Author: Fabby Daraja

Dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia, bisnis bengkel motor menjadi peluang usaha yang menjanjikan.  Seiring dengan ketatnya regulasi dari pemerintah, aspek legalitas tidak lagi bisa diabaikan.  Apalagi sejak diberlakukannya sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach), setiap pelaku usaha, termasuk pemilik bengkel motor wajib mengikuti proses perizinan yang berbasis risiko. Salah satu komponen utama dalam pengurusan izin melalui OSS RBA adalah KBLI.  KBLI berfungsi sebagai kode klasifikasi yang menggambarkan jenis kegiatan usaha Anda. Pemilihan kode KBLI yang tepat menjadi langkah awal yang menentukan kelancaran proses perizinan, termasuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan, jika diperlukan, sertifikat standar usaha. Dalam konteks bisnis bengkel motor, memahami dan menggunakan KBLI secara tepat bukan hanya soal kepatuhan hukum. Tapi juga sebagai fondasi agar usaha bisa berjalan lancar, legal, dan berpotensi berkembang lewat akses terhadap program pembinaan, pendanaan, hingga insentif dari pemerintah. Apa Itu KBLI dan Mengapa Penting untuk Bengkel Motor? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan berbagai jenis kegiatan ekonomi di Indonesia.  Setiap pelaku usaha wajib mencantumkan kode KBLI yang sesuai dengan jenis usahanya saat mendaftar di OSS. Pemilihan kode KBLI yang tepat menentukan jenis perizinan yang diperlukan, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.  Misalnya, untuk usaha bengkel motor, kode KBLI yang relevan adalah 45407, yang mencakup kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor.  Kesalahan dalam memilih kode KBLI dapat menghambat proses perizinan, bahkan berpotensi menyebabkan sanksi administratif.  Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang KBLI dan penerapannya dalam OSS RBA sangat krusial bagi kelangsungan dan legalitas usaha bengkel motor Anda Kode KBLI yang Relevan untuk Usaha Bengkel Motor Dalam menjalankan usaha bengkel motor, pemilihan Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tepat sangat penting untuk memastikan legalitas dan kelancaran operasional bisnis. 1. KBLI 45201 – Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor KBLI 45201 mencakup kegiatan reparasi dan perawatan kendaraan bermotor. Kode ini sesuai untuk bengkel yang menyediakan layanan lengkap untuk mobil dan sepeda motor. 2. KBLI 45202 – Pencucian dan Salon Mobil KBLI 45202 mencakup usaha pencucian dan salon kendaraan, termasuk: Kode ini untuk usaha yang fokus pada layanan pencucian dan perawatan estetika kendaraan. 3. KBLI 45203 – Reparasi Khusus Kendaraan Bermotor KBLI 45203 mencakup kegiatan reparasi khusus, seperti: Kode ini sesuai untuk bengkel yang mengkhususkan diri pada perbaikan tertentu dari kendaraan bermotor. Jadi, kode KBLI untung berbagai usaha motor, bisa diklasifikasikan menjadi berikut: Kode KBLI Keterangan 45201 Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (untuk bengkel mobil dan motor) 45202 Pencucian dan Salon Mobil 45203 Reparasi Khusus Kendaraan Bermotor 45401 Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru 45402 Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas 45403 Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru 45404 Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas Perbedaan KBLI untuk Bengkel Motor Pribadi vs. Waralaba atau Bengkel Resmi Merek Perbedaan antara bengkel motor pribadi dan bengkel waralaba atau resmi merek dalam hal penggunaan kode KBLI terletak pada cakupan layanan dan skala usahanya.  Untuk bengkel motor pribadi, pemilik usaha biasanya hanya membutuhkan satu kode KBLI yang menggambarkan layanan utama yang diberikan.  Sebagai contoh, jika bengkel tersebut hanya fokus pada kegiatan servis dan perawatan umum kendaraan, maka kode KBLI 45201 sudah cukup mewakili jenis usahanya. Berbeda halnya dengan bengkel waralaba atau bengkel resmi milik merek tertentu yang umumnya menawarkan layanan yang lebih beragam dan kompleks.  Selain perawatan dan servis, mereka juga bisa menyediakan penjualan suku cadang, layanan khusus seperti tuning elektronik, hingga perbaikan bodi dan kelistrikan kendaraan.  Oleh karena itu, jenis usaha seperti ini seringkali membutuhkan lebih dari satu kode KBLI untuk mencerminkan keseluruhan aktivitas bisnisnya.  Pemilihan kombinasi kode KBLI yang tepat akan membantu proses legalitas dan perizinan berjalan lancar melalui sistem OSS RBA, serta memastikan usaha tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis Perizinan Usaha Berdasarkan KBLI Bengkel Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA), usaha bengkel motor dengan kode KBLI 45407—yang mencakup reparasi dan perawatan sepeda motor—dikategorikan sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah hingga menengah tinggi.  Kategori ini menentukan jenis perizinan yang diperlukan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Diantaranya: a. Persyaratan Mengaktifkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk mengaktifkan NIB, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan administratif dan teknis, antara lain: Setelah dokumen-dokumen tersebut disiapkan, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan NIB melalui portal OSS RBA. b. Sertifikat Standar dan Verifikasi Kementerian/Lembaga Teknis Terkait Bergantung pada tingkat risiko usaha, pelaku usaha mungkin perlu memperoleh Sertifikat Standar yang menunjukkan bahwa usaha telah memenuhi standar teknis dan regulasi yang ditetapkan.  Untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah hingga menengah tinggi, Sertifikat Standar ini harus diverifikasi oleh kementerian atau lembaga teknis terkait sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Proses verifikasi ini melibatkan pemeriksaan dokumen dan, dalam beberapa kasus, inspeksi lapangan untuk memastikan bahwa usaha memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan yang berlaku. Setelah verifikasi selesai dan persyaratan dipenuhi, Sertifikat Standar akan diterbitkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk memulai operasional usaha secara resmi. Dengan memenuhi semua persyaratan ini, usaha bengkel motor Anda akan memiliki legalitas yang sah dan dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara Mendaftarkan Usaha Bengkel Motor di OSS RBA Mendaftarkan usaha bengkel motor melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) fungsinya untuk memastikan legalitas dan kelancaran operasional bisnis. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang dapat Anda ikuti: a. Membuat Akun OSS b. Mengisi Data Usaha dan Memilih KBLI yang Sesuai Untuk usaha reparasi dan perawatan sepeda motor, KBLI yang relevan adalah 45407. c. Mengurus Sertifikat Standar (Jika Dibutuhkan) Berdasarkan tingkat risiko usaha Anda, sistem OSS RBA akan menentukan apakah diperlukan Sertifikat Standar.  Untuk usaha dengan risiko menengah rendah, pelaku usaha cukup menyatakan pemenuhan standar usaha.  Namun, untuk usaha dengan risiko menengah tinggi, diperlukan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi oleh kementerian atau lembaga teknis terkait.\ Proses ini melibatkan pengunggahan dokumen pendukung dan, jika diperlukan, verifikasi lapangan oleh instansi terkait. d. Mendapatkan NIB dan Legalitas Usaha Setelah semua data dan dokumen lengkap, sistem OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis.  NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi usaha Anda dan menjadi dasar untuk memperoleh izin-izin lainnya.  Dengan NIB yang aktif dan jika Sertifikat Standar telah diverifikasi, usaha bengkel

Dalam dunia konstruksi, banyak hal penting yang harus diperhatikan agar usaha bisa berjalan lancar dan aman, salah satunya adalah soal legalitas atau izin resmi.  Legalitas usaha merupakan bukti bahwa suatu perusahaan konstruksi sudah memenuhi syarat dan dianggap layak untuk menjalankan usahanya secara sah oleh pemerintah.  Tanpa legalitas, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan dari klien, tidak bisa ikut tender proyek, atau bahkan dihentikan operasionalnya. Di Indonesia, perusahaan konstruksi wajib punya dokumen legal berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU).  Sertifikat ini bukan sesuatu yang bisa didapat begitu saja. Untuk memilikinya, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat penting.  Salah satu syarat utama adalah memiliki tenaga ahli yang sudah diakui kemampuannya. Nah, salah satu jenis tenaga ahli yang sangat penting namun mungkin belum banyak diketahui orang adalah PJSKBU. Apa Itu PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha)? Menurut  Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, PJSKBU atau Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha adalah seseorang yang punya keahlian khusus di bidang konstruksi dan ditunjuk secara resmi oleh perusahaan untuk bertanggung jawab atas satu subbidang pekerjaan konstruksi.  Jadi, dalam setiap jenis pekerjaan konstruksi—misalnya bangunan, jalan, saluran air, dan sebagainya—harus ada seorang tenaga ahli yang secara resmi menjadi penanggung jawab di bidang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan PJSKBU. Dengan kata lain, PJSKBU adalah orang yang sudah punya sertifikat keahlian dan ditunjuk untuk mewakili perusahaan di bidang tertentu dilansir dari laman SKASKT. Orang inilah yang menjadi jaminan bahwa perusahaan memang punya tenaga profesional sesuai dengan bidang konstruksi. Pengalaman Seorang Pengusaha Konstruksi yang Tidak Punya PJSKBU Sebagai contoh pengalaman di lapangan, ada seorang pengusaha konstruksi daerah Jawa Tengah yang terpaksa gagal mengikuti tender proyek pembangunan jembatan karena perusahaannya tidak memiliki PJSKBU yang sesuai subklasifikasi pekerjaan. Akibatnya, meskipun secara teknis mereka sanggup dan punya pengalaman proyek serupa, dokumen mereka tidak lolos verifikasi administrasi.  Setelah berkonsultasi dengan LPJK, barulah mereka menyadari pentingnya memiliki PJSKBU yang aktif dan terdaftar secara resmi.  Sejak itu, mereka merekrut PJSKBU berpengalaman, dan setahun kemudian berhasil memenangkan proyek dengan nilai lebih dari 5 miliar rupiah. Apa Bedanya PJSKBU dan Penanggung Jawab Teknik (PJT)? Banyak orang mungkin mengira bahwa PJSKBU dan PJT itu sama, karena sama-sama disebut “penanggung jawab.”  Padahal, kedua jabatan ini punya perbedaan yang cukup besar. PJSKBU lebih fokus pada sisi administratif dan legalitas dari sebuah perusahaan konstruksi, terutama dalam pengurusan izin dan sertifikasi usaha. Jadi, kalau mau daftar SBU, PJSKBU ini sangat dibutuhkan. Sementara itu, Penanggung Jawab Teknik (PJT) adalah orang yang lebih banyak terlibat langsung di lapangan.  Tugas PJT adalah memastikan bahwa pekerjaan konstruksi berjalan dengan baik dari segi teknis. Misalnya, dia harus memastikan bahwa bangunan dibangun sesuai gambar, bahan yang digunakan sudah sesuai standar, dan proyek berjalan sesuai jadwal. Secara singkat: Dasar Hukum dan Regulasi Terkait PJSKBU Mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perusahaan konstruksi wajib memiliki kemampuan yang jelas, baik dari sisi teknis maupun administrasi, untuk menjalankan kegiatan usahanya.  Salah satu cara membuktikan bahwa perusahaan punya kemampuan adalah dengan memiliki tenaga ahli yang sudah tersertifikasi dan terdaftar dengan PJSKBU. Mengikuti Ketentuan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai bagaimana cara perusahaan konstruksi bisa mendapatkan sertifikasi resmi. Salah satu syarat utamanya adalah memiliki PJSKBU untuk setiap sub bidang pekerjaan yang diajukan. Jadi, kalau perusahaan ingin punya izin untuk mengerjakan proyek jalan raya, maka harus ada tenaga ahli yang ditunjuk sebagai PJSKBU di sub klasifikasi tersebut. Selain itu, peraturan ini juga menyatakan bahwa satu orang PJSKBU tidak boleh memegang tanggung jawab di lebih dari satu perusahaan untuk subklasifikasi yang sama.  Tujuannya agar tenaga ahli tersebut benar-benar fokus bekerja di satu tempat, sehingga bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Kenapa PJSKBU Wajib Dimiliki untuk Mendapatkan SBU? SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu perusahaan konstruksi sudah memenuhi semua syarat untuk menjalankan usaha.  Tapi untuk bisa mendapatkan SBU, perusahaan harus menunjuk PJSKBU yang sah.  Jika tidak punya PJSKBU, maka permohonan SBU akan langsung ditolak sehingga perusahaan tidak akan bisa ikut tender proyek pemerintah atau proyek besar lainnya. Kualifikasi dan Syarat Menjadi PJSKBU Untuk menjadi Penanggung Jawab Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha (PJSKBU), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjalankan tugasnya secara sah dan profesional seperti: Calon PJSKBU harus sudah menyelesaikan pendidikan minimal tingkat SMA atau SMK.  Bisa juga dari jenjang perguruan tinggi, terutama di bidang teknik atau bidang lain yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan ditangani.  Seseorang yang ingin menjadi PJSKBU harus punya sertifikat keahlian kerja, minimal di tingkat 5 (disebut tingkat “Muda”).  Sertifikat ini menunjukkan bahwa orang tersebut memang punya kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan bidang pekerjaan konstruksi yang dikerjakan. Calon PJSKBU wajib sudah terdaftar di dua sistem, yaitu sistem milik LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) dan sistem perizinan usaha berbasis risiko milik pemerintah yang disebut OSS RBA. Satu orang hanya boleh menjadi PJSKBU di satu perusahaan konstruksi pada satu waktu.  Artinya, tidak boleh merangkap jabatan yang sama di beberapa perusahaan sekaligus.  Tujuannya supaya tanggung jawab dan komitmen terhadap perusahaan tetap terjaga. Tugas dan Tanggung Jawab PJSKBU dalam Badan Usaha PJSKBU ditunjuk oleh perusahaan jasa konstruksi untuk bertanggung jawab atas urusan teknis sesuai bidang keahliannya, seperti: 1. Bertanggung Jawab atas Keahlian Teknis yang Dimiliki PJSKBU wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. Ia harus memahami aturan teknis dan standar yang berlaku di bidang konstruksi. Biasanya, PJSKBU memiliki pengalaman bertahun-tahun di lapangan sehingga tahu bagaimana cara kerja yang benar dan efisien. Dengan keahlian ini, PJSKBU memastikan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan baik dan aman, sesuai standar dan peraturan yang berlaku. 2. Menjadi Wakil Perusahaan dalam Proses Sertifikasi Dalam proses pengajuan sertifikat untuk perusahaan (SBU), PJSKBU menjadi orang yang mewakili perusahaan di hadapan lembaga sertifikasi. Ia harus bisa menunjukkan bahwa dirinya benar-benar ahli dan berpengalaman di bidang yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan. Tanpa PJSKBU yang sah dan berkompeten, perusahaan tidak bisa mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. 3. Bertanggung Jawab dalam Audit dan Pengawasan Lapangan Saat ada pemeriksaan atau audit teknis dari pihak luar, PJSKBU bertugas menjelaskan semua informasi teknis tentang proyek yang sedang atau sudah dijalankan. Ia juga bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan,

Dalam mendirikan dan melegalkan sebuah usaha di Indonesia, para pelaku bisnis harus memahami berbagai istilah teknis yang berkaitan dengan administrasi dan legalitas usaha.  Salah satu sistem yang saat ini menjadi pusat dari proses perizinan berusaha adalah sistem OSS atau Online Single Submission. OSS merupakan platform digital terintegrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha. Salah satu komponen penting dalam OSS adalah penggunaan kode KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini menjadi acuan dalam mengidentifikasi jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang merasa bingung ketika menemukan istilah tambahan yang menyertai kode KBLI, seperti singkatan YBDI dan YTDL. Lantas, apa sebenarnya arti dari istilah YBDI dan YTDL ini? Bagaimana perbedaan di antara keduanya? Apa dampak keberadaan istilah-istilah tersebut terhadap proses pengajuan izin usaha melalui OSS? Dalam artikel ini kita akan bahas apa makna dan fungsi dari YBDI serta YTDL,  apa perbedaannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelancaran proses perizinan usaha. Apa Itu KBLI dan Perannya dalam OSS? KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sebuah sistem klasifikasi resmi yang disusun dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KBLI ini bertujuan untuk mengelompokkan seluruh jenis kegiatan ekonomi di Indonesia ke dalam kategori-kategori tertentu. Setiap kegiatan usaha diberikan kode KBLI yang terdiri dari lima digit angka.  Kode KBLI juga berguna mengklasifikasi usaha yang lebih spesifik sehingga pemerintah dapat lebih mudah dalam mengatur dan memantau kegiatan ekonomi nasional. Fungsi KBLI dalam OSS (Online Single Submission) Dalam sistem OSS, pemilihan kode KBLI merupakan salah satu proses perizinan berusaha. Kode KBLI yang dipilih akan menjadi dasar bagi sistem OSS untuk menentukan: Dengan kata lain, sistem OSS secara otomatis akan mengidentifikasi kebutuhan izin dan dokumen berdasarkan kode KBLI yang dimasukkan.  Apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan kode, bisa berdampak serius. Mulai dari terhambatnya proses penerbitan izin, hingga tidak terbitnya NIB sebagai identitas legal utama dari sebuah badan usaha. Mengapa Harus Memilih Kode KBLI yang Tepat? Memilih kode KBLI yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi serius.  Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara kegiatan usaha di lapangan dengan izin yang dimiliki secara administratif dikutip dari laman Penerjemah. Hal ini dapat menyebabkan usaha kamu dianggap ilegal oleh instansi pemerintah atau pengawas. Selain itu, pemilihan kode yang keliru bisa membuat pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan tambahan.  Akibatnya, pengusaha akan terkena beban administratif, waktu, dan juga biaya karena harus memproses dokumen-dokumen yang tidak seharusnya dibutuhkan. Salah memilih kode KBLI juga bisa mengakibatkan penolakan izin oleh instansi terkait, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau kebijakan sektoral yang berlaku.  Bahkan dalam beberapa kasus, salah memilih KBLI juga dapat menyulitkan pengusaha dalam mengurus izin lanjutan seperti: Gak hanya itu, KBLI juga digunakan untuk mengajukan modal ke berbagai lembaga keuangan serta menarik investor. Arti Singkatan YBDI dan YTDL dalam KBLI OSS Dalam sistem OSS, ada beberapa istilah asing yang muncul dalam klasifikasi kegiatan usaha. Istilah tersebut adalah YBDI dan YDL. Kedua istilah ini ada kaitannya dengan sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis usaha secara nasional. A. YBDI: Yang Belum Ditetapkan Izin Usahanya YBDI merupakan akronim dari “Yang Belum Ditetapkan Izin Usahanya”. Istilah ini digunakan dalam sistem OSS (Online Single Submission) untuk mengelompokkan jenis kegiatan usaha yang sampai saat ini belum diatur secara khusus oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mengenai bentuk atau jenis perizinan yang wajib dimiliki.  Artinya, kegiatan usaha yang masuk dalam kategori ini masih dapat dijalankan secara sah dan legal cukup dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Jadi, tidak harus mengurus izin usaha tambahan seperti Izin Usaha berbasis risiko atau Sertifikat Standar. Alasan Mengapa Sebuah Kegiatan Usaha Dikelompokkan sebagai YBDI Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa suatu jenis usaha dikategorikan sebagai YBDI, yaitu: 1) Belum adanya regulasi atau kebijakan dari kementerian teknis atau lembaga berwenang yang secara eksplisit menetapkan kewajiban perizinan untuk kegiatan tersebut.  2) Jenis usaha tersebut mungkin tergolong baru atau inovatif, sehingga kerangka regulasi perizinannya belum tersedia atau masih dalam proses penyusunan.  3) Kegiatan usaha yang tergolong YBDI umumnya memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap lingkungan, keselamatan publik, atau kesehatan masyarakat.  4) Usaha berada di sektor yang tidak dianggap strategis oleh pemerintah, sehingga belum dianggap perlu untuk diawasi secara ketat. Contoh Kegiatan Usaha yang Masuk Kategori YBDI Beberapa kegiatan yang lazim masuk ke dalam kategori YBDI misalnya adalah usaha yang bersifat konsultatif namun belum memerlukan sertifikasi keahlian. Contohnya seperti konsultan pemasaran independen. Kemudian, bisnis digital seperti pengelolaan konten blog pribadi atau kanal YouTube yang menghasilkan uang dari iklan juga termasuk YBDI. Sebab bisnis ini belum ada ketentuan perizinan khusus untuk kegiatan tersebut.  Jenis lainnya bisa berupa jasa perantara yang sifatnya informal, seperti individu yang membantu proses jual beli barang bekas secara online tanpa memiliki lisensi resmi sebagai broker. Usaha yang Tergolong YBDI Dapat Mengurus NIB Saja Bagi pelaku usaha yang aktivitasnya tergolong sebagai YBDI, tidak wajib mengurus izin usaha tambahan. Cukup mendaftarkan dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.  Dengan NIB saja, pelaku usaha sudah dianggap sah secara hukum untuk menjalankan aktivitas bisnisnya.  Mereka juga bisa membuka rekening atas nama usaha, mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan, hingga mengikuti program pemerintah seperti pengadaan barang dan jasa.  Namun, tetap terus pantau perkembangan regulasi, karena bisa saja di masa mendatang pemerintah menetapkan izin tambahan untuk kegiatan tersebut. B. YTDL: Yang Tidak Dapat Dilibatkan Izin Usaha YTDL merupakan singkatan dari “Yang Tidak Dapat Dilibatkan Izin Usaha”.  Istilah ini mengacu pada aktivitas-aktivitas yang tidak tergolong sebagai kegiatan usaha secara formal.  Artinya, aktivitas tersebut bersifat personal, non-komersial, atau domestik, sehingga tidak relevan dan tidak layak untuk dikenai kewajiban perizinan usaha oleh pemerintah.  Dengan kata lain, kegiatan yang tergolong YTDL tidak dianggap sebagai usaha dalam ranah hukum perizinan. Ciri-ciri Kegiatan yang Dikategorikan sebagai YTDL Secara umum, kegiatan yang masuk dalam kategori YTDL memiliki beberapa ciri khas utama, antara lain: 1) Aktivitasnya dilakukan secara individual dan informal, tidak dalam struktur badan usaha.  2) Aktivitas tersebut biasanya tidak menimbulkan risiko besar bagi masyarakat, konsumen, atau lingkungan sekitar. 3) Skala operasinya sangat kecil atau hanya mencakup lingkup rumah tangga, sehingga pemerintah tidak

Sertifikat Standar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA) merupakan bukti bahwa suatu usaha sudah memenuhi standar teknis dan administratif sesuai regulasi.  Hingga Agustus 2024, total 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan sejak tiga tahun penerapan sistem OSS RBA, menurut data Kementerian Investasi/BKPM. Sebelumnya, jumlah NIB yang terbit mencapai 8,13 juta per Maret 2024 dan 7 juta pada akhir Desember 2023. Mayoritas pelaku usaha yang mendaftar berasal dari skala mikro dengan 7,8 juta NIB, disusul usaha kecil 202 ribu, menengah 24 ribu, dan besar 52 ribu. Berkat sistem OSS ini, para pengusaha bisa lebih mudah mengurus berbagai izin untuk usahanya. Namun, masih banyak dari pengusaha khususnya sektor UMKM, kebingungan saat sertifikat mereka sudah “Terbit” namun belum berstatus “Terverifikasi” saat masuk ke sistem OSS. Status “Terverifikasi” merupakan syarat untuk memastikan legalitas penuh dan kelancaran operasional usaha.  Tanpa status ini, Sertifikat Standar belum dapat digunakan secara resmi, meski sudah tercetak di sistem OSS. Saya sering meliihat fenonema ini dimana pengusaha merasa sudah “aman” karena sertifikatnya sudah muncul di OSS, padahal statusnya masih belum terverifikasi. Mereka mengira kalau prosesnya sudah selesai begitu dokumen sudah tercetak. Masalah administratif ini yang bisa jadi jebakan buat pelaku usaha. Kalau masih tidak ada verifikasi, legalitas tersebut belum diakui secara sah oleh instansi terkait. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana cara agar sertifikat standar usaha di OSS bisa terverifikasi. Apa Itu Sertifikat Standar di OSS? Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, Sertifikat Standar adalah dokumen legal yang membuktikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar usaha atau produk yang ditetapkan kementerian atau lembaga teknis.  Dokumen ini wajib dimiliki pelaku usaha dengan kategori risiko menengah hingga tinggi, sebagai bagian dari syarat utama dalam OSS RBA. Sertifikat standar tidak hanya berfungsi sebagai penunjang legalitas usaha semata.  Sertifikat ini bisa jadi syarat utama untuk mendapatkan izin operasional, sertifikasi produk, akses ke proyek pemerintah hingga kemudahan ekspor-impor. Membedakan Status “Terbit” dan “Terverifikasi” Sertifikat dengan status “Terbit” menandakan bahwa pelaku usaha telah menyatakan pemenuhan standar di sistem OSS. Dengan begitu, sertifikat telah dikeluarkan secara otomatis. Namun, pada tahap ini belum ada evaluasi dari instansi teknis terkait. Sebaliknya, status “Terverifikasi” menunjukkan bahwa kementerian atau lembaga teknis telah menilai dan menyetujui isi Sertifikat Standar dikutip dari LexMundus. Hanya setelah status ini tercapai, pelaku usaha bisa menjalankan kegiatan usaha secara legal dan penuh. Berikut penjelasan lanjutan bedanya status “Terbit” dan “Terverifikasi”: Aspek Status “Terbit” Status “Terverifikasi” Definisi Sertifikat Standar telah dikeluarkan secara otomatis oleh sistem OSS. Sertifikat Standar telah dinilai dan disetujui oleh instansi teknis terkait. Pemenuhan Standar Berdasarkan pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Telah melalui proses evaluasi dari kementerian atau lembaga teknis. Peran Instansi Teknis Belum ada penilaian dari instansi teknis. Sudah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh instansi teknis. Legalitas Operasional Usaha Pelaku usaha belum bisa menjalankan usaha secara penuh dan legal. Pelaku usaha sudah bisa menjalankan usaha secara penuh dan legal. Tahap Proses OSS Merupakan tahap awal setelah pengajuan Sertifikat Standar. Merupakan tahap akhir dari proses verifikasi dan validasi oleh pihak berwenang. Alasan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi Setidaknya ada beberapa penyebab umum mengapa sertifikat tetap berada dalam status “Terbit”, di antaranya: 1. Dokumen Persyaratan Belum Lengkap Alasan yang paling umum terjadi yaitu pelaku usaha belum melampirkan dokumen pendukung untuk pendaftaran. Seperti sertifikat kompetensi, bukti pelatihan teknis, surat dukungan alat/tenaga ahli, hingga dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau SPPL. Tanpa dokumen ini, verifikasi tak dapat diproses. 2. Tidak Ada Tindak Lanjut Setelah Sertifikat Terbit Beberapa pelaku usaha mengira proses selesai setelah sertifikat diterbitkan.  Padahal, mereka tetap harus mengunggah dokumen tambahan, mengajukan verifikasi manual, atau mengisi form klarifikasi teknis.  Kelalaian ini bisa menyebabkan proses verifikasi jadi terhambat. 3. Menunggu Evaluasi dari Instansi Teknis Meski dokumen sudah lengkap, sertifikat bisa tertahan jika instansi terkait belum memprosesnya.  Biasanya, instansi jadi lambat memprosesnya karena ada antrian pendaftar yang panjang, keterbatasan jumlah verifikator, atau terdapat kebijakan tambahan yang berlaku di sektor tertentu. 4. Gangguan Teknis pada Sistem OSS Hambatan juga bisa muncul dari sisi sistem. Mulai dari data yang tak tersinkronisasi, dokumen gagal tersimpan, hingga kebijakan yang belum diperbarui dalam sistem OSS. Status “Terverifikasi” merupakan penentu sah atau tidaknya suatu kegiatan usaha.  Jadi, pelaku usaha harus aktif memeriksa status di dashboard OSS, melengkapi dokumen yang diminta, dan berkoordinasi langsung dengan kementerian atau lembaga teknis terkait. Jika proses terhambat, segera lakukan pengecekan dan komunikasi ke pihak berwenang agar verifikasi dapat diselesaikan secepat mungkin.  Langkah-Langkah Agar Sertifikat Standar di OSS Berstatus Terverifikasi Berikut ini adalah langkah-langkah lengkap agar Sertifikat Standar kamu bisa mendapatkan status Terverifikasi di OSS RBA. Langkah 1: Pastikan Semua Dokumen Lengkap dan Valid Langkah pertama yaitu pelaku usaha harus memastikan semua dokumen yang kamu unggah ke sistem OSS sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Dokumen ini terdiri dari dua jenis, yaitu: Pastikan semua dokumen: Tips: Kalau kamu memindai dokumen, usahakan resolusinya cukup tinggi agar tulisan terbaca. Gunakan scanner biar hasil lebih jernih. Jangan hanya foto pakai HP hasilnya bisa buram. Langkah 2: Ajukan Permohonan Verifikasi Manual Jika Dibutuhkan Setelah mengunggah semua dokumen status Sertifikat Standar belum berubah menjadi “Terverifikasi” dalam beberapa hari, bisa melakukan permohonan verifikasi manual melalui akun OSS kamu. Caranya yaitu: Langkah 3: Lakukan Koordinasi dengan Kementerian atau Lembaga Terkait Dalam beberapa kasus, proses verifikasi membutuhkan konfirmasi dari instansi teknis yang sesuai dengan bidang usaha kamu. Contohnya seperti: Kamu bisa menghubungi instansi teknis tersebut melalui: Jika kamu sudah mengajukan verifikasi manual dan juga menghubungi instansi teknis, tapi status Sertifikat Standar kamu tidak kunjung berubah dalam waktu 5–10 hari kerja, maka kamu perlu: Jika tidak ada respon dan tidak ada perubahan status Sertifikat Standar dalam 5-10 hari, maka kamu:  Tips Tambahan Agar Proses Verifikasi Lebih Cepat Proses verifikasi sertifikat melalui sistem Online Single Submission (OSS) sering jadi terhambat. Untuk mencegahnya, pelaku usaha bisa melakukan beberapa langkah berikut: 1. Pastikan NIB dan Izin Lingkungan Terdaftar Secara Sah Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas legal utama setiap pelaku usaha.  Sebelum mengajukan verifikasi, pelaku usaha wajib memeriksa kembali apakah NIB telah sesuai dengan dokumen lain seperti NPWP, akta pendirian, dan izin lingkungan.  Jika jenis usaha tergolong berdampak terhadap lingkungan, kelengkapan izin seperti SPPL, UKL-UPL, atau Amdal