• April 9, 2026

Day: October 7, 2024

Menampilkan semua artikel yang telah dipublikasi pada tanggal tersebut

    Bantuan UMKM Juli 2024

    Update Bantuan Sosial (Bansos) Oktober 2024: PKH, BPNT, dan Bantuan Beras Segera Cair untuk Keluarga Penerima Manfaat

    October 7, 2024

    Pada bulan Oktober 2024, berbagai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kembali disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan beras, direncanakan cair untuk mendukung keluarga penerima manfaat (KPM). Informasi ini sangat penting bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos. Untuk mengetahui apakah bansos sudah cair atau belum, masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di https://cekbansos.kemensos.go.id atau melalui https://dtks.kemensos.go.id login daftar online. Berikut ini adalah rincian terkait jadwal pencairan dan jenis bantuan sosial yang akan disalurkan pada Oktober 2024: 1. Program Keluarga Harapan (PKH) Oktober 2024 PKH merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah yang menyasar keluarga yang tergolong miskin atau rentan miskin. Bantuan ini diberikan secara berkala setiap tiga bulan dalam empat tahap sepanjang tahun. Pada tahap ini, pencairan PKH untuk Oktober 2024 direncanakan akan segera dilakukan, menyusul pencairan di tahap-tahap sebelumnya pada tahun 2024. Masyarakat yang ingin mengetahui info PKH hari ini apakah sudah cair 2024 dapat melakukan pengecekan di situs https://cekbansos.kemensos.go.id. PKH adalah program yang membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, dengan prioritas bantuan diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Selain itu, ada pertanyaan penting seperti “PKH kapan cair?” yang selalu ditanyakan oleh penerima manfaat. Pencairan PKH untuk Oktober 2024 diprediksi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, dan informasi resmi biasanya akan diumumkan melalui situs Kemensos atau aplikasi cek bansos. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk rutin memantau informasi terkini melalui situs tersebut. 2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) September-Oktober 2024 BPNT adalah program bantuan pangan dalam bentuk non-tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka. Dalam skema BPNT, penerima manfaat akan mendapatkan saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat ditukarkan dengan bahan pangan di e-warong yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Jadwal pencairan BPNT periode September-Oktober 2024 kapan cair menjadi salah satu informasi yang banyak dicari oleh masyarakat. Berdasarkan update terbaru, BPNT untuk bulan September hingga Oktober 2024 dijadwalkan cair pada minggu-minggu awal Oktober. Masyarakat dapat memantau pencairan BPNT melalui aplikasi atau situs Kemensos yang sudah disediakan pemerintah, seperti cek bansos BPNT di https://cekbansos.kemensos.go.id. Program ini diharapkan dapat terus berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada penerima dengan tepat waktu. Penerima manfaat disarankan untuk selalu memperbarui informasi tentang jadwal pencairan melalui situs resmi pemerintah atau melalui pemberitahuan dari petugas setempat. 3. Bantuan Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga kembali menyalurkan bantuan beras pada Oktober 2024. Bantuan beras ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada masyarakat yang terdampak inflasi dan kenaikan harga bahan pokok. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan selama periode tertentu. Bantuan ini diberikan langsung melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Dengan adanya bantuan beras ini, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat, terutama yang berada di garis kemiskinan. Cara Cek Penerima Bansos dan Jadwal Pencairan Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya: Langkah ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai bantuan sosial yang diberikan pemerintah, termasuk informasi kapan bantuan tersebut cair. Bantuan Usaha Oktober 2024 Selain bantuan sosial PKH dan BPNT, pemerintah juga memberikan bantuan usaha kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan usaha ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang terdampak pandemi dan krisis ekonomi. Bantuan tersebut disalurkan melalui berbagai program seperti BLT UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program bantuan usaha lainnya. Pada Oktober 2024, masyarakat yang telah mendaftar dan memenuhi syarat dapat memperoleh bantuan ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bantuan usaha Oktober 2024 date, masyarakat dapat memantau pengumuman resmi dari Kemensos dan instansi terkait. Bantuan usaha ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan usaha kecil dan membantu mereka bangkit dari dampak ekonomi yang sedang terjadi. Pentingnya Pengecekan Rutin Karena adanya berbagai jenis bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pada Oktober 2024, masyarakat penerima manfaat sangat disarankan untuk rutin melakukan pengecekan. Cek bansos Kemensos go id 2024 adalah langkah yang harus dilakukan oleh penerima manfaat untuk memastikan apakah bantuan sudah cair atau belum. Situs https://cekbansos.kemensos.go.id dan https://dtks.kemensos.go.id login daftar online menyediakan akses mudah untuk melakukan pengecekan tersebut. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar lebih transparan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan untuk aktif mencari informasi dan melakukan pengecekan secara berkala agar tidak ketinggalan informasi penting terkait bantuan sosial yang mereka terima. Kesimpulan Bulan Oktober 2024 menjadi bulan penting bagi para penerima bantuan sosial. Melalui program-program seperti PKH, BPNT, dan bantuan beras, pemerintah berkomitmen untuk meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Informasi mengenai pencairan bantuan sosial dapat diakses dengan mudah melalui https://cekbansos.kemensos.go.id atau https://dtks.kemensos.go.id login daftar online, sehingga masyarakat bisa terus memantau status bantuan mereka. Dengan memanfaatkan program bantuan sosial ini, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dan daya beli mereka bisa terjaga di tengah tekanan ekonomi yang masih terjadi.

    SELENGKAPNYA
    Pajak PT Perorangan Non PKP Daftarnya dan Contoh Perhitungan

    Pajak PT Perorangan Non PKP: Daftarnya dan Contoh Perhitungan

    October 7, 2024

    Bagi para pemilik PT Perorangan Non PKP (Pengusaha Kena Pajak), pajak sering kali menjadi topik yang bikin pusing. Apa saja pajak yang harus dibayar? Bagaimana cara menghitungnya? Kalau tidak paham, bisa-bisa malah salah hitung atau terlambat bayar, yang ujung-ujungnya kena sanksi. Ini tentunya menjadi hal yang ingin dihindari oleh setiap pengusaha. Untuk itu, penting sekali memahami dengan jelas jenis-jenis pajak yang perlu dibayar dan bagaimana menghitungnya, sehingga bisnis tetap berjalan lancar tanpa harus ribet dengan urusan pajak. Di artikel ini, kita akan mengupas tuntas pajak-pajak yang berlaku untuk PT Perorangan Non PKP dan cara perhitungannya. Apa Itu PT Perorangan dan Non PKP? PT Perorangan adalah jenis usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bisa didirikan oleh satu orang saja, dan biasanya ditujukan untuk usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM). Dengan PT Perorangan, seorang pengusaha bisa lebih leluasa mengelola bisnisnya sendiri, tanpa harus melibatkan banyak pihak. Non PKP berarti perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga tidak perlu memungut atau menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap transaksi jual beli. Status Non PKP ini berlaku untuk usaha dengan omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar. Dengan begitu, bisnis skala kecil bisa lebih ringan dari segi administrasi pajak. Apa Beda Hak dan Kewajiban PKP dengan Non PKP? Pengusaha yang berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak) wajib memungut PPN dari setiap penjualan barang atau jasa, dan menyetorkannya ke negara. Setiap bulan, PKP juga harus melaporkan PPN yang sudah dipungut lewat Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN. Sebaliknya, pengusaha Non PKP tidak punya kewajiban memungut atau melaporkan PPN. Ini karena omzet bisnis mereka di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Meski begitu, pengusaha Non PKP tetap harus membayar pajak penghasilan (PPh) sesuai aturan yang berlaku. Jenis Pajak untuk PT Perorangan Non PKP Untuk PT Perorangan Non PKP, ada dua pajak utama yang harus dibayar: PPh Final dan PPh Badan. Mari kita bahas satu per satu. 1. PPh Final (PP 23/2018) Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, usaha yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto (total penghasilan tanpa dikurangi biaya apa pun). Pajak ini cukup simpel, karena kamu hanya perlu menghitungnya berdasarkan penghasilan kotor. Contoh Perhitungan PPh Final: Misal, dalam setahun PT Perorangan Non PKP kamu menghasilkan omzet Rp500 juta. Maka, perhitungan PPh Final-nya sebagai berikut: Omzet tahunan: Rp500.000.000Tarif PPh Final: 0,5%PPh Final yang harus dibayar: 0,5% x Rp500.000.000 = Rp2.500.000 Jadi, pajak yang harus dibayar adalah Rp2.500.000 per tahun. 2. PPh Badan Selain PPh Final, PT Perorangan Non PKP juga wajib membayar PPh Badan. Pajak ini dihitung dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi biaya-biaya yang bisa dijadikan pengurang pajak, atau disebut juga penghasilan neto fiskal. Tarif PPh Badan saat ini adalah 22%. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan penghasilan bruto, lalu mengurangkan biaya-biaya yang diperbolehkan secara fiskal. Sehingga, didapat penghasilan neto fiskal. Nah, dari penghasilan neto inilah pajak dihitung. Biaya fiskal sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses atau aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Contoh dari biaya fiskal pada perusahaan antara lain gaji, sewa, operasional, bahan baku, pemeliharaan, pemasaran, transportasi, dan lain-lain. Contoh Perhitungan PPh Badan: Misalkan, PT Perorangan Non PKP kamu punya penghasilan bruto Rp1 miliar dalam setahun, dan biaya yang bisa dikurangkan adalah Rp600 juta. Maka, penghasilan neto fiskal adalah: Penghasilan bruto: Rp1.000.000.000Biaya yang bisa dikurangkan: Rp600.000.000Penghasilan neto fiskal: Rp1.000.000.000 – Rp600.000.000 = Rp400.000.000 Setelah itu, PPh Badan yang harus dibayar: Penghasilan neto fiskal: Rp400.000.000Tarif PPh Badan: 22%PPh Badan yang harus dibayar: 22% x Rp400.000.000 = Rp88.000.000 Dengan demikian, PT Perorangan Non PKP harus membayar PPh Badan sebesar Rp88 juta per tahun dari contoh tersebut. Kesimpulan Mengelola pajak untuk PT Perorangan Non PKP tidak perlu rumit asalkan kamu memahami apa saja kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, kamu hanya perlu membayar PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, serta PPh Badan sebesar 22% dari penghasilan neto fiskal. PPh Final sangat memudahkan bagi usaha kecil karena perhitungannya berdasarkan penghasilan kotor, tanpa harus menghitung biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Sementara itu, PPh Badan dihitung dari penghasilan neto setelah dikurangi berbagai biaya operasional. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, kamu bisa menjalankan bisnis dengan tenang tanpa harus takut terkena sanksi pajak. Ingat, selalu pastikan untuk melakukan pembukuan yang baik agar pajak yang dihitung sesuai dengan penghasilan sebenarnya.

    SELENGKAPNYA