Daftar Isi

Serba-serbi Perusahaan Umum: Definisi, Contoh, dan Status Pegawai

Serba-serbi Perusahaan Umum Definisi, Contoh, dan Status Pegawai

Perusahaan umum, atau biasa disingkat menjadi Perum, merupakan salah satu jenis badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian Indonesia.

Perum gak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih detail mengenai apa itu Perum, ciri-cirinya, dan beberapa contoh perusahaan umum yang mungkin sudah kamu kenal.

Apa Itu Perusahaan Umum (Perum)?

Perusahaan umum atau Perum adalah jenis badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh negara.

Modal Perum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran belanja negara. Jadi, meskipun sepenuhnya milik pemerintah, pengelolaannya berdiri sendiri sebagai entitas bisnis.

Perum biasanya dibentuk untuk menjalankan usaha yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti transportasi, layanan keuangan, hingga komunikasi.

Meskipun tujuannya melayani masyarakat, Perum tetap harus menghasilkan keuntungan untuk menyumbang pendapatan bagi negara.

Berbeda dari persero, modal Perum tidak dibagi menjadi saham, sehingga seluruh kendali berada di tangan pemerintah.

Ciri-ciri Utama Perusahaan Umum (Perum)

Kalau kamu penasaran apa saja yang membedakan Perum dengan badan usaha lain, berikut adalah ciri-ciri utamanya:

1. Modal dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Perum memiliki modal yang bersumber langsung dari kekayaan negara. Ini artinya, pemerintah secara khusus mengalokasikan sebagian aset negara untuk menjalankan perusahaan ini dan terpisah dari APBN.

2. Modal Tidak Terbagi dalam Bentuk Saham

Salah satu hal yang membedakan Perum dengan jenis badan usaha lain` seperti persero, adalah modalnya yang tidak dibagi menjadi saham. Karena itu, Perum sepenuhnya dikelola oleh negara tanpa campur tangan pihak lain.

3. Dipimpin oleh Direksi atau Direktur

Dalam menjalankan operasional sehari-hari, Perum dipimpin oleh direksi atau direktur yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Direksi inilah yang bertanggung jawab memastikan perusahaan berjalan sesuai tujuan.

4. Kewenangan Membuat Kontrak Kerja

Sebagai perusahaan, Perum memiliki hak untuk membuat berbagai kontrak kerja dengan pihak lain, baik itu perusahaan swasta, pemerintah daerah, maupun lembaga internasional. Hal ini memungkinkan Perum untuk beroperasi lebih fleksibel.

5. Laporan Tahunan Memerlukan Pengesahan Pemerintah

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, setiap Perum diwajibkan menyusun laporan tahunan yang harus mendapat pengesahan dari pemerintah. Laporan ini mencakup kinerja keuangan dan operasional perusahaan selama setahun penuh.

10 Contoh Perusahaan Umum (Perum)

Bedanya dengan Persero, Perum lebih fokus pada pelayanan publik, meskipun tetap mengejar efisiensi dan keuntungan.

Perum biasanya bergerak di bidang yang sangat penting untuk masyarakat, seperti transportasi, pangan, atau pengelolaan sumber daya alam.

Nah, berikut ini 10 contoh Perum di Indonesia beserta penjelasannya.

1. Perum Badan Urusan Logistik (BULOG)

BULOG dikenal sebagai lembaga yang mengurusi stabilitas harga dan pasokan bahan pangan, khususnya beras. BULOG juga bertugas memastikan stok pangan nasional selalu aman dan mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

2. Perum DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia)

Kalau kamu sering naik bus antar kota atau bus bandara, mungkin kamu sudah akrab dengan DAMRI. Perum ini menyediakan jasa transportasi darat yang nyaman dan terjangkau, mulai dari angkutan umum hingga layanan logistik.

3. Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)

AirNav Indonesia adalah Perum yang bertugas mengelola navigasi penerbangan. Singkatnya, mereka yang memastikan pesawat bisa terbang dengan aman, efisien, dan lancar di langit Indonesia.

4. Perum Perumnas

Perumnas hadir untuk membantu menyediakan perumahan yang terjangkau, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Perumnas punya peran penting dalam mengurangi defisit perumahan atau backlog yang masih jadi masalah di Indonesia.

Baca juga  Beda Direktur vs Komisaris vs Direktur Utama vs CEO dalam PT: Mulai dari Tugas dan Fungsinya

5. Perum PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta)

PPD adalah salah satu solusi transportasi di Jakarta dan sekitarnya. Perusahaan ini menyediakan layanan bus reguler dan Transjabodetabek yang nyaman, jadi alternatif buat kamu yang ingin menghindari kemacetan.

6. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)

Peruri adalah tempat semua uang rupiah kita dicetak. Selain itu, Peruri juga mencetak dokumen penting lain seperti paspor, materai, dan sertifikat dengan tingkat keamanan tinggi.

7. Perum Jasa Tirta I

Jasa Tirta I bertugas mengelola sumber daya air di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka mengurus bendungan, irigasi, hingga pengendalian banjir untuk memastikan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat tetap berjalan lancar.

8. Perum Jasa Tirta II

Kalau Jasa Tirta I berfokus di Jawa Timur, Jasa Tirta II lebih banyak beroperasi di Jawa Barat. Salah satu tugas utamanya adalah mengelola Waduk Jatiluhur, yang berfungsi sebagai sumber air dan energi listrik.

9. Perum Perhutani

Perhutani punya tanggung jawab besar untuk menjaga hutan negara di Pulau Jawa dan Madura. Selain melestarikan lingkungan, Perhutani juga mengelola sumber daya hutan untuk mendukung ekonomi, seperti kayu dan wisata alam.

10. Perum Pegadaian

Pegadaian adalah Perum yang menawarkan layanan gadai, pembelian emas, dan produk keuangan lainnya. Kalau kamu butuh dana cepat, Pegadaian bisa jadi solusi yang praktis dan terpercaya.

    Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Perum?

    Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan dari Perum:

    Kelebihan Perusahaan Umum (Perum)

    Sebagai badan usaha milik negara, Perum memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung operasinya. Berikut adalah beberapa di antaranya:

    1. Berorientasi pada Pelayanan Publik

    Salah satu kelebihan terbesar dari Perum adalah fokusnya pada pelayanan masyarakat.

    Perum didirikan untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali tidak bisa dijangkau oleh perusahaan swasta, terutama di sektor-sektor vital seperti transportasi, energi, atau utilitas publik.

    Contohnya adalah Perum DAMRI yang menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat hingga ke daerah terpencil.

    2. Didukung Modal Pemerintah

    Semua modal dalam Perum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini memberikan beberapa keuntungan, seperti pengawasan yang ketat terhadap operasional perusahaan.

    Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan Perum digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas.

    3. Stabilitas Layanan yang Terjamin

    Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Perum memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan yang stabil dan berkelanjutan.

    Misalnya, di sektor transportasi atau penyediaan air bersih, Perum memastikan layanan ini tetap berjalan meskipun mungkin secara finansial kurang menguntungkan.

    4. Budaya Kerja yang Relatif Baik

    Meski sering dibandingkan dengan perusahaan swasta, pegawai Perum umumnya memiliki budaya kerja yang cukup baik.

    Hal ini didukung oleh tanggung jawab besar mereka dalam memberikan pelayanan publik.

    Kekurangan Perusahaan Umum (Perum)

    Namun, seperti halnya entitas bisnis lainnya, Perum tidak luput dari tantangan dan kelemahan. Berikut adalah beberapa kekurangan yang sering dihadapi:

    1. Rentan terhadap Inefisiensi

    Kurangnya persaingan di pasar membuat Perum sering kali tidak merasa perlu untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Akibatnya, pengelolaan sumber daya kadang kurang optimal, seperti pemborosan anggaran atau lambatnya inovasi dalam layanan.

    2. Produktivitas Pegawai Cenderung Rendah

    Salah satu isu yang sering muncul adalah tingkat produktivitas pegawai Perum yang cenderung lebih rendah dibandingkan perusahaan swasta. Hal ini bisa terjadi karena jaminan pekerjaan yang kuat di sektor ini, sehingga motivasi untuk terus meningkatkan kinerja tidak selalu tinggi.

    Baca juga  Jam Kerja Karyawan per Bulan: Panduan Lengkap dan Ketentuan Terbaru

    3. Terpengaruh Kepentingan Politik

    Sebagai badan usaha milik negara, Perum sering kali terlibat dalam dinamika politik. Intervensi dari pihak tertentu bisa mengalihkan fokus perusahaan dari tujuan utamanya, yaitu pelayanan masyarakat, ke arah yang lebih bersifat politis.

    4. Akses Kerja yang Terbatas

    Tidak semua orang bisa bekerja di Perum karena persyaratan tertentu. Akibatnya, kontribusi Perum terhadap pengurangan angka pengangguran tidak sebanding dengan skala operasinya yang besar.

    Apa Status Pegawai Perum?

    Status pegawai di Perusahaan Umum (Perum) berbeda dengan status pegawai negeri sipil (PNS).

    Karyawan Perum berstatus sebagai pegawai perusahaan milik negara, tetapi tidak masuk dalam kategori aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri.

    Sebab Perum tidak dikelola dengan tujuan untuk menambah jumlah pegawai negeri.

    Melainkan untuk menyediakan layanan publik sekaligus mendukung kepentingan negara secara finansial.

    Secara garis besar, pegawai Perum lebih mirip dengan pegawai yang bekerja di perusahaan swasta, dengan aturan dan kewajiban yang tidak sebanyak pegawai negeri.

    Karena statusnya yang tidak termasuk dalam ASN, pegawai Perum bekerja berdasarkan kontrak dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut.

    Namun, tetap terikat dengan regulasi yang berlaku untuk BUMN dikutip dari izin.co.id.

    Oleh karena itu, walaupun bekerja di perusahaan milik negara, status mereka tidak akan sama seperti pegawai negeri yang biasanya memiliki fasilitas dan hak yang lebih spesifik sesuai dengan peraturan kepegawaian negara.

    Apa Bedanya Persero dan Perum?

    Perbedaan antara Persero dan Perum mungkin sering menjadi topik yang membingungkan bagi sebagian orang.

    Padahal keduanya merupakan bentuk badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki karakteristik yang berbeda.

    Mari kita bahas beberapa perbedaan penting antara keduanya agar lebih jelas.

    Status Modal

    Perum: Semua modal yang dimiliki oleh Perum berasal dari negara dan tidak dibagi dalam bentuk saham. Artinya, seluruh kepemilikan modalnya adalah milik pemerintah, dan tidak ada pihak lain yang dapat membeli atau memiliki saham dari Perum.

    Persero: Meskipun modal Persero juga berasal dari negara, namun dalam hal ini sebagian sahamnya dapat dimiliki oleh pihak swasta. Bahkan, beberapa Persero sudah tercatat di pasar saham, sehingga sahamnya bisa diperjualbelikan kepada publik.

    Tujuan

    Perum: Tujuan utama dari Perum adalah memberikan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti menyediakan layanan kebutuhan dasar yang tidak selalu mengutamakan profit. Namun, meskipun layanan publik adalah prioritas, Perum tetap berusaha memperoleh keuntungan yang bisa mendukung kas negara.

    Persero: Di sisi lain, Persero lebih fokus pada pencapaian keuntungan (profit) yang lebih besar. Persero beroperasi layaknya perusahaan swasta yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, meskipun tetap dimiliki oleh negara.

    Pengelolaan Keuangan

    Perum: Dalam pengelolaan keuangan, Perum tidak menitikberatkan pada pencapaian keuntungan semaksimal mungkin. Fokus utama adalah untuk memberikan layanan publik yang stabil dan berkelanjutan, meskipun tetap ada kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan yang mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan.

    Persero: Pengelolaan keuangan Persero lebih mirip dengan perusahaan swasta yang mengutamakan laba sebagai tujuan utama, dengan pengelolaan yang berfokus pada efisiensi dan pencapaian hasil keuangan yang optimal.

    Dasar Hukum Perusahaan Umum

    Perusahaan Umum (Perum) diatur oleh beberapa peraturan hukum yang memberikan pedoman dan arah bagi operasionalnya.

    Ada dua dasar hukum utama yang mengatur pendirian dan pengelolaan Perum, yaitu:

    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018

    Peraturan ini adalah pedoman yang memperbarui dan memberikan arahan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional Perusahaan Umum.

    Regulasi ini juga bertujuan untuk menyesuaikan Perum dengan perkembangan ekonomi yang cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

    Baca juga  Cara Mendapatkan BPUM Gratis 2024 untuk UMKM

    Dalam regulasi ini, terdapat berbagai ketentuan yang mendukung agar Perum dapat terus berfungsi optimal di tengah perubahan zaman.

    Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

    Undang-Undang ini mengatur bahwa Perusahaan Umum merupakan salah satu jenis BUMN yang modalnya sepenuhnya dimiliki oleh negara, dan modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham.

    Tujuan utama pendirian Perum adalah untuk menyediakan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keuntungan yang dapat disalurkan untuk kepentingan negara.

    Bagaimana Pengelolaan Keuangan dalam Perusahaan Umum?

    Pengelolaan keuangan dalam Perum sangat penting karena menyangkut kelangsungan operasional dan kualitas layanan publik yang diberikan.

    Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Perum antara lain:

    – Pemanfaatan Keuntungan untuk Layanan Publik

    Keuntungan yang dihasilkan oleh Perum seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, keuntungan tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai pengembangan dan inovasi dalam layanan publik, seperti infrastruktur dan teknologi.

    – Penyusunan Anggaran yang Efisien

    Dalam pengelolaan anggaran, Perum harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Setiap alokasi dana harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak ada pemborosan yang dapat merugikan perusahaan maupun negara.

    – Pengawasan dan Transparansi

    Pengelolaan keuangan dalam Perum harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi agar publik dan pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana yang ada. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau kebijakan yang merugikan.

    Kesimpulan

    Perusahaan Umum (Perum) dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan pelayanan publik yang optimal.

    Pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan dua hal utama. Efisiensi operasional dan stabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

    Dalam hal ini, pengelolaan Perum harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat dijaga melalui laporan tahunan yang harus disahkan oleh pemerintah.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga memberikan pengawasan yang ketat terhadap operasional Perum.

    Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

    FAQ tentang Perusahaan Umum (Perum)

    1. Apa itu Perusahaan Umum (Perum)?

    Perusahaan Umum (Perum) adalah jenis perusahaan milik negara di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan barang dan layanan yang dibutuhkan masyarakat luas. Semua modal dan kepemilikan Perum sepenuhnya dikelola oleh negara, jadi tidak ada saham yang diperjualbelikan.

    2. Bagaimana Struktur Kepemilikan Perum?

    Kepemilikan Perum sepenuhnya berada di tangan negara. Artinya, negara yang memiliki semua aset dan keuntungan yang diperoleh. Berbeda dengan Persero, Perum tidak punya saham yang diperdagangkan di pasar saham.

    3. Apa Fungsi Utama Perum dalam Ekonomi Negara?

    Perum punya peran penting dalam perekonomian negara, terutama dalam menyediakan layanan publik yang dibutuhkan, seperti transportasi, perumahan, dan logistik. Selain itu, Perum juga menyumbang kas negara lewat pajak dan dividen, serta membuka lapangan kerja untuk masyarakat.

    4. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Terhadap Perum?

    Perum diawasi langsung oleh pemerintah. Kementerian atau lembaga terkait punya wewenang untuk memastikan bahwa operasional Perum berjalan sesuai dengan tujuan sosial dan ekonomi yang sudah ditentukan.

    5. Apa Tujuan Keuntungan Perum?

    Meskipun Perum didirikan untuk melayani kepentingan publik, tetap diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini bisa digunakan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan layanan. Namun, fokus utama bukan pada keuntungan maksimal, melainkan keseimbangan antara keuntungan dan pelayanan yang diberikan.

    Daftar Isi