikian, maka emiten tersebut terancam akan mengalami pengeluaran paksa dari bursa (*forced delisting*), sehingga sahamnya tidak bisa diperjualbelikan secara umum lagi dan kembali menjadi perusahaan tertutup (*private companies*). Sebagai contoh, ada beberapa kasus suspensi saham dengan durasi yang berbeda-beda. Misalnya, saham PT. ABC pernah disuspensi selama 5 hari kerja karena belum menyampaikan laporan keuangan tahunan. Contoh lain, saham PT. XYZ disuspensi selama 2 minggu karena terdeteksi adanya pergerakan harga yang tidak wajar atau *Unusual Market Activity* (UMA). Penting untuk diketahui bahwa suspensi ini bisa terjadi beberapa kali dalam sebulan, tergantung seberapa serius pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar. (Bursa Efek Indonesia, n.d.). Durasi suspensi yang lama tentu dapat berdampak pada harga saham itu sendiri. Semakin lama sebuah saham disuspensi, semakin besar ketidakpastian yang menyelimuti saham tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga saham yang cukup signifikan ketika suspensi dicabut. Investor cenderung menghindari saham yang sering disuspensi atau memiliki riwayat suspensi yang lama, karena dianggap berisiko tinggi. Meskipun tidak ada data statistik yang dipublikasikan secara luas mengenai rata-rata durasi suspensi saham di BEI dalam periode tertentu, kamu dapat memantau informasi terkini mengenai saham-saham yang sedang disuspensi melalui website resmi BEI. Informasi tersebut biasanya mencantumkan tanggal dimulainya suspensi dan informasi terbaru mengenai status suspensi tersebut. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Durasi Suspensi Konsultasi GRATIS

SELENGKAPNYA
Cara Cek Travel Umroh Terdaftar Di Kemenag, Pasti Aman!

Cara Cek Travel Umroh Terdaftar Di Kemenag, Pasti Aman!

Ibadah umroh merupakan impian banyak umat Muslim di Indonesia. Namun, sayangnya, impian tersebut sering kali ternoda oleh maraknya kasus penipuan berkedok travel umroh. Banyak calon jamaah yang tertipu, kehilangan uang, dan gagal berangkat ke Tanah Suci. Hal ini tentu sangat merugikan dan menyakitkan. Oleh karena itu, sebelum Anda memutuskan untuk mendaftar umroh melalui agen travel tertentu, sangat penting untuk memastikan legalitas dan kredibilitasnya. Jangan sampai Anda menjadi korban penipuan selanjutnya. Artikel ini hadir untuk membantu Anda. Kami akan memberikan panduan praktis dan terpercaya tentang 5 cara cek travel umroh terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag). Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat meminimalisir risiko penipuan dan memastikan bahwa perjalanan ibadah Anda aman dan nyaman. Kemenag sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengatur penyelenggaraan ibadah umroh, menyediakan berbagai cara untuk melakukan verifikasi ini. Jadi, pastikan Anda memilih travel umroh yang benar-benar terdaftar dan memiliki izin resmi dari Kemenag. Mengecek Travel Umroh via Website Resmi SIMPU Kemenag Salah satu cara paling efektif untuk mengecek legalitas travel umroh adalah melalui website resmi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggara Umrah dan Haji (SIMPU) milik Kementerian Agama. SIMPU merupakan platform digital yang menyediakan informasi lengkap tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar dan berizin resmi. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda lakukan: Pertama, buka browser Anda dan akses situs resmi SIMPU Kemenag di https://simpu.kemenag.go.id. Setelah halaman utama terbuka, cari dan klik menu “PPIU”. Menu ini berisi database seluruh PPIU yang terdaftar di Kemenag. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman pencarian. Di sini, Anda bisa memasukkan kata kunci pencarian untuk menemukan travel umroh yang ingin Anda verifikasi. Kata kunci bisa berupa nama travel, nomor Surat Keputusan (SK), alamat kantor, atau bahkan nama direktur travel tersebut. Setelah memasukkan kata kunci, klik tombol “Cari PPIU”. Jika travel umroh yang Anda cari terdaftar resmi, sistem akan menampilkan informasi detail mengenai travel tersebut. Informasi yang ditampilkan meliputi nama PPIU, nomor SK izin operasional, kontak yang bisa dihubungi, alamat kantor, dan jumlah cabang yang dimiliki. Pastikan Anda memeriksa dan memverifikasi data yang ditampilkan dengan teliti. Bandingkan informasi yang Anda miliki, seperti brosur atau informasi dari website travel, dengan data yang tertera di situs SIMPU. Pastikan nama PPIU, nomor SK, kontak, dan alamat sesuai. Jika ada ketidaksesuaian, Anda patut waspada dan melakukan pengecekan lebih lanjut atau mencari alternatif travel umroh lain yang lebih terpercaya. Memverifikasi Legalitas Travel Umroh Melalui Aplikasi Umrah Cerdas Selain melalui website resmi SIMPU, Anda juga bisa mengecek legalitas travel umroh dengan mudah melalui aplikasi “Umrah Cerdas”. Aplikasi ini merupakan aplikasi resmi yang diluncurkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan calon jamaah dalam mengakses informasi seputar penyelenggaraan ibadah umrah, termasuk memverifikasi legalitas PPIU. Aplikasi ini tersedia dan dapat Anda unduh secara gratis di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Setelah berhasil mengunduh dan memasang aplikasi, buka aplikasi “Umrah Cerdas” di ponsel Anda. Pada halaman utama, Anda akan menemukan berbagai menu, pilih menu “Verifikasi PPIU”. Kemudian, masukkan nama travel umroh yang ingin Anda cek pada kolom pencarian yang tersedia. Pastikan Anda memasukkan nama travel dengan benar untuk mendapatkan hasil yang akurat. Setelah memasukkan nama travel, aplikasi akan menampilkan status legalitas travel tersebut. Anda dapat melihat apakah travel tersebut terdaftar resmi di Kemenag atau tidak. Jika travel tersebut terdaftar, aplikasi akan menampilkan informasi detail mengenai travel tersebut, seperti nama lengkap perusahaan, alamat kantor, nomor izin resmi dari Kemenag, dan kontak yang bisa dihubungi. Periksa kembali informasi yang ditampilkan dengan teliti. Bandingkan informasi yang tertera di aplikasi dengan informasi yang Anda dapatkan dari travel umroh tersebut, baik dari brosur, website, atau sumber informasi lainnya. Pastikan semua informasi, seperti nama, alamat, nomor izin, dan kontak, sesuai dan tidak ada perbedaan yang mencurigakan. Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau informasi yang meragukan, sebaiknya Anda berhati-hati dan melakukan pengecekan lebih lanjut atau mempertimbangkan untuk memilih travel umroh lain yang lebih terpercaya. Memastikan Legalitas Travel Umroh dengan Datang Langsung ke Kantor Kemenag Selain cara online, Anda juga bisa melakukan verifikasi legalitas travel umroh dengan cara konvensional, yaitu datang langsung ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) terdekat di wilayah Anda. Cara ini bisa menjadi alternatif jika Anda kurang familiar dengan teknologi atau ingin mendapatkan informasi yang lebih detail dan personal dari petugas Kemenag. Anda bisa langsung mengunjungi kantor Kemenag di kota atau kabupaten tempat Anda tinggal. Setibanya di kantor Kemenag, Anda dapat menanyakan kepada petugas di bagian pelayanan informasi mengenai daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang resmi terdaftar. Jangan ragu untuk menanyakan legalitas travel umroh tertentu yang sudah Anda incar. Petugas Kemenag yang berwenang akan memberikan informasi yang Anda butuhkan, termasuk apakah travel tersebut terdaftar dan memiliki izin resmi atau tidak. Metode ini memang lebih efektif jika Anda sudah memiliki nama travel umroh yang ingin dipastikan legalitasnya. Dengan begitu, Anda bisa langsung menanyakan status travel tersebut kepada petugas. Selama berinteraksi dengan petugas, pastikan Anda mencatat semua informasi penting yang diberikan. Catat nama PPIU, nomor izin, alamat, dan kontak travel tersebut. Informasi ini akan menjadi referensi Anda dan dapat digunakan untuk melakukan pengecekan silang dengan informasi yang diberikan oleh pihak travel. Dengan membandingkan data dari Kemenag dan data dari travel, Anda bisa memastikan keabsahan informasi dan legalitas travel umroh tersebut. Ingatlah bahwa verifikasi langsung ke kantor Kemenag merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan Anda memilih travel umroh yang aman dan terpercaya, sehingga perjalanan ibadah Anda dapat berjalan dengan lancar dan tenang. Mengecek Status Travel Umroh via Call Center Kemenag Selain melalui website, aplikasi, dan kunjungan langsung, Anda juga bisa memanfaatkan layanan call center Kementerian Agama untuk mengecek status dan legalitas travel umroh. Layanan ini dapat Anda gunakan jika Anda ingin mendapatkan informasi dengan cepat dan praktis melalui sambungan telepon. Anda cukup menghubungi call center Kemenag di nomor 146. Pastikan Anda berada di tempat dengan sinyal yang baik agar percakapan dapat berlangsung lancar. Setelah terhubung, sampaikan pertanyaan Anda kepada petugas call center mengenai legalitas travel umroh yang ingin Anda cek. Sebutkan dengan jelas nama travel umroh tersebut. Untuk memudahkan proses verifikasi, siapkan data-data travel umroh yang ingin Anda periksa, seperti nama lengkap perusahaan dan alamatnya. Informasi ini biasanya tercantum di brosur atau website resmi travel. Dengan data yang lengkap,

SELENGKAPNYA
Cara Cek Koperasi Terdaftar Di Ojk

Cara Cek Koperasi Terdaftar di OJK Secara Online

Pernahkah Anda berpikir untuk bergabung dengan koperasi simpan pinjam atau berinvestasi di koperasi? Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya Anda memastikan legalitas dan kredibilitas koperasi tersebut. Di Indonesia, koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Koperasi memberikan akses permodalan dan layanan keuangan lainnya kepada anggotanya, yang sering kali sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, dengan banyaknya koperasi yang beroperasi, bagaimana Anda bisa yakin bahwa koperasi yang Anda pilih aman dan terpercaya? Di sinilah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting. OJK merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam. OJK memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, sebelum Anda memutuskan untuk bertransaksi dengan koperasi, baik itu menyimpan uang, mengajukan pinjaman, atau berinvestasi, sangat penting untuk memverifikasi terlebih dahulu apakah koperasi tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Memastikan legalitas koperasi merupakan langkah awal yang krusial untuk melindungi dana dan investasi Anda. Dengan memilih koperasi yang terdaftar di OJK, Anda dapat meminimalkan risiko dan bertransaksi dengan lebih aman dan nyaman. Cara Cek Koperasi Terdaftar di OJK Melalui Website Resmi OJK Salah satu cara termudah untuk mengecek apakah sebuah koperasi terdaftar di OJK adalah melalui website resmi OJK. Berikut langkah-langkah yang dapat Anda ikuti: Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah memverifikasi apakah koperasi yang Anda cari terdaftar di OJK. Pastikan Anda selalu mengecek legalitas koperasi sebelum bertransaksi untuk keamanan dan kenyamanan Anda. Cara Cek Koperasi Terdaftar Melalui Website Departemen Koperasi (KemenkopUKM) Selain melalui website resmi OJK, Anda juga dapat memverifikasi status badan hukum koperasi melalui website resmi Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KemenkopUKM). Berikut langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti: Sebagai informasi tambahan, koperasi yang sudah terdaftar di KemenkopUKM dan memiliki NIK, sudah dapat dipastikan memiliki izin untuk menjalankan operasionalnya. Jadi, dengan melakukan pengecekan melalui website KemenkopUKM, Anda dapat memastikan bahwa koperasi yang Anda pilih telah terdaftar secara resmi dan memiliki legalitas yang jelas. Cara Cek Koperasi Terdaftar Secara Offline Selain menggunakan metode online melalui website, Anda juga dapat melakukan pengecekan status koperasi terdaftar di OJK dengan cara offline. Cara ini bisa menjadi alternatif jika Anda tidak memiliki akses internet atau lebih nyaman berinteraksi langsung dengan petugas. Berikut adalah 2 cara yang dapat Anda lakukan: Pertama, Anda bisa menghubungi pusat layanan atau call center OJK di nomor 157. Layanan ini tersedia untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi terkait sektor jasa keuangan, termasuk informasi mengenai koperasi simpan pinjam. Ketika Anda tersambung dengan petugas, sampaikan bahwa Anda ingin menanyakan status KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tertentu, apakah terdaftar di OJK atau tidak. Petugas call center akan membantu Anda dengan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Kedua, Anda dapat mengunjungi kantor OJK terdekat. Di setiap daerah, biasanya terdapat kantor perwakilan OJK yang dapat Anda datangi. Setibanya di kantor OJK, Anda dapat meminta bantuan kepada petugas di bagian informasi atau layanan konsumen. Sampaikan maksud kedatangan Anda, yaitu untuk mengecek daftar Koperasi Simpan Pinjam yang terdaftar di OJK. Petugas akan membantu Anda melakukan pengecekan dan memberikan informasi yang Anda perlukan. Dengan mendatangi kantor OJK secara langsung, Anda juga bisa berkonsultasi lebih lanjut mengenai koperasi dan produk-produk keuangan lainnya. Mengapa Penting Memverifikasi Legalitas Koperasi? Konsultasi Gratis Pendirian Koperasi dengan KLIK LINK DI SINI Setelah mengetahui cara mengecek apakah koperasi terdaftar di OJK, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa hal ini begitu penting? Bukankah semua koperasi memiliki tujuan yang baik untuk menyejahterakan anggotanya? Memang benar, namun, seperti halnya di berbagai bidang lainnya, selalu ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan Anda. Oleh karena itu, melakukan verifikasi legalitas koperasi sebelum Anda memutuskan untuk bergabung atau bertransaksi sangatlah krusial. Selain mengecek status terdaftar di OJK, Anda juga perlu menilai aspek legalitas lainnya. Pastikan koperasi yang Anda pilih memiliki akta pendirian yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Akta pendirian ini merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa koperasi tersebut telah diakui keberadaannya oleh negara. Kemudian, periksa juga apakah koperasi tersebut memiliki izin usaha simpan pinjam yang masih berlaku. Izin ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam secara legal. Selain itu, pastikan koperasi memiliki struktur organisasi yang jelas dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa koperasi dikelola dengan baik dan profesional. Anda dapat menanyakan struktur organisasi koperasi, siapa saja pengurusnya, dan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan di dalam koperasi tersebut. Lebih lanjut, Anda disarankan untuk melakukan due diligence atau uji tuntas untuk memastikan kesehatan keuangan dan reputasi koperasi. Anda dapat meminta laporan keuangan koperasi, menanyakan rasio keuangan, dan mencari informasi mengenai koperasi tersebut di internet atau dari sumber-sumber terpercaya lainnya. Perlu Anda ketahui bahwa bertransaksi dengan koperasi yang tidak terdaftar di OJK memiliki risiko tertentu. Misalnya, jika terjadi masalah atau sengketa, Anda akan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, koperasi ilegal juga berpotensi melakukan penipuan atau penggelapan dana anggota. Banyak kasus koperasi ilegal yang menawarkan iming-iming investasi dengan keuntungan fantastis, namun pada akhirnya membawa kabur uang anggotanya. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo, ciri-ciri koperasi ilegal antara lain tidak terdaftar secara legal, tidak memiliki izin usaha simpan pinjam, menggunakan KSP sebagai kedok, menawarkan hasil timbal balik yang tidak masuk akal, dan menjanjikan klaim tanpa risiko. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk berhati-hati dan memastikan legalitas koperasi sebelum bertransaksi. Manfaat Bertransaksi dengan Koperasi yang Terdaftar di OJK Konsultasi Gratis Pendirian Koperasi dengan KLIK LINK DI SINI Setelah memahami pentingnya verifikasi legalitas dan mengetahui cara mengecek status koperasi di OJK, Anda mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang manfaat apa saja yang bisa Anda dapatkan jika bertransaksi dengan koperasi yang terdaftar secara resmi. Memilih koperasi yang terdaftar di OJK bukan hanya soal legalitas, tetapi juga memberikan berbagai keuntungan yang dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan Anda dalam bertransaksi. Salah satu manfaat utama adalah adanya pengawasan yang ketat dari OJK. Koperasi yang terdaftar di OJK wajib mematuhi regulasi dan standar operasional yang telah ditetapkan. OJK secara berkala melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan bahwa

SELENGKAPNYA
cara mengetahui legalitas bisnis online

Cara Mengetahui Legalitas Bisnis Online

Tidak semua bisnis yang beroperasi secara online memiliki legalitas yang jelas. Legalitas bisnis penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut terpercaya dan tidak melanggar hukum. Artikel ini akan memberikan panduan lengkap tentang cara mengetahui legalitas bisnis online dan membantu Anda merasa lebih aman saat bertransaksi. Mengapa Legalitas Bisnis Online Penting? Legalitas bisnis adalah bukti bahwa suatu usaha telah memenuhi persyaratan hukum. Berikut beberapa alasan pentingnya legalitas bisnis online: Langkah-langkah Cara Mengetahui Legalitas Bisnis Online Tanda-tanda Bisnis Online yang Tidak Legal Tips Aman Bertransaksi di Bisnis Online FAQ (Frequently Asked Questions) 1. Apa itu NIB, dan mengapa penting?NIB adalah Nomor Induk Berusaha, yang merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha. Bisnis yang memiliki NIB telah terdaftar secara hukum dan diawasi oleh pemerintah. 2. Bagaimana cara mengecek NIB suatu bisnis?Anda dapat mengeceknya melalui situs OSS resmi di oss.go.id. 3. Apakah semua bisnis online harus memiliki izin usaha?Ya, sesuai peraturan di Indonesia, semua bisnis, termasuk yang berbasis online, harus memiliki izin usaha untuk beroperasi secara sah. 4. Apakah ulasan di media sosial dapat dipercaya?Ulasan di media sosial bisa menjadi indikator, tetapi harus diimbangi dengan verifikasi legalitas lain seperti NIB atau izin usaha. 5. Apa yang harus dilakukan jika saya menemukan bisnis online ilegal?Laporkan ke platform tempat bisnis tersebut beroperasi atau ke instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan. Dengan memeriksa legalitas bisnis online, Anda dapat menghindari risiko penipuan dan mendukung ekosistem bisnis yang sehat. Selalu waspada dan teliti sebelum melakukan transaksi.

SELENGKAPNYA
legalitas virtual office

9 Manfaat Virtual Office

Di era digital seperti sekarang, konsep bekerja tidak lagi terbatas pada ruang fisik kantor. Virtual office hadir sebagai solusi modern yang memungkinkan Anda dan bisnis Anda untuk memiliki alamat kantor profesional tanpa perlu menyewa ruang kantor fisik. Layanan ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Dengan virtual office, Anda dapat menjalankan bisnis dari mana saja, kapan saja, tanpa terikat oleh batasan geografis dan jam kerja konvensional. Apa itu Virtual Office dan Mengapa Ini Menjadi Pilihan Modern? Virtual office menjadi pilihan yang semakin populer, terutama bagi bisnis startup dan perusahaan yang ingin mengoptimalkan sumber daya mereka. Fleksibilitas yang ditawarkan memungkinkan karyawan untuk bekerja dari lokasi yang paling nyaman bagi mereka, seperti rumah, kafe, atau co-working space. Hal ini tidak hanya meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Artikel ini akan membahas 9 manfaat utama virtual office dan bagaimana solusi inovatif ini dapat membantu Anda meningkatkan produktivitas tim dan mengurangi biaya operasional secara signifikan. Anda akan memahami bagaimana virtual office dapat menjadi solusi yang tepat untuk kebutuhan bisnis modern di masa kini. Menghemat Biaya Operasional dengan Virtual Office Salah satu manfaat utama yang paling signifikan dari virtual office adalah kemampuannya untuk menghemat biaya operasional secara drastis. Jika Anda menjalankan bisnis dengan kantor tradisional, Anda pasti tahu betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk sewa tempat, listrik, air, internet, dan berbagai tagihan bulanan lainnya. Belum lagi biaya perawatan gedung dan peralatan kantor yang tidak sedikit. Dengan virtual office, Anda bisa memangkas semua biaya tersebut. Virtual office jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan menyewa kantor fisik. Anda tidak perlu membayar sewa ruang kantor yang mahal, tagihan utilitas yang membengkak, atau biaya perawatan yang rutin. Bayangkan, Anda tidak perlu lagi memikirkan biaya listrik yang tinggi karena AC menyala sepanjang hari atau biaya air yang terus mengalir. Semua itu bisa dihemat dengan menggunakan virtual office. Selain itu, Anda juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan kantor seperti printer, scanner, mesin fotokopi, dan furnitur seperti meja, kursi, dan lemari. Semua fasilitas tersebut biasanya sudah disediakan oleh penyedia layanan virtual office, atau Anda bisa menggunakannya sesuai kebutuhan dengan biaya yang jauh lebih murah. Dengan berkurangnya biaya overhead, Anda memiliki lebih banyak keuntungan yang bisa dialokasikan untuk mengembangkan bisnis. Anda bisa menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pemasaran, atau merekrut lebih banyak karyawan berbakat. Virtual office memberikan fleksibilitas finansial yang sangat dibutuhkan, terutama bagi bisnis kecil dan startup yang ingin mengoptimalkan anggaran mereka. Sebagai contoh, biaya sewa virtual office di Jakarta berkisar antara Rp 300.000 – Rp 1.000.000 per bulan. Angka ini tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan menyewa kantor fisik di lokasi strategis yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Berikut adalah tabel perbandingan biaya sewa kantor fisik vs virtual office di Jakarta: Jenis Biaya Kantor Fisik (per bulan) Virtual Office (per bulan) Sewa Kantor Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000 (atau lebih, tergantung lokasi dan ukuran) Rp 300.000 – Rp 1.000.000 Listrik & Air Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000 Termasuk dalam paket atau tidak ada Internet Rp 500.000 – Rp 2.000.000 Termasuk dalam paket atau tidak ada Perawatan Rp 500.000 – Rp 2.000.000 Tidak ada Peralatan Kantor Investasi awal besar (puluhan juta) Tidak ada atau sesuai kebutuhan Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa virtual office menawarkan penghematan yang signifikan. Anda bisa mengalokasikan dana yang dihemat untuk kebutuhan bisnis yang lebih esensial, seperti yang dijelaskan oleh Startups.co.uk (n.d.), bahwa sisa anggaran dari penggunaan virtual office dapat digunakan untuk pemasaran produk, membangun brand, pengembangan produk, hingga gaji karyawan. Dengan demikian, virtual office tidak hanya membantu Anda menghemat biaya, tetapi juga memberikan ruang lebih untuk mengembangkan bisnis Anda secara lebih efektif dan efisien. Fleksibilitas Waktu dan Lokasi Kerja Manfaat lain yang Anda dapatkan dari virtual office adalah fleksibilitas, baik dalam hal waktu maupun lokasi kerja. Bayangkan, Anda dan tim Anda tidak lagi terikat pada jam kerja konvensional 9-ke-5. Dengan virtual office, karyawan Anda dapat bekerja dari mana saja, baik itu di rumah, kafe favorit, atau bahkan co-working space. Fleksibilitas ini memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengatur jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Tidak hanya itu, fleksibilitas waktu juga berarti karyawan Anda dapat menyesuaikan jam kerja mereka. Misalnya, mereka yang lebih produktif di pagi hari dapat memulai pekerjaan lebih awal, sementara mereka yang lebih nyaman bekerja di malam hari dapat menyesuaikan jam kerja mereka. Hal ini tentu saja meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance). Karyawan Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga, hobi, dan aktivitas lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan mereka. Fleksibilitas lokasi kerja juga memberikan dampak positif yang signifikan. Karyawan Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam dalam perjalanan ke kantor, terjebak dalam kemacetan yang melelahkan. Mereka dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa dihemat dari biaya bensin, parkir, atau transportasi umum. Selain itu, bekerja dari lokasi yang nyaman dan sesuai dengan preferensi mereka dapat meningkatkan fokus dan produktivitas. Dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh virtual office, Anda juga dapat meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diberikan kebebasan untuk mengatur waktu dan lokasi kerja mereka cenderung lebih loyal dan bertahan lama di perusahaan Anda. Mereka akan merasa lebih bahagia dan puas dengan pekerjaan mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja dan produktivitas mereka. Lebih lanjut lagi, bekerja dengan sistem virtual office juga memberikan dampak positif bagi kesehatan. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sydney beberapa tahun lalu menemukan bahwa duduk di meja selama lebih dari 11 jam sehari meningkatkan risiko kematian hingga 40% dalam kurun waktu tiga tahun (The University of Sydney, n.d.). Dengan virtual office, karyawan Anda tidak terikat untuk duduk di depan komputer sepanjang hari. Mereka dapat bekerja dari berbagai lokasi, seperti taman, dapur, atau bahkan sambil berolahraga ringan, sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan gaya hidup sedentary. Meningkatkan Produktivitas dengan Lingkungan Kerja yang Nyaman Selain fleksibilitas, *virtual office* juga berkontribusi besar dalam meningkatkan produktivitas Anda dan tim. Bagaimana bisa? Lingkungan kerja yang fleksibel dan

SELENGKAPNYA
Contoh Kemitraan Usaha Kecil

7 Contoh Kemitraan Usaha Kecil Yang Sinergis

Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, Anda sebagai pelaku usaha kecil dituntut untuk terus berinovasi dan mencari strategi yang tepat agar dapat bertahan dan berkembang. Salah satu strategi yang semakin populer dan terbukti efektif adalah dengan menjalin kemitraan usaha. Kemitraan usaha kecil kini menjadi strategi yang semakin populer untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis Anda. Dengan berkolaborasi bersama pihak lain, Anda dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi bisnis Anda di tengah persaingan. Artikel ini akan mengupas tuntas 7 contoh kemitraan usaha kecil yang sinergis dan dapat Anda jadikan inspirasi. Anda akan mempelajari berbagai jenis dan struktur kemitraan, mulai dari kemitraan inti-plasma, waralaba, distribusi dan keagenan, rantai pasok, subkontrak, hingga bagi hasil. Tidak hanya itu, Anda juga akan mendapatkan informasi tentang keuntungan yang bisa Anda peroleh dari masing-masing jenis kemitraan tersebut. Lebih lanjut, artikel ini juga dilengkapi dengan tips-tips praktis yang dapat Anda terapkan untuk membangun kemitraan yang sukses dan berkelanjutan. Kemitraan Inti-Plasma Kemitraan inti-plasma adalah salah satu bentuk kemitraan yang umum Anda temukan di sektor perkebunan dan pertanian. Pola kemitraan ini melibatkan kerja sama antara perusahaan besar sebagai “inti” dan kelompok usaha kecil, seperti petani atau koperasi, sebagai “plasma”. Dalam kemitraan ini, perusahaan inti biasanya merupakan perkebunan besar yang memiliki sumber daya dan teknologi yang lebih maju. Sementara itu, plasma adalah petani atau kelompok tani yang memiliki lahan dan tenaga kerja, tetapi mungkin memiliki keterbatasan dalam hal modal, teknologi, dan akses pasar. Dalam skema inti-plasma, perusahaan inti akan menyediakan berbagai dukungan kepada plasma, seperti bibit unggul, pupuk, teknologi budidaya, bimbingan teknis, dan jaminan pasar. Sebagai contoh, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2023) melaporkan bahwa program kemitraan dengan pola inti-plasma telah dilakukan bagi petani sawit di Kalimantan Timur sebagai salah satu upaya menyejahterakan petani sawit. Di sisi lain, plasma menyediakan lahan mereka untuk ditanami komoditas tertentu sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan inti. Mereka juga bertanggung jawab atas proses budidaya dan pemeliharaan tanaman di lahan mereka dengan pendampingan dari perusahaan inti. Setelah panen, plasma akan menjual hasil panen mereka kepada inti dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Harga ini biasanya ditentukan berdasarkan kualitas dan kuantitas hasil panen, serta mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan yang wajar bagi kedua belah pihak. Salah satu contoh nyata dari kemitraan inti-plasma adalah kerja sama antara perkebunan sawit rakyat (plasma) dan perkebunan besar swasta (inti). Dalam contoh ini: Kemitraan ini menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Perusahaan inti mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas untuk diolah di pabrik mereka. Sementara itu, plasma mendapatkan akses ke bibit unggul, teknologi, bimbingan teknis, dan pasar yang pasti untuk hasil panen mereka. Dengan demikian, kemitraan inti-plasma dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, dan pendapatan petani plasma. Pola kemitraan seperti ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari UU 11/2020, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dan UMKM. Kemitraan Waralaba Pernahkah Anda berpikir untuk memulai usaha dengan merek yang sudah dikenal luas? Jika ya, maka kemitraan waralaba bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Waralaba adalah model bisnis di mana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada pihak lain (franchisee) untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem, dan dukungan yang telah terstandarisasi. Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha besar dapat berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba. Sebaliknya, usaha menengah dapat berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMK berkedudukan sebagai penerima waralaba. Lebih lanjut, usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha. Walau begitu, UMKM tetap dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba. Dalam kemitraan ini, Anda sebagai franchisee akan mendapatkan beragam dukungan dari franchisor. Dukungan ini biasanya mencakup pelatihan, bimbingan, dan bantuan operasional untuk menjalankan bisnis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai imbalannya, Anda akan membayar biaya awal dan royalti kepada franchisor. Besarnya biaya dan royalti ini bervariasi, tergantung pada perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak. Contoh nyata dari kemitraan waralaba dapat Anda lihat dalam kerja sama antara PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dan UMKM. Dalam hal ini, Indomaret berperan sebagai franchisor yang menyediakan merek dagang, sistem operasional, pelatihan, dan dukungan lainnya kepada UMKM sebagai franchisee. Selain itu, contoh lain yang cukup populer adalah kemitraan antara Kebab Turki Baba Rafi (KTBR) sebagai franchisor dan UMKM sebagai franchisee. KTBR, yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Sari Kreasi Boga Tbk, memberikan hak kepada UMKM untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek Kebab Turki Baba Rafi, lengkap dengan resep, sistem operasional, dan dukungan pemasaran. Bagi Anda yang baru memulai usaha, waralaba menawarkan beberapa keuntungan menarik. Anda dapat memulai bisnis dengan risiko yang lebih rendah karena Anda akan menjalankan bisnis yang sudah terbukti berhasil. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan kekuatan merek yang sudah mapan untuk menarik pelanggan. Sinergi dalam waralaba terletak pada pembagian peran yang jelas. Franchisor dapat fokus pada pengembangan merek, inovasi produk, dan strategi pemasaran secara luas. Sementara itu, Anda sebagai franchisee dapat fokus pada operasional bisnis di lokasi Anda, memastikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, dan mengelola sumber daya secara efisien. Dengan demikian, kemitraan waralaba dapat menjadi strategi yang efektif bagi Anda untuk mengembangkan usaha dan meraih kesuksesan di dunia bisnis. Kemitraan Distribusi dan Keagenan Apakah Anda ingin memperluas jangkauan pasar produk Anda tanpa harus membuka cabang baru? Kemitraan distribusi dan keagenan bisa menjadi solusi yang efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemitraan distribusi dan keagenan terjadi ketika sebuah perusahaan (prinsipal) menunjuk pihak lain (agen) untuk memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasanya. Agen ini dapat berupa individu atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara antara Anda sebagai prinsipal dan konsumen akhir. Sebagai contoh, usaha besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada UMKM, atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada UMK. Dalam kemitraan ini, Anda sebagai prinsipal akan memberikan hak khusus kepada agen untuk memasarkan produk atau jasa Anda di wilayah tertentu. Selain

SELENGKAPNYA
5 Perbedaan Franchise Dan Kemitraan

5 Perbedaan Franchise Dan Kemitraan

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membedakan model bisnis franchise dengan kemitraan? Kedua istilah ini sering kali digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dari segi legal dan finansial. Artikel ini hadir untuk membantu Anda memahami perbedaan tersebut. Franchise adalah sebuah model bisnis di mana franchisor (pemberi waralaba) memberikan hak kepada franchisee (penerima waralaba) untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan bisnis yang telah teruji. Sementara itu, kemitraan merupakan sebuah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang menyatukan sumber daya dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan dapat memiliki berbagai macam pola bisnis, tidak sebatas franchise saja. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara franchise dan kemitraan dari segi legal dan finansial. Dengan memahami perbedaan ini, Anda dapat membuat keputusan yang tepat jika ingin memulai bisnis dengan salah satu model tersebut. Secara garis besar, artikel ini akan membahas 5 aspek utama yang membedakan franchise dan kemitraan: Dengan memahami kelima aspek tersebut, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan franchise dan kemitraan, serta dapat memilih model bisnis yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Perbedaan Dasar Hukum: Franchise vs Kemitraan Sebelum memulai bisnis, Anda perlu memahami bahwa setiap jenis perdagangan di Indonesia memiliki regulasi tersendiri. Begitu pula dengan franchise dan kemitraan, keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda. Perbedaan dasar hukum ini akan memberikan Anda gambaran tentang bagaimana masing-masing model bisnis tersebut dijalankan dan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi. Di Indonesia, kegiatan franchise atau waralaba diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019). Peraturan ini mencakup segala ketentuan waralaba, mulai dari pengertian, kriteria, jenis, perjanjian, surat tanda pendaftaran waralaba, pengawasan, sanksi, hingga peralihan waralaba. Sebagai contoh, Pasal 2 ayat (3) Permendag 71/2019 menyebutkan bahwa pemberi franchise wajib sudah menjalankan usahanya selama 5 tahun dan terbukti menghasilkan keuntungan. Ini menunjukkan bahwa tidak sembarang bisnis bisa dijadikan franchise, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan kesuksesan bisnis tersebut. Sementara itu, kemitraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kemitraan (UU 20/2008). Undang-undang ini mengatur maksud kemitraan, pola kemitraan, dan pelaksanaannya. Pada dasarnya, franchise merupakan salah satu jenis bisnis yang termasuk dalam pola kemitraan. Namun, bisnis kemitraan belum tentu memiliki pola franchise, karena kemitraan dapat memiliki berbagai macam pola bisnis, tidak terbatas pada franchise saja. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih bagi para pihak yang ingin menjalin kemitraan, mereka dapat menentukan sendiri pola bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Perbedaan dasar hukum ini membawa implikasi yang signifikan terhadap operasional bisnis. Misalnya, dalam franchise, franchisee (penerima waralaba) terikat pada aturan yang ditetapkan oleh franchisor (pemberi waralaba) yang mengacu pada Permendag 71/2019. Sementara dalam kemitraan, para pihak memiliki kebebasan lebih dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing, selama tidak bertentangan dengan UU 20/2008. Berikut adalah tabel perbandingan regulasi franchise dan kemitraan untuk memberikan Anda gambaran yang lebih jelas: Aspek Franchise Kemitraan Dasar Hukum Permendag No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba UU No 20 Tahun 2008 tentang Kemitraan Modal Modal yang dikeluarkan cukup besar karena selain membayar franchise fee di awal, penerima franchise juga wajib membayar royalty fee setiap bulannya Modal lebih mudah fleksibel karena ditanggung banyak pihak dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Manajemen Penerima franchise tidak perlu membuat alur kerja maupun sistem operasional baru dalam menjalankannya Manajemen perlu disusun ulang berdasarkan keputusan bersama para mitra Sistem Keuntungan Sistem pembagian keuntungan sudah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya. Penerima franchise harus membayar keuntungan sejumlah yang ditetapkan kepada pemberi franchise Sistem keuntungan menerapkan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang diterima setiap mitra sesuai keuntungan bisnis dan dibagikan dalam rasio yang sama Merek Dagang Franchise dari brand besar memiliki merek dagang yang sudah lama dipatenkan sehingga penerima franchise memiliki kewajiban tertentu terkait merek dagang yang digunakan Kepemilikan merek dagang menjadi milik bersama Untuk memperjelas perbedaan regulasi antara franchise dan kemitraan, berikut beberapa contoh kasus: Dengan memahami perbedaan dasar hukum ini, Anda dapat menentukan model bisnis yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Apakah Anda menginginkan model bisnis yang sudah teruji dengan regulasi yang ketat seperti franchise, atau model bisnis yang lebih fleksibel dengan kebebasan dalam menentukan konsep dan operasional seperti kemitraan. Perbedaan Modal: Franchise vs Kemitraan Setelah memahami perbedaan dasar hukum, kini saatnya Anda mengetahui perbedaan yang tak kalah penting, yaitu struktur modal. Perbedaan struktur modal antara franchise dan kemitraan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan Anda dalam memilih model bisnis. Mari kita bahas lebih dalam. Dalam skema franchise, Anda sebagai franchisee diwajibkan untuk menyiapkan modal yang relatif besar. Mengapa demikian? Karena selain harus membayar franchise fee di awal, Anda juga harus membayar royalty fee secara berkala, biasanya setiap bulan, kepada franchisor. Franchise fee merupakan biaya yang Anda bayarkan untuk mendapatkan hak menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan bisnis dari franchisor. Sedangkan royalty fee adalah biaya yang Anda bayarkan sebagai imbalan atas penggunaan merek dagang dan dukungan yang berkelanjutan dari franchisor. Besaran franchise fee dan royalty fee ini bervariasi, tergantung pada jenis usaha, popularitas merek, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, perlu diingat bahwa biaya-biaya ini bisa cukup signifikan dan perlu Anda perhitungkan dengan matang. Sebagai contoh, untuk membuka gerai franchise minuman kekinian, Anda mungkin perlu menyiapkan modal awal sekitar Rp100.000.000 hingga Rp500.000.000, bahkan bisa lebih. Modal tersebut biasanya sudah termasuk franchise fee, biaya peralatan, bahan baku awal, dan biaya operasional awal. Selain itu, Anda juga harus membayar royalty fee setiap bulan, yang biasanya berkisar antara 5% hingga 10% dari omzet bulanan Anda. Berbeda dengan franchise, kemitraan menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam hal modal. Dalam kemitraan, modal awal dan biaya operasional ditanggung bersama oleh para mitra sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Besarnya modal yang disetorkan oleh masing-masing mitra pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kemampuan finansial mereka. Fleksibilitas ini membuat kemitraan menjadi pilihan yang menarik bagi Anda yang ingin memulai bisnis dengan modal yang lebih terjangkau atau ingin berbagi risiko dengan mitra lainnya. Misalnya, jika Anda ingin membuka usaha kafe dengan konsep kemitraan bersama 2 orang teman, Anda dan teman-teman Anda dapat menyepakati untuk menanggung modal awal secara merata.

SELENGKAPNYA