JOIN KOMUNITAS

  • February 22, 2026

JOIN KOMUNITAS

Category: Legalitas

Menampilkan semua artikel pada kategori yang disesuaikan

    Strategi UMKM Bertahan dan Mengalahkan Persaingan E-Commerce yang Ketat

    Strategi UMKM Bertahan dan Mengalahkan Persaingan E-Commerce yang Ketat

    February 20, 2026

    Perkembangan e-commerce di Indonesia membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas.  Kini, siapa pun bisa memasarkan produknya secara nasional melalui marketplace dan media sosial. Namun dibalik peluang tersebut, persaingan juga semakin ketat. UMKM tidak hanya bersaing dengan sesama pelaku usaha kecil. Sektor ini bisa bersaing dengan brand besar yang memiliki modal promosi dan diskon lebih agresif.  Dalam kondisi ini, strategi bertahan tidak cukup hanya mengandalkan harga murah. Lalu, bagaimana UMKM bisa tetap kompetitif di tengah persaingan e-commerce yang semakin dinamis? 1. Tidak Terjebak Perang Harga dan Promo Masuk ke marketplace memang membuka akses pasar, tetapi juga memicu perang harga. Banyak seller berlomba-lomba memberikan diskon dan cashback demi menarik perhatian konsumen. Bagi UMKM, strategi banting harga bukan solusi jangka panjang karena margin yang terlalu tipis dapat mengganggu keberlanjutan bisnis.  Karena itu, pelaku usaha perlu mencari diferensiasi lain yang tidak hanya bertumpu pada harga. Salah satu faktor pembeda yang sering diremehkan adalah kualitas pengiriman. 2. Kecepatan dan Kualitas Pengiriman sebagai Nilai Tambah Dalam ekosistem e-commerce, pengalaman pelanggan tidak berhenti saat checkout. Proses pengiriman menjadi bagian penting dari customer journey. Pengiriman yang cepat, aman, dan mudah dilacak dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta peluang repeat order.  Sebaliknya, keterlambatan atau kendala distribusi bisa merusak reputasi toko meskipun produknya berkualitas. Di sinilah pentingnya memilih jasa ekspedisi yang memiliki sistem terstruktur dan jaringan luas. Kemudahan menemukan layanan kirim paket juga menjadi faktor penting bagi UMKM. Dengan akses yang praktis, proses pengiriman bisa dilakukan lebih cepat dan efisien, tanpa membuang banyak waktu operasional. 3. Logistik yang Terstruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Seiring pertumbuhan penjualan, tantangan operasional UMKM pun meningkat. Volume pesanan yang bertambah memerlukan sistem pengiriman yang konsisten dan dapat diandalkan. Lion Parcel sebagai perusahaan logistik nasional menghadirkan jaringan distribusi yang luas dan sistem operasional terintegrasi untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha. Dengan dukungan mitra logistik yang terstruktur, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan strategi pemasaran, tanpa terbebani oleh kendala distribusi.  Akses ke layanan kirim paket terdekat membantu mempercepat proses fulfillment sekaligus menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Selain itu, dukungan sistem yang jelas juga membantu meminimalkan risiko kesalahan pengiriman dan meningkatkan transparansi proses distribusi. 4. Membangun Kepercayaan sebagai Kunci Keberlanjutan Di tengah persaingan ketat, kepercayaan menjadi aset utama. Pelanggan yang puas tidak hanya akan melakukan pembelian ulang, tetapi juga merekomendasikan toko kepada orang lain. UMKM dapat membangun kepercayaan melalui: Logistik yang andal ini bagian dari strategi membangun reputasi jangka panjang. Kesimpulan Persaingan e-commerce yang ketat memang menjadi tantangan bagi UMKM. Namun, peluang tetap terbuka lebar bagi pelaku usaha yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Alih-alih terjebak dalam perang harga, UMKM dapat memperkuat daya saing melalui kualitas layanan dan sistem distribusi yang efisien.  Kemudahan akses kirim paket terdekat serta dukungan Lion Parcel sebagai partner logistik yang terstruktur menjadi pondasi penting dalam menjaga kepuasan pelanggan. Karena di era digital, keberhasilan bisnis tidak cukup dengan menjual produk dengan harga murah. Harus diriingi dengan bagaimana memastikan produk tersebut sampai dengan aman, cepat, dan tepat ke tangan konsumen.

    SELENGKAPNYA

    Apa Itu Yayasan? Pengertian, Fungsi, dan Karakteristiknya

    February 19, 2026

    Kamu pasti sudah sering mendengar kata “yayasan” dalam kehidupan sehari-hari.  Mulai dari yayasan yang menaungi sekolah di kotamu, panti asuhan yang merawat anak-anak kurang mampu, sampai lembaga amal yang rajin menyalurkan bantuan saat terjadi bencana.  Meski namanya akrab di telinga, banyak orang yang belum tahu seperti apa sebenarnya status hukum dari sebuah yayasan. Situasi ini cukup umum terjadi. Sebagian orang masih menganggap yayasan sama seperti PT (Perseroan Terbatas) atau CV (Commanditaire Vennootschap), padahal ketiga bentuk badan ini punya dasar hukum, tujuan, dan susunan organisasi yang berbeda satu sama lain.  Yayasan tidak beroperasi untuk mencari keuntungan, dan juga tidak dibangun atas dasar kumpulan anggota seperti koperasi atau perkumpulan. Artikel ini akan membahas, apa yang dimaksud dengan yayasan? Bagaimana yayasan bekerja, dan kegiatan apa saja yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia? Pengertian Yayasan Secara hukum, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pengertian ini tercantum secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Ada dua poin penting yang perlu dipahami dari pengertian tersebut. Pertama, harta atau modal yang digunakan untuk mendirikan yayasan harus dipisahkan dari harta pribadi milik pendirinya. Artinya, kekayaan yang sudah masuk ke dalam yayasan secara hukum menjadi milik yayasan itu sendiri, bukan lagi milik perorangan. Kedua, yayasan bersifat non-profit, yang artinya tidak ada keuntungan yang boleh dibagikan kepada siapa pun yang terlibat dalam pengurusan yayasan tersebut. Pandangan ini didukung oleh Chidir Ali dalam bukunya Badan Hukum (Bandung: Alumni, 1987). Ia menjelaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang berdiri terpisah dari pendirinya. Yayasan dapat memiliki aset, menandatangani perjanjian, serta mengajukan gugatan maupun menjadi pihak yang digugat di pengadilan, layaknya seseorang dalam kapasitas hukumnya. Karakteristik dan Ciri-Ciri Yayasan Agar tidak keliru membandingkan yayasan dengan bentuk badan hukum lain, penting untuk memahami ciri-ciri yang membuat yayasan berbeda dari PT, CV, atau Koperasi. 1. Harta Kekayaan Terpisah Salah satu syarat utama mendirikan yayasan adalah adanya kekayaan yang dipisahkan dari milik pribadi pendirinya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian hartanya sebagai kekayaan awal yayasan. Sederhananya, begitu seseorang menyerahkan hartanya untuk mendirikan yayasan, harta itu secara hukum sudah berpindah menjadi milik yayasan. Dampaknya, jika yayasan memiliki kewajiban utang, yang bertanggung jawab adalah kekayaan yayasan itu sendiri, bukan harta pribadi sang pendiri atau pengurusnya. 2. Tujuan Non-Profit Yayasan tidak diperbolehkan membagikan hasil usahanya dalam bentuk apa pun kepada pembina, pengurus, maupun pengawasnya. Larangan ini diatur dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan atau diberikan, baik secara langsung maupun lewat cara lain, kepada pihak-pihak tersebut. Walaupun begitu, yayasan tetap diizinkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Yayasan boleh mendirikan badan usaha sendiri atau ikut serta dalam suatu badan usaha, selama kegiatan itu sesuai dengan tujuan yayasan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya (Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2004). Seluruh hasil dari kegiatan usaha tersebut wajib dikembalikan untuk membiayai program dan kegiatan yayasan. 3. Struktur Organisasi Khusus Jika PT mengenal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka yayasan memiliki tiga organ dengan peran dan wewenang masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2001: 4. Tidak Memiliki Anggota Yayasan tidak memiliki anggota sebagaimana struktur yang dikenal dalam Perkumpulan atau Koperasi.  Perbedaan ini menjadi ciri mendasar karena yayasan tidak dibentuk atas dasar kepentingan kolektif para anggota.  Yayasan didirikan karena adanya kekayaan yang dipisahkan dari pendirinya untuk tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan, atau keagamaan.  Dengan demikian, yang menjadi pusat eksistensi yayasan adalah tujuan dan pengelolaan kekayaan tersebut, bukan keanggotaan.  Struktur organisasi yayasan pun terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yang menjalankan fungsi tata kelola tanpa konsep hak dan kewajiban anggota. Fungsi dan Tujuan Yayasan Yayasan merupakan sarana hukum yang tersedia bagi siapa saja yang ingin berkontribusi kepada masyarakat secara teratur dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001, yayasan hanya boleh bergerak di tiga bidang berikut: a) Bidang Sosial Bidang sosial dalam yayasan berfokus pada penyediaan layanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.  Yayasan dapat mendirikan serta mengelola lembaga seperti panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, poliklinik, laboratorium, sekolah, perguruan tinggi, dan pusat penelitian.  Seluruh kegiatan tersebut harus ditujukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi.  Dalam operasionalnya, yayasan wajib menjaga akuntabilitas, tata kelola yang baik, serta transparansi penggunaan dana.  Dengan manajemen yang profesional, kegiatan sosial yayasan dapat menjadi instrumen pembangunan yang melengkapi peran negara. b) Bidang Kemanusiaan Bidang kemanusiaan menitikberatkan pada perlindungan dan pemenuhan hak dasar manusia dalam berbagai situasi, termasuk kondisi darurat.  Yayasan dapat menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam, konflik sosial, atau kondisi krisis lainnya.  Selain itu, yayasan juga dapat menjalankan program pelestarian lingkungan hidup serta mendukung perlindungan hak asasi manusia dan konsumen.  Kegiatan kemanusiaan harus dilakukan secara terstruktur, terukur, dan tidak diskriminatif.  Pendekatan yang sistematis akan memastikan bantuan tepat sasaran serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat penerima manfaat. c) Bidang Keagamaan Bidang keagamaan dalam yayasan mencakup pengelolaan kegiatan yang mendukung praktik dan pengembangan nilai-nilai agama.  Yayasan dapat mendirikan dan merawat rumah ibadah, mengelola pondok pesantren, atau lembaga pendidikan berbasis agama.  Selain itu, yayasan juga dapat menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, serta wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Kegiatan keagamaan harus tetap dijalankan secara tertib administrasi dan transparan dalam pengelolaan dana.  Dengan tata kelola yang baik, yayasan di bidang keagamaan dapat menjadi pilar penguatan moral, pendidikan, dan solidaritas sosial di masyarakat. Menurut pandangan Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.Hum. dalam bukunya Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan (Jakarta: Kencana, 2010). Ia berpendapat bahwa yayasan hadir untuk mengisi ruang kebutuhan sosial yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh negara. Menurutnya, yayasan berperan sebagai wadah yang menghubungkan niat baik para pendiri dan donatur dengan dampak sosial yang nyata, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dasar Hukum dan Cara Mendirikan Yayasan Dasar Hukum Yayasan di Indonesia diatur oleh

    SELENGKAPNYA
    8 Peran Yayasan dalam Menjalankan Program Pemerintah

    8 Peran Yayasan dalam Menjalankan Program Pemerintah

    February 18, 2026

    Indonesia merupakan negara yang besar dan beragam, dengan berbagai ketimpangan sosial yang tidak seluruhnya dapat ditangani oleh pemerintah secara mandiri. Dalam konteks tersebut, yayasan hadir sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang terorganisir dan berkontribusi signifikan dalam mendukung penyelesaian persoalan sosial, melampaui sekadar pelengkap program negara. Menurut data BPS tahun 2022, terdapat lebih dari 600.000 organisasi masyarakat sipil yang terdaftar di Indonesia, dan dari jumlah itu, ribuan di antaranya secara aktif bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan nasional.  Angka ini menggambarkan betapa dalamnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan negeri ini.  Namun di lapangan, kondisinya sering berbeda: banyak yayasan yang bekerja tanpa payung hukum yang jelas, tanpa pengakuan resmi dari negara, dan tanpa akses yang adil terhadap sumber daya pemerintah.  Padahal, kalau dikelola dengan baik, kerja sama antara pemerintah dan yayasan bisa menjadi salah satu cara paling efisien untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Lester M. Salamon, profesor kebijakan publik dari Johns Hopkins University. Dalam kajiannya tentang pemetaan ekonomi sektor masyarakat sipil global menjelaskan bahwa organisasi nirlaba bukan sekadar tambahan dari apa yang dilakukan negara, melainkan bagian dari sebuah gelombang besar bernama “the global associational revolution”, yaitu fenomena di mana lembaga nirlaba menjadi mitra penting dalam pemberian layanan publik di seluruh dunia (Salamon, L.M., 2010. “Putting the Civil Society Sector on the Economic Map of the World.” Annals of Public and Cooperative Economics, 81(2), pp.167-210). Pada artikel ini, kita membahas delapan peran utama yayasan dalam menjalankan program pemerintah. Dasar hukum bagi peran yayasan dalam pembangunan sudah diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan ini membuka jalan bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk yayasan, untuk ikut terlibat dalam proses pengadaan layanan publik secara lebih terbuka dan transparan.  Kerangka ini kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Kedua regulasi ini membentuk fondasi resmi yang, jika benar-benar dijalankan dengan serius, bisa menjadi penghubung yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil. 1. Pendidikan Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang seharusnya tidak mengenal batas wilayah, namun kenyataan di Indonesia masih jauh dari harapan itu.  Data BPS tahun 2023 mencatat angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang SMP di daerah tertinggal masih berada di kisaran 78,4%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 91,7%.  Kesenjangan ini menyimpan banyak cerita tentang anak-anak yang terpaksa berhenti bersekolah karena keterbatasan akses (BPS, Statistik Pendidikan 2023).  Yayasan hadir untuk mengisi celah ini dengan cara yang tidak selalu bisa dilakukan oleh birokrasi pemerintah secara langsung, seperti membangun sekolah di pedalaman Kalimantan, mengirimkan guru sukarela ke Papua, mengelola beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, serta merancang kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Menurut saya, inilah bentuk paling nyata dari gotong royong di era modern.  Pemerintah telah menetapkan target angka melek huruf 100% dalam RPJMN 2020-2024, tetapi target itu hanya bisa dicapai jika pemerintah benar-benar melibatkan jaringan yayasan yang sudah dipercaya oleh komunitas lokal di berbagai daerah.  Regulasi yang mendukung peran ini antara lain adalah Permendikbud Nomor 36 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, yang membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah yang dikelola yayasan untuk mengakses dana Bantuan Operasional Sekolah. Yayasan seperti Yayasan Pendidikan Astra, Yayasan Tanoto, dan Yayasan Putera Sampoerna telah menunjukkan bahwa model kemitraan pendidikan berbasis komunitas bisa meningkatkan kualitas pembelajaran secara lebih efektif dibandingkan program pemerintah yang seragam dan bersifat satu arah. Kontribusi utama yayasan di bidang pendidikan meliputi: 2. Kesehatan Sektor kesehatan adalah bidang di mana kontribusi yayasan paling dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.  Yayasan Kemitraan Sehat adalah salah satu contoh bagaimana lembaga nirlaba bisa menjadi perpanjangan tangan sistem kesehatan nasional.  Selain menyediakan layanan kesehatan dasar, mereka menggerakkan kader kesehatan di tingkat komunitas, menjalankan program edukasi gizi untuk ibu hamil, serta mendukung program imunisasi rutin Kemenkes di wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan pemerintah. Program pencegahan HIV-AIDS juga menjadi salah satu bidang kerja penting yayasan kesehatan di Indonesia.  UNAIDS melaporkan bahwa pada 2022, Indonesia memiliki sekitar 540.000 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), dan sebagian besar program pendampingan ODHA dijalankan oleh LSM dan yayasan (UNAIDS, Data Indonesia 2022).  Tanpa kehadiran yayasan, sistem kesehatan kita akan jauh lebih sulit menghadapi tantangan-tantangan semacam ini, terutama saat menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, di mana yayasan terbukti lebih cepat dan fleksibel dalam merespons kebutuhan masyarakat dibandingkan mekanisme birokrasi pemerintah.  Regulasi penting yang memperkuat peran ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, yang secara tegas mengakui peran serta masyarakat termasuk organisasi nirlaba dalam kegiatan promotif dan preventif. Peran yayasan dalam bidang kesehatan mencakup: 3. Pemberdayaan Ekonomi Kemiskinan tidak bisa dihapus hanya dengan memberikan bantuan uang tunai.  Dibutuhkan proses panjang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian mereka.  BPS mencatat per Maret 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,03% dari total populasi, dengan konsentrasi terbesar di perdesaan dan wilayah timur Indonesia (BPS, Data Kemiskinan Maret 2024).  Yayasan memiliki peran yang tidak tergantikan dalam pemberdayaan ekonomi dengan cara-cara yang tidak selalu bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan masuk langsung ke dalam komunitas, membangun kepercayaan secara perlahan, lalu mendampingi warga mulai dari pelatihan keterampilan kerja, membantu akses modal usaha kecil, hingga membuka pasar bagi produk-produk lokal.  Yayasan seperti Dompet Dhuafa, Yayasan Bakti Barito, dan berbagai lembaga zakat produktif telah membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dibangun bersama komunitas mampu mengangkat banyak keluarga dari kondisi kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Salah satu tantangan terbesar yang hingga kini belum terpecahkan adalah bagaimana menyelaraskan program pemberdayaan dari yayasan dengan skema perlindungan sosial pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat).  Dua ekosistem ini seharusnya saling melengkapi, tetapi dalam praktiknya masih sering berjalan masing-masing tanpa koordinasi yang baik.  Regulasi yang membuka ruang untuk kolaborasi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mendorong kerja sama lintas pihak termasuk lembaga nirlaba dalam ekosistem pemberdayaan usaha kecil. Peran yayasan

    SELENGKAPNYA
    5 Penyebab Sengketa Pajak Penghasilan pada Perusahaan PT di Indonesia

    5 Penyebab Sengketa Pajak Penghasilan pada Perusahaan PT di Indonesia

    February 16, 2026

    Sengketa pajak bisa menggambarkan seberapa siap dan seberapa tertata sistem perpajakan di suatu negara.  Di Indonesia, persoalan sengketa pajak sudah lama terjadi dan bukan lagi hal yang jarang ditemui.  Setiap tahun, ribuan dokumen sengketa pajak diajukan ke Pengadilan Pajak, dan sebagian besar perkara tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak terbanding.  Berdasarkan data resmi dari Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, selama tahun 2023 tercatat sebanyak 12.714 berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak. Jumlah ini memang menurun sekitar 13,6 persen dibandingkan 14.709 berkas pada tahun 2022.  Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, karena masih banyak sengketa yang selesai di tahap keberatan tanpa perlu sampai ke proses persidangan di pengadilan.  Dari total 16.278 putusan yang dijatuhkan sepanjang tahun 2023, sebanyak 45,5 persen permohonan banding Wajib Pajak dikabulkan seluruhnya.  Pada tahun 2024, jumlah berkas sengketa kembali menurun menjadi 11.835 berkas, namun tingkat kemenangan Wajib Pajak masih bertahan di sekitar 44,4 persen untuk putusan yang mengabulkan seluruh permohonan. Artikel ini membahas lima faktor utama yang sering menjadi penyebab terjadinya sengketa Pajak Penghasilan (PPh) pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia 5 Penyebab Sengketa Pajak Penghasilan pada Perusahaan PT Sengketa pajak tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Permasalahan ini biasanya lahir dari gabungan beberapa faktor. Mulai dari aturan perpajakan yang bisa ditafsirkan lebih dari satu cara, praktik pengelolaan pajak yang cenderung agresif, kesalahan dalam administrasi, kondisi operasional perusahaan yang dinamis, sampai perubahan kebijakan yang terjadi dalam waktu relatif cepat.  Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat sengketa Pajak Penghasilan (PPh) pada PT di Indonesia terus berulang.  Berikut lima penyebab utama yang paling sering muncul dalam praktiknya. 1. Perbedaan Interpretasi Regulasi Perpajakan Perbedaan cara memahami dan menerapkan aturan perpajakan antara Wajib Pajak dan fiskus menjadi penyebab paling mendasar terjadinya sengketa pajak.  Banyak ketentuan pajak ditulis dengan redaksi yang masih membuka ruang penafsiran ganda, sehingga perusahaan merasa sudah patuh. Sementara DJP menilai ada kewajiban pajak yang belum dipenuhi secara tepat. Perbedaan sudut pandang ini biasanya muncul saat pemeriksaan pajak atau saat penentuan objek dan dasar pengenaan pajak. Kasus PT Taspen (Persero) KCU Medan yang diteliti oleh Purba et al. (2023) menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi bisa memicu sengketa.  PT Taspen menilai biaya pengobatan karyawan yang dibayarkan langsung ke rumah sakit merupakan fasilitas dalam bentuk natura yang bukan bagian dari gaji, sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 21.  Namun, DJP berpendapat bahwa fasilitas tersebut merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang wajib dipotong pajak.  Perbedaan pandangan ini berakar dari perubahan aturan terkait natura dan kenikmatan pasca berlakunya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PP No. 55 Tahun 2022, yang kini mengatur bahwa natura pada prinsipnya menjadi objek pajak dengan beberapa pengecualian tertentu. 2. Praktik Pengelolaan Pajak oleh Perusahaan Cara perusahaan mengelola kewajiban pajaknya juga menjadi faktor besar penyebab sengketa PPh. Perencanaan pajak merupakan praktik yang wajar dilakukan untuk mengelola beban pajak secara efisien.  Namun, ketika perencanaan pajak memanfaatkan area abu abu dalam regulasi, potensi koreksi dari fiskus menjadi lebih besar. Perusahaan dan DJP sering kali memiliki pandangan berbeda mengenai apakah suatu strategi masih dapat dianggap wajar atau sudah melampaui semangat aturan perpajakan. Penelitian B. Putri dan Namasari (2023) menunjukkan bahwa strategi seperti pengaturan waktu pengakuan pendapatan, percepatan pengakuan biaya, atau penggunaan metode perhitungan yang tidak lazim sering memicu koreksi fiskal.  Praktik tersebut memang tidak secara langsung melanggar hukum, tetapi dianggap berpotensi menyimpang dari tujuan regulasi sehingga menimbulkan perselisihan antara Wajib Pajak dan DJP. Dalam konteks perusahaan multinasional, sengketa juga sering muncul dari praktik transfer pricing.  Rahmadanti (2023) menjelaskan bahwa penetapan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.  Perbedaan metode penentuan harga wajar dan penerapan dokumentasi transfer pricing kerap berujung pada koreksi fiskal dan berlanjut ke proses banding di Pengadilan Pajak. 3. Kesalahan Administrasi dan Pencatatan Tidak semua sengketa pajak muncul karena niat untuk menghindari pajak. Banyak sengketa justru dipicu oleh kesalahan teknis dalam administrasi dan pencatatan keuangan perusahaan.  Kesalahan dalam pengelompokan biaya, metode alokasi beban, atau perbedaan pencatatan antara laporan keuangan dan laporan pajak dapat memicu koreksi fiskal yang kemudian disengketakan oleh perusahaan. Penerapan Coretax System melalui PMK No. 81 Tahun 2024 yang berlaku penuh mulai 2025 membuat potensi kesalahan administrasi semakin mudah terdeteksi karena data pajak terintegrasi secara elektronik.  Kesalahan kecil dalam pencatatan internal perusahaan dapat langsung terlihat oleh sistem DJP dan memicu pemeriksaan pajak, yang pada akhirnya berpotensi berujung sengketa jika tidak segera diklarifikasi dengan baik. 4. Faktor Operasional Perusahaan Dinamika operasional perusahaan, seperti pertumbuhan penjualan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, turut memengaruhi risiko terjadinya sengketa pajak penghasilan.  Penelitian Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan sales growth memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi sengketa pajak, karena pertumbuhan laba biasanya diikuti dengan meningkatnya beban PPh yang harus dibayarkan.  Kondisi ini mendorong perusahaan mencari cara untuk menekan beban pajak, yang jika dilakukan secara agresif dapat memicu pemeriksaan dan koreksi dari DJP. Selain itu, transaksi restrukturisasi seperti merger, akuisisi, atau pemekaran usaha juga berpotensi memicu sengketa pajak. PMK No. 81 Tahun 2024 mengatur tata cara penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan dan pemekaran usaha.  Ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan dan dokumentasi dalam transaksi restrukturisasi sering menjadi dasar koreksi fiskal oleh DJP. 5. Faktor Eksternal: Dinamika Kebijakan dan Otoritas Pajak Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan regulasi perpajakan berlangsung relatif cepat, mulai dari UU HPP, PP No. 55 Tahun 2022 tentang natura dan kenikmatan, PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 terkait PPh Pasal 21, hingga PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Coretax.  Masa transisi dari aturan lama ke aturan baru sering menimbulkan ketidaksinkronan pemahaman antara perusahaan dan fiskus. Firmansyah et al. (2022) menyoroti bahwa perubahan pengaturan natura dan kenikmatan pasca UU HPP menimbulkan tantangan baru dalam penilaian fasilitas non tunai karena belum semua aspek metodologi penilaian dijelaskan secara rinci.  Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang berbeda antara Wajib Pajak dan DJP, yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa pajak. Kerugian yang Timbul Akibat Sengketa Pajak bagi Perusahaan Sengketa pajak bukan hanya

    SELENGKAPNYA

    Manfaat PT Perorangan bagi Freelancer: Kredibilitas dan Perlindungan Hukumnya

    February 15, 2026

    Jumlah freelancer profesional di Indonesia terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah freelancer di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 36,29 juta orang juga turut mempercepat perubahan ini, di mana banyak profesional memilih untuk bekerja secara mandiri daripada terikat dengan satu perusahaan. Namun, di balik fleksibilitas dan kebebasan yang ditawarkan, para freelancer menghadapi sejumlah masalah umum. Masalah pertama adalah legalitas usaha, di mana banyak freelancer masih bekerja tanpa badan usaha resmi. Masalah kedua adalah perpajakan yang sering membingungkan karena tidak adanya struktur yang jelas. Masalah ketiga adalah kredibilitas di mata klien, terutama klien korporat yang memerlukan faktur pajak dan kontrak formal. Masalah keempat adalah perlindungan hukum ketika terjadi sengketa kontrak atau perselisihan pembayaran. Pertanyaan yang sering muncul adalah: Apakah freelancer perlu mendirikan PT Perorangan? Seberapa penting badan usaha formal bagi pekerja lepas yang sudah mulai berkembang? Artikel ini akan membahas secara mendalam manfaat PT Perorangan bagi freelancer dari sisi kredibilitas, pajak, dan perlindungan hukum. Apakah Freelancer Perlu Mendirikan PT Perorangan? Jawaban singkat: Tidak wajib, tapi sangat relevan untuk freelancer yang sudah naik level profesional. Sebagai freelancer, kamu secara hukum tetap boleh bekerja atas nama pribadi tanpa badan usaha. Model ini cocok di fase awal ketika klien masih individu, nilai proyek kecil–menengah, dan pendapatan belum stabil.  Namun, ketika karier freelance berkembang, misal mulai rutin menangani klien perusahaan, mengerjakan proyek bernilai besar, atau ingin membangun jasa profesional yang berkelanjutan, mendirikan PT Perorangan menjadi langkah strategis. Dalam praktik freelance, manfaat paling terasa adalah legalitas dan perlindungan hukum. Kontrak kerja dibuat atas nama PT, bukan nama pribadi, sehingga posisi kamu lebih kuat saat bekerja sama dengan klien korporasi. Risiko sengketa pembayaran, wanprestasi, atau klaim kerugian dapat dihadapi atas nama perusahaan, sementara aset pribadi terlindungi selama tidak ada penyalahgunaan atau perbuatan melawan hukum. Dari sisi kredibilitas, banyak klien korporat mensyaratkan vendor memiliki badan usaha, NIB, dan dokumen legal lengkap.  Legalitas PT Perorangan terdaftar melalui sistem perizinan berusaha yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM, sehingga status bisnismu tercatat resmi. Ini membuat kamu lebih mudah dipercaya, meningkatkan peluang lolos seleksi vendor, serta memperkuat posisi tawar saat negosiasi fee proyek. Mengapa PT Perorangan Cocok untuk Skema Freelance Profesional? PT Perorangan adalah jenis badan usaha yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam Pasal 109 yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berbeda dengan PT konvensional yang memerlukan minimal dua orang pendiri, PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang saja, menjadikannya cocok untuk freelancer dan UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, PT Perorangan memiliki karakteristik khusus yang memudahkan freelancer untuk berbisnis secara legal dan terstruktur. a. Status Hukum Lebih Kuat PT Perorangan memberikan status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Ini berarti usaha kamu memiliki identitas hukum sendiri yang diakui secara resmi oleh negara. Dengan status ini, kamu bisa membuat kontrak bisnis, mengajukan pinjaman ke bank, mengikuti tender proyek pemerintah atau swasta, dan menjalankan transaksi bisnis formal lainnya dengan landasan hukum yang jelas. Sesuai dengan Pasal 153A ayat (1) UU Cipta Kerja, PT Perorangan didirikan oleh satu orang dan memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Badan hukum ini memberikan kepastian hukum dalam melakukan transaksi bisnis, sehingga jika terjadi sengketa atau perselisihan dengan klien, kamu memiliki posisi hukum yang kuat untuk membela hak kamu. Dr. Emmy Yuhassarie, S.H., M.H., pakar hukum bisnis dari Pusat Pengkajian Hukum, dalam seminar nasional tentang UU Cipta Kerja tahun 2021 menjelaskan bahwa PT Perorangan hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk freelancer, untuk mendapatkan status badan hukum tanpa harus memenuhi persyaratan yang rumit seperti PT konvensional. Ini memberi perlindungan hukum yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas bisnis dan mengurangi risiko tanggung jawab pribadi bagi pemilik usaha. b. Meningkatkan Kredibilitas dan Daya Tawar Klien korporat cenderung lebih percaya dan nyaman bekerja sama dengan vendor yang memiliki badan usaha resmi. PT Perorangan menunjukkan bahwa kamu adalah profesional yang serius dan terorganisir. Hal ini meningkatkan daya tawar kamu dalam negosiasi tarif, karena klien melihat kamu bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai entitas bisnis yang kredibel. Dengan PT Perorangan, kamu juga bisa menerbitkan faktur pajak resmi melalui sistem e-Faktur yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur pajak ini menjadi syarat mutlak dalam banyak tender atau proyek korporasi. Ini membuka peluang kerja sama dengan perusahaan besar yang sebelumnya mungkin tidak bisa diakses oleh freelancer tanpa badan usaha. Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia tahun 2022 dengan judul “Dampak Legalisasi Usaha terhadap Kinerja Freelancer di Indonesia: Perspektif Kredibilitas dan Akses Pasar” oleh Dr. Rini Dwiyani Hadiwidjojo, S.E., M.M. dari Universitas Airlangga, disebutkan bahwa freelancer yang memiliki badan usaha formal mengalami peningkatan nilai kontrak rata-rata sebesar 37% dibandingkan dengan freelancer yang beroperasi secara pribadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa 68% klien korporat lebih memilih bekerja sama dengan freelancer yang memiliki legalitas usaha karena alasan kepatuhan dan administrasi. c. Pemisahan Aset dan Keuangan Salah satu prinsip penting dalam PT Perorangan adalah pemisahan aset pribadi dan aset usaha. Jika terjadi masalah hukum atau utang usaha, aset pribadi kamu seperti rumah, kendaraan, atau tabungan pribadi tidak bisa disita untuk membayar kewajiban perusahaan. Tanggung jawab kamu terbatas pada modal yang disetorkan ke perusahaan. Berdasarkan Pasal 153 A ayat (2) UU Cipta Kerja, pemegang saham PT Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ini memberikan perlindungan hukum yang penting bagi freelancer yang mengambil proyek berisiko tinggi. Pemisahan keuangan juga memudahkan kamu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Semua transaksi bisnis tercatat dalam rekening perusahaan, bukan rekening pribadi. Ini membuat laporan keuangan lebih rapi, memudahkan audit, dan mempermudah proses pengajuan kredit ke bank jika suatu saat kamu membutuhkan modal tambahan. d. Lebih Mudah Mengelola Pajak Pengelolaan pajak sering menjadi tantangan bagi freelancer. Banyak yang bingung bagaimana menghitung dan melaporkan pajak penghasilan dari berbagai proyek yang dikerjakan. Dengan PT Perorangan, struktur perpajakan menjadi lebih jelas dan

    SELENGKAPNYA
    4 Pengaruh Koperasi bagi Kelangsungan Kehidupan Masyarakat

    4 Pengaruh Koperasi bagi Kelangsungan Kehidupan Masyarakat

    February 14, 2026

    Koperasi telah lama menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, bahkan sejak era kemerdekaan hingga saat ini.  Sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan, koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.  Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, per Juli 2024 terdapat sekitar 130.354 unit koperasi terdaftar di Indonesia (meskipun tidak semuanya aktif). Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa koperasi masih relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat.  Bagi saya, koperasi adalah jawaban nyata untuk mewujudkan keadilan ekonomi di tengah arus globalisasi yang cenderung kapitalistik. Di saat korporasi besar mendominasi pasar dan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar, koperasi hadir sebagai alternatif yang lebih humanis dan inklusif.  Saya meyakini bahwa keberlanjutan ekonomi kerakyatan hanya bisa dicapai jika koperasi terus diperkuat, baik dari sisi regulasi, pendampingan, maupun akses permodalan.  Oleh karena itu, kita perlu lebih dalam lagi memahami bagaimana pengaruh koperasi ke berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bisa mengoptimalkan perannya di masa depan. 1. Dampak Ekonomi (Kesejahteraan Finansial) Melalui berbagai mekanisme seperti pembagian keuntungan, penyediaan modal usaha, hingga pengendalian harga pasar, koperasi telah membuktikan dirinya sebagai instrumen ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 6,2%, yang menunjukkan peran signifikan koperasi dalam perekonomian nasional.  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian diperbaharui melalui berbagai peraturan turunan, koperasi diberi keleluasaan untuk menjalankan fungsi ekonominya secara mandiri dengan pengawasan yang proporsional. a) Meningkatkan Pendapatan Anggota Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan salah satu keunggulan utama koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain, di mana keuntungan bersih dibagikan kepada anggota secara proporsional berdasarkan kontribusi transaksi mereka, bukan berdasarkan besarnya modal yang disetor.  Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur tentang akuntansi koperasi (seperti Permenkop No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, pembagian SHU dilakukan melalui RAT secara transparan dan akuntabel. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa rata-rata SHU yang dibagikan oleh koperasi aktif di Indonesia berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 5 juta per anggota per tahun. Ini dapat menjadi tambahan penghasilan yang signifikan bagi keluarga menengah ke bawah. b) Menyediakan Lapangan Pekerjaan Koperasi memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal, membutuhkan berbagai posisi mulai dari pengurus, manajer operasional, staf administrasi, kasir, hingga tenaga lapangan.  Berdasarkan data BPS tahun 2023, sektor koperasi menyerap lebih dari 580.000 tenaga kerja langsung di seluruh Indonesia, belum termasuk lapangan kerja tidak langsung yang tercipta dari usaha-usaha anggota yang berkembang berkat dukungan koperasi.  c) Akses Modal Usaha yang Mudah Koperasi simpan pinjam menyediakan akses permodalan bagi anggota dengan prosedur yang jauh lebih sederhana dibandingkan bank konvensional, tidak memerlukan agunan berlebihan, dan proses pencairan yang relatif cepat hanya 3-7 hari kerja.  Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa total pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam pada tahun 2023 mencapai Rp 87,6 triliun, dengan mayoritas disalurkan kepada pelaku UMKM yang kesulitan mengakses kredit dari perbankan. d) Bunga Pinjaman Rendah Tingkat bunga pinjaman di koperasi umumnya berkisar antara 0,5% hingga 2% per bulan (atau setara 6%-24% per tahun), jauh lebih rendah dibandingkan rentenir yang bisa mencapai 10%-20% per bulan atau lebih tinggi.  Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi, penentuan tingkat bunga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan anggota.  Dengan bunga yang rendah, anggota dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengembangan usaha atau konsumsi produktif, bukan terjebak dalam lingkaran hutang yang mencekik. e) Memerangi Rentenir (Lintah Darat) Keberadaan koperasi simpan pinjam sangat efektif dalam memerangi praktik rentenir yang memanfaatkan kondisi mendesak masyarakat dengan menawarkan pinjaman cepat namun dengan bunga sangat tinggi dan cara penagihan yang tidak manusiawi.  Menurut data Satuan Tugas Waspada Investasi OJK tahun 2023, masih terdapat ribuan kasus pinjaman online ilegal dan rentenir yang merugikan masyarakat, sehingga peran koperasi menjadi semakin krusial. Pemerintah terus mendorong pengembangan koperasi simpan pinjam yang sehat agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang jelas. f) Menstabilkan Harga Pasar Koperasi konsumen memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan membeli langsung dari produsen dalam jumlah besar, sehingga dapat menjual kepada anggota dengan harga lebih murah karena memotong rantai distribusi yang panjang.  Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2024, koperasi konsumen yang tersebar di berbagai daerah terbukti mampu menjaga harga beras, gula, dan minyak goreng tetap stabil di level yang terjangkau saat terjadi lonjakan harga di pasar umum.  Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi, koperasi didorong untuk aktif berperan dalam program stabilisasi harga pangan. g) Efisiensi Biaya Produksi Koperasi pertanian dan koperasi produsen memberikan manfaat besar dalam efisiensi biaya produksi dengan melakukan pembelian bersama untuk kebutuhan seperti pupuk, bibit, dan pestisida, sehingga memperoleh harga grosir yang bisa 15%-30% lebih murah dibandingkan pembelian individual.  Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, koperasi pertanian didorong untuk memperkuat fungsinya sebagai lembaga yang menyediakan sarana produksi dan jasa pertanian bagi petani.  Dengan efisiensi biaya produksi ini, produk pertanian Indonesia menjadi lebih kompetitif dan petani dapat menikmati pendapatan yang lebih layak. h) Membantu memasarkan produk anggota ke jangkauan yang lebih luas Koperasi menjadi agregator dan pemasar produk anggota, baik melalui toko koperasi, kemitraan dengan supermarket, maupun platform digital, dengan kekuatan kolektif untuk menegosiasikan harga yang lebih baik dengan pembeli besar.  Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam terus mendorong diversifikasi usaha koperasi termasuk dalam bidang pemasaran produk.  Dengan dukungan pemasaran dari koperasi, produk lokal dapat bersaing di pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan anggota, dan memperkuat ekonomi lokal. i) Sarana Menabung yang Aman Koperasi simpan pinjam mendorong budaya menabung melalui mekanisme simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, dengan menerima simpanan dalam jumlah kecil yang sangat terjangkau bahkan mulai dari Rp 10.000 per bulan.  Simpanan di koperasi juga mendapat imbalan jasa atau bunga yang kompetitif berkisar antara 3%-8% per tahun, sehingga uang anggota tidak hanya aman tetapi juga berkembang.  Simpanan anggota di koperasi dilindungi melalui mekanisme pengawasan dan tata kelola koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun

    SELENGKAPNYA
    Pendirian CV Suami Istri Apakah Boleh

    Pendirian CV Suami Istri Apakah Boleh?

    February 13, 2026

    Banyak pasangan suami istri ingin membuka usaha bersama sebagai bentuk kerja sama dalam membangun ekonomi keluarga. Tren bisnis keluarga di Indonesia terus bertambah, khususnya di era digital seperti sekarang ini. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sekitar 64,2 juta UMKM beroperasi di Indonesia per tahun 2023, dan sebagian besarnya merupakan bisnis keluarga yang dijalankan bersama pasangan. Namun, ketika ingin melegalkan usaha tersebut dalam bentuk badan usaha, muncul pertanyaan mendasar: bolehkah mendirikan CV (Commanditaire Vennootschap) hanya oleh suami dan istri saja? Dari pengalaman saya mengamati berbagai kasus pendirian badan usaha, pertanyaan ini mencerminkan situasi yang cukup umum dialami oleh pengusaha keluarga. Ada keinginan untuk menjaga kepemilikan usaha tetap dalam lingkaran keluarga inti, tetapi ada juga aspek hukum yang perlu dipahami dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang. Pendirian CV Suami Istri Apakah Boleh Menurut Hukum? Pertanyaan tentang legalitas pendirian CV oleh pasangan suami istri ini memang tidak bisa dijawab dengan sederhana. Ada beberapa aspek hukum yang perlu dipahami secara mendalam untuk menjawabnya. 1. Secara Konsep, CV Harus Dibentuk oleh 2 Pihak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 19, CV atau Commanditaire Vennootschap adalah bentuk persekutuan komanditer yang harus terdiri dari minimal dua orang. Dalam struktur CV, ada dua jenis sekutu: – Sekutu Komplementer (Persero Aktif) Sekutu yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap seluruh utang perusahaan. – Sekutu Komanditer (Persero Pasif) Sekutu yang hanya menyetor modal dan tanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetor. Secara teknis, suami dan istri adalah dua subjek hukum yang berbeda. Ini berarti dari sisi formalitas pembentukan CV, persyaratan minimal “dua orang” bisa terpenuhi jika suami menjadi sekutu komplementer dan istri menjadi sekutu komanditer, atau sebaliknya. Prof. Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.Hum., pakar hukum perusahaan dari Universitas Indonesia, dalam bukunya “Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer” menjelaskan bahwa persekutuan komanditer memerlukan minimal dua orang yang masing-masing memiliki kedudukan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Dalam konteks hukum perusahaan, kemandirian ini tidak hanya dilihat dari sisi formalitas subjek hukum, tetapi juga dari sisi substansi kepemilikan harta yang sebenarnya. 2. Masalahnya: Harta Suami Istri Dalam Perkawinan Persoalan muncul ketika kita melihat aspek hukum perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompleksitas hukum ini berkaitan dengan status harta dalam perkawinan: Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau harta gono-gini. Ini berarti meskipun secara formal suami dan istri adalah dua subjek hukum berbeda, harta yang mereka miliki selama perkawinan pada dasarnya adalah satu kesatuan harta bersama. Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum & Pembangunan tahun 2019 dengan judul “Problematika Hukum Pendirian Badan Usaha oleh Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Perusahaan” oleh Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum perdata yang memandang suami istri sebagai subjek hukum terpisah dengan realitas harta bersama dalam perkawinan. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis ketika pasangan suami istri mendirikan badan usaha persekutuan yang memerlukan keberagaman subjek hukum yang sesungguhnya. Implikasi dalam Pendirian CV: Pengecualian dengan Perjanjian Pisah Harta: Dr. Herlien Budiono, S.H., notaris senior dan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam seminar nasional tentang Hukum Perusahaan tahun 2021 menegaskan bahwa keberadaan perjanjian pisah harta menjadi faktor penting dalam memberikan landasan yuridis yang kuat bagi pendirian CV oleh pasangan suami istri. Tanpa perjanjian ini, secara doktrin hukum perdata, kedua belah pihak dapat dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi yang tidak memenuhi asas keberagaman dalam persekutuan. Harus Punya Perjanjian Pisah Harta Pendirian CV oleh pasangan suami istri pada prinsipnya diperbolehkan menurut hukum di Indonesia. Namun, terdapat syarat yang tidak dapat diabaikan, yaitu adanya perjanjian pisah harta yang disahkan oleh notaris. Tanpa perjanjian tersebut, suami dan istri dianggap sebagai satu kesatuan subjek hukum karena berada dalam rezim harta bersama.  Kondisi ini menyebabkan syarat minimal dua pendiri CV yang berbeda subjek hukum tidak terpenuhi, sehingga berpotensi membuat pendirian CV menjadi tidak sah secara hukum. Perjanjian pisah harta berfungsi untuk memisahkan kepemilikan aset dan tanggung jawab hukum antara suami dan istri.  Dengan pemisahan ini, masing-masing pihak dapat diperlakukan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, sehingga memenuhi ketentuan pendirian CV.  Selain aspek legal formal, perjanjian ini juga menjadi instrumen perlindungan hukum apabila di kemudian hari CV mengalami kerugian atau permasalahan hukum. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan: Langkah-langkah Mendirikan CV untuk Suami Istri Jika pasangan suami istri tetap ingin mendirikan CV bersama, berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan sesuai dengan regulasi terbaru dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Persekutuan Komanditer: Keuntungan CV untuk Pasangan Suami Istri Meskipun ada pertimbangan hukum yang perlu dicermati, pendirian CV tetap memiliki sejumlah keuntungan bagi pasangan suami istri yang ingin berbisnis bersama: Pajak CV yang Didirikan Suami Istri Dari sisi badan usaha, CV tetap dikenakan PPh Badan, baik menggunakan skema PPh Final 0,5 persen dari omzet bagi usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar maupun tarif PPh Badan normal sesuai ketentuan yang berlaku.  Pajak dikenakan di tingkat CV, sehingga laba usaha pada dasarnya telah dipajaki sebelum dibagikan kepada pemilik. Pengambilan laba oleh suami atau istri selaku sekutu dilakukan dalam bentuk prive, bukan gaji. Prive yang diterima tidak dikenakan pajak tambahan karena berasal dari laba yang sudah dipajaki di tingkat CV. Oleh karena itu, gaji yang dibayarkan kepada sekutu, baik sekutu aktif maupun pasif, tidak dapat diakui sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak CV. Hal ini menegaskan bahwa pemilik CV tidak diperlakukan sebagai karyawan secara fiskal. Dari sisi administrasi perpajakan, suami dan istri wajib menggunakan satu NPWP gabungan, umumnya atas nama suami.  Bagian laba yang diterima sebagai prive tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Namun, ketentuan ini berbeda apabila istri tidak berstatus sebagai pemilik atau sekutu.  Jika istri bekerja sebagai karyawan CV, gajinya dapat dibebankan sebagai biaya usaha dan dikenakan pajak sesuai ketentuan karyawan pada umumnya. Kesimpulan Setelah mengkaji berbagai aspek hukum di atas, menurut saya pendirian CV oleh pasangan suami istri memang dimungkinkan secara formal, tetapi

    SELENGKAPNYA
    4 Contoh Bidang Usaha PT Perorangan dan Cara Pilih KBLI yang Benar

    4 Contoh Bidang Usaha PT Perorangan dan Cara Pilih KBLI yang Benar

    February 12, 2026

    Sebagai seseorang yang sering membantu UMKM dalam proses legalisasi usaha, saya melihat banyak pelaku usaha kecil yang bingung memilih bentuk badan usaha yang tepat. PT Perorangan hadir sebagai solusi inovatif yang memudahkan pengusaha individu untuk menjalankan bisnis dengan payung hukum yang jelas tanpa harus repot mencari partner atau komisaris.  Menurut data Kementerian Hukum dan HAM per Desember 2024, tercatat lebih dari 85.000 PT Perorangan telah terdaftar sejak regulasi ini berlaku efektif pada tahun 2021, menunjukkan antusiasme tinggi pelaku UMKM terhadap skema badan usaha ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 juga mencatat bahwa 64,2% dari total 65,47 juta UMKM di Indonesia masih beroperasi tanpa badan hukum formal, padahal legalisasi usaha dapat membuka akses permodalan dan pasar yang lebih luas.  Dalam pengalaman saya, pemilihan bidang usaha dan kode KBLI yang tepat menjadi fondasi penting agar PT Perorangan kamu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga operasional dan strategis dalam jangka panjang. 4 Contoh Bidang Usaha PT Perorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, PT Perorangan diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil dengan omzet maksimal Rp 5 miliar per tahun.  Berikut adalah empat kategori bidang usaha yang paling cocok dan sering dijalankan oleh PT Perorangan: 1. Bidang Jasa (Keahlian & Layanan) Sektor jasa menjadi pilihan favorit karena umumnya tidak memerlukan modal besar dan lebih mengandalkan keahlian individu. Beberapa contoh konkretnya: 2. Bidang Perdagangan (Jual Beli) Perdagangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi mikro di Indonesia. PT Perorangan sangat cocok untuk: Menurut data Katadata tahun 2024, sektor e-commerce Indonesia mencatatkan transaksi sebesar Rp 531 triliun, dengan 78% pelaku adalah UMKM yang banyak beroperasi sebagai reseller atau dropshipper—segment yang sangat cocok menggunakan PT Perorangan. 3. Bidang Industri Kecil & Kreatif (Produksi Rumahan) Industri rumahan atau home industry tetap menjadi andalan banyak keluarga Indonesia: BPS mencatat bahwa industri makanan dan minuman menyumbang 36,63% dari total PDB sektor manufaktur pada tahun 2023, dengan mayoritas pelakunya adalah UMKM skala rumahan. 4. Bidang Konstruksi/Teknologi (Skala Kecil) Untuk yang memiliki keahlian teknis, bidang ini juga terbuka lebar: Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020, usaha jasa konstruksi kecil dengan nilai kontrak di bawah Rp 1 miliar dapat menggunakan bentuk PT Perorangan, asalkan memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai. Syarat & Ketentuan Bidang Usaha untuk PT Perorangan PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 8 Tahun 2021. PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak dapat didirikan oleh warga negara asing. Kriteria Usaha Mikro & Kecil yang dimaksud adalah: Namun untuk PT Perorangan, batas maksimal omzet adalah Rp 5 miliar per tahun. Jika omzet sudah melampaui angka tersebut, maka PT Perorangan wajib diubah menjadi PT biasa dalam waktu maksimal 1 tahun sejak omzet melampaui batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (3) PP No. 8 Tahun 2021. Bidang Usaha yang Tidak Bisa Dijalankan PT Perorangan Meskipun fleksibel, ada beberapa batasan tegas yang perlu kamu ketahui: a. Usaha yang Wajib Berbentuk PT Biasa Berdasarkan Peraturan OJK dan regulasi sektoral, beberapa bidang usaha yang diatur khusus dan memerlukan modal minimum tertentu tidak dapat menggunakan skema PT Perorangan, seperti: Sesuai UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan wajib memiliki modal disetor minimum dan struktur governance yang ketat, sehingga tidak kompatibel dengan konsep PT Perorangan. b. Bidang Usaha Berisiko Tinggi Usaha yang berkaitan dengan: Bidang-bidang ini memerlukan izin khusus, pengawasan ketat, dan tanggung jawab hukum yang lebih besar, sehingga tidak sesuai dengan karakteristik PT Perorangan yang dimaksudkan untuk usaha mikro-kecil dengan risiko terbatas. c. Usaha yang Butuh Modal Besar Seperti disebutkan sebelumnya, PT Perorangan memiliki batasan omzet Rp 5 miliar per tahun. Jika bidang usaha kamu memerlukan: Maka sejak awal sebaiknya langsung mendirikan PT biasa untuk menghindari proses konversi di kemudian hari. d. Usaha yang Wajib Lebih dari 1 Pemegang Saham Beberapa regulasi sektoral mensyaratkan minimal 2 pemegang saham atau adanya komisaris independen, seperti: Dalam hal ini, PT Perorangan yang hanya memiliki satu orang pemilik sekaligus direktur tidak akan memenuhi persyaratan. Kesalahan Umum Saat Menentukan Bidang Usaha PT Perorangan Dari pengalaman mendampingi ratusan klien UMKM, saya melihat beberapa kesalahan yang kerap berulang dan berdampak pada operasional bisnis: 1. Salah Pilih KBLI Ini adalah kesalahan paling sering terjadi. Banyak pengusaha yang asal memilih kode KBLI tanpa memahami deskripsi lengkapnya.  Contohnya: Akibatnya, saat mengurus izin OSS atau NIB (Nomor Induk Berusaha), sistem akan menolak atau memberikan izin yang tidak sesuai dengan kegiatan aktual usaha. Menurut pengalaman praktisi dan konsultan UMKM, ketidaksesuaian KBLI menjadi salah satu penyebab utama penundaan pengurusan izin operasional yang bisa memakan waktu 3-6 bulan tambahan. 2. Bidang Usaha Terlalu Sempit Beberapa pendiri PT Perorangan hanya mencantumkan satu KBLI yang sangat spesifik, misalnya hanya “Jasa Desain Logo” tanpa mencakup aktivitas desain lainnya. Padahal dalam praktiknya, usaha bisa berkembang ke pembuatan website, packaging design, atau branding. Jadi, kamu bisa daftarkan beberapa KBLI terkait (maksimal 5-10 KBLI) yang masih dalam satu ekosistem bisnis kamu, sehingga ada ruang ekspansi tanpa harus mengubah akta setiap kali menambah jenis layanan. 3. Tidak Sesuai Kegiatan Operasional Ada yang mendaftarkan KBLI “Perdagangan Eceran” tapi ternyata juga melakukan produksi sendiri. Ini bisa menjadi masalah saat: Pastikan KBLI yang dipilih mencerminkan seluruh aktivitas utama bisnis kamu, bukan hanya satu aspek saja. 4. Salah Kategori (Jasa vs Perdagangan) Membedakan antara usaha jasa dan perdagangan sangat penting karena: Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah keliru memilih KBLI karena tidak memahami perbedaan antara jasa dan perdagangan. Contoh kasus: Usaha wedding organizer justru memilih KBLI perdagangan perlengkapan pesta, padahal kegiatan utamanya adalah jasa penyelenggaraan acara. KBLI yang lebih tepat seharusnya KBLI 82301 – Aktivitas Penyelenggara Konvensi dan Pameran, yang masuk kategori jasa. Kesalahan seperti ini terlihat sepele, tapi dampaknya bisa panjang. KBLI yang tidak sesuai dapat membuat proses perizinan di OSS menjadi tidak relevan dengan aktivitas usaha sebenarnya, bahkan berpotensi menimbulkan masalah saat pengajuan izin lanjutan atau

    SELENGKAPNYA
    CV vs Firma Perbandingan Hukumnya dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

    CV vs Firma: Perbandingan Hukumnya dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

    February 11, 2026

    Memulai usaha bukan cuma soal ide bagus dan modal cukup. Ada satu keputusan yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa mengikuti perjalanan bisnis bertahun tahun ke depan, yaitu memilih bentuk badan usaha. Banyak calon pengusaha ragu ketika dihadapkan pada pilihan Commanditaire Vennootschap atau CV dan Firma. Keduanya terlihat mirip di permukaan karena sama sama merupakan persekutuan perdata. Namun di balik kemiripan itu, konsekuensi hukumnya sangat berbeda. Perbedaan tersebut menyentuh hal paling sensitif dalam bisnis, yaitu tanggung jawab pribadi, kendali pengelolaan, dan seberapa jauh risiko keuangan bisa menjangkau harta para anggotanya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa dari total 64,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, sekitar 8,3% berbentuk persekutuan, dengan CV mendominasi hingga 73% dari total persekutuan yang terdaftar. Sementara itu, Firma hanya mencakup sekitar 12% saja.  Angka ini menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung memilih struktur CV karena dianggap lebih mudah disesuaikan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi investor yang tidak aktif mengelola. Saya melihat bahwa banyak pengusaha membuat keputusan tanpa memahami dampak hukum yang sebenarnya. Sering kali saya menemukan kasus di mana anggota firma harus merelakan harta pribadi mereka disita untuk menutupi utang perusahaan, padahal mereka tidak terlibat langsung dalam keputusan bisnis yang merugikan tersebut.  Di sisi lain, anggota pasif dalam CV yang kurang hati-hati juga bisa kehilangan kendali sepenuhnya atas investasi mereka karena salah memilih mitra yang aktif.  Lalu, sebaiknya pilih CV atau firma? Untuk menjawab persoalan ini secara lengkap, artikel ini merujuk pada kajian ilmiah dari Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 16 No. 3 Tahun 2026 yang berjudul “Perbandingan Hukum antara CV dan Firma dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia”.  Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, mendasarkan analisisnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.  Perbandingan Tanggung Jawab Pengelola CV dan Firma Pernyataan bahwa perbedaan tanggung jawab hukum menjadi pembeda utama antara CV dan Firma adalah benar secara yuridis, karena bentuk tanggung jawab tersebut menentukan besar kecilnya risiko keuangan dan hukum yang ditanggung para sekutu ketika usaha mengalami kerugian atau pailit.  Dalam Firma, seluruh sekutu bertanggung jawab secara pribadi, tidak terbatas, dan tanggung renteng terhadap seluruh kewajiban perusahaan, sehingga harta pribadi bisa ikut disita untuk melunasi utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHD dan dijelaskan oleh R. Soeroso dalam Pengantar Ilmu Hukum.  Sementara itu, dalam CV terdapat pemisahan peran antara sekutu aktif yang bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi dan sekutu pasif yang tanggung jawabnya terbatas sebesar modal yang disetorkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHD dan dijelaskan oleh Munir Fuady dalam Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis. Selengkapnya perbandingan tanggung jawab pengelola CV dan Firma di bawah ini: A) Tanggung Jawab Hukum dalam Persekutuan Komanditer (CV) Dalam persekutuan komanditer (CV), struktur keanggotaan dibedakan berdasarkan peran dan tingkat tanggung jawab hukumnya. Terdapat dua jenis sekutu yang memiliki fungsi berbeda dan saling melengkapi dalam operasional usaha, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Karakteristik anggota dalam CV dapat diringkas sebagai berikut: Pembagian peran tersebut wajib dituangkan secara tegas dalam akta pendirian CV yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini menjadi dasar hukum operasional persekutuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam konteks ini, Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., pakar Hukum Perdata dan Hukum Dagang dari Universitas Islam Indonesia, menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara CV dan Firma terletak pada konstruksi tanggung jawab hukumnya.  Dalam CV, pemisahan antara sekutu aktif dan pasif mencerminkan asas proporsionalitas tanggung jawab berdasarkan keterlibatan dalam pengurusan, sedangkan Firma menganut prinsip kesetaraan dan tanggung jawab kolektif yang bersifat mutlak (Khairandy, 2009, “Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi”, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 47). Dalam CV, pemisahan antara sekutu aktif dan pasif mencerminkan asas proporsionalitas tanggung jawab berdasarkan keterlibatan dalam pengurusan, sedangkan Firma menganut prinsip kesetaraan dan tanggung jawab kolektif yang bersifat mutlak” (Khairandy, 2019, “Hukum Perseroan Terbatas: Karakter, Konsep, dan Aspek Hukum”, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm. 47). Berbeda dengan CV, Firma merupakan bentuk persekutuan di mana semua anggota memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan usaha dan menanggung kewajiban hukum. Ciri utama Firma antara lain: Struktur ini menjadikan Firma memiliki risiko hukum yang lebih tinggi dibandingkan CV, terutama dari sisi perlindungan aset pribadi para anggotanya. B) Tanggung Jawab Hukum dalam Firma dan Implikasi Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, CV maupun Firma diwajibkan untuk didaftarkan secara resmi guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.  Pendaftaran tersebut dilakukan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga seluruh data persekutuan tercatat secara transparan dan terdokumentasi secara elektronik. Dalam praktiknya, aspek tanggung jawab sekutu, khususnya pada CV, masih kerap menimbulkan persoalan.  Hal ini diperkuat oleh penelitian Muhammad Sood dan Andi Fariana yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 No. 2 Tahun 2018. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan pengaturan internal sering kali berujung pada sengketa hukum. Temuan utama penelitian tersebut antara lain: Temuan ini menegaskan bahwa kejelasan akta pendirian serta pemahaman yang tepat mengenai pembagian peran sekutu merupakan faktor krusial dalam mencegah konflik dan memperkuat perlindungan hukum. Secara konseptual, perbedaan mendasar antara CV dan Firma terletak pada batas tanggung jawab para anggotanya, yaitu: Dari perspektif mitigasi risiko dan perlindungan hukum, CV menjadi pilihan yang lebih rasional bagi investor yang ingin menanamkan modal tanpa terlibat langsung dalam operasional maupun menanggung risiko hukum secara total, meskipun kedua bentuk usaha tersebut sama-sama berlandaskan prinsip persekutuan dalam hukum perdata Indonesia. Perbandingan CV dan Firma dari Tingkat Peminat dan Penerapannya dalam Bisnis di Indonesia Pilihan pelaku usaha terhadap bentuk persekutuan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum saja, tetapi juga oleh faktor-faktor praktis seperti kemudahan pendirian, fleksibilitas struktur, dan tingkat risiko yang dapat diterima.  Berikut analisis lengkap mengenai tingkat peminat serta penerapan CV dan Firma dalam konteks bisnis Indonesia. a) Tingkat Peminat dalam Dunia Usaha Secara umum, CV lebih banyak diminati dibandingkan

    SELENGKAPNYA
    perbedaan pt dan cv

    10 Perbedaan PT dan CV: Panduan Lengkap bagi Calon Pengusaha

    July 8, 2025

    Sebelum kamu benar-benar menjalankan usaha secara resmi, harus memahami terlebih dahulu bentuk badan usaha apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan rencana bisnis. Di Indonesia, terdapat dua jenis bentuk usaha yang paling umum digunakan oleh pelaku usaha. Yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV).  Keduanya memiliki kelebihan, kekurangan, dan aspek hukum yang berbeda-beda.  Oleh karena itu, dengan memahami perbedaan PT dan CV, kamu bisa menentukan pilihan yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan jangka panjang bisnismu.  Dalam artikel ini, kami akan membahas secara lengkap mengenai perbedaan PT dan CV. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, keunggulan, serta perbedaan utama dari kedua bentuk usaha tersebut agar kamu tidak salah langkah dalam memilih. Pengertian PT (Perseroan Terbatas) Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Artinya entitas bisnis ini memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pemilik atau pendirinya.  PT umumnya dipilih oleh para pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis secara profesional, memiliki akses lebih besar ke permodalan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap harta pribadi pemiliknya. Struktur PT lebih kompleks. Namun juga memberikan kepercayaan yang lebih tinggi di mata investor, mitra bisnis, dan pihak ketiga seperti bank atau lembaga pembiayaan. Ciri-ciri PT 1. Status Badan Hukum PT PT diakui secara hukum sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemilik. Artinya, segala hak dan kewajiban hukum dimiliki oleh PT itu sendiri, bukan oleh pemilik secara pribadi. 2. Ketentuan Besaran Modal PT Terdapat ketentuan minimal modal dasar sesuai dengan jenis PT (misalnya PT biasa atau PT perorangan).  Untuk PT biasa, modal disetor minimum biasanya sebesar Rp50 juta, kecuali ditentukan lain oleh sektor usaha terkait. 3. Pengaturan Nama PT Nama PT harus unik dan tidak boleh sama dengan nama PT lain yang sudah terdaftar.  Nama juga harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM. 4. Susunan Pengurus PT Wajib memiliki struktur organisasi formal, minimal terdiri dari Direksi dan Komisaris.  Dalam beberapa kasus, juga bisa memiliki Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pengambil keputusan tertinggi. 5. Bidang Usaha PT Bidang usaha PT tercantum dalam Anggaran Dasar dan harus disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). PT dapat menjalankan lebih dari satu bidang usaha. 6. Kepemilikan Aset PT Aset PT terpisah dari kekayaan pribadi pemilik. Jika PT memiliki tanah, bangunan, atau kendaraan, semua dicatat atas nama perusahaan. 7. Prosedur Pendirian PT Proses pendirian PT melibatkan notaris, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta wajib memiliki dokumen legal seperti NIB, NPWP, dan izin operasional (jika diperlukan). Pengertian CV (Commanditaire Vennootschap) Commanditaire Vennootschap (CV) adalah bentuk badan usaha persekutuan yang tidak berbadan hukum. Artinya secara hukum tidak terpisah dari para pendirinya.  CV didirikan oleh dua pihak atau lebih dengan peran yang berbeda: sekutu aktif dan sekutu pasif.  Sekutu aktif bertanggung jawab penuh dalam menjalankan usaha, sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal dan tidak ikut mengelola operasional. CV lebih banyak digunakan oleh pelaku UMKM atau usaha skala menengah yang membutuhkan struktur kemitraan. Namun belum membutuhkan kerangka hukum formal seperti PT. Ciri-ciri CV 1. Status Badan Hukum CV CV tidak memiliki status badan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemiliknya, khususnya sekutu aktif. Jika terjadi kerugian atau masalah hukum, kekayaan pribadi sekutu aktif bisa ikut disita. 2. Ketentuan Besaran Modal CV Tidak ada ketentuan modal minimum untuk mendirikan CV. Modal disepakati oleh para sekutu dan dicantumkan dalam akta pendirian. 3. Pengaturan Nama CV Nama CV juga harus unik, namun pengaturannya tidak seketat PT. Nama CV cukup didaftarkan melalui sistem AHU Online tanpa harus melalui proses pengecekan ketersediaan seperti PT. 4. Susunan Pengurus CV Minimal terdiri dari dua orang: sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas operasional, sedangkan sekutu pasif hanya sebagai penyetor modal tanpa wewenang dalam pengelolaan. 5. Bidang Usaha CV CV juga harus menyesuaikan bidang usahanya dengan KBLI, dan hanya boleh menjalankan bidang usaha yang tercantum dalam akta pendirian. 6. Kepemilikan Aset CV Aset CV secara hukum tidak terpisah dari kekayaan pribadi sekutu aktif. Ini menjadi salah satu kelemahan utama dibandingkan PT. 7. Prosedur Pendirian CV Pendirian CV relatif lebih sederhana. Cukup dengan membuat akta notaris dan mendaftarkannya di sistem Kemenkumham melalui AHU Online. Perbedaan PT dan CV secara Lengkap Meskipun sama-sama legal dan dapat digunakan untuk menjalankan bisnis di Indonesia, PT dan CV memiliki perbedaan penting yang perlu dipahami sebelum memutuskan bentuk usaha mana yang paling sesuai. Berikut tabel perbandingan perbedaan PT dan CV. Aspek PT (Perseroan Terbatas) CV (Commanditaire Vennootschap) Status Hukum Badan hukum terpisah dari pemilik Bukan badan hukum, menyatu dengan pemilik Tanggung Jawab Terbatas pada modal yang disetor Sekutu aktif bertanggung jawab penuh secara pribadi Struktur Organisasi Wajib ada Direksi dan Komisaris Sekutu aktif dan sekutu pasif Modal Awal Terdapat ketentuan modal minimal (PT biasa) Tidak ada ketentuan modal minimum Pendirian Melalui notaris dan pengesahan Kemenkumham Cukup pendaftaran akta di sistem AHU Kemenkumham Kepemilikan Aset Aset atas nama PT, terpisah dari pemilik Aset menyatu dengan kekayaan pribadi sekutu aktif Nama Perusahaan Harus unik dan disetujui oleh Kemenkumham Tidak harus melalui pengecekan nama secara mendalam Bidang Usaha Lebih fleksibel, bisa multi-bidang dan menerima investasi Terbatas pada yang disepakati dalam akta pendirian Investor/Mitra Lebih mudah menarik investor karena struktur hukum jelas Kurang diminati investor karena tidak berbadan hukum Kredibilitas Bisnis Tinggi, cocok untuk tender proyek besar dan kerjasama korporat Cenderung untuk usaha kecil-menengah (UMKM) Mengapa Legalitas Bisnis Itu Penting?  Saat memulai usaha, banyak orang fokus pada produk, pemasaran, atau branding. Tapi, sering melupakan satu hal penting, yaitu legalitas bisnis.  Padahal, membuat bisnis menjadi legal bukan sekadar urusan administratif.  Ada banyak manfaat strategis yang bisa kamu dapatkan jika bisnismu berdiri secara sah. Legalitas usaha memang pada dasarnya terkait dengan kepatuhan hukum. Tapi manfaatnya jauh lebih luas daripada itu.  Dengan memahami perbedaan PT dan CV, kamu akan lebih siap dalam memilih bentuk usaha. Baik sah secara hukum dan sesuai dengan rencana pertumbuhan bisnismu. Manfaat Memiliki Badan Usaha yang Legal Berikut beberapa alasan kuat mengapa bisnis perlu segera dilegalkan: 1. Melindungi Pemilik dari Risiko Hukum Pribadi Jika bisnismu berbadan hukum seperti PT, maka tanggung jawab hukum dibatasi hanya pada entitas usaha, bukan pribadi. Artinya, harta pribadimu akan tetap aman jika terjadi

    SELENGKAPNYA